Hukum & Kriminal
Kabel Internet Ilegal Terungkap di Perbatasan Thailand-Myanmar, Soroti Jaringan Kejahatan
Penyelidikan Terhadap Jaringan Digital Tak Terdaftar
Pihak berwenang baru-baru ini berhasil mengungkap praktik ilegal yang mengkhawatirkan di area perbatasan. Sebuah kabel internet ditemukan membentang secara tersembunyi dari sebuah rumah penduduk di distrik Sangkhla Buri, menuju ke sebuah entitas yang diduga kuat sebagai kasino di wilayah Myanmar. Penemuan ini bukan sekadar insiden tunggal, melainkan sebuah indikasi kuat adanya jaringan kejahatan lintas batas yang menggunakan infrastruktur komunikasi ilegal untuk mendukung operasi mereka yang tak terawasi.
Insiden ini terkuak pada Kamis setelah serangkaian penyelidikan dan pengawasan di area perbatasan yang dikenal sering menjadi jalur bagi berbagai aktivitas gelap. Kabel tersebut, yang dipasang secara rahasia dan melanggar hukum, disinyalir berfungsi sebagai tulang punggung komunikasi bagi operasional kasino yang kemungkinan besar beroperasi tanpa izin. Modus operandi semacam ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk menghindari regulasi, pajak, dan pengawasan pemerintah, menciptakan zona abu-abu digital di perbatasan yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum.
Modus Operandi dan Penemuan Detail
Detil penemuan kabel internet ilegal ini memberikan gambaran jelas tentang betapa canggihnya upaya para pelaku kejahatan dalam membangun infrastruktur pendukung operasi mereka. Kabel tersebut tidak sekadar tergeletak, melainkan ditanam atau disembunyikan sedemikian rupa untuk menghindari deteksi. Pihak berwenang bekerja keras dalam mengidentifikasi titik awal di sebuah rumah perbatasan di distrik Sangkhla Buri, yang menjadi simpul bagi koneksi ilegal menuju wilayah Myanmar.
Koneksi ini, yang mengarah ke lokasi yang diidentifikasi sebagai ‘kemungkinan kasino’, mengindikasikan bahwa fasilitas tersebut mungkin beroperasi di luar kerangka hukum, memanfaatkan akses internet ilegal untuk menjalankan perjudian daring, penipuan siber, atau bahkan operasi pencucian uang. Istilah ‘kemungkinan kasino’ itu sendiri menyiratkan bahwa entitas tersebut berupaya menyamarkan sifat sebenarnya dari aktivitasnya, atau beroperasi di wilayah yang memiliki penegakan hukum yang lemah atau ambigu.
Ancaman Kejahatan Lintas Batas Digital yang Meningkat
Penemuan kabel ilegal ini adalah sebuah alarm keras bagi keamanan nasional dan regional. Akses internet tak terdaftar seperti ini berpotensi menjadi jalur vital bagi berbagai bentuk kejahatan terorganisir, termasuk:
- Perjudian Ilegal Daring: Memfasilitasi operasi kasino daring tanpa lisensi, menarik pemain dari berbagai negara, dan menghindari pembayaran pajak.
- Penipuan Siber dan Scam Pusat Panggilan: Menyediakan infrastruktur komunikasi bagi sindikat penipuan yang seringkali melibatkan korban perdagangan manusia untuk dipekerjakan secara paksa.
- Perdagangan Narkoba dan Manusia: Memungkinkan komunikasi yang aman dan tersembunyi antaranggota sindikat untuk mengoordinasikan pengiriman barang ilegal atau pemindahan korban.
- Pencucian Uang: Memfasilitasi transaksi keuangan ilegal yang sulit dilacak oleh otoritas.
- Spionase dan Ancaman Keamanan Nasional: Potensi penggunaan infrastruktur ini untuk tujuan yang lebih luas, termasuk pengumpulan informasi intelijen ilegal.
