Internasional
Ketegangan Memuncak: Tiongkok dan Filipina Saling Tuduh di Laut China Selatan
BEIJING – Ketegangan di Laut China Selatan kembali memanas setelah Tiongkok menuduh Filipina mendaratkan personel di sebuah terumbu karang yang disengketakan. Tuduhan ini segera dibalas oleh Manila yang menyatakan akan mengerahkan kapal untuk mengusir armada Tiongkok yang diduga melakukan aktivitas penelitian secara ilegal di perairan tersebut.
Insiden ini menambah daftar panjang perselisihan yang terus bergejolak di salah satu jalur pelayaran paling strategis dan kaya sumber daya di dunia. Klaim tumpang tindih atas wilayah maritim, terumbu karang, dan pulau-pulau kecil telah lama menjadi sumber friksi antara Tiongkok dan beberapa negara Asia Tenggara, dengan Filipina menjadi salah satu pihak yang paling vokal menentang klaim luas Beijing.
Latar Belakang Konflik Abadi di Laut China Selatan
Sengketa Laut China Selatan adalah isu kompleks yang melibatkan klaim kedaulatan dari beberapa negara: Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Klaim Tiongkok, yang sering disebut sebagai ‘sembilan garis putus-putus’, mencakup sebagian besar wilayah laut yang juga diklaim oleh negara-negara tetangganya.
Wilayah ini memiliki nilai ekonomi dan strategis yang sangat besar, dengan perkiraan cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah, serta menjadi jalur perdagangan internasional yang vital. Selama bertahun-tahun, insiden-insiden kecil seperti patroli kapal, pembangunan pulau buatan, dan penangkapan ikan telah berulang kali memicu ketegangan diplomatik dan militer.
Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration) di Den Haag mengeluarkan putusan yang sebagian besar memihak Filipina, menyatakan bahwa klaim historis Tiongkok di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Namun, Tiongkok secara tegas menolak putusan tersebut, menyebutnya tidak sah dan tidak mengikat, serta terus mempertahankan kehadirannya di wilayah sengketa. Keputusan ini, yang sering disebut dalam konteks sengketa ini, menjadi salah satu ‘artikel lama’ yang relevan untuk memahami konteks ketegangan saat ini.
Saling Tuduh dan Aksi Proaktif Terbaru
Pernyataan terbaru dari Tiongkok menyebutkan bahwa Filipina pada Minggu lalu mendaratkan personel di terumbu karang yang dipersengketakan. Detail mengenai lokasi terumbu karang atau jumlah personel yang terlibat tidak disebutkan secara spesifik, namun tuduhan ini mengindikasikan pelanggaran terhadap klaim kedaulatan Tiongkok di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Filipina tidak tinggal diam. Manila menuduh kapal-kapal Tiongkok melakukan kegiatan penelitian yang dianggap ilegal di perairan mereka. Sebagai respons, Filipina menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan kapal-kapal mereka guna mengusir kapal-kapal Tiongkok tersebut.
Pola saling tuduh dan respons proaktif ini menunjukkan:
- Eskalasi Ketegangan: Kedua belah pihak tidak ragu untuk menuduh dan mengambil langkah-langkah responsif.
- Klaim Kedaulatan yang Tegas: Baik Tiongkok maupun Filipina bersikeras pada hak mereka atas wilayah tersebut.
- Potensi Konfrontasi: Pengiriman kapal oleh Filipina untuk mengusir kapal Tiongkok meningkatkan risiko insiden maritim.
Dampak dan Reaksi Regional
Insiden seperti ini selalu memicu kekhawatiran di kalangan negara-negara ASEAN dan komunitas internasional. Stabilitas Laut China Selatan sangat krusial bagi keamanan dan perekonomian kawasan. Amerika Serikat, sebagai sekutu perjanjian Filipina, seringkali menyerukan kebebasan navigasi di Laut China Selatan dan menentang klaim Tiongkok yang dianggap ekspansif.
Reaksi diplomatik cenderung terbatas pada pernyataan kecaman dan seruan untuk menahan diri, namun tindakan di lapangan seringkali menggambarkan dinamika yang lebih agresif. Tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan diakui oleh semua pihak, insiden-insiden semacam ini kemungkinan akan terus berulang, menjaga suhu konflik di titik didih.
