Connect with us

Internasional

Korban Tewas Akibat Serangan di Gaza Capai 72.328 Jiwa Sejak Oktober 2023

Published

on

RAMALLAH – Angka kematian akibat serangan di Jalur Gaza telah mencapai 72.328 orang, menandai eskalasi yang mengkhawatirkan sejak konflik pecah pada 7 Oktober 2023. Selain itu, laporan dari sumber medis di Gaza menunjukkan bahwa 172.184 individu lainnya mengalami luka-luka serius, menggambarkan skala penderitaan yang meluas di wilayah tersebut.

Data terbaru ini tidak sekadar menunjukkan deretan angka, melainkan merefleksikan tragedi kemanusiaan yang mendalam dan terus memburuk. Setiap angka mewakili individu, keluarga, dan komunitas yang hancur oleh kekerasan yang tak berkesudahan, menciptakan krisis dengan dampak jangka panjang yang belum bisa diprediksi. Peningkatan tajam dalam jumlah korban jiwa dan cedera menyoroti urgensi situasi di Gaza yang telah lama menjadi perhatian dunia.

Kenaikan Tragis Angka Korban: Gambaran Situasi di Gaza

Sejak dimulainya operasi militer pada Oktober 2023, wilayah Gaza telah menjadi pusat konflik intens yang telah merenggut puluhan ribu nyawa. Sumber medis di Gaza secara konsisten mendokumentasikan dampak serangan yang berkelanjutan terhadap warga sipil. Angka 72.328 korban tewas tidak hanya mencakup pejuang, tetapi juga sejumlah besar perempuan, anak-anak, dan lansia yang terjebak dalam zona perang.

  • Total korban tewas: 72.328 jiwa.
  • Total korban luka-luka: 172.184 jiwa.
  • Periode laporan: Sejak 7 Oktober 2023.
  • Sumber data: Sumber medis di Gaza.

Peningkatan jumlah korban ini terjadi di tengah blokade yang ketat, membatasi akses terhadap bantuan kemanusiaan vital dan menyebabkan infrastruktur dasar, termasuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan, berada di ambang keruntuhan. Komunitas internasional, termasuk berbagai organisasi hak asasi manusia dan PBB, terus menyuarakan kekhawatiran atas tingginya angka korban sipil dan mendesak semua pihak untuk mematuhi hukum humaniter internasional.

Krisis Kemanusiaan yang Memburuk: Runtuhnya Sistem Kesehatan dan Pengungsian Massal

Jalur Gaza, sebuah wilayah padat penduduk, kini menghadapi krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sistem kesehatan yang sudah rapuh di Gaza kini praktis lumpuh. Banyak rumah sakit telah rusak atau tidak dapat beroperasi karena kekurangan listrik, bahan bakar, pasokan medis, dan personel. Tenaga medis yang tersisa bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya dan sumber daya yang sangat terbatas, seringkali harus memilih siapa yang akan diselamatkan.

Puluhan ribu warga Gaza terpaksa mengungsi dari rumah mereka, mencari perlindungan di tempat-tempat yang dianggap lebih aman, seringkali di sekolah-sekolah atau fasilitas PBB yang juga menjadi target. Kondisi pengungsian sangat memprihatinkan; mereka menghadapi kekurangan air bersih, sanitasi yang buruk, serta risiko penyakit menular yang tinggi. Organisasi-organisasi kemanusiaan melaporkan bahwa seluruh populasi Gaza terancam kelaparan karena terbatasnya akses pangan.

Dampak Luas Konflik: Dari Anak-anak hingga Infrastruktur Vital

Anak-anak di Gaza menjadi salah satu kelompok paling rentan dalam konflik ini. Ribuan anak dilaporkan tewas atau terluka, dan mereka yang selamat mengalami trauma psikologis mendalam yang akan memengaruhi masa depan mereka. Pendidikan terhenti, rumah hancur, dan lingkungan yang pernah mereka kenal kini berubah menjadi puing. Selain itu, infrastruktur vital seperti jalan, jaringan listrik, fasilitas air, dan sistem komunikasi juga mengalami kerusakan parah, mempersulit upaya pemulihan pasca-konflik.

