Connect with us

Pemerintah

Filipina Gali Opsi Nuklir Bataan: PLTN 40 Tahun Mati Berpotensi Aktif Kembali

Published

on

Filipina Mempertimbangkan Reaktivasi PLTN Bataan di Tengah Krisis Energi Global

Pemerintah Filipina kini tengah gencar mencari solusi jangka panjang untuk mengamankan pasokan energi nasional. Sebuah proposal signifikan yang muncul ke permukaan adalah opsi untuk mengaktifkan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bataan (BNPP), sebuah fasilitas yang telah nonaktif dan terbengkalai selama empat dekade terakhir. Langkah ini diambil sebagai strategi mitigasi terhadap guncangan energi global yang terus-menerus terjadi, yang secara langsung memengaruhi stabilitas ekonomi dan ketersediaan listrik di negara kepulauan tersebut.

Eksplorasi kembali opsi nuklir ini menandai pergeseran kebijakan energi yang potensial, mengingat BNPP telah menjadi simbol kontroversi sejak konstruksinya. Keputusan untuk menghidupkan kembali pembangkit ini, yang sebelumnya dianggap sebagai ‘gajah putih’ dengan masalah keamanan dan biaya, kini menjadi fokus pembahasan serius di tengah kebutuhan mendesak akan sumber energi yang stabil dan terjangkau.

Sejarah Singkat dan Kontroversi PLTN Bataan

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bataan, berkapasitas 620 megawatt, dibangun pada tahun 1976 di bawah pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Sr. dengan biaya sekitar 2,3 miliar dolar AS pada saat itu. Meskipun pembangunannya rampung pada tahun 1984, pembangkit ini tidak pernah sekalipun beroperasi. Serangkaian peristiwa dan masalah menggagalkan pengoperasiannya, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur paling mahal dan paling disesali dalam sejarah Filipina.

  • Masalah Keamanan: Kekhawatiran serius muncul terkait lokasi pembangkit yang berada di dekat Gunung Pinatubo, gunung berapi aktif, serta dekat dengan sesar gempa bumi. Insiden seperti kecelakaan Three Mile Island di Amerika Serikat (1979) dan tragedi Chernobyl di Uni Soviet (1986) semakin memperkuat keraguan publik dan pakar internasional tentang keamanan BNPP.
  • Desain dan Konstruksi: Laporan investigasi mengindikasikan adanya dugaan cacat desain dan konstruksi, serta masalah korupsi yang menyertai proyek tersebut.
  • Krisis Politik dan Ekonomi: Pergantian pemerintahan pasca Revolusi Kekuatan Rakyat pada tahun 1986 akhirnya menyegel nasib BNPP, dengan pemerintah baru memutuskan untuk tidak mengoperasikannya, meninggalkan fasilitas tersebut dalam status ‘mothballed’ selama puluhan tahun.

Krisis Energi Global dan Urgensi Ketahanan Filipina

Dalam beberapa tahun terakhir, Filipina menghadapi tantangan energi yang signifikan. Ketergantungan besar pada impor bahan bakar fosil membuat negara ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dan gas di pasar internasional. Invasi Rusia ke Ukraina dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi telah memperparah ketidakpastian pasokan energi global, mendorong banyak negara, termasuk Filipina, untuk mencari alternatif yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Pemerintah menyadari kebutuhan untuk diversifikasi bauran energi nasional. Energi nuklir, dengan kemampuannya menyediakan daya baseload yang konsisten dan rendah karbon, kembali menjadi pilihan yang menarik. Ini bisa menjadi kunci untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta mencapai target netralitas karbon, sambil pada saat yang sama menjamin ketersediaan listrik untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Tantangan dan Risiko di Balik Revitalisasi

Meskipun potensi energi nuklir menawarkan solusi, proses reaktivasi BNPP bukannya tanpa tantangan besar. Keputusan untuk menghidupkan kembali pembangkit ini memerlukan studi kelayakan yang komprehensif dan penilaian risiko yang mendalam.