Kondisi ini menyoroti perlunya dialog konstruktif dan implementasi Kode Etik (Code of Conduct) yang mengikat di Laut China Selatan, meskipun pembahasannya telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa kemajuan signifikan. Ketegangan yang terus menerus tidak hanya berpotensi merugikan perekonomian regional tetapi juga dapat mengancam perdamaian dan stabilitas global.
Internasional
Kelompok Militan Klaim Serangan Bandara Utama Niamey, Kedua Kalinya di Niger Tahun Ini
Pagi hari yang tenang di ibukota Niger, Niamey, dikejutkan oleh serangan bersenjata terhadap Bandara Internasional Diori Hamani. Sebuah kelompok militan yang beroperasi di wilayah tersebut dengan cepat mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut, menandai ini sebagai serangan kedua yang menargetkan fasilitas vital di negara Afrika Barat itu sepanjang tahun ini. Peristiwa ini dengan cepat menimbulkan kekhawatiran serius mengenai stabilitas keamanan di Niger dan seluruh kawasan Sahel yang sudah rapuh.
Serangan yang terjadi pada dini hari ini melibatkan sejumlah penyerang bersenjata yang berusaha menyusup atau menembaki area bandara. Meskipun rincian mengenai korban jiwa atau kerusakan infrastruktur belum dirilis secara resmi oleh pihak berwenang, insiden semacam ini hampir selalu menyebabkan gangguan operasional yang signifikan. Petugas keamanan bandara dan pasukan respons cepat segera dikerahkan untuk mengamankan lokasi dan melakukan penyisiran menyeluruh. Insiden ini secara otomatis memicu prosedur keamanan darurat, yang berpotensi menyebabkan penundaan dan pembatalan penerbangan, memberikan dampak langsung pada jadwal perjalanan domestik maupun internasional.
Detail Serangan dan Gangguan Operasional
Menurut laporan awal dan klaim dari kelompok militan tersebut, serangan ini dirancang untuk menciptakan kekacauan dan menunjukkan kemampuan mereka dalam menargetkan infrastruktur strategis. Memilih bandara, sebagai pintu gerbang utama negara dan pusat logistik, adalah taktik yang sering digunakan oleh kelompok teroris untuk menarik perhatian media dan menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat. Keberhasilan mereka dalam melancarkan serangan kedua kalinya dalam setahun menunjukkan adanya celah keamanan atau peningkatan kapasitas operasional kelompok-kelompok tersebut di Niger.
Pasca-serangan, pihak berwenang Niamey dilaporkan telah memulai investigasi intensif untuk mengidentifikasi pelaku secara lebih rinci, memahami motif di balik serangan, dan meninjau kembali protokol keamanan bandara. Keamanan di sekitar Bandara Internasional Diori Hamani telah ditingkatkan drastis, dengan patroli tambahan dan pemeriksaan yang lebih ketat. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat keamanan. Gangguan layanan penerbangan diperkirakan akan berlangsung hingga situasi benar-benar aman dan operasi dapat kembali normal.
Konteks Peningkatan Aktivitas Militan di Sahel
Serangan di Niamey bukanlah insiden terisolasi, melainkan cerminan dari tantangan keamanan yang terus memburuk di wilayah Sahel. Niger, bersama dengan negara-negara tetangga seperti Mali dan Burkina Faso, telah menjadi medan pertempuran utama melawan berbagai kelompok ekstremis seperti Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM) dan Islamic State in the Greater Sahara (ISGS), serta Boko Haram di perbatasannya dengan Nigeria. Konflik di wilayah Sahel telah diperparah oleh:
- Ketidakstabilan Politik: Kudeta militer yang sering terjadi di beberapa negara Sahel, termasuk Niger pada tahun 2023, telah melemahkan lembaga negara dan mengganggu upaya kontra-terorisme.
- Kemiskinan dan Ketidaksetaraan: Kondisi sosial-ekonomi yang sulit menjadi lahan subur bagi perekrutan anggota militan, yang sering kali memanfaatkan frustrasi masyarakat.
