Internasional
Analisis Mendalam: Kompleksitas Status Taiwan dan Klaim Kedaulatan Tiongkok
Titik Krusial Diplomasi Global: Memahami Klaim Tiongkok atas Taiwan
Status Taiwan, sebuah pulau yang telah memerintah diri sendiri selama puluhan tahun, namun diklaim secara tegas oleh Beijing sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah kedaulatannya, merupakan salah satu isu paling rumit dan berpotensi memicu konflik dalam diplomasi modern. Persoalan ini tidak hanya melibatkan sejarah panjang dan identitas politik, tetapi juga bersentuhan langsung dengan kepentingan ekonomi, keamanan regional, dan tatanan geopolitik global. Konflik klaim ini secara konsisten menjadi agenda utama dalam pertemuan tingkat tinggi antara para pemimpin Tiongkok dan berbagai negara besar, terutama Amerika Serikat, menggarisbawahi urgensi diplomatik yang berkelanjutan.
Memahami seluk-beluk klaim Tiongkok atas Taiwan memerlukan tinjauan komprehensif terhadap berbagai dimensi, mulai dari akar sejarah hingga implikasi strategis di era kontemporer. Ini bukan sekadar sengketa wilayah, melainkan perebutan narasi sejarah, legitimasi politik, dan masa depan kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Isu ini seringkali menjadi titik panas dalam hubungan bilateral, serupa dengan bagaimana kompleksitas klaim kedaulatan di Laut China Selatan juga menggambarkan dinamika perebutan pengaruh di kawasan yang sama. Dengan demikian, status Taiwan tetap menjadi barometer penting bagi stabilitas global.
Akar Sejarah dan Klaim “Satu Tiongkok”
Klaim Tiongkok atas Taiwan berakar dari sejarah Perang Saudara Tiongkok yang berakhir pada tahun 1949. Setelah kekalahan dari Partai Komunis Tiongkok (PKT), pemerintahan Nasionalis Kuomintang (KMT) melarikan diri ke Taiwan, mendirikan pemerintahan Republik Tiongkok (RoC) yang mengklaim sebagai pemerintahan sah atas seluruh Tiongkok. Sebaliknya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di daratan menganggap RoC sebagai entitas pemberontak yang harus disatukan kembali, bahkan jika itu harus melalui kekuatan militer. Dari sinilah lahir “Kebijakan Satu Tiongkok” (One China Policy) yang menjadi pilar kebijakan luar negeri Beijing.
- Perang Saudara Tiongkok: Konflik antara PKT dan KMT berakhir dengan KMT mundur ke Taiwan, membentuk pemerintahan terpisah.
- Republik Rakyat Tiongkok (RRT): Mengklaim Taiwan sebagai “provinsi yang memisahkan diri” dan bagian tak terpisahkan dari wilayahnya.
- Kebijakan Satu Tiongkok: Prinsip yang menyatakan hanya ada satu Tiongkok, dan Taiwan adalah bagian darinya. Ini menjadi dasar hubungan diplomatik bagi banyak negara dengan Beijing.
- Konsensus 1992: Kesepakatan tidak resmi antara perwakilan kedua belah pihak bahwa hanya ada satu Tiongkok, meskipun interpretasi masing-masing pihak berbeda.
Hingga saat ini, sebagian besar negara di dunia mengakui Kebijakan Satu Tiongkok dan tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, meskipun banyak yang mempertahankan hubungan non-diplomatik yang kuat. Amerika Serikat, misalnya, mengakui Kebijakan Satu Tiongkok namun tetap memiliki komitmen untuk membantu Taiwan mempertahankan diri, sebuah kebijakan yang dikenal sebagai “ambiguitas strategis”. Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai Kebijakan Satu Tiongkok, Anda dapat merujuk pada penjelasan mendalam dari Dewan Hubungan Luar Negeri: Apa Itu Kebijakan Satu Tiongkok?.
Mengapa Taiwan Begitu Strategis bagi Tiongkok?
