Internasional
Resolusi Damai Ukraina di PBB: Mengapa Indonesia Memilih Abstain di Tengah Dukungan Global?
PBB mengeluarkan seruan kuat untuk perdamaian komprehensif, adil, dan abadi di Ukraina setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi terkait perang Rusia-Ukraina. Resolusi ini diadopsi melalui sesi khusus pada 23 Februari 2023, menandai satu tahun invasi Rusia. Meskipun disahkan dengan dukungan mayoritas negara anggota, Indonesia menjadi salah satu dari 32 negara yang memilih abstain, sebuah keputusan yang mencerminkan posisi diplomatik non-blok dan komitmennya terhadap dialog dalam mencari solusi damai. Sementara itu, Amerika Serikat, bersama banyak negara Barat, memberikan dukungan penuh terhadap resolusi tersebut, menunjukkan perbedaan pendekatan dalam arena diplomasi global.
Resolusi PBB: Seruan Kuat untuk Perdamaian Komprehensif
Resolusi Majelis Umum PBB, berjudul “Prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Mendasari Perdamaian yang Komprehensif, Adil, dan Abadi di Ukraina,” menegaskan kembali komitmen terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Dokumen ini secara eksplisit menuntut agar Federasi Rusia segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik seluruh pasukan militernya dari wilayah Ukraina. Resolusi tersebut juga menyerukan penghentian permusuhan, penukaran tawanan perang, dan pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang mungkin terjadi.
Berbeda dengan Dewan Keamanan PBB, di mana Rusia memiliki hak veto, resolusi Majelis Umum, meskipun tidak mengikat secara hukum, membawa bobot moral dan politik yang signifikan. Pengesahannya dengan 141 suara mendukung, 7 menentang (Rusia, Belarus, Korea Utara, Eritrea, Mali, Nikaragua, Suriah), dan 32 abstain, menunjukkan isolasi diplomatik Rusia yang berkelanjutan. Resolusi ini mencerminkan keinginan luas komunitas internasional untuk mengakhiri konflik yang telah menimbulkan krisis kemanusiaan parah dan mengganggu stabilitas global.
Beberapa poin penting dari resolusi tersebut meliputi:
- Penegasan kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.
- Tuntutan penarikan pasukan Rusia secara penuh dan segera.
- Seruan untuk penghentian permusuhan.
- Penekanan pada penyelesaian damai melalui dialog dan diplomasi.
- Pentingnya pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional.
Detail Resolusi dan Hasil Voting: Dukungan Global dan Abstensi Signifikan
Proses voting pada 23 Februari 2023 menjadi sorotan karena menunjukkan polarisasi yang jelas di antara negara-negara anggota PBB. Mayoritas negara, termasuk Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan banyak negara dari berbagai benua, memilih mendukung resolusi tersebut. Dukungan ini menggarisbawahi konsensus global mengenai pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan Ukraina oleh Rusia. Namun, sejumlah negara memilih untuk abstain, termasuk Tiongkok, India, Pakistan, dan beberapa negara Afrika, yang seringkali memiliki alasan kompleks terkait kepentingan nasional, hubungan bilateral, atau preferensi terhadap pendekatan non-konfrontatif.
Keputusan Amerika Serikat untuk mendukung resolusi ini sejalan dengan kebijakan luar negeri mereka yang secara konsisten mengutuk invasi Rusia dan memberikan dukungan substantif kepada Ukraina. Dukungan AS menegaskan kembali komitmen Washington terhadap tatanan internasional berbasis aturan dan perlindungan kedaulatan negara. Ini berbeda dengan informasi awal yang mungkin salah mengindikasikan abstensi AS, sebuah kesalahan fakta yang perlu dikoreksi demi akurasi jurnalistik.