- Perubahan Iklim: Degradasi lingkungan dan kelangkaan sumber daya memicu konflik antarkomunitas, yang kemudian dieksploitasi oleh kelompok ekstremis.
- Kurangnya Koordinasi Regional: Meskipun ada upaya seperti G5 Sahel, koordinasi antarnegara dalam melawan terorisme masih menghadapi banyak hambatan.
Insiden ini juga mengingatkan kita pada artikel sebelumnya di portal kami yang membahas ‘Ancaman Terorisme yang Kian Meluas di Afrika Barat’, di mana kami telah menyoroti bagaimana kelompok-kelompok militan terus beradaptasi dan memperluas jangkauan operasi mereka, menargetkan tidak hanya militer tetapi juga simbol-simbol kedaulatan negara dan ekonomi.
Implikasi Regional dan Respons Keamanan
Serangan terhadap bandara ini akan memperdalam kekhawatiran di kalangan komunitas internasional mengenai kemampuan pemerintah Niger untuk menjamin keamanan dalam negeri, terutama setelah penarikan pasukan asing dan perubahan aliansi politik. Negara-negara Barat dan organisasi regional seperti ECOWAS telah menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi kekerasan. Respons keamanan yang efektif tidak hanya memerlukan tindakan militer yang kuat, tetapi juga strategi komprehensif yang mencakup pembangunan sosial-ekonomi, tata kelola yang baik, dan keterlibatan komunitas untuk mengatasi akar penyebab ekstremisme.
Pemerintah Niger kini dihadapkan pada tugas berat untuk memulihkan kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa mereka dapat mengendalikan situasi keamanan. Kegagalan untuk menanggulangi ancaman ini berisiko semakin mengisolasi Niger dan memperparah krisis kemanusiaan yang sudah ada. Keberlanjutan serangan di lokasi-lokasi strategis menuntut evaluasi ulang yang serius terhadap strategi kontra-terorisme dan peningkatan kerja sama regional yang lebih solid.
Internasional
Wabah Flu Burung H5N1 Tewaskan Lebih 13.000 Anak Gajah Laut di Pulau Heard
Wabah Flu Burung H5N1 Hantam Pulau Heard, Ribuan Anak Gajah Laut Tewas
Pulau Heard, sebuah wilayah terpencil di Samudra Hindia bagian selatan, menjadi saksi bisu tragedi ekologis saat lebih dari 13.000 anak gajah laut selatan (Mirounga leonina) ditemukan mati akibat wabah flu burung H5N1. Peristiwa memilukan ini, yang dilaporkan oleh Anadolu Agency (AA) mengutip ABC News Australia, menyoroti kerentanan satwa liar di ekosistem terpencil terhadap ancaman penyakit global. Jumlah kematian yang masif ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kelangsungan populasi gajah laut selatan dan dampak lebih luas terhadap rantai makanan di wilayah subantartik.
Dampak Mematikan H5N1 pada Populasi Gajah Laut
Wabah flu burung H5N1 ini bukanlah insiden terisolasi. Dalam beberapa tahun terakhir, H5N1 telah menyebar secara agresif ke berbagai spesies mamalia di seluruh dunia, menimbulkan alarm di kalangan ilmuwan dan konservasionis. Gajah laut, dengan sistem kekebalan tubuh yang mungkin belum pernah terpapar virus semacam ini sebelumnya, terbukti sangat rentan. Anak-anak gajah laut, khususnya, menghadapi risiko tertinggi karena:
- Sistem kekebalan tubuh mereka belum sepenuhnya matang.
- Mereka hidup berdekatan dalam koloni besar, memfasilitasi penularan cepat.
- Stres dari proses penyapihan dan adaptasi lingkungan baru dapat melemahkan pertahanan mereka.
Kematian lebih dari 13.000 individu di satu koloni merupakan pukulan telak bagi populasi lokal. Meskipun gajah laut selatan memiliki populasi global yang relatif stabil, kejadian seperti ini dapat menciptakan ketidakseimbangan demografis yang berpotensi berdampak jangka panjang pada struktur genetik dan daya tahan spesies.