Lebih dari sekadar klaim sejarah, Taiwan memiliki nilai strategis yang sangat besar bagi Tiongkok dalam berbagai aspek, mulai dari keamanan militer hingga dominasi ekonomi global. Kontrol atas Taiwan akan mengubah secara drastis keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik dan memberikan keuntungan geopolitik signifikan bagi Beijing.
- Gerbang Maritim Strategis: Lokasi Taiwan sangat vital, berada di “rantai pulau pertama” yang membentang dari Jepang hingga Filipina. Menguasai Taiwan akan memungkinkan Tiongkok untuk lebih mudah memproyeksikan kekuatan ke Samudra Pasifik dan Laut China Selatan.
- Pusat Industri Semikonduktor Global: Taiwan adalah produsen semikonduktor terkemuka dunia, dengan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sebagai pemain kunci. Kontrol atas Taiwan akan memberikan Tiongkok keunggulan dominan dalam rantai pasok teknologi global.
- Simbol Persatuan Nasional: Bagi pemimpin Tiongkok, “reunifikasi” dengan Taiwan adalah isu kebanggaan nasional dan ujian legitimasi partai. Kegagalan untuk menyatukan Taiwan dianggap sebagai kelemahan dalam mewujudkan kebangkitan Tiongkok.
- Keamanan Ekonomi: Mengamankan jalur pelayaran di sekitar Taiwan sangat penting bagi perdagangan Tiongkok dan aksesnya ke pasar global.
Dampak Geopolitik dan Peran Internasional
Status Taiwan tidak hanya menjadi isu bilateral antara Tiongkok dan Taiwan, melainkan memiliki resonansi geopolitik yang meluas ke seluruh dunia. Potensi konflik di Selat Taiwan dapat memicu krisis ekonomi global yang parah, mengingat peran Taiwan dalam rantai pasok global dan dampak blokade atau invasi terhadap perdagangan maritim.
Banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya, telah menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap ancaman Tiongkok terhadap Taiwan. Mereka khawatir bahwa invasi akan mengganggu tatanan internasional yang berbasis aturan dan memiliki efek domino pada keamanan regional. Oleh karena itu, diplomasi multilateral dan tekanan internasional terus dilakukan untuk mencegah eskalasi militer dan mendorong penyelesaian damai.
Jalan ke Depan: Diplomasi yang Penuh Tantangan
Masa depan Taiwan dan hubungan dengan Tiongkok tetap menjadi teka-teki diplomatik yang paling menantang. Dengan Tiongkok yang semakin asertif dan Taiwan yang semakin memperkuat identitas demokratisnya, potensi kompromi tampaknya semakin sempit. Dunia terus mengamati dengan saksama bagaimana para pemimpin global akan menavigasi isu sensitif ini, di mana kepentingan ekonomi, keamanan, dan prinsip-prinsip kedaulatan saling bertabrakan.
Resolusi damai dan berkelanjutan untuk isu Taiwan akan membutuhkan kebijaksanaan diplomatik luar biasa dari semua pihak yang terlibat, serta pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas sejarah, politik, dan aspirasi rakyat Taiwan. Setiap langkah maju atau mundur dalam isu ini akan memiliki implikasi yang signifikan bagi stabilitas di Asia dan tatanan global secara keseluruhan.
Internasional
PBB Peringatkan Jutaan Orang Terancam Kemiskinan Akibat Guncangan Ekonomi dan Iklim
THEOPINIONNEWS – Bangsa (PBB) menyuarakan peringatan keras mengenai ancaman kemiskinan yang kian meluas di seluruh dunia. Jutaan orang berpotensi terjerumus ke dalam jurang kemiskinan ekstrem. Peringatan ini muncul di tengah lonjakan biaya energi, dampak intens fenomena iklim El Nino, dan kenaikan suku bunga global yang berkelanjutan. Kombinasi faktor-faktor ini mendorong negara-negara rentan ke ambang kehancuran akibat serangkaian krisis berulang. Pejabat pembangunan PBB menegaskan urgensi situasi ini, menyerukan perhatian global dan tindakan segera.