Laporan dari berbagai lembaga independen menegaskan bahwa skala kehancuran di Gaza sangat besar. Upaya rekonstruksi akan memakan waktu bertahun-tahun dan membutuhkan investasi besar serta dukungan internasional yang signifikan. Kehilangan tempat tinggal, mata pencarian, dan akses terhadap layanan dasar telah menciptakan siklus kemiskinan dan ketergantungan yang sulit diputus.

Seruan Internasional dan Tantangan Bantuan Kemanusiaan

Meningkatnya angka korban telah memicu gelombang kecaman internasional dan seruan mendesak untuk gencatan senjata. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai negara telah berulang kali menyerukan perlindungan warga sipil dan memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Namun, upaya penyaluran bantuan seringkali terhambat oleh kondisi keamanan yang tidak stabil, pembatasan akses, dan birokrasi yang kompleks.

Organisasi bantuan kemanusiaan berjuang keras untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan, tetapi skala kebutuhan jauh melebihi kapasitas yang ada. Masyarakat internasional menghadapi tekanan untuk menemukan solusi diplomatik yang berkelanjutan guna mengakhiri konflik dan mengatasi akar masalahnya, sambil memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai situasi kemanusiaan di Gaza dan upaya penanganan krisis, Anda dapat merujuk laporan terkini dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA): Laporan Situasi Kemanusiaan Gaza.

Menghubungkan Fakta: Eskalasi Berkelanjutan dan Pentingnya Laporan Sebelumnya

Data terbaru ini merupakan kelanjutan dari serangkaian laporan yang telah kami publikasikan sebelumnya mengenai eskalasi konflik di Gaza. Sejak pekan-pekan awal setelah 7 Oktober 2023, Portal Berita ini secara konsisten menyoroti peningkatan jumlah korban, kehancuran infrastruktur, dan memburuknya kondisi kehidupan warga sipil. Angka 72.328 korban tewas bukan hanya sebuah statistik baru, melainkan sebuah indikator tragis dari tren peningkatan yang telah kami pantau selama berbulan-bulan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada seruan global untuk perdamaian dan perlindungan, kekerasan terus berlanjut tanpa henti.

Pembaca mungkin ingat artikel-artikel sebelumnya yang membahas tentang krisis pangan, kelangkaan air bersih, dan kehancuran rumah sakit di Gaza. Laporan hari ini mempertegas bahwa situasi ini bukan hanya berlanjut, tetapi semakin memburuk secara signifikan, mendesak semua pihak untuk mencari solusi nyata dan berkelanjutan guna menghentikan spiral kekerasan yang tak berujung.

Internasional

Analisis: Perundingan Damai AS-Iran, Langkah Perlahan Menuju Gencatan Senjata di Timur Tengah

Published

on

Pergerakan lambat namun signifikan terus terjadi dalam upaya diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran, menuju kemungkinan tercapainya perjanjian untuk memperpanjang gencatan senjata yang ada di beberapa titik konflik di Timur Tengah. Laporan dari sumber-sumber terpercaya mengindikasikan bahwa kedua negara, meski memiliki sejarah panjang ketegangan dan saling curiga, tetap mencari titik temu guna meredakan eskalasi regional. Proses ini menyoroti kompleksitas hubungan bilateral mereka serta kepentingan geopolitik yang saling bersinggungan di kawasan strategis tersebut.

Meskipun detail spesifik dari draf perjanjian damai atau perpanjangan gencatan senjata tersebut masih belum diungkap secara publik, kabar ini menggarisbawahi keinginan kedua belah pihak untuk menghindari konfrontasi langsung yang lebih luas. Negosiasi yang berlangsung cenderung melalui saluran tidak langsung, mengingat absennya hubungan diplomatik formal antara Washington dan Tehran selama beberapa dekade. Ini bukan kali pertama AS dan Iran terlibat dalam dialog semacam ini; sejarah mencatat berbagai upaya diplomasi, baik yang berhasil maupun yang gagal, dalam mencari solusi atas perbedaan yang mendalam, terutama terkait program nuklir Iran dan peran regionalnya.