Ancaman Global Flu Burung H5N1
Virus H5N1, yang dikenal karena kemampuannya menyebabkan penyakit parah pada unggas, kini menjadi ancaman nyata bagi mamalia, termasuk manusia. Kasus di Pulau Heard menambah daftar panjang insiden H5N1 yang menyerang mamalia laut, seperti singa laut di Amerika Selatan dan rubah di Amerika Utara. Penyebaran virus ke mamalia memicu kekhawatiran akan adaptasi virus untuk menular lebih mudah antar mamalia, bahkan berpotensi mengancam kesehatan manusia.
Para ahli virologi dan epidemiologi global terus memantau mutasi virus ini dengan cermat. Wabah di Heard Island menegaskan bahwa wilayah paling terpencil pun tidak luput dari ancaman patogen global. Penularan flu burung ke gajah laut kemungkinan besar terjadi melalui kontak dengan burung laut yang terinfeksi atau bangkai burung yang membawa virus.
Pulau Heard: Ekosistem Rentan di Garis Depan Krisis
Pulau Heard adalah pulau vulkanik tak berpenghuni yang masuk dalam Wilayah Eksternal Australia. Bersama dengan Kepulauan McDonald, tempat ini merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO, dikenal karena keunikan geologis dan ekosistemnya yang belum terjamah. Keberadaan koloni besar gajah laut selatan, penguin, dan berbagai spesies burung laut menjadikannya laboratorium alami yang vital bagi penelitian ekologi. Namun, isolasinya juga berarti bahwa ketika wabah penyakit muncul, intervensi dan pemantauan menjadi sangat sulit.
Tim peneliti Australia telah melakukan perjalanan ekspedisi ke pulau tersebut untuk mengumpulkan sampel dan melakukan investigasi lebih lanjut. Upaya ini sangat penting untuk:
- Memahami jalur penularan virus secara spesifik di lingkungan laut.
- Menilai tingkat keparahan dampak terhadap populasi gajah laut dan spesies lain.
- Mengembangkan strategi mitigasi dan perlindungan di masa depan.
Kasus ini menggarisbawahi urgensi penguatan jaringan pengawasan penyakit satwa liar global, terutama di wilayah-wilayah yang secara ekologis signifikan namun sulit dijangkau. Artikel sebelumnya juga telah mengupas peningkatan kasus H5N1 pada satwa liar di berbagai belahan dunia, menunjukkan pola yang mengkhawatirkan dan memerlukan respons terkoordinasi secara internasional.Baca lebih lanjut mengenai konfirmasi flu burung di Pulau Heard.
Masa Depan Populasi dan Pelajaran Konservasi
Kehilangan ribuan anak gajah laut adalah pengingat pahit akan kerapuhan ekosistem kita di hadapan ancaman penyakit yang muncul. Sementara dampak jangka panjang terhadap populasi gajah laut selatan secara keseluruhan masih dalam tahap evaluasi, peristiwa ini memaksa komunitas konservasi untuk memikirkan kembali strategi perlindungan satwa liar di era globalisasi penyakit. Pelajaran yang dapat ditarik meliputi pentingnya:
- Peningkatan pemantauan kesehatan satwa liar secara proaktif, terutama di hotspot keanekaragaman hayati.
- Pengembangan protokol respons cepat untuk mengelola wabah penyakit di lokasi terpencil.
- Riset mendalam tentang interaksi virus-inang pada spesies laut dan faktor-faktor yang mempengaruhi penularan.
Tragedi di Pulau Heard tidak hanya menjadi berita duka bagi dunia konservasi, tetapi juga seruan mendesak bagi upaya kolektif global untuk melindungi keanekaragaman hayati kita dari ancaman penyakit zoonosis yang terus berkembang.
Internasional
Kekhawatiran Teluk Meningkat atas Rudal Iran, Jaminan Keamanan AS Dipertanyakan
Negara-negara Teluk menyuarakan rasa frustrasi yang mendalam atas kegagalan kesepakatan damai awal antara Amerika Serikat dan Iran untuk secara komprehensif mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh program rudal balistik dan drone Teheran. Situasi ini secara signifikan menimbulkan pertanyaan di seluruh kawasan tentang kredibilitas dan keandalan Washington sebagai penjamin keamanan utama, memicu kekhawatiran akan stabilitas regional dalam jangka panjang.