Ancaman Kemiskinan Global Kian Nyata
Direktur pembangunan PBB menyoroti bagaimana ekonomi global menghadapi tantangan multisektoral yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konflik geopolitik, seperti guncangan perang yang disebut dalam laporan awal, telah menambah lapisan kompleksitas pada ketidakpastian pasar. Meskipun rincian spesifik mengenai dampak langsung dari guncangan geopolitik tersebut terhadap angka kemiskinan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam laporan ini, jelas bahwa guncangan semacam itu memperburuk tekanan ekonomi yang sudah ada. Negara-negara berkembang, khususnya, menanggung beban terberat dari gejolak ini, dengan kemampuan fiskal yang terbatas untuk menyerap atau merespons krisis. Ini merupakan pengingat penting bahwa stabilitas geopolitik memainkan peran krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Peringatan ini menggemakan kekhawatiran yang sudah sering disampaikan dalam berbagai forum internasional. Laporan-laporan sebelumnya dari lembaga seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyoroti kerentanan ekonomi global terhadap guncangan eksternal. Isu-isu tentang inflasi, utang negara, dan dampak perubahan iklim telah menjadi sorotan utama, menandakan bahwa masalah kemiskinan ini bukanlah fenomena baru, melainkan akumulasi dari krisis yang terus berlanjut.
Tiga Faktor Pendorong Utama Krisis
Tiga pilar utama yang dipercaya PBB sebagai pemicu lonjakan kemiskinan adalah:
- Lonjakan Biaya Energi: Harga energi yang terus meroket membebani rumah tangga dan industri. Konsumen di seluruh dunia merasakan dampak langsung pada tagihan listrik, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya. Bagi negara-negara pengimpor energi, ini berarti pengeluaran valuta asing yang lebih besar, menekan neraca pembayaran, dan memicu inflasi. Bisnis-bisnis kecil dan menengah berjuang mempertahankan operasi mereka, yang seringkali menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan memperparah tingkat pengangguran.
- Fenomena El Nino Intens: El Nino membawa pola cuaca ekstrem yang mengganggu produksi pertanian secara global. Kekeringan parah di satu wilayah dan banjir bandang di wilayah lain menghancurkan panen, mengurangi pasokan pangan, dan menyebabkan lonjakan harga makanan. Ini secara langsung mengancam ketahanan pangan, terutama di komunitas yang sangat bergantung pada pertanian subsisten yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Suku Bunga Tinggi: Kenaikan suku bunga oleh bank sentral global, sebagai upaya menekan inflasi, memiliki efek samping signifikan. Bagi negara-negara berkembang dengan tingkat utang yang tinggi, biaya pembayaran utang menjadi jauh lebih mahal. Ini membatasi ruang fiskal pemerintah untuk berinvestasi dalam layanan publik esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang vital untuk pengentasan kemiskinan.
Mendesaknya Aksi Kolektif Global
Situasi ini menuntut respons global yang terkoordinasi dan cepat. PBB menekankan pentingnya dukungan internasional bagi negara-negara yang paling terdampak. Ini termasuk:
- Mekanisme pembiayaan yang lebih fleksibel dan akses utang yang berkelanjutan bagi negara-negara berpenghasilan rendah.
- Investasi dalam sistem ketahanan pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
- Diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang fluktuatif harganya.
- Penguatan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat paling rentan dari guncangan ekonomi.
PBB melalui berbagai programnya, termasuk upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terus bekerja keras mengatasi tantangan ini. Namun, keberhasilan tidak hanya bergantung pada satu organisasi, melainkan pada komitmen kolektif dari semua negara anggota dan pemangku kepentingan global. Mengatasi kemiskinan ekstrem memerlukan pendekatan holistik yang mencakup kebijakan ekonomi makro yang bijaksana, adaptasi iklim, dan kerja sama multilateral yang kuat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk stabilitas dan kemakmuran global.
Baca lebih lanjut tentang upaya PBB dalam pengentasan kemiskinan global di sini: UNDP: Mengakhiri Kemiskinan.
