Penjagaan ketat kini diberlakukan di perlintasan sebidang liar Jalan Ampera, yang menjadi lokasi taksi hijau tertemper kereta api sebelumnya. PT Kereta Api Indonesia (Persero) secara resmi menempatkan petugas untuk mengawasi akses vital tersebut, menyusul insiden yang membahayakan nyawa dan berpotensi memicu kecelakaan lebih besar. Langkah responsif ini menegaskan komitmen KAI dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus mitigasi risiko di titik-titik rawan yang kerap diabaikan.

Insiden tertempernya taksi hijau di perlintasan tanpa palang pintu dan penjaga di Jalan Ampera, beberapa waktu lalu, menjadi peringatan keras akan bahaya yang mengintai di jalur-jalur non-resmi. Lokasi ini, yang dikenal warga sebagai perlintasan liar, selama ini menjadi jalur alternatif yang sering dimanfaatkan pengendara sepeda motor maupun mobil, termasuk taksi. Ketiadaan rambu peringatan yang memadai dan petugas penjaga menjadikan perlintasan tersebut layaknya ‘jebakan’ maut, terutama saat kereta melintas dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan yang menimpa taksi tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga mengancam keselamatan penumpang dan potensi gangguan jadwal perjalanan kereta api yang lebih luas.

KAI Perketat Pengamanan di Titik Rawan

Menanggapi insiden tersebut, PT KAI langsung bergerak cepat. Petugas penjaga perlintasan kini siaga di Jalan Ampera untuk mengatur lalu lintas kendaraan dan memberikan peringatan dini kepada pengguna jalan setiap kali kereta akan melintas. Langkah ini merupakan tindakan darurat yang krusial untuk mencegah terulangnya insiden serupa, khususnya mengingat frekuensi perjalanan kereta api yang tinggi di jalur tersebut.

* Penempatan Petugas: KAI menugaskan personel di lokasi perlintasan liar untuk mengawasi dan mengarahkan pengguna jalan.
* Peringatan Manual: Petugas menggunakan peluit dan bendera sebagai alat bantu peringatan manual kepada pengendara.
* Evaluasi Berkelanjutan: Pihak KAI berjanji untuk melakukan evaluasi berkala terkait efektivitas penjagaan ini serta mempertimbangkan solusi jangka panjang.

PT KAI menjelaskan bahwa penempatan petugas ini adalah bagian dari upaya proaktif mereka dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat. “Kami tidak ingin ada lagi korban di perlintasan-perlintasan liar. Keselamatan adalah prioritas utama kami,” ujar seorang perwakilan KAI, menegaskan bahwa perlintasan sebidang liar merupakan tanggung jawab bersama, namun KAI mengambil inisiatif untuk mengurangi risiko.

Bahaya Perlintasan Liar dan Ancaman Keselamatan

Perlintasan sebidang liar tumbuh subur di banyak daerah, termasuk di sekitar kawasan padat penduduk. Keberadaannya seringkali karena kebutuhan warga akan akses singkat, namun mengabaikan standar keselamatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian secara tegas mengatur bahwa perlintasan sebidang harus dilengkapi dengan palang pintu, rambu, dan sinyal. Perlintasan yang tidak memenuhi standar tersebut dikategorikan ilegal dan sangat berbahaya.

Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa insiden di perlintasan sebidang merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan kereta api di Indonesia. Mayoritas insiden terjadi di perlintasan tidak resmi atau yang minim fasilitas pengaman. Kecelakaan di perlintasan tidak hanya mengancam nyawa pengguna jalan, tetapi juga berisiko tinggi menyebabkan anjloknya kereta, yang berdampak fatal bagi penumpang kereta dan awak masinis. Insiden taksi di Jalan Ampera menjadi pengingat konkret akan risiko ini, yang sebelumnya juga pernah dilaporkan di berbagai portal berita terkait kecelakaan serupa di wilayah Jabodetabek.