Analisis Sikap Indonesia: Diplomasi Non-Blok dan Pencarian Solusi Damai
Keputusan Indonesia untuk abstain dalam voting resolusi perdamaian Ukraina menarik perhatian. Posisi ini tidak serta-merta berarti ketidaksetujuan terhadap esensi resolusi atau dukungan terhadap invasi Rusia. Sebaliknya, hal ini seringkali mencerminkan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan non-blok, yang menekankan pentingnya mediasi, dialog, dan penyelesaian konflik secara damai tanpa memihak salah satu blok kekuatan. Indonesia secara konsisten berargumen bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan konfrontatif atau isolasi, melainkan membutuhkan jembatan dialog untuk semua pihak yang terlibat. Sikap ini juga dapat dipengaruhi oleh keinginan untuk mempertahankan ruang diplomatik dengan semua negara, termasuk Rusia, untuk berperan sebagai mediator potensial di masa depan.
Selain itu, abstensi Indonesia bisa jadi merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap formulasi tertentu dalam resolusi yang mungkin dianggap terlalu memihak atau tidak memberikan ruang yang cukup untuk inisiatif mediasi. Jakarta sering mencari resolusi yang lebih seimbang, yang mendorong semua pihak untuk kembali ke meja perundingan dan mencari solusi yang komprehensif, bukan hanya mengutuk satu pihak.
Makna Resolusi Majelis Umum dan Tantangan Implementasi
Meskipun resolusi Majelis Umum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti resolusi Dewan Keamanan, bobot politisnya tidak bisa diabaikan. Ini berfungsi sebagai indikator kuat dari pandangan mayoritas negara di dunia dan meningkatkan tekanan moral terhadap Rusia. Resolusi ini memperkuat legitimasi dukungan internasional untuk Ukraina dan menjadi dasar bagi upaya diplomatik lebih lanjut.
Namun, tantangan implementasi tetap besar. Rusia telah berulang kali menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap resolusi dan kecaman internasional. Tanpa mekanisme penegakan yang kuat atau konsensus di Dewan Keamanan, dampak langsung resolusi ini terhadap situasi di medan perang mungkin terbatas. Ke depan, komunitas internasional perlu mencari cara inovatif untuk menerjemahkan kehendak politik yang diungkapkan dalam resolusi ini menjadi tindakan konkret yang dapat mendorong Rusia untuk mematuhi hukum internasional dan mengakhiri konflik.
Menghubungkan ke Upaya Diplomatik Sebelumnya
Resolusi ini merupakan kelanjutan dari berbagai upaya PBB sebelumnya untuk menangani krisis Ukraina. Sejak invasi pada Februari 2022, PBB telah menjadi platform utama untuk mengecam agresi Rusia dan menyerukan diakhirinya konflik. Dewan Keamanan PBB, meskipun terhambat oleh hak veto Rusia, juga telah mengadakan banyak sesi untuk membahas situasi tersebut, menyoroti krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Berita PBB secara rutin melaporkan perkembangan upaya-upaya ini, yang semuanya bertujuan untuk mencapai perdamaian. Posisi Indonesia dalam berbagai forum ini selalu konsisten: mendesak semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke jalur dialog. Resolusi Majelis Umum terbaru ini menegaskan kembali urgensi upaya tersebut, meskipun tantangan di lapangan masih sangat nyata. Upaya diplomatik seperti ini, meskipun seringkali lambat, adalah fondasi penting untuk menjaga harapan akan perdamaian tetap hidup dan membangun konsensus global untuk masa depan.
Internasional
Penyelamatan Dramatis di Himalaya Nepal Ratusan Pekerja Terjebak Banjir Terowongan
CHITWAN – Militer Nepal mengerahkan upaya penyelamatan besar-besaran, mengirimkan mesin-mesin berat menggunakan helikopter ke lokasi bendungan yang sedang dibangun di Pegunungan Himalaya. Operasi dramatis ini bertujuan mencapai ratusan pekerja yang terjebak di dalam terowongan, empat hari setelah banjir bandang katastropik menyapu wilayah tersebut dan mengisolasi mereka. Tim penyelamat kini berpacu dengan waktu dan naiknya permukaan air untuk mengeluarkan para korban.