Internasional
Arab Saudi Hadapi Serangan Drone & Rudal Houthi Intensif, Iran Tawarkan Mediasi
Otoritas Arab Saudi melaporkan bahwa mereka berhasil menangkis serangkaian serangan drone dan rudal balistik yang diluncurkan oleh milisi Houthi di Yaman. Insiden ini terjadi setelah akhir pekan yang ditandai dengan konfrontasi intensif di perbatasan, memicu kembali kekhawatiran akan eskalasi konflik regional yang berlarut-larut. Ironisnya, di tengah ketegangan yang memuncak, Iran, yang secara luas dikenal sebagai pendukung utama milisi Houthi, secara mengejutkan menawarkan diri untuk berperan sebagai mediator dalam konflik Yaman.
Serangan-serangan terbaru ini menyoroti kembali kerentanan wilayah Saudi terhadap ancaman lintas batas yang berasal dari Yaman, tempat koalisi pimpinan Saudi memerangi Houthi selama bertahun-tahun. Meskipun sistem pertahanan udara Saudi dilaporkan berhasil mencegat sebagian besar proyektil, frekuensi dan skala serangan menunjukkan peningkatan kapasitas Houthi serta determinasi mereka untuk menekan Arab Saudi.
Eskalasi Serangan dan Respons Saudi
Laporan dari pihak berwenang Saudi mengindikasikan bahwa serangan-serangan tersebut menggunakan kombinasi drone bermuatan bahan peledak dan rudal, yang diduga menargetkan fasilitas vital atau area berpenduduk. Pola serangan ini konsisten dengan taktik Houthi sebelumnya, yang sering kali menargetkan infrastruktur minyak dan bandara di Arab Saudi. Keberhasilan pencegatan menunjukkan efektivitas sistem pertahanan Saudi, namun juga menggarisbawahi biaya operasional dan kesiagaan yang tinggi yang harus dipertahankan oleh kerajaan tersebut.
- Frekuensi Serangan: Peningkatan insiden setelah periode relatif tenang.
- Jenis Ancaman: Kombinasi drone dan rudal balistik, menunjukkan evolusi kemampuan Houthi.
- Target Potensial: Infrastruktur sipil dan ekonomi, dengan tujuan menciptakan disrupsi dan tekanan psikologis.
- Respons Pertahanan: Sistem pertahanan udara Saudi aktif mencegat ancaman, mengurangi potensi kerusakan.
Konfrontasi di akhir pekan yang mendahului serangan ini kemungkinan besar melibatkan baku tembak dan pertempuran di garis depan Yaman, yang kemudian dibalas oleh Houthi dengan serangan lintas batas. Siklus kekerasan ini telah menjadi karakteristik utama konflik Yaman, di mana setiap eskalasi di darat sering kali diikuti oleh serangan balasan di udara.
Jaring-jaring Politik di Balik Tawaran Mediasi Iran
Tawaran mediasi dari Iran menarik perhatian khusus dan memicu beragam spekulasi. Sebagai pendukung Houthi yang gigih, Iran telah lama dituduh oleh Arab Saudi dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat, mempersenjatai dan melatih milisi tersebut. Oleh karena itu, tawaran mediasi ini dilihat oleh banyak pihak sebagai langkah politik yang kompleks. Beberapa analis berpendapat bahwa tawaran ini bisa jadi merupakan upaya Iran untuk:
- Meningkatkan citra diplomatiknya di panggung internasional.
- Mencari jalan keluar dari konflik yang telah memakan biaya besar bagi semua pihak.
- Mencoba mendapatkan posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi regional.
- Menarik perhatian global dari perannya sebagai penyedia senjata Houthi.
Bagaimanapun, niat di balik tawaran ini akan diuji oleh kesediaan Iran untuk secara substansial mengurangi dukungannya terhadap Houthi, sebuah prasyarat yang kemungkinan besar akan diajukan oleh Arab Saudi. Konflik Yaman sendiri merupakan medan pertempuran proksi utama antara Arab Saudi dan Iran, yang memperebutkan pengaruh di seluruh Timur Tengah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kompleksitas hubungan regional ini, Anda bisa merujuk pada analisis mendalam tentang situasi kemanusiaan di Yaman yang sering kali menjadi korban dari tarik-menarik kepentingan geo-politik.