Peran Pemerintah Daerah dan Solusi Jangka Panjang

Meski KAI telah mengambil langkah cepat, tanggung jawab penanganan perlintasan sebidang liar tidak bisa diemban sendiri. Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam mengidentifikasi, menertibkan, dan mencari solusi permanen bagi perlintasan-perlintasan ilegal ini. Solusi jangka panjang dapat mencakup penutupan total perlintasan liar, pembangunan jalan layang (flyover) atau jalan bawah tanah (underpass), serta pembangunan palang pintu resmi yang dilengkapi dengan sistem peringatan otomatis.

Diperlukan sinergi antara PT KAI, Pemerintah Kota Bekasi, dan aparat penegak hukum untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perlintasan liar dan menindak tegas pihak-pihak yang sengaja membuka akses ilegal. Edukasi publik secara berkelanjutan sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menaati rambu-rambu lalu lintas dan tidak menerobos perlintasan kereta api.

Kecelakaan di perlintasan Jalan Ampera ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk meninjau ulang kebijakan terkait keselamatan perkeretaapian. Penjagaan oleh petugas KAI adalah solusi sementara, namun penanganan akar masalah melalui penertiban dan pembangunan infrastruktur yang aman adalah kunci untuk mencegah tragedi di masa depan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan mematuhi aturan demi keselamatan bersama saat melintasi jalur kereta api. Informasi lebih lanjut mengenai keselamatan perlintasan dapat diakses melalui situs resmi PT KAI. [https://kai.id/](https://kai.id/)

SAMARINDA – Ternyata hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Kaltimtara, Rabu (22/4/2026) tidak aklamasi. Melainkan ada perbedaan pendapat dan fakta-fakta yang mengejutkan. Misalnya, klarifikasi pengangkatan calon komisaris abai atau tidak mendapatkan jawaban.

Meskipun hasil RUPS telah disampaikan oleh gubernur bahwa, keputusan tersebut dinyatakan aklamasi. Faktanya, ada beberapa pemegang saham yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

Berdasarkan informasi yang diterima, pemegang saham dari Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Samarinda berbeda pendapat terkait agenda pemberhentian dan pengangkatan direksi serta komisaris perseroan.

Rapat RUPS dipimpin Prof Eny Rochaida. Dalam proses rapat, peserta RUPS pemegang saham Provinsi Kaltara, Zainal Paliwang, sempat walk out sebelum rapat selesai.

Sementara, pemegang saham minoritas dari Pemkot Kota Samarinda yang dihadiri Wali Kota Andi Harun juga dikabarkan berbeda sikap dan menyatakan tidak setuju terhadap agenda pengangkatan tersebut.

Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dalam agenda tersebut. Pertama, terkait objektivitas terhadap pemberhentian direktur utama dan jajaran direksi.

Kedua, apakah keputusan pemberhentian tersebut memenuhi prinsip kewajaran dan perlindungan pemegang saham minoritas?

Selain itu, dipertanyakan pula apakah pemberhentian dan pengangkatan direksi serta komisaris perseroan telah melalui analisis risiko terkait dampak keputusan tersebut terhadap stabilitas kinerja, kualitas kredit, dan kepercayaan publik.

Dalam perbedaan pendapat tersebut, profil dua calon komisaris turut dipertanyakan terkait informasi yang berkembang di ruang publik.

Sebut saja, Achmad Syamsuddin (Calon Komisaris Utama), diduga terseret dalam perkara dugaan pemalsuan hasil RUPS Bank Sumsel yang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Ia juga terseret sebagai saksi dalam perkara dugaan kredit bermasalah PT Coffindo yang ditangani Kejaksaan Agung.

Sementara Sri Wahyuni (Calon Komisaris Independen/yang kini menjabat Sekprov Kaltim), pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara program Desai Besar Olahraga Nasional (DBON Kaltim) di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Hal ini dinilai perlu klarifikasi karena sangat relevan dalam konteks penilaian reputasi, integritas, dan risiko tata kelola.
Permintaan klarifikasi itu dari lembaga terkait guna memastikan objektivitas nama-nama calon direksi, komisaris, dan dewan pengawas.

Namun, dalam RUPS tidak menyajikan klarifikasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka muncul saran agar keputusan RUPS ditunda sampai terpenuhinya klarifikasi yang dibutuhkan.

