Connect with us

Pemerintah

Menkomdigi Tegaskan Penarikan Video Amien Rais Bukan Gugatan Hukum, Ini Alasannya

Published

on

Menkomdigi Klarifikasi Penarikan Video Amien Rais, Tegaskan Bukan Gugatan Hukum

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid secara tegas membantah isu yang beredar luas mengenai gugatan hukum terhadap Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, terkait sebuah video yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat publik. Meutya menegaskan bahwa pihaknya hanya melakukan tindakan ‘take down’ atau penarikan konten video tersebut dari platform digital, bukan melayangkan gugatan hukum seperti yang dispekulasikan.

Klarifikasi ini muncul menyusul gelombang pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat serta pegiat kebebasan berekspresi mengenai langkah pemerintah dalam mengelola konten digital. Pernyataan Meutya bertujuan untuk meluruskan persepsi publik dan menegaskan batasan tindakan yang diambil oleh kementeriannya, membedakan antara tindakan administratif berupa penarikan konten dengan proses hukum yang melibatkan litigasi di pengadilan. Insiden ini menambah daftar panjang kasus moderasi konten yang dilakukan Menkomdigi, sekaligus memicu kembali diskusi tentang keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan penegakan regulasi konten digital di Indonesia.

Latar Belakang dan Alasan Penarikan Video

Video Amien Rais yang menjadi objek penarikan ini, meskipun tidak dijelaskan secara rinci isinya, telah ‘ramai diperbincangkan’ di berbagai platform media sosial. Frasa ini mengindikasikan adanya potensi kontroversi atau pelanggaran terhadap pedoman komunitas atau regulasi yang berlaku. Menkomdigi, melalui direktorat terkait, memiliki kewenangan untuk memantau dan menindak konten yang dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya.

  • Konten Ramai Diperbincangkan: Biasanya merujuk pada materi yang memicu perdebatan sengit, berisi informasi yang menyesatkan (hoaks), ujaran kebencian, provokasi, atau dianggap melanggar norma etika digital.
  • Tindakan Proaktif Menkomdigi: Penarikan konten umumnya dilakukan berdasarkan laporan masyarakat atau hasil patroli siber yang dilakukan oleh tim Menkomdigi, menyasar konten yang dianggap melanggar regulasi yang berlaku di Indonesia.

Klarifikasi Menkomdigi sangat krusial untuk mencegah misinformasi. Gugatan hukum melibatkan proses pengadilan yang panjang, dengan konsekuensi pidana atau perdata bagi pihak yang digugat. Sementara ‘take down’ adalah tindakan administratif yang berfokus pada penghapusan akses terhadap konten yang melanggar, tanpa serta-merta menyeret individu ke meja hijau. Pemerintah menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya menjaga ruang digital tetap sehat dan aman dari konten berbahaya.

Dasar Hukum dan Mekanisme Moderasi Konten Digital

Menkomdigi memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan moderasi konten di ruang siber Indonesia. Payung hukum utamanya adalah UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, serta berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengaturnya lebih lanjut. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menghentikan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.

Proses ‘take down’ umumnya melibatkan beberapa tahapan:

  1. Identifikasi/Pelaporan: Konten yang berpotensi melanggar diidentifikasi, baik melalui patroli siber Menkomdigi maupun laporan dari masyarakat.
  2. Verifikasi: Tim Menkomdigi melakukan verifikasi terhadap konten yang dilaporkan untuk memastikan adanya pelanggaran hukum, seperti penyebaran hoaks, pornografi, perjudian, SARA, atau konten yang menyesatkan.
  3. Notifikasi ke Platform: Apabila terbukti melanggar, Menkomdigi akan mengirimkan notifikasi kepada platform penyedia layanan (misalnya YouTube, Facebook, Twitter) untuk segera menarik atau menghapus konten tersebut.
  4. Penarikan Konten: Platform wajib menindaklanjuti permintaan ‘take down’ dalam batas waktu yang ditentukan, jika tidak, Menkomdigi memiliki kewenangan untuk memblokir akses ke platform tersebut di Indonesia.

Mekanisme ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang bersih dan melindungi masyarakat dari dampak negatif konten-konten ilegal atau berbahaya. Langkah-langkah ini, meskipun sering menuai kritik dari pegiat hak asasi manusia terkait potensi pembatasan kebebasan berekspresi, dianggap penting untuk menjaga ketertiban umum di dunia maya. Baca juga analisis kami mengenai kebijakan moderasi konten digital pemerintah.