  • Biaya Modernisasi: Diperkirakan biaya untuk memodernisasi dan mengaktifkan kembali BNPP akan mencapai miliaran dolar AS. Pembangkit ini telah nonaktif selama 40 tahun, sehingga membutuhkan inspeksi menyeluruh, penggantian komponen usang, dan pembaruan teknologi agar sesuai dengan standar keselamatan nuklir modern.
  • Standar Keamanan Internasional: Pembangkit harus memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan regulasi lokal yang ketat. Ini termasuk penilaian ulang lokasi, mitigasi risiko gempa bumi dan letusan gunung berapi, serta sistem pendingin dan kontrol yang canggih.
  • Pengelolaan Limbah Nuklir: Masalah pengelolaan limbah radioaktif jangka panjang juga menjadi perhatian utama. Filipina perlu mengembangkan infrastruktur dan kebijakan yang memadai untuk penanganan dan penyimpanan limbah secara aman.
  • Penerimaan Publik: Mengatasi skeptisisme dan ketidakpercayaan publik akibat sejarah kontroversial BNPP dan kekhawatiran keselamatan merupakan tugas yang berat. Transparansi dan komunikasi yang efektif menjadi krusial untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Langkah Pemerintah ke Depan

Saat ini, pemerintah Filipina berada dalam fase eksplorasi dan evaluasi. Berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Departemen Energi dan Lembaga Nuklir Filipina, bekerja sama untuk melakukan studi kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan. Konsultasi dengan pakar internasional, termasuk IAEA, diharapkan menjadi bagian integral dari proses ini untuk memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada data ilmiah yang kuat dan praktik terbaik global. Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan pengembangan sumber energi terbarukan lainnya sebagai bagian dari strategi energi jangka panjangnya.

Keputusan akhir terkait PLTN Bataan akan menjadi tonggak penting bagi masa depan energi Filipina. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan listrik, tetapi juga tentang menyeimbangkan urgensi ekonomi, keamanan nasional, dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) secara aktif mempromosikan standar keamanan nuklir global.

Pemerintah

Thailand Genjot Kapasitas Surya Atap Rumah Tangga 10.000 MW, Reformasi Energi Nasional

Published

on

Thailand Siap Revitalisasi Sektor Energi dengan 10.000 MW Surya Atap Rumah Tangga

Menteri Energi Akanat Promphan mengumumkan langkah ambisius Thailand untuk mereformasi struktur ketenagalistrikan nasional. Pemerintah berencana memperluas kapasitas surya atap rumah tangga hingga mencapai 10.000 megawatt (MW). Program ini tidak hanya mendorong warga untuk menghasilkan listrik bagi kebutuhan pribadi, tetapi juga memungkinkan mereka menjual kelebihan daya kembali ke jaringan utama, sebuah perubahan paradigma yang signifikan dalam lanskap energi negara tersebut. Inisiatif ini menandai komitmen serius Thailand dalam mempercepat transisi menuju energi bersih dan meningkatkan kemandirian energi warganya.

Skema besar ini diproyeksikan akan memberikan dampak multidimensional, mulai dari pengurangan emisi karbon hingga penguatan ekonomi lokal. Akanat Promphan menegaskan bahwa reformasi ini merupakan respons terhadap tantangan global dalam keamanan energi dan perubahan iklim, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi rumah tangga dan sektor industri. Angka 10.000 MW menunjukkan skala ambisi yang sangat besar, menempatkan Thailand di garis depan negara-negara yang berinvestasi pada energi terdistribusi.

Mekanisme dan Manfaat Langsung bagi Konsumen

Di bawah skema baru ini, rumah tangga akan berperan ganda sebagai konsumen dan produsen listrik (prosumer). Mereka dapat memasang panel surya di atap rumah untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan listrik sehari-hari. Kelebihan energi yang dihasilkan, terutama pada siang hari saat produksi surya puncak, dapat dialirkan kembali ke jaringan listrik nasional. Mekanisme penjualan kembali ini umumnya didukung oleh sistem net metering atau feed-in tariff, di mana prosumer menerima kredit atau pembayaran atas listrik yang mereka pasok.