Tantangan Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan
Penemuan ini menambah daftar panjang kasus-kasus serupa yang telah diungkap sebelumnya, menggarisbawahi tantangan berkelanjutan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberantas aktivitas ilegal di zona perbatasan. Wilayah perbatasan, khususnya antara Thailand dan Myanmar, dikenal memiliki medan yang sulit dan sering kali menjadi area abu-abu dalam hal yurisdiksi dan pengawasan. Kerentanan ini dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan untuk mendirikan operasi mereka.
Pengawasan fisik saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan:
- Peningkatan kerja sama intelijen lintas negara.
- Penggunaan teknologi canggih untuk deteksi infrastruktur tersembunyi.
- Pelatihan khusus bagi petugas perbatasan dalam mengidentifikasi modus operandi digital.
- Pembentukan unit siber khusus yang fokus pada kejahatan lintas batas.
Langkah Pencegahan dan Harapan ke Depan
Pemerintah dan aparat penegak hukum harus terus meningkatkan upaya untuk mengidentifikasi dan memusnahkan infrastruktur ilegal semacam ini. Penemuan kabel di Sangkhla Buri ini harus menjadi momentum untuk evaluasi ulang strategi keamanan perbatasan, tidak hanya dari segi fisik tetapi juga dari dimensi siber. Edukasi masyarakat perbatasan juga penting agar mereka tidak mudah dimanfaatkan atau terlibat dalam kegiatan ilegal.
Dengan langkah-langkah proaktif dan kolaborasi lintas batas yang lebih erat, diharapkan jaringan kejahatan digital di perbatasan dapat diminimalisir. Ini adalah pertempuran berkelanjutan melawan sindikat yang terus beradaptasi, namun setiap penemuan seperti ini adalah kemenangan penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Hukum & Kriminal
Pembunuhan Pegawai Kastam KLIA: Suami Ditahan Polis sebagai Suspek Utama
SEPANG – Polis Diraja Malaysia (PDRM) mengesahkan penemuan mayat seorang pegawai wanita Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) yang dipercayai menjadi mangsa pembunuhan, dengan suami mangsa telah ditahan sebagai suspek utama. Insiden tragis ini dilaporkan berlaku di sebuah unit kuarters di kawasan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) malam tadi, mengejutkan komuniti setempat dan warga kerja JKDM. Perkembangan ini merupakan susulan daripada laporan awal yang diterima pihak berkuasa berhubung penemuan mayat mangsa.
Ketua Polis Daerah, dalam kenyataan ringkas hari ini, menyatakan bahawa siasatan awal mendapati mangsa, yang berusia lingkungan 30-an, mengalami beberapa kecederaan fizikal yang konsisten dengan perbuatan jenayah. Mayat mangsa ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa oleh pihak berkuasa setelah menerima laporan mengenai kejadian tersebut. Identiti mangsa bagaimanapun belum didedahkan kepada umum bagi menghormati privasi keluarga serta tidak mengganggu proses siasatan yang sedang berjalan.
Perkembangan Siasatan Polis dan Penahanan Suspek
Pasukan siasatan jenayah PDRM segera digerakkan ke lokasi kejadian sejurus menerima maklumat. Kawasan tempat kejadian telah diwartakan sebagai ‘kawasan larangan’ dan kerja-kerja forensik teliti sedang dijalankan bagi mengumpul bukti-bukti penting. Susulan penemuan mayat, suami mangsa yang juga berada di lokasi telah ditahan untuk membantu siasatan. Penahanan ini dilakukan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh. Polis sedang menyiasat secara menyeluruh motif di sebalik tindakan kejam ini, termasuk kemungkinan konflik rumah tangga atau faktor-faktor lain.
Pihak berkuasa telah melakukan ujian saringan air kencing terhadap suspek dan sedang meneliti rakaman kamera litar tertutup (CCTV) di kawasan sekitar kuarters untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kronologi kejadian. Beberapa individu lain yang dipercayai mempunyai kaitan atau pengetahuan tentang insiden ini turut dipanggil untuk memberikan keterangan. Proses bedah siasat dijadualkan akan dijalankan bagi menentukan punca sebenar kematian mangsa serta jenis kecederaan yang dialami.