Implikasi bagi Kebebasan Berekspresi dan Dinamika Politik

Penarikan video Amien Rais, seorang tokoh politik senior dengan rekam jejak yang panjang, tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan perdebatan seputar kebebasan berekspresi di Indonesia. Setiap tindakan ‘take down’ terhadap tokoh publik seringkali menjadi sorotan, memunculkan pertanyaan mengenai standar ganda atau potensi penyalahgunaan wewenang.

Menkomdigi berulang kali menegaskan bahwa tindakan ‘take down’ dilakukan berdasarkan regulasi yang objektif dan tidak pandang bulu, terlepas dari latar belakang politik atau sosial individu yang bersangkutan. Namun, persepsi publik tetap menjadi tantangan besar. Para pegiat kebebasan berekspresi sering kali menyoroti kurangnya transparansi dalam proses verifikasi dan keputusan ‘take down’, serta perlunya mekanisme banding yang jelas bagi mereka yang merasa kontennya ditarik secara tidak adil.

Kasus ini juga mengingatkan pentingnya literasi digital bagi masyarakat, agar dapat membedakan informasi yang valid dari hoaks atau ujaran kebencian, serta memahami batasan-batasan dalam berekspresi di ruang digital. Pemerintah di satu sisi berupaya melindungi masyarakat, namun di sisi lain harus menjaga agar kebijakan moderasi konten tidak mengekang kritik yang konstruktif dan partisipasi publik dalam diskursus demokrasi.

Menkomdigi, melalui Menteri Meutya Hafid, berkomitmen untuk terus menjalankan tugasnya dalam mengelola ruang digital Indonesia secara adil dan transparan, sembari tetap membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menemukan keseimbangan terbaik antara regulasi dan kebebasan.

Pemerintah

Kuba Terapkan Pembatasan Ketat Transportasi Lintas Negara Akibat Krisis Ekonomi Parah

Published

on

HAVANA – Pemerintah Kuba secara drastis memberlakukan pembatasan ketat pada perjalanan lintas negara, sebuah langkah yang mulai berlaku pada hari Kamis. Kebijakan ini secara fundamental mengubah akses terhadap transportasi publik, di mana kini kursi pada kereta dan bus yang semakin langka diprioritaskan hanya untuk pasien yang sakit, individu yang bepergian untuk urusan pemakaman, serta kebutuhan darurat lainnya. Langkah ini diambil di tengah krisis ekonomi parah yang membuat negara kepulauan Karibia ini semakin kekurangan kas.

Pembatasan ini menyoroti kedalaman masalah ekonomi yang melanda Kuba, sebuah negara yang telah lama bergulat dengan sanksi ekonomi Amerika Serikat dan tantangan internal. Kelangkaan bahan bakar, suku cadang, dan mata uang asing telah melumpuhkan banyak sektor, termasuk sistem transportasi publik yang vital bagi mobilitas jutaan warga. Kebijakan baru ini, yang secara efektif membatasi pergerakan warga kecuali dalam situasi kritis, mencerminkan upaya putus asa pemerintah untuk mengelola sumber daya yang semakin menipis. Kondisi ini bukan hal baru, mengingatkan pada periode krisis serupa yang pernah melanda negara komunis itu, di mana berbagai sektor, termasuk transportasi, menjadi korban utama tekanan ekonomi yang tak kunjung usai. Analisis kami sebelumnya mengenai krisis energi global juga telah memprediksi potensi dampak pada negara-negara yang rentan secara ekonomi seperti Kuba.

Krisis Transportasi di Tengah Kekurangan Sumber Daya

Krisis transportasi di Kuba merupakan cerminan langsung dari gejolak ekonomi yang lebih luas. Berkurangnya pasokan bahan bakar diesel dan bensin, sebagian besar disebabkan oleh sanksi AS dan masalah internal dalam distribusi, telah menyebabkan banyak kendaraan umum berhenti beroperasi. Akibatnya, armada bus dan kereta api yang tersisa harus beroperasi dengan kapasitas terbatas, seringkali tidak mampu memenuhi permintaan dasar. Pemerintah menghadapi dilema akut: bagaimana menjaga operasional transportasi esensial di tengah kelangkaan yang ekstrem.