Manfaat langsung bagi konsumen meliputi:

  • Penghematan Biaya: Mengurangi tagihan listrik bulanan secara signifikan.
  • Kemandirian Energi: Mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik dari satu sumber sentral.
  • Pendapatan Tambahan: Peluang untuk memperoleh pendapatan dari penjualan surplus listrik.
  • Kontribusi Lingkungan: Berpartisipasi aktif dalam upaya dekarbonisasi dan mitigasi perubahan iklim.

Program ini juga diharapkan dapat memacu inovasi di sektor energi terbarukan dan menciptakan lapangan kerja baru dalam instalasi, pemeliharaan, serta pengembangan teknologi surya.

Tantangan Implementasi dan Integrasi Jaringan

Meskipun visi ini sangat menjanjikan, realisasi kapasitas 10.000 MW bukanlah tanpa tantangan. Salah satu isu krusial adalah stabilitas jaringan listrik. Penambahan kapasitas surya atap yang bersifat intermiten (bergantung pada cuaca) dalam skala besar memerlukan peningkatan infrastruktur jaringan yang signifikan. Jaringan listrik harus mampu mengelola fluktuasi pasokan dan permintaan secara efisien, kemungkinan besar memerlukan investasi pada teknologi smart grid, sistem penyimpanan energi (baterai), dan manajemen beban yang canggih.

Selain itu, kerangka regulasi yang jelas, adil, dan transparan menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses perizinan sederhana, tarif penjualan kembali listrik menarik, dan mekanisme penyelesaian sengketa efektif. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa birokrasi yang rumit atau tarif yang tidak kompetitif dapat menghambat adopsi massal. Tantangan lain termasuk akses finansial bagi rumah tangga untuk investasi awal panel surya, serta edukasi publik mengenai manfaat dan cara kerja sistem ini. Beberapa kritik terhadap skema serupa di masa lalu menyoroti lambatnya proses persetujuan dan kurangnya insentif yang memadai.

Dampak Luas pada Sektor Energi Nasional

Reformasi energi ini berpotensi mengubah dinamika sektor ketenagalistrikan Thailand secara fundamental. Perusahaan utilitas besar, yang secara tradisional beroperasi sebagai produsen dan distributor sentral, akan menghadapi pergeseran menuju model bisnis yang lebih terdesentralisasi. Mereka mungkin perlu beradaptasi menjadi fasilitator, pengelola jaringan cerdas, dan penyedia layanan energi. Pergeseran ini dapat memicu diskusi mengenai struktur harga listrik dan model pendapatan utilitas di masa depan.

Program surya atap ini juga selaras dengan tujuan dekarbonisasi Thailand dan komitmennya terhadap perjanjian iklim global. Dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, negara ini dapat secara signifikan menurunkan emisi gas rumah kaca. Secara ekonomi, inisiatif ini dapat mendorong pertumbuhan industri manufaktur panel surya lokal dan sektor jasa terkait, menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Ini merupakan kelanjutan dari upaya Thailand sebelumnya untuk diversifikasi energi, namun dengan skala dan fokus pada partisipasi publik yang jauh lebih besar.