Dampak Regional dan Kebutuhan Solusi Politik
Eskalasi terbaru ini memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sangat parah di Yaman, yang telah disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Jutaan orang menghadapi kelaparan, penyakit, dan pengungsian. Di luar Yaman, konflik ini mengancam stabilitas regional yang lebih luas, mempengaruhi jalur pelayaran vital dan pasar energi global.
Mengingat kembali artikel-artikel sebelumnya tentang upaya perdamaian yang sering terhenti, insiden ini kembali menegaskan bahwa solusi militer murni tidak akan berhasil. Komunitas internasional, termasuk PBB, terus menyerukan semua pihak untuk kembali ke meja perundingan dan mencari solusi politik yang komprehensif. Tawaran Iran, meskipun skeptis, bisa menjadi peluang, jika memang diikuti dengan niat tulus dan tekanan internasional yang konsisten terhadap semua aktor yang terlibat dalam konflik.
Kedepan, fokus harus tetap pada de-eskalasi segera, pembukaan akses kemanusiaan tanpa hambatan, dan dimulainya kembali pembicaraan yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata permanen dan pembentukan pemerintahan yang inklusif di Yaman. Tanpa langkah-langkah ini, siklus kekerasan dan penderitaan akan terus berlanjut tanpa henti.
Internasional
Eropa Geger: Kesepakatan Diesel AS dengan Rusia Picu Gejolak Diplomatik
Eropa dan Inggris Terkejut oleh Kesepakatan Diesel AS-Rusia, Ukraina Mengecam Keras
Ketegangan diplomatik kembali memanas di panggung global setelah terungkapnya sebuah kesepakatan pengiriman diesel antara Amerika Serikat (AS) dengan Rusia. Laporan ini seketika memicu gelombang kekhawatiran dan keterkejutan di kalangan pejabat Uni Eropa dan Inggris. Ukraina, melalui juru bicaranya, bahkan dengan tajam menyebut perjanjian ini sebagai “hadiah” bagi Presiden Rusia Vladimir Putin, sebuah komentar yang menggarisbawahi potensi dampak serius terhadap upaya kolektif Barat mengisolasi Moskow.
Persetujuan antara AS dan Rusia, yang detailnya masih belum sepenuhnya transparan, datang di tengah upaya intensif Eropa untuk mengurangi ketergantungan energinya pada Moskow. Ini juga terjadi saat sanksi ketat diberlakukan terhadap Rusia menyusul invasi penuh ke Ukraina. Para pejabat di seluruh Eropa kini berupaya merumuskan pesan diplomatik yang hati-hati, menunjukkan keraguan mendalam tanpa secara terbuka mengganggu hubungan dengan sekutu vital mereka, AS. Situasi ini menguji batas persatuan transatlantik yang telah terjalin erat dalam mendukung Kyiv.
Mengapa Kesepakatan Ini Memicu Keterkejutan?
Reaksi Eropa yang terkejut bukan tanpa alasan. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, negara-negara Eropa telah berjuang keras untuk mengurangi impor energi dari Rusia, termasuk minyak dan produk olahan seperti diesel. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi yang lebih luas untuk menekan ekonomi Rusia dan membatasi kemampuannya mendanai perang. Dalam konteks ini, langkah AS untuk mencapai kesepakatan diesel dengan Rusia dilihat sebagai kontradiksi yang membingungkan.
- Kontradiksi Kebijakan Sanksi: Kesepakatan ini berpotensi merusak rezim sanksi yang telah dibangun dengan susah payah oleh Barat. Jika Rusia dapat terus menjual produk energinya, bahkan kepada negara-negara yang seharusnya menjadi penentangnya, efektivitas sanksi tersebut dipertanyakan.
- Ketergantungan Energi Eropa: Eropa sendiri menghadapi tantangan besar dalam mengamankan pasokan energi yang stabil dan terjangkau setelah menjauh dari Rusia. Kabar tentang AS yang berurusan langsung dengan Moskow dapat menciptakan keraguan tentang komitmen kolektif dalam transisi energi dan keamanan pasokan.