Situasi di lokasi proyek bendungan, yang terletak di ketinggian terjal Himalaya, semakin memburuk. Banjir yang terjadi tiba-tiba itu tidak hanya merendam akses utama, tetapi juga memenuhi sebagian terowongan tempat para pekerja berlindung. Para insinyur dan petugas darurat menghadapi medan yang sangat sulit dan kondisi cuaca ekstrem, yang menghambat setiap upaya penjangkauan. Keadaan ini menambah daftar panjang tantangan infrastruktur di negara pegunungan tersebut, yang kerap berhadapan dengan murka alam.
Penyelamatan ini menjadi prioritas utama pemerintah Nepal, mengingat potensi hilangnya nyawa dalam jumlah besar. Setiap jam berlalu dengan kekhawatiran yang meningkat terhadap kondisi para pekerja yang terperangkap. Pengerahan helikopter oleh militer menunjukkan skala dan kompleksitas tantangan yang dihadapi. Mesin-mesin berat ini esensial untuk membersihkan puing-puing atau membuat jalur alternatif di tengah lumpur dan bebatuan yang menghalangi.
Tantangan Ekstrem Operasi Penyelamatan di Ketinggian Himalaya
Medan pegunungan Himalaya terkenal dengan keindahan sekaligus bahayanya. Bagi tim penyelamat, setiap langkah adalah pertaruhan. Beberapa poin penting yang menjadi tantangan utama meliputi:
- Akses Terbatas: Lokasi bendungan yang terpencil dan tinggi membuat akses darat hampir mustahil pasca-banjir. Helikopter menjadi satu-satunya cara efektif untuk mengangkut peralatan dan personel.
- Naiknya Permukaan Air: Air banjir terus memenuhi terowongan, mengurangi ruang aman bagi para pekerja dan meningkatkan risiko tenggelam.
- Risiko Longsor: Tanah yang jenuh air sangat rentan terhadap longsor susulan, membahayakan baik tim penyelamat maupun korban.
- Kondisi Lingkungan: Suhu dingin di ketinggian dan potensi kekurangan oksigen di dalam terowongan menambah urgensi operasi.
- Kerusakan Infrastruktur: Jalan dan jembatan menuju lokasi kemungkinan besar hancur, mempersulit logistik jangka panjang.
Militer Nepal bekerja sama dengan tim penyelamat sipil dan relawan lokal. Mereka mengerahkan segala sumber daya untuk memastikan bantuan mencapai para pekerja secepat mungkin. Operasi ini tidak hanya memerlukan keberanian fisik, tetapi juga perencanaan strategis yang cermat untuk mengatasi setiap rintangan alam.
Proyek Bendungan dan Risiko Bencana di Nepal
Nepal, dengan topografinya yang bergunung-gunung dan banyak sungai yang mengalir deras, sangat bergantung pada proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Bendungan yang sedang dibangun ini kemungkinan besar merupakan bagian dari upaya negara untuk memanfaatkan potensi hidroelektriknya dan mengurangi ketergantungan pada energi impor. Namun, proyek-proyek semacam ini juga datang dengan risiko signifikan, terutama di daerah rawan bencana.
Tragedi ini mengingatkan kita pada insiden serupa di proyek pembangunan jalan di Mustang tahun lalu, yang sempat kami ulas dalam artikel “Tantangan Infrastruktur di Pegunungan Nepal” (tautan menuju artikel terkait sebelumnya). Kejadian tersebut menyoroti kerentanan infrastruktur di tengah perubahan iklim global yang memperparah intensitas dan frekuensi bencana alam. Banjir bandang dan tanah longsor menjadi ancaman konstan di musim hujan monsun, yang seringkali berlangsung dari bulan Juni hingga September di wilayah tersebut.
Pemerintah Nepal perlu segera meninjau kembali protokol keselamatan dan mitigasi bencana untuk proyek-proyek infrastruktur di zona berisiko tinggi. Perlindungan bagi para pekerja, yang seringkali berasal dari komunitas termiskin dan paling rentan, harus menjadi prioritas utama. Diskusi mengenai standar keamanan konstruksi di daerah rawan bencana menjadi sangat relevan, mengingat semakin seringnya peristiwa ekstrem seperti ini terjadi di wilayah Himalaya dan sekitarnya, seperti yang dapat dilihat dari data tentang perubahan iklim secara global.