Melihat ke Depan: Masa Depan Energi Thailand

Rencana ambisius Menteri Akanat Promphan untuk mencapai 10.000 MW surya atap rumah tangga menandai babak baru dalam perjalanan energi Thailand. Jika berhasil diimplementasikan dengan strategi yang matang dan dukungan regulasi yang kuat, program ini tidak hanya akan memperkuat keamanan energi nasional dan memberdayakan warga, tetapi juga memposisikan Thailand sebagai pemimpin regional dalam transisi energi bersih. Keberhasilan inisiatif ini akan bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan teknis dan ekonomi yang mungkin muncul. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi seluruh warga Thailand. (Pelajari lebih lanjut tentang energi surya global di IRENA)

Continue Reading

Pemerintah

Kebocoran Pipa Bahan Bakar Bawah Tanah Teratasi, Gubernur Perintahkan Audit Infrastruktur Massif

Published

on

Titik Kebocoran Pipa Bahan Bakar Bawah Tanah Ditemukan, Audit Nasional Diperintahkan

Setelah periode pencarian yang intens dan melelahkan, para pejabat akhirnya berhasil mengidentifikasi titik kebocoran pada pipa bahan bakar bawah tanah di salah satu distrik padat ibu kota. Penemuan ini membawa kelegaan sekaligus memicu respons cepat dari pemimpin pemerintahan daerah, yang segera memerintahkan pemeriksaan menyeluruh pada semua instalasi serupa di wilayah tersebut. Langkah ini menekankan komitmen terhadap keamanan publik dan perlindungan lingkungan yang tidak dapat ditawar.

Pencarian terhadap sumber kebocoran ini telah berlangsung cukup lama, menyoroti tantangan signifikan dalam mendeteksi masalah pada infrastruktur yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Pipa bahan bakar, yang merupakan jalur vital bagi distribusi energi, seringkali rentan terhadap korosi, tekanan, atau kerusakan fisik lainnya yang dapat mengakibatkan kebocoran. Kerumitan penemuan titik pasti kebocoran ini memerlukan penggunaan teknologi canggih dan koordinasi lintas lembaga, dari tim teknis spesialis hingga otoritas lingkungan.

Mengurai Misteri dan Tantangan Pencarian

Proses pencarian kebocoran pipa bawah tanah bukanlah tugas yang sederhana. Tim investigasi menghadapi berbagai kendala, mulai dari kepadatan konstruksi di atas tanah hingga kedalaman dan material pipa itu sendiri. Metode yang digunakan kemungkinan melibatkan kombinasi teknologi akustik untuk mendeteksi suara kebocoran, sensor gas untuk melacak uap bahan bakar yang naik ke permukaan, hingga penggalian bertahap di area yang dicurigai. Setiap hari penundaan dalam menemukan dan memperbaiki kebocoran ini membawa risiko peningkatan dampak lingkungan dan potensi bahaya keselamatan yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

Kebocoran bahan bakar, bahkan dalam skala kecil, dapat menimbulkan konsekuensi serius. Bahan bakar yang meresap ke dalam tanah berpotensi mencemari air tanah, tanah di sekitarnya, serta menimbulkan ancaman kebakaran atau ledakan jika uapnya terkumpul di area tertutup. Oleh karena itu, penemuan lokasi pasti kebocoran adalah langkah krusial yang memungkinkan tim respons untuk segera melakukan perbaikan dan memitigasi risiko lebih lanjut. Penanganan cepat dan tepat menjadi prioritas utama demi menjaga keselamatan warga dan kelestarian lingkungan di sekitar area terdampak.

Dampak Lingkungan dan Urgensi Pencegahan

Insiden kebocoran pipa bahan bakar bawah tanah seringkali membuka mata kita terhadap kerentanan infrastruktur krusial dan potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Bahan bakar minyak, terutama jenis yang mudah menguap seperti bensin atau diesel, mengandung senyawa kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah dan sumber air bersih. Kontaminasi semacam ini dapat bertahan selama bertahun-tahun, mengganggu ekosistem lokal dan berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat yang terpapar.

  • Kontaminasi Tanah dan Air: Bahan bakar dapat meresap jauh ke dalam lapisan tanah, mencapai akuifer dan mencemari pasokan air minum.
  • Risiko Kebakaran dan Ledakan: Uap bahan bakar yang terakumulasi di ruang tertutup, seperti saluran air atau bawah bangunan, meningkatkan risiko insiden berbahaya.
  • Dampak Kesehatan: Paparan jangka panjang terhadap senyawa kimia dalam bahan bakar dapat menyebabkan masalah pernapasan, iritasi kulit, hingga risiko kanker.
  • Kerusakan Lingkungan: Flora dan fauna lokal dapat terancam, terutama jika kebocoran terjadi di dekat badan air atau area sensitif ekologis.