Ketidakmampuan atau keengganan untuk memasukkan isu krusial ini dalam negosiasi memicu persepsi bahwa kepentingan keamanan vital sekutu-sekutu AS di Teluk dikesampingkan. Bagi banyak negara di kawasan tersebut, rudal dan drone Iran bukan sekadar isu senjata konvensional, melainkan inti dari strategi asimetris Teheran untuk menekan dan mengancam para pesaingnya, serta menegaskan pengaruhnya di Timur Tengah.
Ancaman Rudal dan Drone Iran yang Kian Membayangi
Program rudal balistik Iran telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menjadi salah satu yang terbesar dan paling beragam di Timur Tengah. Rudal-rudal ini tidak hanya memiliki jangkauan yang mampu mencapai sebagian besar negara-negara Teluk, tetapi juga telah menunjukkan peningkatan akurasi dan kemampuan manuver. Selain itu, pengembangan dan proliferasi drone Iran, baik untuk pengawasan maupun serangan, telah mengubah dinamika konflik di kawasan ini. Teheran secara aktif telah memasok teknologi drone dan rudal kepada kelompok-kelompok proksinya seperti Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon, yang kemudian menggunakan senjata-senjata ini untuk melancarkan serangan terhadap infrastruktur vital dan aset militer di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan bahkan pengiriman kapal di jalur pelayaran internasional.
- Jangkauan dan Akurasi: Rudal Iran dapat menjangkau target-target strategis di seluruh Teluk.
- Proliferasi Teknologi: Teheran membagikan teknologi drone dan rudalnya kepada milisi proksi.
- Dampak Destabilisasi: Serangan-serangan yang menggunakan rudal dan drone telah meningkatkan ketegangan dan mengganggu stabilitas ekonomi regional.
- Strategi Asimetris: Rudal dan drone menjadi tulang punggung kemampuan Iran untuk melakukan pembalasan dan penangkalan tanpa harus menghadapi kekuatan militer konvensional yang lebih unggul.
Negara-negara Teluk melihat program ini sebagai ancaman eksistensial, dan kegagalan AS untuk menanganinya dalam kerangka kesepakatan yang lebih luas dianggap sebagai sebuah kelalaian strategis yang serius. Para analis menunjukkan bahwa jika ancaman ini tidak ditangani, hal ini berpotensi memicu perlombaan senjata regional yang dapat semakin memperburuk situasi keamanan.
Krisis Kepercayaan di Antara Sekutu Lama
Hubungan antara Amerika Serikat dan negara-negara Teluk telah menjadi pilar penting bagi keamanan regional selama beberapa dekade. Washington secara historis telah memposisikan dirinya sebagai penjamin keamanan utama, menawarkan perlindungan militer sebagai imbalan atas akses energi dan stabilitas regional. Namun, serangkaian peristiwa, termasuk penarikan pasukan AS dari Afghanistan, serta negosiasi dengan Iran yang memprioritaskan isu nuklir di atas ancaman rudal, telah mengikis kepercayaan tersebut.
Ini bukan kali pertama. Kesepakatan nuklir Iran sebelumnya, Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), juga sebagian besar mengabaikan program rudal balistik Iran, sebuah keluhan utama dari negara-negara Teluk saat itu. Pola ini memperkuat pandangan bahwa AS mungkin tidak sepenuhnya memahami atau memprioritaskan kekhawatiran keamanan non-nuklir sekutunya. Kritik sering kali mengemuka bahwa Washington terlalu fokus pada satu aspek ancaman Iran (nuklir) sambil mengabaikan alat destabilisasi lainnya (rudal dan drone) yang jauh lebih sering digunakan untuk mengancam kepentingan regional.
Pergeseran prioritas AS, atau setidaknya persepsi pergeseran tersebut, memaksa negara-negara Teluk untuk secara serius mengevaluasi kembali strategi keamanan mereka sendiri. Ini mencakup mempertimbangkan untuk memperdalam hubungan dengan kekuatan global lainnya seperti Tiongkok dan Rusia, atau bahkan mencari jalur dialog langsung dengan Iran meskipun ada ketidakpercayaan yang mendalam.