  • Kelangkaan Bahan Bakar: Penurunan pasokan minyak dari sekutu utama seperti Venezuela dan dampak sanksi AS secara langsung mengurangi ketersediaan bahan bakar untuk kendaraan. Situasi ini diperparah oleh kegagalan infrastruktur minyak domestik.
  • Kerusakan Infrastruktur: Kurangnya suku cadang untuk perbaikan armada transportasi yang sudah tua memperparah masalah, mengakibatkan semakin banyak bus dan kereta yang tidak dapat digunakan dan memperpanjang waktu tunggu di halte dan stasiun.
  • Dampak pada Logistik: Pembatasan transportasi tidak hanya memengaruhi individu tetapi juga rantai pasokan untuk makanan, obat-obatan, dan barang-barang pokok lainnya, berpotensi memperburuk inflasi dan kelangkaan di pasar serta memicu ketidakpuasan publik.

Dampak Sosial dan Kemanusiaan yang Mencekam

Bagi sebagian besar warga Kuba, keputusan pemerintah ini memiliki konsekuensi sosial dan kemanusiaan yang mendalam. Kemampuan untuk melakukan perjalanan lintas negara sangat penting untuk berbagai alasan, mulai dari mengunjungi keluarga di provinsi lain, mencari pengobatan yang lebih baik di pusat-pusat kota besar, hingga mengakses pasar yang menawarkan barang-barang yang tidak tersedia secara lokal.

Implikasi kebijakan ini mencakup:

  • Akses Terbatas ke Layanan Kesehatan: Pasien dengan kondisi kronis atau mereka yang membutuhkan spesialisasi medis seringkali harus melakukan perjalanan ke kota-kota besar. Pembatasan ini dapat menghambat akses vital mereka dan memperburuk kondisi kesehatan.
  • Isolasi Keluarga: Banyak keluarga di Kuba tersebar di berbagai provinsi. Pembatasan ini secara efektif memutuskan hubungan sosial dan dukungan keluarga, terutama di masa-masa sulit seperti saat ini.
  • Hambatan Ekonomi Informal: Sektor informal, yang menjadi sandaran banyak warga Kuba untuk bertahan hidup, sangat bergantung pada pergerakan barang dan orang antarwilayah. Kebijakan ini menghambat aktivitas ekonomi tersebut dan mengurangi pendapatan rumah tangga.
  • Peningkatan Kesenjangan: Warga di daerah pedesaan, yang sudah menghadapi tantangan akses, akan semakin terpinggirkan oleh pembatasan ini, memperlebar kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan dalam hal akses layanan dan peluang ekonomi.

Respons Pemerintah dan Prospek Kedepan

Pemerintah Kuba menyajikan langkah-langkah ini sebagai tindakan yang tidak terhindarkan untuk mengelola krisis. Mereka menegaskan prioritas pada kesehatan dan kebutuhan mendesak sebagai cara untuk melindungi warga yang paling rentan. Namun, di balik narasi tersebut, terdapat pengakuan implisit akan kegagalan dalam mengatasi masalah ekonomi mendasar yang terus membebani negara dan menciptakan penderitaan bagi rakyatnya.

Para pengamat internasional mencatat bahwa kebijakan seperti ini, meskipun bertujuan untuk menstabilkan situasi, berpotensi memicu ketidakpuasan publik yang lebih luas. Sementara pemerintah berupaya mencari solusi jangka panjang, termasuk meningkatkan produksi energi domestik dan menarik investasi asing, tantangan yang dihadapi sangat besar di tengah tekanan eksternal dan inefisiensi internal. Tanpa reformasi ekonomi yang komprehensif dan pelonggaran tekanan eksternal, warga Kuba kemungkinan akan terus menghadapi masa-masa sulit, dengan mobilitas dan kebebasan bergerak mereka yang semakin terkekang. Masa depan transportasi publik dan kehidupan sehari-hari di Kuba akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu menavigasi krisis ekonomi yang kompleks ini, sambil tetap menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan yang terus meningkat.

Continue Reading

Pemerintah

Suami Menteri Nancy Shukri, Datuk Kamil Misuari, Berpulang ke Rahmatullah

Published

on

KUALA LUMPUR – Keluarga besar Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM), Datuk Seri Nancy Shukri, dilanda duka cita mendalam. Suami beliau, Datuk Kamil Misuari, disahkan meninggal dunia di sebuah hospital hari ini. Berita sedih ini telah mengejutkan banyak pihak, khususnya dalam kalangan rakan-rakan politik, kakitangan kementerian, serta masyarakat awam yang mengenalinya atau mengikuti perkembangan Datuk Seri Nancy Shukri.