Operasi penyelamatan ini masih berlangsung dengan intensitas tinggi, dan harapan untuk menemukan para pekerja dalam keadaan selamat tetap menyala. Namun, setiap detik yang berlalu adalah ujian bagi ketahanan tim penyelamat dan kekuatan manusia dalam menghadapi alam yang tak terduga. Dunia menunggu kabar baik dari jantung Himalaya, berharap ratusan nyawa dapat diselamatkan dari cengkeraman banjir yang mematikan.
Internasional
Kesaksian Pilu Deportasi AS ke Liberia: Eks-Tahanan ICE Ungkap Perlakuan Brutal
Deportasi AS ke Liberia: Pengakuan Mengejutkan Korban Penahanan ICE
Gelombang deportasi dari Amerika Serikat kembali menyisakan kisah pilu dan kontroversi. Sepuluh individu yang dideportasi ke Liberia baru-baru ini mengklaim mengalami atau menyaksikan perlakuan kasar dan kekerasan oleh agen U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) selama proses pengusiran mereka. Pengakuan ini menambah daftar panjang kritik terhadap praktik penegakan imigrasi AS dan menyoroti kondisi kemanusiaan para deportee yang kerap terabaikan.
Para deportee ini, yang sebagian besar tidak memiliki ikatan kuat dengan Liberia, menceritakan pengalaman mengerikan setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam penahanan imigrasi AS. Kisah mereka mengungkap sisi gelap dari sistem deportasi, di mana individu dikirim ke negara yang asing bagi mereka, seringkali tanpa dukungan memadai untuk memulai hidup baru. Situasi ini memicu pertanyaan serius tentang etika dan kemanusiaan dalam kebijakan imigrasi.
Masa Penahanan Penuh Kesusahan dan Dugaan Kekerasan
Menurut pengakuan mereka, masa penahanan sebelum deportasi jauh dari kata manusiawi. Para deportee menggambarkan lingkungan penahanan yang penuh tekanan dan dugaan tindakan yang melampaui batas wewenang. Mereka menyebut beberapa insiden spesifik:
- Perlakuan Fisik dan Verbal: Beberapa mengaku mengalami paksaan fisik atau ancaman verbal yang bertujuan untuk menekan mereka agar menandatangani dokumen deportasi atau mematuhi perintah tanpa pertanyaan.
- Kondisi Penahanan yang Buruk: Meskipun tidak dirinci dalam sumber, pengalaman penahanan yang panjang seringkali diasosiasikan dengan fasilitas yang padat, minimnya akses kesehatan mental, dan isolasi dari dunia luar.
- Kurangnya Transparansi: Para deportee kerap merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai status kasus mereka atau prosedur yang berlaku, memperburuk kecemasan dan ketidakpastian.
Pola perlakuan ini, jika terbukti, bukan kali pertama menjadi sorotan. Organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch (Human Rights Watch) telah berulang kali mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di pusat-pusat detensi imigrasi AS, termasuk penggunaan kekerasan yang tidak proporsional dan kurangnya pengawasan akuntabilitas. Kejadian ini memperkuat desakan agar pemerintah AS melakukan reformasi mendalam terhadap sistem penegakan imigrasi.
Dampak Deportasi ke Negara Asing: Sebuah Analisis Kritis
Pengiriman individu ke negara di mana mereka tidak memiliki ikatan, seperti dalam kasus ke Liberia ini, menimbulkan dampak jangka panjang yang kompleks. Banyak dari para deportee mungkin telah tinggal di AS sejak kecil, memiliki keluarga di sana, dan tidak lagi mengenali bahasa atau budaya negara asal yang ditetapkan oleh pemerintah AS. Konsekuensi dari praktik ini sangat berat:
- Disorientasi dan Isolasi: Setibanya di Liberia, mereka menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi, mencari tempat tinggal, pekerjaan, atau bahkan sekadar memahami sistem sosial yang berlaku. Isolasi menjadi masalah serius.