Pertimbangan tersebut merupakan prinsip dalam menyetujui agenda RUPS, sayangnya klarifikasi formal itu tidak dilakukan.

Keterbatasan informasi mengenai permasalahan tersebut, berpotensi mengurangi kualitas proses pengambilan keputusan.

Hal ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan kehati-hatian, bahkan risiko reputasi berpotensi muncul di kemudian hari apabila tidak dilakukan verifikasi yang memadai sejak awal.

Dengan pertimbangan itulah, beberapa pemegang saham tidak menyetujui agenda pemberhentian dan pengangkatan direksi serta komisaris perseroan.

Ketika dikonfirmasi terkait adanya perbedaan pendapat dalam RUPS, staf komisaris di BPD Kaltimtara enggan memberikan tanggapan. Ia beralasan bahwa penyampaian informasi harus berdasarkan keputusan bersama (kolektif kolegial).

Sekretaris Komisaris Bankaltimtara Fahrin saat dikonfirmasi via ponsel mengatakan, bahwa komisaris dapat memberikan statement harus berdasarkan data.

“Komisaris ini sifatnya kolektif kolegial. Pernyataan harus by data. Data tersebut ada di unit pimpinan sekretariat. Jadi nanti harus melewati bagian humas kami,” kata Fahrin, Selasa (28/4). (*)

Pembukaan Halal Bihalal Perantauan Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan) baru-baru ini telah sukses digelar, menandai sebuah babak penting dalam mempererat ikatan kekerabatan lintas provinsi. Acara yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari lima provinsi, yakni Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung, ini digarisbawahi oleh Gubernur Lampung sebagai bukti nyata kuatnya persatuan regional. Kegiatan ini bukan sekadar ajang silaturahmi biasa, melainkan sebuah momentum bersejarah yang mengukuhkan komitmen bersama untuk menjaga dan mengembangkan hubungan antarwilayah.

Tradisi Halal Bihalal, khususnya bagi komunitas perantauan, memiliki makna mendalam. Ia menjadi jembatan penghubung bagi mereka yang merantau jauh dari tanah kelahiran untuk kembali bertemu, saling memaafkan, dan memperbarui tali persaudaraan. Bagi masyarakat Sumbagsel, ajang ini lebih dari itu; ia merefleksikan identitas kolektif yang kuat, di mana keberagaman budaya dan adat istiadat dari kelima provinsi melebur dalam semangat kebersamaan. Peran komunitas perantauan dalam menjaga nilai-nilai daerah asal seringkali menjadi fondasi utama bagi kelangsungan tradisi dan budaya yang kaya ini. Gubernur Lampung, yang turut hadir dan memberikan sambutan, secara eksplisit menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif semacam ini. Menurutnya, pertemuan lintas provinsi ini menegaskan bahwa ikatan kekerabatan bukanlah sekadar retorika, melainkan sebuah realitas yang terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Kelima provinsi yang terlibat – Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung – memiliki sejarah, budaya, dan bahkan tantangan pembangunan yang seringkali saling terkait. Dari potensi sumber daya alam hingga kekayaan pariwisata, sinergi antarprovinsi memiliki peluang besar untuk mengakselerasi kemajuan regional. Acara Halal Bihalal ini secara tidak langsung menjadi forum informal untuk memperkuat jaringan, bertukar gagasan, dan bahkan mengidentifikasi potensi kolaborasi di berbagai sektor.

Memperkuat Fondasi Kekerabatan Regional

Momentum Halal Bihalal Perantauan Sumbagsel menjadi lebih dari sekadar perayaan Idulfitri. Ia adalah deklarasi simbolis tentang pentingnya persatuan regional. Dalam konteks pembangunan nasional, ikatan kekerabatan antarwilayah seperti ini sangat krusial. Ini bukan hanya tentang rasa kekeluargaan, tetapi juga tentang potensi sinergi yang dapat mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Ketika masyarakat dari berbagai provinsi merasa saling memiliki, hambatan geografis dan administratif seringkali dapat diatasi dengan lebih mudah, membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih mendalam.