Kehilangan Datuk Kamil Misuari merupakan satu tamparan hebat bagi Datuk Seri Nancy Shukri dan seluruh ahli keluarga. Walaupun jarang muncul di khalayak ramai, Datuk Kamil sentiasa menjadi tiang sokongan utama di belakang isteri beliau dalam menjalankan amanah negara. Peranannya sebagai pendamping setia adalah pendorong di sebalik kejayaan dan ketabahan Datuk Seri Nancy Shukri dalam mengemban tugas berat sebagai seorang menteri. Pihak keluarga memohon ruang dan privasi untuk menghadapi detik-detik sukar ini.

Mengenang Sosok Datuk Kamil Misuari

Mendiang Datuk Kamil Misuari dikenali sebagai seorang yang berhemah tinggi dan peribadi yang menyenangkan. Meskipun hidup bersama seorang tokoh politik terkemuka, beliau memilih untuk menjaga privasinya, fokus pada keluarga, dan memberikan sokongan penuh kepada Datuk Seri Nancy Shukri. Sumber terdekat mengisahkan bagaimana beliau sentiasa menjadi pendengar yang baik dan penasihat yang bijaksana, memastikan isterinya memiliki ruang untuk fokus pada tanggungjawabnya terhadap negara.

Sokongan emosi dan moral yang tidak berbelah bahagi dari Datuk Kamil telah menjadi faktor penting yang membolehkan Datuk Seri Nancy Shukri meniti karier politik yang cemerlang dan berjaya mengemudi KPWKM. Kehadirannya memberikan kestabilan dan kekuatan, baik dalam menghadapi cabaran mahupun merayakan kejayaan, menjadi pendorong senyap di sebalik pencapaian isterinya.

Komitmen KPWKM Terus Berlanjut

Di tengah suasana duka ini, adalah penting untuk mengimbas kembali komitmen dan fokus Datuk Seri Nancy Shukri dalam memimpin KPWKM. Sejak mengambil alih tampuk kepemimpinan, beliau telah giat melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkasa wanita, memperkukuh institusi keluarga, dan membangun masyarakat yang sejahtera. Kehilangan suami tercinta ini pastinya menjadi ujian peribadi yang berat, namun harapan agar KPWKM terus maju di bawah kepemimpinan beliau tetap tinggi.

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memainkan peranan krusial dalam membentuk dasar-dasar sosial negara. Beberapa fokus utama yang telah dan sedang digerakkan di bawah Datuk Seri Nancy Shukri, sebagaimana yang sering diulas dalam artikel-artikel berita dan pengumuman kementerian terdahulu, meliputi:

  • Pemberdayaan Ekonomi Wanita: Memastikan wanita memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan sumber daya, mendorong keusahawanan serta kesetaraan gender di tempat kerja. Inisiatif seperti program latihan kemahiran dan bantuan perniagaan mikro menjadi tumpuan utama.
  • Perlindungan Kanak-kanak: Meningkatkan sistem perlindungan dan sokongan bagi kanak-kanak, termasuk memerangi pengabaian dan penderaan melalui undang-undang yang lebih ketat serta program kesedaran awam.
  • Kesejahteraan Keluarga: Menganjurkan program-program untuk memperkukuh ikatan keluarga, menyediakan kaunseling dan bantuan bagi keluarga yang memerlukan, serta menangani isu keganasan rumah tangga.
  • Peningkatan Kualiti Hidup Warga Emas dan OKU: Memastikan kumpulan rentan ini mendapat perhatian sewajarnya, termasuk akses kepada kemudahan kesihatan, penjagaan yang komprehensif, dan peluang untuk terlibat dalam komuniti.

Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan dedikasi KPWKM untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, selaras dengan visi nasional. Meskipun berdepan dengan tragedi peribadi, misi kementerian untuk melayani rakyat tetap menjadi keutamaan.

Ucapan Takziah dan Penghormatan Terakhir

Ucapan takziah telah mula membanjiri laman media sosial dan saluran komunikasi rasmi, dengan ramai yang melahirkan rasa simpati dan mendoakan kesejahteraan Datuk Seri Nancy Shukri serta ahli keluarga yang ditinggalkan. Para pemimpin politik dari pelbagai latar belakang, badan bukan kerajaan, dan masyarakat umum telah menyampaikan rasa dukacita mereka atas kehilangan ini. Ini menunjukkan betapa mendalamnya rasa hormat terhadap Datuk Seri Nancy Shukri dan keluarga beliau.