Latar Belakang Ketegangan AS-Iran

Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran telah lama diselimuti ketegangan, sering kali memicu krisis yang berdampak global. Sejak Revolusi Islam Iran pada 1979, hubungan diplomatik antara kedua negara terputus, membuka babak baru permusuhan yang ditandai oleh:

  • Krisis sandera Kedutaan Besar AS: Insiden fundamental yang membentuk persepsi negatif kedua belah pihak.
  • Program nuklir Iran: Isu paling menonjol yang memicu sanksi internasional dan kekhawatiran proliferasi.
  • Dukungan untuk proxy regional: Kedua negara saling menuduh mendukung kelompok-kelompok yang mengancam kepentingan masing-masing di Timur Tengah.
  • Penarikan AS dari JCPOA: Keputusan Presiden Trump untuk menarik diri dari Perjanjian Nuklir Iran (JCPOA) pada 2018 memperparah ketegangan, menyebabkan Iran kembali memperkaya uranium melampaui batas yang diizinkan dalam perjanjian.

Dalam konteks historis ini, setiap langkah menuju gencatan senjata atau dialog dipandang sebagai pencapaian yang signifikan, meskipun fragil. Para analis menyoroti bahwa perkembangan ini mungkin merupakan respons terhadap tekanan regional dan global untuk meredakan ketegangan yang dapat memicu konflik yang lebih besar, terutama di tengah volatilitas di sejumlah negara di Timur Tengah.

Hambatan Utama Menuju Kesepakatan

Proses menuju perjanjian damai atau perpanjangan gencatan senjata ini menghadapi sejumlah rintangan besar yang membuat kemajuannya sangat lambat.

  • Tingkat Kepercayaan yang Rendah: Sejarah konflik dan perjanjian yang tidak dihormati menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam di kedua belah pihak.
  • Tuntutan yang Kompleks: Baik AS maupun Iran memiliki daftar tuntutan yang panjang, mulai dari pencabutan sanksi ekonomi oleh AS hingga penghentian dukungan untuk kelompok-kelompok bersenjata di kawasan oleh Iran.
  • Politik Domestik: Para pemimpin di Washington dan Tehran harus menavigasi tekanan politik domestik yang kuat dari faksi-faksi garis keras yang menentang kompromi dengan pihak lawan.
  • Peran Aktor Regional: Sekutu AS seperti Arab Saudi dan Israel, serta sekutu Iran seperti Hizbullah dan kelompok Houthi, memiliki kepentingan sendiri yang dapat mempersulit kesepakatan.

Setiap aspek ini menuntut diplomasi yang sangat hati-hati dan kesabaran luar biasa dari para perunding. Para pengamat politik sering kali menyarankan bahwa kemajuan seringkali terhenti karena detail yang kecil, yang pada akhirnya mencerminkan perbedaan filosofi politik yang mendalam antara kedua negara. Artikel kami sebelumnya yang membahas dampak sanksi terhadap perekonomian Iran juga mengindikasikan bagaimana tekanan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong sekaligus penghambat dalam negosiasi semacam ini.

Implikasi Regional dan Global

Jika perjanjian gencatan senjata ini berhasil diperpanjang atau bahkan diperluas menjadi kesepakatan damai yang lebih komprehensif, implikasinya akan sangat luas.

  • De-eskalasi Konflik: Potensi penurunan intensitas konflik di Yaman, Suriah, dan Irak, di mana proksi kedua negara aktif, bisa menjadi kenyataan.
  • Stabilitas Pasar Energi: Penurunan ketegangan di Teluk Persia dapat berkontribusi pada stabilitas pasokan minyak global dan harga energi.
  • Jalur Diplomasi Baru: Kesepakatan ini bisa membuka pintu bagi dialog lebih lanjut tentang isu-isu lain, seperti program nuklir atau keamanan maritim.
  • Pergeseran Geopolitik: Berpotensi mengubah dinamika aliansi di Timur Tengah, memengaruhi hubungan antara negara-negara Teluk dan Iran.