- Suami mangsa ditahan sebagai suspek utama.
- Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
- Ujian saringan air kencing dan semakan CCTV sedang dijalankan.
- Bedah siasat akan dilakukan untuk menentukan punca kematian.
Implikasi Undang-undang dan Langkah Seterusnya
Kes pembunuhan ini menarik perhatian serius pihak berkuasa dan masyarakat. Seksyen 302 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman mati mandatori bagi kesalahan membunuh. Proses perbicaraan akan melibatkan pengumpulan bukti yang kukuh oleh pihak pendakwaan untuk membuktikan kes tanpa keraguan munasabah.
Insiden ini juga menyoroti isu keselamatan dalam kalangan anggota penguatkuasa serta dinamik hubungan dalam rumah tangga. Jabatan Kastam Diraja Malaysia dijangka akan memberikan kenyataan rasmi berhubung kehilangan anggotanya dan sokongan yang akan diberikan kepada keluarga mangsa. PDRM pula berjanji akan menjalankan siasatan secara telus dan profesional bagi memastikan keadilan ditegakkan.
Kami akan terus mengemas kini perkembangan terkini mengenai kes ini. Maklumat lanjut dijangka akan diberikan setelah siasatan mencapai tahap yang lebih konklusif. Masyarakat digesa agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan atau menyinggung perasaan keluarga mangsa. Untuk maklumat rasmi berkaitan undang-undang dan siasatan polis, rujuk kepada portal rasmi Polis Diraja Malaysia.
Membawa Konteks kepada Isu Keganasan Rumah Tangga
Walaupun motif sebenar dalam kes ini masih dalam siasatan, insiden pembunuhan yang melibatkan pasangan seringkali mengundang perbincangan mengenai isu keganasan rumah tangga. Tragedi seperti ini menjadi peringatan pahit tentang betapa seriusnya ancaman kekerasan dalam hubungan intim yang boleh berakhir dengan kehilangan nyawa. Masyarakat perlu lebih peka terhadap tanda-tanda keganasan rumah tangga dan peranan setiap individu dalam melaporkan atau mencari bantuan bagi mangsa. Pelbagai agensi dan pertubuhan bukan kerajaan menawarkan sokongan kepada individu yang berdepan dengan situasi keganasan.
Pendidikan dan kesedaran awam mengenai hak-hak individu, terutamanya wanita, dalam perkahwinan serta kaedah untuk mendapatkan perlindungan undang-undang adalah penting. Kerajaan dan agensi berkaitan seringkali menganjurkan kempen untuk meningkatkan kesedaran dan menyediakan talian bantuan bagi mangsa keganasan rumah tangga. Kejadian ini harus menjadi pemangkin untuk kita semua mengkaji semula bagaimana komuniti dapat memainkan peranan yang lebih aktif dalam mencegah berulangnya tragedi seumpama ini.
Hukum & Kriminal
Buronan Kasino Ilegal Tiongkok Ditangkap di Pulau Wisata, Miliki Visa Istimewa Kadaluarsa
Wajah penegakan hukum di destinasi wisata populer selatan negara ini kembali menyoroti praktik kejahatan transnasional dengan tertangkapnya seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok. Individu tersebut, yang kini menjadi sorotan, adalah buronan yang dicari atas dugaan pengoperasian kasino ilegal, dan ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah sewaan terpencil di tengah hutan belantara pulau tersebut. Mirisnya, penangkapan ini juga mengungkap bahwa ia memiliki visa istimewa yang telah kadaluarsa, menambah lapisan kerumitan pada kasus ini.