• Peningkatan Kohesi Sosial: Acara ini secara signifikan mendorong rasa kebersamaan dan mengurangi potensi friksi antar daerah, membangun pondasi yang kuat untuk masyarakat yang harmonis.
• Pertukaran Budaya: Menjadi ajang vital untuk memperkenalkan dan melestarikan kekayaan budaya masing-masing provinsi kepada generasi muda perantauan, memastikan warisan lokal tetap hidup.
• Jaringan Ekonomi: Membuka peluang berharga bagi pengusaha dan profesional dari berbagai provinsi untuk membangun jejaring kuat dan mengidentifikasi potensi kolaborasi bisnis yang saling menguntungkan.
• Dukungan Pembangunan Daerah: Komunitas perantauan seringkali menjadi sumber daya intelektual dan finansial yang signifikan, siap berkontribusi pada pembangunan daerah asal mereka melalui berbagai inisiatif.

Peran Strategis Gubernur Lampung dan Pemimpin Daerah

Kehadiran dan pernyataan Gubernur Lampung dalam acara ini memberikan bobot politis dan moral yang signifikan. Penegasannya mengenai “bukti kuatnya ikatan kekerabatan” mengindikasikan pengakuan pemerintah daerah terhadap pentingnya inisiatif masyarakat dalam membangun fondasi persatuan. Pernyataan ini juga dapat diartikan sebagai dorongan bagi pemerintah daerah lain di Sumbagsel untuk lebih aktif mendukung dan memfasilitasi kegiatan serupa. Dukungan dari para pemimpin daerah sangat vital untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif dari pertemuan semacam ini, tidak hanya sebagai ajang seremonial, tetapi juga sebagai pendorong kebijakan kolaboratif yang nyata.

Gubernur Lampung menekankan bahwa persatuan dan kekerabatan adalah modal sosial yang tak ternilai harganya. Modal ini menjadi dasar bagi kerja sama yang lebih formal antar pemerintah provinsi di masa depan. Misalnya, dalam menghadapi tantangan regional seperti perubahan iklim, pengelolaan bencana, atau pengembangan infrastruktur, ikatan kekerabatan yang kuat dapat memfasilitasi koordinasi dan respons yang lebih cepat dan efektif. Ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mendorong otonomi daerah yang saling bersinergi, sebagaimana pernah dibahas dalam artikel kami sebelumnya tentang Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Sumatera Bagian Selatan yang menyoroti perlunya integrasi regional.

Harapan dan Proyeksi Masa Depan Ikatan Sumbagsel

Dengan suksesnya Halal Bihalal Perantauan Sumbagsel ini, harapan besar menyertai masa depan ikatan kekerabatan antarprovinsi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang terus diperkaya dengan program-program yang lebih konkret, tidak hanya sebatas silaturahmi. Diskusi tentang isu-isu regional, lokakarya budaya, atau bahkan pameran produk unggulan daerah dapat diintegrasikan dalam acara serupa di masa mendatang, menjadikan setiap pertemuan lebih produktif dan berdampak.

• Penyelenggaraan Bergilir: Acara dapat diselenggarakan secara bergilir di setiap provinsi untuk memperkuat konektivitas fisik dan emosional antarwilayah.
• Fokus Tematik: Setiap tahun dapat mengangkat tema khusus, seperti potensi pariwisata, investasi, atau pendidikan di Sumbagsel, untuk mendorong kolaborasi spesifik.
• Libatkan Generasi Muda: Mengadakan kegiatan yang menarik bagi kaum muda perantauan agar mereka tetap terhubung dengan akar budaya dan regionalnya, menjamin kelestarian tradisi.
• Platform Komunikasi Digital: Mengembangkan platform digital yang inovatif untuk menjaga komunikasi dan kolaborasi antar komunitas perantauan Sumbagsel secara berkelanjutan.

Melalui Halal Bihalal ini, masyarakat Sumbagsel tidak hanya merayakan hari raya, tetapi juga merayakan identitas kolektif mereka, menegaskan bahwa persatuan adalah kunci kemajuan. Ikatan yang kuat ini diharapkan akan terus menjadi inspirasi dan kekuatan pendorong bagi pembangunan dan kemajuan di seluruh wilayah Sumatera bagian selatan.