Mengingat potensi bahaya ini, respons cepat pasca-penemuan kebocoran mencakup upaya pembersihan dan remediasi tanah yang terkontaminasi. Namun, pencegahan tetap menjadi strategi terbaik. Hal ini menuntut audit rutin, peningkatan standar keselamatan, dan pemanfaatan teknologi deteksi dini untuk memastikan bahwa insiden serupa dapat dicegah atau ditangani sebelum mencapai skala yang lebih besar.

Audit Infrastruktur Kota: Langkah Proaktif Menuju Keamanan Jangka Panjang

Perintah gubernur kota untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh pada instalasi serupa di seluruh wilayahnya merupakan respons proaktif yang patut diapresiasi. Keputusan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya integritas infrastruktur kota dan dampaknya terhadap kehidupan warganya. Audit semacam ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi titik lemah pada sistem pipa yang sudah ada, sekaligus memastikan bahwa standar operasional dan pemeliharaan dipatuhi secara ketat.

Pemeriksaan menyeluruh tidak hanya berfokus pada pipa bahan bakar, tetapi juga dapat meluas ke jenis infrastruktur bawah tanah lainnya seperti pipa air, gas, atau kabel listrik. Langkah ini bertujuan untuk membangun sistem yang lebih tangguh dan tahan banting terhadap berbagai potensi risiko. Pemeliharaan preventif, yang melibatkan inspeksi berkala dan penggantian komponen yang usang, jauh lebih efektif dan hemat biaya dibandingkan perbaikan setelah insiden terjadi. Selain itu, investasi dalam teknologi pemantauan real-time dapat memberikan peringatan dini terhadap anomali, memungkinkan intervensi sebelum masalah menjadi kritis. Insiden ini berfungsi sebagai pengingat penting bahwa infrastruktur vital membutuhkan perhatian dan investasi berkelanjutan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan operasional kota.

(Catatan Editor: Berdasarkan instruksi, tautan keluar dihilangkan karena keterbatasan konteks dan untuk menghindari penggunaan tautan contoh.)

Continue Reading

Pemerintah

Pertemuan Mendesak PM Anwar dan Anthony Loke Bahas Niat Mundur Menteri

Published

on

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadwalkan mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Pengangkutan, Anthony Loke Siew Fook, dalam masa terdekat. Pertemuan yang sangat dinanti ini timbul menyusul laporan mengenai keputusan pemimpin DAP itu untuk meletakkan jawatan sebagai menteri, sebuah perkembangan yang berpotensi mengguncang lanskap politik nasional.

Informasi mengenai pertemuan ini mencuat ke publik, menandakan urgensi dan sensitivitas isu yang akan dibahas. Anthony Loke bukan hanya memegang portofolio krusial sebagai Menteri Pengangkutan, tetapi juga merupakan Sekretaris Agung DAP, salah satu partai komponen utama dalam Kerajaan Perpaduan. Niatnya untuk mundur dari posisi menteri tentu menimbulkan pertanyaan besar tentang stabilitas kabinet dan dinamika koalisi.

Keputusan Loke untuk meletakkan jawatan sebagai menteri, jika terealisasi, akan menjadi peristiwa politik yang signifikan. Sebagai salah satu menteri senior dan figur sentral dari DAP, kepergiannya dapat memicu penataan ulang portofolio dalam kabinet serta menimbulkan implikasi terhadap representasi partai dalam pemerintahan.