Petugas kepolisian berhasil melacak pria Tiongkok ini setelah menerima informasi intelijen yang akurat mengenai keberadaannya. Penemuan ini bukan hanya sekadar penangkapan rutin; melainkan sebuah indikasi kuat adanya upaya sistematis untuk menghindari pengawasan hukum, terutama mengingat lokasi persembunyian yang sangat terisolasi dan jenis visa yang digunakannya. Kasus ini sontak memicu pertanyaan lebih lanjut mengenai celah dalam sistem keimigrasian dan pengawasan terhadap warga negara asing yang memiliki akses ke fasilitas visa premium.
Misteri Visa Istimewa dan Kadaluarsa
Salah satu aspek paling mencolok dari kasus ini adalah status visa tersangka. Pria Tiongkok tersebut diketahui memiliki ‘Privilege Visa’, atau yang secara umum dikenal sebagai Thailand Elite Visa atau Thailand Privilege Card. Visa jenis ini merupakan program keanggotaan eksklusif yang menawarkan berbagai kemudahan dan hak istimewa, termasuk izin tinggal jangka panjang hingga 20 tahun, layanan imigrasi cepat, serta akses ke fasilitas premium, dengan investasi sejumlah dana yang signifikan. Tujuan utama program ini adalah menarik individu berpenghasilan tinggi, investor, dan profesional yang ingin menikmati kehidupan atau berbisnis di negara ini.
* Tujuan Visa Istimewa: Menarik investasi asing dan individu kaya untuk jangka panjang.
* Keistimewaan: Izin tinggal multi-entry jangka panjang, layanan imigrasi khusus, keuntungan non-imigrasi.
* Implikasi Kadaluarsa: Pelanggaran hukum keimigrasian yang serius, menunjukkan kegagalan untuk memperpanjang status atau upaya sengaja menghindari kontak dengan pihak berwenang.
* Pertanyaan Kritis: Bagaimana seorang buronan bisa mendapatkan visa semacam ini? Apakah ada pemeriksaan latar belakang yang memadai pada saat pengajuan? Dan mengapa ia membiarkannya kadaluarsa?
Kasus ini secara tidak langsung menyoroti potensi penyalahgunaan program visa istimewa yang dirancang untuk memperkuat ekonomi negara. Kehadiran buronan dengan visa yang mestinya diperuntukkan bagi individu berintegritas tinggi menimbulkan urgensi untuk meninjau kembali prosedur penyaringan dan pengawasan, memastikan bahwa fasilitas premium tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program visa ini, Anda bisa merujuk ke situs resmi Thailand Privilege Card.
Jejak Kejahatan Kasino Ilegal di Tengah Hutan
Dugaan keterlibatan pria Tiongkok ini dalam pengoperasian kasino ilegal menjadi fokus utama penyelidikan. Kasino ilegal merupakan masalah pelik yang seringkali terkait dengan sindikat kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan berbagai bentuk eksploitasi. Penemuan lokasi persembunyiannya di sebuah rumah sewaan terpencil di tengah hutan mengindikasikan upaya maksimal untuk bersembunyi dari pantauan aparat penegak hukum. Lingkungan yang terpencil menyediakan penyamaran yang sempurna untuk kegiatan rahasia, membuatnya sulit dideteksi.
Operasi kasino ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan. Aktivitas ini dapat menarik elemen kriminal lainnya, merusak moralitas masyarakat, dan menguras perekonomian lokal melalui praktik perjudian yang tidak diatur. Keberadaan lokasi judi ilegal seperti ini seringkali memanfaatkan kerahasiaan dan koneksi bawah tanah untuk terus beroperasi, menjadikannya tantangan berkelanjutan bagi aparat keamanan.
Respons Penegakan Hukum dan Tantangan Transnasional
Penangkapan ini menggarisbawahi komitmen serius pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan, terutama yang melibatkan warga negara asing. Ini bukan kali pertama aparat keamanan berhasil membongkar jaringan kejahatan yang melibatkan individu dari luar negeri. Sebagaimana yang telah kami laporkan dalam beberapa artikel sebelumnya tentang penanganan kejahatan transnasional di berbagai wilayah, pihak berwenang terus meningkatkan koordinasi dan kapasitas intelijen mereka untuk mengatasi ancaman ini.