- Pesan Diplomatik Campur Aduk: Keputusan AS ini mengirimkan sinyal yang campur aduk kepada sekutu dan musuh. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi kebijakan luar negeri di antara negara-negara Barat dan memberikan celah bagi Rusia untuk mengeksploitasi perbedaan pandangan.
Kecaman dari Ukraina: “Hadiah untuk Putin”
Bagi Ukraina, negara yang sedang berjuang keras menghadapi agresi Rusia, berita ini adalah pukulan telak. Label “hadiah untuk Putin” mencerminkan pandangan Kyiv bahwa kesepakatan tersebut secara tidak langsung memberikan keuntungan finansial atau legitimasi kepada rezim Rusia, yang pada gilirannya dapat memperpanjang konflik. Ukraina telah berulang kali menyerukan sanksi yang lebih ketat dan dukungan yang tidak goyah dari sekutu-sekutunya. Oleh karena itu, langkah AS ini dipandang sebagai kemunduran signifikan dalam upaya bersama untuk melemahkan Moskow dan mengakhiri perang.
Kecaman ini juga menyoroti kerentanan psikologis dan moral di Ukraina. Setiap tindakan yang tampaknya mengurangi tekanan terhadap Rusia dapat mengikis semangat juang dan kepercayaan pada dukungan internasional. Ini mengingatkan kita pada momen-momen sulit sebelumnya dalam konflik ini, di mana perbedaan pendekatan di antara negara-negara Barat seringkali memicu kekecewaan di Kyiv.
Implikasi Jangka Panjang Terhadap Hubungan Transatlantik
Meskipun para pejabat Eropa memilih jalur diplomatik yang hati-hati, insiden ini berpotensi memiliki implikasi jangka panjang terhadap hubungan transatlantik. Kepercayaan dan koordinasi adalah pilar utama aliansi ini, dan kesepakatan yang dilakukan tanpa konsultasi penuh atau yang tampak bertentangan dengan tujuan bersama dapat mengikis fondasi tersebut. Eropa kemungkinan akan mencari penjelasan lebih lanjut dari Washington mengenai motivasi dan rincian perjanjian ini.
Kejadian ini juga dapat memicu perdebatan internal di Eropa mengenai strategi kolektif mereka terhadap Rusia dan keamanan energi. Mengingat tekanan yang terus-menerus untuk menjaga persatuan dalam menghadapi tantangan geopolitik yang kompleks, insiden ini menjadi ujian penting bagi kepemimpinan dan solidaritas di kedua sisi Atlantik. Kesepakatan diesel AS-Rusia ini tidak hanya sekedar transaksi komersial; ia adalah sebuah deklarasi politik yang berisiko mengubah dinamika kekuatan dan kepercayaan di antara para pemain kunci global.
-
Daerah6 bulan agoSoal Penertiban Dishub Samarinda, Berita Media Online Indcyber Menuduh dan Mengandung Fitnah..?
-
Teknologi7 bulan agoWaspada Penipuan Top Up Free Fire Jelang THR, Kenali Ciri Platform Palsu dan Cara Aman Transaksi
-
Pemerintah7 bulan agoDPR RI Desak Tangsel Integrasikan Layanan Perizinan dan Pembiayaan UMKM
-
Daerah7 bulan agoBupati Bandung Tegaskan Larangan Keras Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran ASN 2026
-
Hukum & Kriminal5 bulan agoNadiem Makarim Alih Status Tahanan Rumah Mulai 2026: Putusan Kontroversial Majelis Hakim
-
Hukum & Kriminal8 bulan agoFBI Geledah Kediaman dan Kantor Kepala LAUSD Alberto Carvalho, Selidiki Kontrak Teknologi $6 Juta
-
Olahraga7 bulan agoAnalisis Mendalam: Layakkah Joao Pedro Disandingkan dengan Haaland dan Mbappe?
-
Pemerintah6 bulan agoTuduhan Pelecehan Seksual Mantan Staf Guncang Kampanye Gubernur Eric Swalwell di California