- Risiko Keamanan: Beberapa negara tujuan mungkin memiliki kondisi ekonomi yang tidak stabil atau tingkat kriminalitas yang tinggi, menempatkan para deportee pada risiko yang lebih besar.
- Pemisahan Keluarga: Kebijakan ini secara efektif memisahkan keluarga, dengan anak-anak dan pasangan tetap berada di AS sementara orang tua atau pasangan dideportasi, menciptakan trauma psikologis yang mendalam.
Peristiwa ini, yang menambah narasi serupa dari deportasi sebelumnya, mendorong kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar statistik deportasi. Ini adalah tentang individu-individu yang kehidupannya terguncang dan hak-hak dasarnya dipertanyakan. Kritik terhadap praktik ini bukanlah hal baru. Sejak tahun-tahun pemerintahan sebelumnya hingga sekarang, isu deportasi massal dan perlakuan terhadap imigran telah menjadi perdebatan sengit dalam kancah politik dan kemanusiaan global. Pengakuan dari para deportee yang tiba di Liberia ini harus menjadi katalis untuk penyelidikan independen dan evaluasi ulang kebijakan yang berlaku, demi memastikan bahwa martabat dan hak asasi manusia tetap menjadi prioritas utama.
Pemerintah AS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh individu yang berada di bawah yurisdiksinya diperlakukan secara adil dan manusiawi, terlepas dari status imigrasi mereka. Kisah-kisah dari Liberia ini menjadi pengingat yang menyakitkan akan urgensi reformasi imigrasi yang komprehensif.
Internasional
Banjir Nepal-China: Ribuan Hilang di Himalaya, Tim Penyelamat Berpacu dengan Waktu
Pencarian ribuan orang yang hilang terus berlanjut di Nepal dan Tiongkok, menyusul terjangan banjir bandang dan longsor dahsyat yang menyapu Pegunungan Himalaya. Dinding air dan puing-puing merusak dan menenggelamkan sejumlah desa, meninggalkan jejak kehancuran luas. Tim penyelamat bekerja tanpa henti pada Minggu, menggali terowongan dan menelusuri area yang tertutup lumpur serta reruntuhan, berpacu dengan waktu untuk menemukan korban. Jumlah korban yang hilang mendekati 3.000 orang, memicu kekhawatiran besar terhadap skala tragedi kemanusiaan ini.
Pencarian Intensif di Tengah Reruntuhan
Tim penyelamat di kedua negara menghadapi tantangan luar biasa. Medan pegunungan yang terjal, akses yang terputus, serta risiko longsor susulan menghambat upaya pencarian. Di beberapa lokasi, para petugas harus menggali material padat yang menimbun struktur bangunan dan terowongan, tempat warga mungkin terperangkap. Cuaca buruk yang masih berpotensi terjadi juga menambah kesulitan operasional di lapangan. Helikopter dan drone digunakan untuk memetakan area terdampak, namun sebagian besar pekerjaan memerlukan kehadiran manusia secara langsung.
Petugas kemanusiaan melaporkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Banyak warga desa kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam sekejap. Infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan jalur komunikasi rusak parah atau hancur total, mengisolasi banyak komunitas dan memperlambat penyaluran bantuan. Fokus utama saat ini adalah operasi pencarian dan penyelamatan, sembari mempersiapkan kebutuhan dasar bagi para penyintas.
Himalaya: Rentan Terhadap Bencana Iklim
Tragedi ini sekali lagi menyoroti kerentanan wilayah Himalaya terhadap bencana alam ekstrem. Setiap tahun, musim hujan atau monsun membawa curah hujan lebat ke kawasan ini, namun kejadian kali ini menunjukkan intensitas yang jauh melampaui rata-rata. Para ahli lingkungan dan iklim memperingatkan bahwa perubahan iklim global memperburuk frekuensi dan keparahan peristiwa cuaca ekstrem seperti ini.