Kasus ini kemungkinan besar akan melibatkan proses hukum yang kompleks, mulai dari dakwaan pelanggaran imigrasi karena visa kadaluarsa hingga tuduhan serius terkait pengoperasian kasino ilegal. Jika terbukti bersalah, pelaku bisa menghadapi hukuman berat, termasuk denda, penjara, dan deportasi. Ada juga kemungkinan permintaan ekstradisi jika ia memang buronan yang dicari oleh otoritas Tiongkok. Penegakan hukum di destinasi wisata ini terus berupaya menjaga citra aman dan tertib bagi para pengunjung dan penduduknya, sambil secara aktif membongkar jaringan kejahatan yang mencoba memanfaatkan celah atau kelonggaran.
Otoritas berwenang menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap semua warga negara asing, tanpa terkecuali, untuk memastikan semua orang mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Penangkapan ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi pihak-pihak lain yang mungkin mencoba melakukan aktivitas serupa.
Hukum & Kriminal
KPK Kembali Panggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Terkait Dugaan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi kembali menjadwalkan pemanggilan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Pejabat tinggi negara tersebut direncanakan akan diperiksa sebagai saksi dalam sebuah kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki oleh lembaga antirasuah di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pemanggilan ulang ini dijadwalkan pada Kamis, 15 Oktober 2026, menyusul ketidakhadiran Nusron Wahid pada agenda pemeriksaan sebelumnya, yang memicu spekulasi publik dan pertanyaan mengenai kooperatifnya seorang pejabat publik terhadap proses hukum.
Panggilan kedua ini menegaskan keseriusan KPK dalam menuntaskan penyelidikan kasus korupsi yang disinyalir melibatkan jajaran di Kementerian ATR/BPN. Sumber internal KPK yang tidak dapat disebut namanya menyatakan bahwa kehadiran Nusron Wahid sangat krusial untuk memberikan keterangan yang diperlukan, guna melengkapi berkas penyidikan yang telah berjalan. Proses pemanggilan saksi merupakan tahapan fundamental dalam setiap penyelidikan korupsi, di mana keterangan dari individu yang relevan dapat membuka tabir dan memperjelas peran serta modus operandi dalam praktik lancung tersebut. Sebelumnya, ketidakhadiran Nusron Wahid telah menjadi sorotan, memunculkan diskursus publik mengenai kewajiban pejabat negara untuk selalu responsif dan transparan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Agenda Pemeriksaan Krusial di KPK
Penjadwalan ulang pada pertengahan Oktober 2026 ini menunjukkan bahwa KPK tidak akan mengendurkan langkahnya dalam memanggil pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi penting. Tim penyidik KPK berharap Nusron Wahid dapat memenuhi panggilan kali ini agar proses hukum dapat berjalan tanpa hambatan. Keterangan dari seorang menteri, khususnya yang memimpin kementerian terkait, dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan, prosedur, dan tata kelola di lingkungan kerja yang sedang diselidiki. Ini tidak hanya berfokus pada peran individu, melainkan juga pada sistem yang mungkin rentan terhadap celah korupsi.
Kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN memiliki implikasi serius mengingat strategisnya sektor agraria dan tata ruang bagi pembangunan nasional. Sektor ini kerap bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, mulai dari sertifikasi tanah, perizinan pembangunan, hingga pengadaan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur. Potensi korupsi dalam ranah ini sangat beragam, mulai dari praktik gratifikasi, suap dalam penerbitan hak atas tanah, hingga manipulasi data pertanahan yang dapat merugikan negara dan masyarakat secara masif.
- Pemanggilan ulang menegaskan keseriusan KPK dalam mengungkap kebenaran.
- Keterangan saksi dianggap krusial untuk melengkapi penyidikan yang kompleks.
- Sorotan publik terhadap ketaatan pejabat negara pada proses hukum menjadi intens.
- Kasus ini menyangkut sektor strategis agraria dan tata ruang yang rentan korupsi.