Mengikut syariat Islam, jenazah mendiang dijangka akan disempurnakan secepat mungkin, dengan butiran mengenai pengurusan jenazah akan dimaklumkan kemudian oleh pihak keluarga. Seluruh warga negara turut berkongsi rasa sedih dan mendoakan agar roh Datuk Kamil Misuari dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Semoga Datuk Seri Nancy Shukri dan keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi ujian berat ini. Informasi lebih lanjut mengenai KPWKM dan inisiatif mereka boleh didapati di laman web rasmi KPWKM.

Continue Reading

Pemerintah

Janji Kekerasan dalam Politik Modern: Membangun Konsensus ala Fasisme Akhir

Published

on

Strategi Politik: Ketika Janji Kekerasan Membentuk Konsensus Publik

Dalam lanskap politik yang semakin terfragmentasi, sebuah observasi tajam dari Alberto Toscano, seorang pemikir terkemuka, menyoroti taktik yang mengkhawatirkan: upaya untuk mendapatkan konsensus populer, memenangkan pemilu, atau membentuk koalisi politik melalui janji penggunaan kekuatan terhadap populasi target tertentu. Fenomena ini, yang secara kritis dikaitkan dengan konteks fasisme akhir dan pemikiran Antonio Gramsci, mengungkap sisi gelap pembentukan dukungan publik yang patut dicermati.

Toscano menggambarkan strategi ini sebagai „gagasan bahwa Anda mencoba mendapatkan konsensus populer, Anda mencoba memenangkan pemilu, Anda mencoba menciptakan koalisi dengan menjanjikan tingkat kekuatan tertentu yang diterapkan terhadap populasi target.” Pernyataan ini bukan sekadar observasi historis, melainkan sebuah refleksi tentang bagaimana dinamika kekuasaan dan propaganda dapat beroperasi di era modern. Ini menunjukkan bahwa daya tarik politik tidak selalu berasal dari visi inklusif atau program pembangunan, melainkan dari narasi yang mengidentifikasi musuh bersama dan menjanjikan ‘solusi&#x2019 yang melibatkan penindasan.

Akar Ideologi: Fasisme Akhir dan Hegemoni Gramsci

Untuk memahami kedalaman pernyataan Toscano, kita perlu menelusuri akarnya pada periode fasisme akhir dan teori hegemoni Gramsci. Fasisme, terutama di fase akhirnya, tidak selalu mengandalkan teror terbuka sebagai satu-satunya alat kontrol. Sebaliknya, ia sering berevolusi menjadi bentuk yang lebih canggih, di mana ancaman atau janji kekerasan menjadi instrumen untuk membentuk persetujuan atau konsensus di kalangan mayoritas.

  • Fasisme Akhir: Ini adalah fase di mana rezim fasis telah mengkonsolidasikan kekuasaan dan mungkin mengurangi kekerasan fisik langsung. Namun, memori kekerasan dan potensi ancaman tetap menjadi alat ampuh. Janji untuk ‘menertibkan&#x2019 atau ‘membersihkan&#x2019 elemen-elemen yang dianggap merusak masyarakat menjadi daya tarik bagi sebagian massa yang mendambakan stabilitas atau keamanan, bahkan jika itu berarti mengorbankan hak-hak minoritas.
  • Hegemoni Gramsci: Antonio Gramsci, pemikir Marxis Italia, berargumen bahwa kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui paksaan (dominasi) tetapi juga melalui persetujuan (hegemoni). Hegemoni terjadi ketika kelas penguasa berhasil membuat nilai-nilai, ideologi, dan norma-normanya diterima secara luas sebagai ‘akal sehat&#x2019 oleh masyarakat, bahkan oleh mereka yang sebenarnya dirugikan. Dalam konteks yang dijelaskan Toscano, janji kekerasan menjadi bagian dari alat ideologis yang membangun ‘persetujuan&#x2019 tersebut. Masyarakat ‘menyetujui&#x2019 atau ‘mendukung&#x2019 penggunaan kekuatan karena mereka diyakinkan bahwa hal itu demi kebaikan bersama, keamanan, atau untuk mengatasi ancaman yang dibuat-buat.