Beberapa faktor utama berkontribusi pada kerentanan Himalaya:
- Topografi Curam: Lereng gunung yang sangat curam mempercepat aliran air dan memicu longsor.
- Tanah Tidak Stabil: Wilayah ini secara geologis aktif, dengan lapisan tanah yang seringkali tidak stabil, terutama saat jenuh air.
- Pencairan Gletser: Peningkatan suhu global menyebabkan gletser mencair lebih cepat, menciptakan danau glasial yang berisiko jebol (GLOFs) atau meningkatkan volume air sungai.
- Deforestasi: Pembukaan lahan untuk pertanian atau pembangunan mengurangi kemampuan tanah menahan air, meningkatkan risiko erosi dan longsor.
Peristiwa banjir bandang dan longsor bukanlah hal baru di kawasan ini. Nepal, misalnya, masih merasakan dampak traumatis gempa bumi tahun 2015 yang juga memicu longsor masif, mengubah lanskap dan kehidupan ribuan orang. Tiongkok selatan juga sering menghadapi banjir tahunan yang merusak. Konektivitas antara bencana hidrometeorologi saat ini dengan pola historis menunjukkan perlunya pendekatan mitigasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perubahan iklim. Program PBB seperti UNDP secara aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam mitigasi dan manajemen risiko bencana di wilayah yang rentan ini.
Upaya Mitigasi dan Kesiapan Jangka Panjang
Menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat, pemerintah Nepal dan Tiongkok, bersama dengan organisasi internasional, harus memperkuat strategi mitigasi dan kesiapan jangka panjang. Ini meliputi pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh, implementasi sistem peringatan dini yang efektif, serta edukasi masyarakat tentang langkah-langkah evakuasi dan perlindungan diri.
Penguatan kapasitas lokal untuk merespons bencana sangat krusial. Investasi dalam penelitian iklim regional dan pemantauan kondisi geologis juga penting untuk memprediksi dan meminimalkan dampak bencana di masa depan. Selain itu, upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tetap menjadi kunci untuk memperlambat laju perubahan iklim yang menjadi akar masalah bencana ekstrem seperti ini.
Situasi di Himalaya saat ini merupakan pengingat yang menyakitkan akan kekuatan alam dan urgensi untuk bertindak. Ketika tim penyelamat melanjutkan misi pencarian mereka yang melelahkan, dunia juga harus menyadari bahwa dukungan kemanusiaan saja tidak cukup. Dibutuhkan komitmen berkelanjutan untuk membangun ketahanan, baik di tingkat lokal maupun global, demi melindungi komunitas yang paling rentan dari krisis iklim yang semakin parah.
-
Daerah5 bulan agoSoal Penertiban Dishub Samarinda, Berita Media Online Indcyber Menuduh dan Mengandung Fitnah..?
-
Teknologi6 bulan agoWaspada Penipuan Top Up Free Fire Jelang THR, Kenali Ciri Platform Palsu dan Cara Aman Transaksi
-
Daerah6 bulan agoBupati Bandung Tegaskan Larangan Keras Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran ASN 2026
-
Hukum & Kriminal4 bulan agoNadiem Makarim Alih Status Tahanan Rumah Mulai 2026: Putusan Kontroversial Majelis Hakim
-
Pemerintah6 bulan agoDPR RI Desak Tangsel Integrasikan Layanan Perizinan dan Pembiayaan UMKM
-
Hukum & Kriminal6 bulan agoFBI Geledah Kediaman dan Kantor Kepala LAUSD Alberto Carvalho, Selidiki Kontrak Teknologi $6 Juta
-
Olahraga6 bulan agoAnalisis Mendalam: Layakkah Joao Pedro Disandingkan dengan Haaland dan Mbappe?
-
Pemerintah5 bulan agoTuduhan Pelecehan Seksual Mantan Staf Guncang Kampanye Gubernur Eric Swalwell di California