Latar Belakang Nusron Wahid dan Kasus Kementerian ATR/BPN
Nusron Wahid, yang dikenal sebagai politikus senior dari Partai Golkar, menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Perjalanan karirnya mencakup berbagai posisi penting, termasuk sebelumnya memimpin Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Posisinya saat ini menempatkannya sebagai garda terdepan dalam pengelolaan aset tanah dan kebijakan tata ruang nasional. Oleh karena itu, keterlibatannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di kementerian yang dipimpinnya menjadi perhatian publik dan penegak hukum secara khusus.
KPK sendiri belum merinci secara spesifik materi dugaan korupsi yang menjerat lingkungan Kementerian ATR/BPN ini. Namun, berdasarkan pola penanganan kasus serupa oleh KPK di berbagai instansi, dugaan korupsi seringkali berkaitan dengan:
- Proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak sesuai prosedur atau melibatkan praktik percaloan.
- Penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan tata ruang dan pembangunan, termasuk perubahan peruntukan lahan.
- Praktik suap atau gratifikasi terkait percepatan atau pengabaian prosedur standar dalam pelayanan pertanahan.
- Manipulasi data atau informasi pertanahan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang berujung pada kerugian negara.
Dugaan-dugaan semacam ini, jika terbukti, dapat mengakibatkan kerugian negara yang signifikan serta menimbulkan ketidakadilan agraria bagi masyarakat. Penyelidikan oleh KPK bertujuan untuk membongkar jaringan korupsi, mengidentifikasi pelaku, dan mengembalikan kerugian negara yang timbul dari praktik-praktik ilegal tersebut.
Implikasi dan Harapan Publik terhadap Pemberantasan Korupsi
Pemanggilan seorang menteri sebagai saksi selalu menarik perhatian luas karena mencerminkan komitmen KPK untuk tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi, bahkan terhadap pejabat setingkat menteri sekalipun. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya integritas di setiap lini pemerintahan, terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan menjamin pemerintahan yang bersih.
Publik menaruh harapan besar agar KPK dapat menuntaskan kasus ini dengan profesional dan independen, tanpa intervensi pihak manapun. Kehadiran Nusron Wahid diharapkan dapat memberikan titik terang terhadap benang kusut dugaan korupsi yang melingkupi Kementerian ATR/BPN. Hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi indikator penting bagi langkah KPK selanjutnya, baik dalam menetapkan tersangka maupun dalam mengembangkan penyidikan ke arah yang lebih luas. Kasus ini juga harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat negara agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai anti-korupsi dan menjauhkan diri dari praktik-praktik yang merugikan bangsa dan negara.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai upaya KPK dalam memberantas korupsi, kunjungi situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi.
-
Daerah6 bulan agoSoal Penertiban Dishub Samarinda, Berita Media Online Indcyber Menuduh dan Mengandung Fitnah..?
-
Teknologi7 bulan agoWaspada Penipuan Top Up Free Fire Jelang THR, Kenali Ciri Platform Palsu dan Cara Aman Transaksi
-
Pemerintah7 bulan agoDPR RI Desak Tangsel Integrasikan Layanan Perizinan dan Pembiayaan UMKM
-
Daerah7 bulan agoBupati Bandung Tegaskan Larangan Keras Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran ASN 2026
-
Hukum & Kriminal5 bulan agoNadiem Makarim Alih Status Tahanan Rumah Mulai 2026: Putusan Kontroversial Majelis Hakim
-
Olahraga7 bulan agoAnalisis Mendalam: Layakkah Joao Pedro Disandingkan dengan Haaland dan Mbappe?
-
Hukum & Kriminal8 bulan agoFBI Geledah Kediaman dan Kantor Kepala LAUSD Alberto Carvalho, Selidiki Kontrak Teknologi $6 Juta
-
Pemerintah6 bulan agoTuduhan Pelecehan Seksual Mantan Staf Guncang Kampanye Gubernur Eric Swalwell di California