Dengan demikian, janji kekerasan bukan lagi sekadar alat represi, tetapi telah bermetamorfosis menjadi strategi persuasif yang memanipulasi keinginan publik untuk keamanan dan ketertiban. Kekuatan yang diancamkan menjadi fundamental dalam membentuk norma-norma sosial dan politik yang menguntungkan rezim atau partai tertentu.

Mekanisme Pembentukan Konsensus melalui Ancaman

Bagaimana tepatnya janji kekerasan ini bekerja dalam praktik politik untuk mendapatkan dukungan? Mekanismenya kompleks dan berlapis, seringkali memanfaatkan ketakutan dan prasangka yang sudah ada di masyarakat:

  • Identifikasi ‘Musuh&#x2019 Bersama: Langkah pertama adalah mengidentifikasi atau menciptakan ‘populasi target&#x2019 atau ‘musuh&#x2019 yang dapat disalahkan atas masalah-masalah sosial atau ekonomi. Ini bisa berupa kelompok etnis, agama, imigran, atau ideologi politik yang berbeda. Dengan menargetkan musuh, politisi menciptakan rasa ‘kita melawan mereka’ yang menggalang dukungan dari ‘kita’.
  • Janji Perlindungan dan Orde: Bagi populasi mayoritas atau pendukung, janji penggunaan kekuatan terhadap ‘musuh’ ini diartikan sebagai janji perlindungan, keamanan, dan pemulihan ketertiban. Hal ini memberikan rasa aman yang semu, menciptakan ilusi bahwa masalah akan selesai jika ‘musuh’ tersebut ditangani secara tegas.
  • Retorika Populis dan Polarisasi: Retorika populis seringkali membesar-besarkan ancaman dari populasi target, menyederhanakan masalah kompleks, dan menawarkan solusi yang mudah namun represif. Ini memicu polarisasi ekstrem, di mana kompromi atau dialog menjadi mustahil, dan dukungan terhadap pemimpin yang menjanjikan kekuatan menjadi satu-satunya pilihan ‘patriotik’.
  • Pemanfaatan Ketidakpuasan: Dalam kondisi ketidakpuasan sosial, ekonomi, atau politik yang meluas, janji kekerasan terhadap ‘musuh’ bisa menjadi katarsis bagi kemarahan publik, mengalihkannya dari kegagalan pemerintah kepada ‘penyebab eksternal’.

Dinamika ini menjelaskan bagaimana, alih-alih membangun konsensus berdasarkan nilai-nilai demokrasi universal, pemimpin justru dapat memanipulasi ketakutan untuk memperkuat basis dukungan mereka, sebuah taktik yang sangat berbahaya bagi kesehatan demokrasi.

Implikasi dalam Politik Modern dan Kewaspadaan Demokrasi

Analisis Toscano bukan hanya rekam jejak sejarah, melainkan juga peringatan keras bagi politik kontemporer. Fenomena serupa dapat terlihat dalam berbagai bentuk retorika politik di seluruh dunia, di mana politisi memanfaatkan sentimen anti-imigran, nasionalisme ekstrem, atau intoleransi agama untuk menggalang dukungan elektoral. Mereka menjanjikan ‘ketegasan’ terhadap kelompok-kelompok tertentu, seringkali dibingkai sebagai upaya menjaga ‘identitas nasional’ atau ‘nilai-nilai moral’.

Sebagaimana sering kita diskusikan dalam konteks polarisasi politik yang semakin tajam, strategi semacam ini mengikis fondasi demokrasi. Ia merusak dialog, memupuk kebencian, dan pada akhirnya dapat mengarah pada tindakan represif yang sesungguhnya. Janji kekerasan, meskipun mungkin tidak selalu terwujud dalam skala besar, menciptakan iklim di mana marginalisasi dan dehumanisasi kelompok minoritas menjadi dapat diterima secara sosial dan politik.

Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap jenis retorika dan strategi politik ini menjadi sangat penting. Publik, media, dan institusi demokrasi harus mampu mengidentifikasi dan menolak upaya manipulasi konsensus yang didasarkan pada janji kekerasan. Memahami bagaimana kekuasaan dapat diperoleh dan dipertahankan melalui alat-alat semacam itu adalah langkah pertama dalam membentengi demokrasi dari erosi otoriter.

Untuk eksplorasi lebih lanjut tentang konsep hegemoni Gramsci, silakan kunjungi Stanford Encyclopedia of Philosophy tentang Gramsci.

Continue Reading

Trending