Namun demikian, para ahli mengingatkan bahwa setiap perjanjian hanyalah permulaan, bukan akhir. Implementasi dan kepatuhan akan menjadi kunci keberlanjutan. Tantangan nyata terletak pada membangun mekanisme verifikasi yang kuat dan mengembangkan kerangka kerja untuk mengatasi perselisihan di masa depan. Perjalanan menuju perdamaian yang abadi antara AS dan Iran masih panjang, penuh lika-liku, dan memerlukan komitmen berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang sejarah panjang hubungan AS-Iran, Anda bisa membaca analisis mendalam dari Council on Foreign Relations.

Continue Reading

Internasional

Menlu Pakistan Bahas Ketegangan Iran dengan Pejabat Tinggi AS

Published

on

Menlu Pakistan Dorong Dialog untuk Stabilitas Kawasan

Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, tiba di Washington pada Jumat lalu untuk serangkaian pertemuan penting dengan para pejabat tinggi Amerika Serikat. Fokus utama dari kunjungan diplomatik ini adalah pembahasan mengenai perkembangan terkini terkait program nuklir Iran dan upaya menstabilkan kawasan.

Dar dijadwalkan untuk melakukan dialog substansial dengan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken. Selain itu, ia juga diperkirakan akan bertemu dengan pejabat senior AS lainnya, termasuk Senator Marco Rubio, seorang tokoh berpengaruh di Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Diskusi ini menandai upaya berkelanjutan kedua negara untuk mengatasi isu-isu regional yang kompleks dan memperkuat kemitraan strategis.

Kunjungan Dar berlangsung di tengah periode ketidakpastian geopolitik yang signifikan, khususnya terkait dengan ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah dan implikasi dari program nuklir Iran terhadap stabilitas global. Pakistan, sebagai negara tetangga Iran dan sekutu lama AS, memiliki posisi unik untuk berkontribusi pada upaya diplomatik yang bertujuan meredakan ketegangan dan mencari solusi damai.

Kunjungan Krusial di Tengah Dinamika Regional

Kedatangan Menlu Dar di ibu kota AS bukan sekadar kunjungan rutin, melainkan sebuah sinyal kuat dari komitmen Pakistan untuk terlibat aktif dalam diplomasi internasional yang berorientasi pada perdamaian dan stabilitas. Hubungan antara Pakistan dan Amerika Serikat memiliki sejarah panjang, ditandai oleh kerja sama di berbagai bidang, mulai dari kontraterorisme hingga pembangunan ekonomi. Namun, hubungan ini juga mengalami pasang surut, yang menuntut kalibrasi berkelanjutan.

Pakistan secara historis telah memainkan peran penting sebagai jembatan diplomatik di berbagai konflik regional. Kemampuannya untuk menjaga saluran komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara dengan hubungan tegang dengan AS, menjadikannya mitra potensial dalam upaya mediasi. Dalam konteks isu Iran, pandangan Pakistan sangat dihargai oleh Washington, mengingat kedekatan geografis dan historisnya dengan Teheran.

Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan menjadi puncak dari agenda Dar, di mana kedua belah pihak diharapkan membahas spektrum luas masalah bilateral dan regional. Ini termasuk tidak hanya isu Iran, tetapi juga situasi di Afghanistan, upaya kontraterorisme, kerja sama ekonomi, dan keamanan energi. Kehadiran Senator Marco Rubio dalam daftar pertemuan juga menyoroti pentingnya keterlibatan kongres dalam membentuk kebijakan luar negeri AS, dan menunjukkan bahwa Pakistan sedang berupaya membangun konsensus lintas-partai di Washington mengenai hubungan bilateral dan isu-isu regional.