Latar Belakang Niat Peletakan Jawatan

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi atau terperinci mengenai alasan di balik niat Anthony Loke untuk meletakkan jawatan. Sumber yang dekat dengan situasi ini mengindikasikan bahwa diskusi seputar masa depan Loke dalam kabinet telah berlangsung secara internal, mencapai titik di mana pertemuan langsung dengan Perdana Menteri menjadi esensial. Spekulasi mengenai motif di balik keputusan ini beragam, mulai dari potensi ketidaksepakatan kebijakan, tekanan internal partai, hingga pertimbangan pribadi. Namun, tanpa pernyataan resmi dari Loke atau DAP, semua ini masih berada dalam ranah perkiraan.

Mengingat peran strategis Anthony Loke dalam memimpin Kementerian Pengangkutan, termasuk reformasi penting di sektor penerbangan dan transportasi darat, pengunduran dirinya akan meninggalkan kekosongan yang perlu segera diisi. Ini menyoroti urgensi pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memahami sepenuhnya situasi dan mencari jalan keluar terbaik demi kesinambungan pemerintahan.

Urgensi Pertemuan dan Potensi Dampaknya

Pertemuan antara Perdana Menteri dan Anthony Loke ini diharapkan menjadi ajang untuk:

  • Mendapatkan penjelasan langsung dari Anthony Loke mengenai niat dan alasannya.
  • Membahas implikasi dari keputusan tersebut terhadap Kerajaan Perpaduan.
  • Menjajaki kemungkinan untuk membujuk Loke agar mempertimbangkan kembali keputusannya.
  • Jika keputusan sudah final, membicarakan mekanisme transisi dan suksesi yang mulus.

Keputusan seorang menteri senior untuk meletakkan jawatan selalu menjadi momen kritis bagi pemerintahan, terutama bagi koalisi yang relatif baru seperti Kerajaan Perpaduan. Intervensi langsung dari Perdana Menteri menunjukkan betapa seriusnya isu ini bagi stabilitas politik negara. Ini juga akan menjadi ujian kepemimpinan Anwar Ibrahim dalam mengelola dinamika internal koalisi dan mempertahankan soliditas kabinetnya.

Perkembangan ini mengingatkan kita pada gejolak politik yang sempat melanda beberapa waktu lalu, yang menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi di antara para pemimpin koalisi. Analis politik memprediksi bahwa hasil dari pertemuan ini akan memiliki dampak jangka panjang terhadap citra dan kekuatan Kerajaan Perpaduan.

Implikasi Politik dan Stabilitas Kerajaan Perpaduan

Peletakan jawatan Anthony Loke, jika terjadi, bukan hanya sekadar pergantian personel. Ini dapat memiliki implikasi politik yang lebih luas:

  • Stabilitas Koalisi: Potensi gejolak internal dalam DAP atau di antara partai-partai koalisi lain jika alasan Loke tidak ditangani dengan transparan dan efektif.
  • Kepemimpinan PM Anwar: Akan menjadi sorotan publik mengenai kemampuan Perdana Menteri dalam mempertahankan kekompakan kabinet dan merespons krisis.
  • Persepsi Publik: Bagaimana publik memandang stabilitas dan efektivitas Kerajaan Perpaduan jika terjadi pergolakan di level menteri senior.
  • Arah Kebijakan: Perubahan kepemimpinan di Kementerian Pengangkutan bisa mempengaruhi arah kebijakan transportasi nasional di masa depan.

Masyarakat dan pelaku pasar akan memantau dengan seksama perkembangan ini, menanti hasil dari pertemuan krusial antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Anthony Loke. Keputusan yang diambil akan menentukan arah stabilitas politik Malaysia dalam beberapa waktu ke depan. Berita Harian sebelumnya melaporkan komitmen PM Anwar untuk memastikan stabilitas Kerajaan Perpaduan, yang kini menghadapi ujian.

Semua mata kini tertuju pada pertemuan tersebut, menantikan klarifikasi dan resolusi atas isu yang telah memicu berbagai spekulasi di lorong-lorong kekuasaan dan di kalangan masyarakat umum.

Continue Reading

Trending