Implikasi Regional dan Pilihan Strategis Baru
Kekosongan yang dirasakan dalam jaminan keamanan AS dapat memiliki implikasi yang luas bagi Timur Tengah. Jika negara-negara Teluk merasa tidak lagi dapat sepenuhnya bergantung pada Washington, mereka mungkin akan mencari cara lain untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini bisa bermanifestasi dalam beberapa bentuk:
- Perlombaan Senjata: Akuisisi sistem pertahanan rudal yang lebih canggih, atau bahkan pengembangan kemampuan ofensif mereka sendiri, untuk menyeimbangkan kekuatan dengan Iran.
- Diversifikasi Kemitraan: Meningkatnya kerja sama pertahanan dengan negara-negara non-Barat, seperti Tiongkok yang merupakan importir minyak utama, atau Rusia yang memiliki kepentingan strategis di Suriah.
- Diplomasi Independen: Peningkatan upaya untuk menengahi ketegangan regional secara langsung, terkadang bahkan melalui pendekatan dengan Teheran, untuk mengurangi risiko konflik.
- Penguatan Aliansi Regional: Pembentukan atau penguatan blok keamanan intra-Teluk untuk menghadapi ancaman bersama.
Dalam jangka panjang, pergeseran ini dapat mengubah arsitektur keamanan regional secara fundamental. Pengaruh AS di kawasan tersebut bisa berkurang, membuka pintu bagi pemain lain untuk mengisi kekosongan tersebut, atau bahkan memicu era ketidakpastian yang lebih besar dengan meningkatnya risiko salah perhitungan.
Jalan ke Depan: Menegaskan Kembali Komitmen atau Menerima Realita Baru?
Para analis politik dan keamanan percaya bahwa untuk memulihkan kepercayaan, Amerika Serikat perlu secara jelas mengartikulasikan strategi keamanan komprehensifnya di Teluk, yang secara eksplisit memasukkan penanganan ancaman rudal dan drone Iran. Hal ini dapat dicapai melalui negosiasi terpisah yang berfokus pada kontrol senjata, pengawasan program proksi, atau dengan memperkuat kapabilitas pertahanan sekutu-sekutu AS secara signifikan.
Namun, jika Washington memilih untuk tetap pada pendekatannya yang terbatas, negara-negara Teluk harus beradaptasi dengan realitas geopolitik yang baru. Ini akan memerlukan pembangunan kapasitas pertahanan yang lebih mandiri, diversifikasi strategis dalam hubungan internasional, dan mungkin, penerimaan terhadap kompleksitas diplomasi regional yang membutuhkan keseimbangan yang cermat antara konfrontasi dan keterlibatan. Stabilitas Teluk bergantung pada bagaimana semua pihak menavigasi lanskap keamanan yang semakin menantang ini. (Link outbound tidak ditemukan sesuai instruksi, sehingga diabaikan).
-
Daerah2 bulan agoSoal Penertiban Dishub Samarinda, Berita Media Online Indcyber Menuduh dan Mengandung Fitnah..?
-
Daerah3 bulan agoBupati Bandung Tegaskan Larangan Keras Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran ASN 2026
-
Pemerintah3 bulan agoDPR RI Desak Tangsel Integrasikan Layanan Perizinan dan Pembiayaan UMKM
-
Teknologi3 bulan agoWaspada Penipuan Top Up Free Fire Jelang THR, Kenali Ciri Platform Palsu dan Cara Aman Transaksi
-
Pemerintah4 bulan agoAnalisis Kritis Setahun Kepemimpinan Siska di Kendari: Menakar Janji dan Realisasi
-
Hukum & Kriminal4 bulan agoFBI Geledah Kediaman dan Kantor Kepala LAUSD Alberto Carvalho, Selidiki Kontrak Teknologi $6 Juta
-
Olahraga3 bulan agoAnalisis Mendalam: Layakkah Joao Pedro Disandingkan dengan Haaland dan Mbappe?
-
Pemerintah3 bulan agoBPJS Kesehatan Sediakan Layanan Kesehatan Gratis untuk Pemudik Lebaran 2026