Agenda Utama: Program Nuklir Iran dan Stabilitas Kawasan

Isu program nuklir Iran dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan menjadi salah satu agenda paling mendesak dalam diskusi. Sementara sumber awal menyebutkan ‘negosiasi untuk mengakhiri perang Iran’, frasa yang lebih akurat dan relevan dalam konteks diplomatik saat ini adalah pembahasan mengenai:

  • Kemajuan dalam negosiasi terkait pembatasan program nuklir Iran, khususnya di tengah kekhawatiran tentang pengayaan uranium.
  • Upaya untuk mencegah eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk peran Iran dalam mendukung kelompok-kelompok non-negara.
  • Dampak sanksi AS terhadap Iran dan bagaimana hal itu mempengaruhi dinamika regional.
  • Pentingnya dialog dan solusi diplomatik untuk mengatasi ketegangan yang ada.

Pakistan memiliki kepentingan langsung dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di perbatasannya dan di seluruh kawasan. Eskalasi konflik di Iran tidak hanya akan membawa konsekuensi kemanusiaan yang parah tetapi juga dapat mengganggu jalur perdagangan dan pasokan energi, yang vital bagi Pakistan. Oleh karena itu, Pakistan secara konsisten menyerukan deeskalasi dan penyelesaian diplomatik untuk isu-isu terkait Iran.

Departemen Luar Negeri AS sendiri mengakui pentingnya Pakistan sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas regional. Ini menunjukkan bahwa ada landasan kuat bagi diskusi produktif antara Dar dan Blinken mengenai isu-isu sensitif ini.

Implikasi Diplomatik dan Prospek Kerjasama

Kunjungan Menlu Dar ke Washington dapat memiliki implikasi jangka panjang bagi hubungan Pakistan-AS dan dinamika regional. Jika kedua belah pihak berhasil menemukan titik temu dan mengoordinasikan pendekatan mereka terhadap isu Iran, hal itu dapat membuka jalan bagi kerja sama yang lebih erat dalam menanggulangi tantangan keamanan lainnya di Asia Selatan dan Timur Tengah. Ini juga dapat memperkuat posisi Pakistan sebagai pemain regional yang bertanggung jawab dan pro-stabilitas.

Diskusi mengenai program nuklir Iran kemungkinan besar akan mencakup opsi-opsi untuk mendorong Iran kembali ke kepatuhan penuh terhadap perjanjian nuklir atau mencari kerangka kerja diplomatik baru yang dapat memitigasi kekhawatiran proliferasi. Pakistan, dengan pengalaman dan pengaruhnya, dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam dialog tersebut, membawa perspektif unik yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Pada akhirnya, keberhasilan kunjungan ini akan diukur dari kemampuan kedua negara untuk mengidentifikasi area kerja sama konkret, memperjelas tujuan bersama, dan berkomitmen pada jalur diplomatik yang konstruktif. Di tengah ketidakpastian global, koordinasi antara Pakistan dan AS menjadi semakin vital untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan di salah satu wilayah paling bergejolak di dunia.

Continue Reading

Internasional

Pentagon Soroti Peningkatan Militer China, Tekankan Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

Published

on

AS Waspadai Modernisasi Militer China

Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, baru-baru ini menyatakan kekhawatiran mendalam Pentagon mengenai peningkatan kekuatan militer China yang pesat. Pernyataan ini menegaskan kembali fokus Washington terhadap dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi semakin kompleks. Hegseth menekankan bahwa meskipun AS memantau perkembangan tersebut dengan serius, komitmen utama mereka tetap pada pemeliharaan keseimbangan kawasan dan fostering hubungan yang saling menghormati antarnegara.

Kekhawatiran yang disuarakan oleh Hegseth bukan tanpa dasar. Laporan intelijen dan analisis pertahanan AS sebelumnya secara konsisten menyoroti percepatan modernisasi militer Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China. Ini mencakup pengembangan rudal balistik dan jelajah canggih, ekspansi armada angkatan laut yang signifikan, peningkatan kemampuan siber dan antariksa, serta modernisasi angkatan udara mereka. Perkembangan ini, menurut Pentagon, berpotensi mengubah lanskap keamanan regional dan global.

“Kami melihat dengan cermat investasi besar-besaran China dalam teknologi militer dan ekspansi jangkauan operasional mereka,” ujar Hegseth. “Tujuan kami adalah memastikan bahwa peningkatan kekuatan ini tidak mengancam stabilitas dan kemakmuran yang telah dicapai di Indo-Pasifik. Keseimbangan kawasan adalah fondasi bagi perdamaian.”

Implikasi Peningkatan Kekuatan Militer China

Peningkatan kekuatan militer China menimbulkan beberapa implikasi strategis yang signifikan bagi Amerika Serikat dan sekutunya di Asia:

  • Dominasi Regional: Kekuatan China yang terus tumbuh dapat memungkinkannya untuk memproyeksikan kekuatan lebih jauh, berpotensi menantang kebebasan navigasi di Laut China Selatan dan di atas wilayah udara internasional.
  • Tantangan Aliansi AS: China mungkin berupaya melemahkan jaringan aliansi AS di kawasan, seperti dengan Korea Selatan, Jepang, dan Australia, melalui tekanan militer atau ekonomi.
  • Perlombaan Senjata: Kekhawatiran ini dapat memicu perlombaan senjata regional, di mana negara-negara lain merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka sebagai respons.
  • Ancaman terhadap Taiwan: Peningkatan kapabilitas militer China secara signifikan meningkatkan kekhawatiran mengenai potensi invasi atau blokade terhadap Taiwan, yang dianggap Beijing sebagai provinsi yang memisahkan diri.

Analisis terkini dari lembaga think tank seperti Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) juga menggarisbawahi bagaimana modernisasi militer China didukung oleh ambisi geo-ekonomi dan politiknya, termasuk inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) yang memiliki dimensi strategis. Untuk informasi lebih lanjut tentang strategi pertahanan AS di Indo-Pasifik, kunjungi situs resmi Departemen Pertahanan AS.

Strategi Keseimbangan dan Diplomasi AS

Di tengah kekhawatiran ini, Amerika Serikat secara konsisten menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Strategi ini tidak hanya melibatkan penguatan kemampuan militer AS sendiri, tetapi juga melalui serangkaian inisiatif diplomatik dan kemitraan:

  • Penguatan Aliansi: AS terus memperkuat aliansi kuncinya seperti QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) dengan Australia, India, dan Jepang, serta kemitraan AUKUS (Australia, Inggris, AS).
  • Kebebasan Navigasi: Operasi kebebasan navigasi (FONOPs) di Laut China Selatan menjadi sinyal jelas bahwa AS tidak akan mengakui klaim maritim yang berlebihan.
  • Modernisasi Militer Sendiri: Pentagon terus berinvestasi dalam teknologi pertahanan baru, termasuk pengembangan sistem siber, kemampuan antariksa, dan platform udara-laut yang canggih untuk mempertahankan keunggulan teknologi.
  • Dialog Strategis: AS secara aktif mencari jalur dialog dengan Beijing dalam upaya untuk mengelola persaingan, mencegah salah perhitungan, dan membahas area-area di mana kerja sama tetap dimungkinkan.

Meskipun terdapat perbedaan signifikan, khususnya terkait isu Taiwan, Laut China Selatan, dan hak asasi manusia, Hegseth menyatakan bahwa AS tetap terbuka untuk menjalin hubungan yang saling menghormati. “Saling menghormati tidak berarti tidak setuju. Ini berarti menemukan cara untuk mengelola perbedaan kita secara bertanggung jawab, mencegah konflik, dan mengejar kepentingan bersama kapan pun memungkinkan,” jelas Hegseth.

Pandangan Pentagon menunjukkan bahwa strategi AS di masa depan akan terus menyeimbangkan antara pencegahan (deterrence) yang kuat dan diplomasi yang gigih. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kawasan Indo-Pasifik tetap terbuka, bebas, dan makmur bagi semua negara, tanpa dominasi sepihak oleh kekuatan mana pun.

Continue Reading

Trending