Pemerintah
Korban PHK Tetap Terlindungi: Panduan Lengkap BPJS Kesehatan Gratis Pasca Pemutusan Kerja
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seringkali menjadi pukulan telak yang menimbulkan ketidakpastian, tidak hanya terkait finansial tetapi juga akses terhadap layanan kesehatan. Namun, bagi para pekerja yang mengalami kondisi ini, penting untuk memahami bahwa perlindungan BPJS Kesehatan tidak serta-merta hilang. Pemerintah telah memastikan adanya masa transisi yang memungkinkan korban PHK tetap mendapatkan jaminan kesehatan gratis untuk jangka waktu tertentu, memberikan ruang bernapas di tengah kesulitan.
Regulasi yang berlaku menegaskan bahwa peserta BPJS Kesehatan dari kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terkena PHK masih berhak atas layanan BPJS Kesehatan secara gratis selama enam bulan ke depan. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari sistem jaminan sosial nasional yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari gejolak ekonomi dan ketenagakerjaan.
Perlindungan BPJS Kesehatan Setelah PHK: Hak dan Ketentuan
Jaminan perlindungan kesehatan pasca-PHK bukanlah sekadar kebijakan, melainkan hak yang termaktub dalam regulasi ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya, mantan pekerja dan anggota keluarganya yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU oleh perusahaan, tetap dapat memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan tanpa membayar iuran selama enam bulan.
Periode enam bulan ini dihitung sejak bulan di mana hubungan kerja secara resmi diakhiri. Selama masa tersebut, BPJS Kesehatan akan menanggung penuh biaya iuran peserta. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah putusnya akses layanan kesehatan bagi individu dan keluarga yang sedang berada dalam situasi rentan akibat kehilangan pekerjaan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan perlindungan sosial, bahkan di tengah tantangan ekonomi.
Mekanisme Penggunaan dan Syarat Utama
Proses penggunaan BPJS Kesehatan bagi korban PHK umumnya bersifat otomatis setelah pemberhentian keanggotaan oleh perusahaan. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:
- Status Kepesertaan: Pastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan Anda telah dinonaktifkan oleh pemberi kerja. Ini adalah langkah awal yang menandai dimulainya periode gratis enam bulan.
- Bukti PHK: Meskipun prosesnya cenderung otomatis, menyimpan salinan surat PHK atau dokumen resmi terkait pemutusan hubungan kerja sangat dianjurkan. Dokumen ini bisa menjadi bukti jika sewaktu-waktu terjadi kendala atau perbedaan data saat mengakses layanan.
- Verifikasi Status: Peserta disarankan untuk secara berkala memverifikasi status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN, situs web resmi BPJS Kesehatan, atau dengan menghubungi Care Center 1500400. Hal ini untuk memastikan bahwa periode gratis telah aktif dan tidak ada masalah administrasi.
Pada dasarnya, selama enam bulan ini, Anda dapat menggunakan kartu BPJS Kesehatan seperti biasa untuk berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan (FKRTL) sesuai prosedur yang berlaku.
Menjaga Perlindungan Kesehatan Setelah Periode Gratis Berakhir
Setelah periode enam bulan berakhir, status kepesertaan BPJS Kesehatan gratis akan otomatis dinonaktifkan. Ini adalah momen krusial di mana korban PHK harus segera mengambil langkah untuk memastikan perlindungan kesehatan mereka tetap berlanjut. Ada beberapa opsi yang bisa dipilih:
- Berpindah ke Kepesertaan Mandiri: Jika korban PHK sudah memiliki pendapatan atau mampu membayar iuran, mendaftar sebagai peserta mandiri adalah pilihan utama. Prosesnya dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN atau kantor BPJS Kesehatan terdekat. Pilih kelas perawatan sesuai kemampuan finansial dan segera lakukan pembayaran iuran.
- Mendaftar sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI): Bagi korban PHK yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi, pemerintah menyediakan skema PBI, di mana iurannya ditanggung oleh negara. Syarat utamanya adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Proses pendaftaran dapat melalui kantor desa/kelurahan setempat.
- Melanjutkan Kepesertaan dengan Pekerjaan Baru: Jika korban PHK telah mendapatkan pekerjaan baru dalam rentang waktu enam bulan atau setelahnya, pemberi kerja yang baru memiliki kewajiban untuk mendaftarkan kembali sebagai peserta PPU. Ini akan mengembalikan status kepesertaan seperti semula, dengan iuran ditanggung oleh perusahaan dan sebagian oleh pekerja.
Pentingnya Proaktif dan Edukasi
Memahami dan memanfaatkan hak-hak jaminan kesehatan pasca-PHK merupakan langkah krusial dalam menjaga stabilitas hidup. Kejadian PHK seringkali datang tiba-tiba, namun dengan pengetahuan yang cukup, dampak negatifnya dapat diminimalisir. Artikel ini memperbarui informasi yang pernah kami sajikan sebelumnya mengenai hak-hak pekerja, menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjaga perlindungan sosial melalui program BPJS Kesehatan.
Jangan pernah menunda untuk mengurus kelanjutan kepesertaan setelah masa gratis berakhir. Kesehatan adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar. Apabila Anda mengalami kesulitan atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai status kepesertaan atau opsi transisi, jangan ragu untuk menghubungi layanan informasi resmi BPJS Kesehatan atau datang langsung ke kantor cabang terdekat.
Untuk informasi lebih detail mengenai hak dan kewajiban peserta, kunjungi laman resmi BPJS Kesehatan.
Pemerintah
Bandara IKN Komersial: Menhub Ajukan Perpres Demi Akses Publik dan Dorong Ekonomi Nusantara
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi secara resmi telah mengajukan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang substansial mengenai perubahan status operasional Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi komersial. Langkah strategis ini menandai babak baru bagi konektivitas dan geliat ekonomi di pusat pemerintahan yang baru, menggeser status bandara dari sebelumnya yang bersifat khusus.
Pengajuan Perpres ini menjadi indikator kuat komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan operasional IKN sebagai kota yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai magnet ekonomi dan destinasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Perubahan status ini akan membuka pintu bagi maskapai penerbangan untuk mengoperasikan rute penerbangan berjadwal secara reguler, baik domestik maupun internasional, menghubungkan IKN dengan kota-kota besar lainnya.
Strategi di Balik Perubahan Status
Sebelumnya, Bandara IKN Nusantara dirancang dengan status ‘khusus’, yang umumnya berarti operasionalnya terbatas untuk kepentingan VVIP, kargo tertentu, atau penerbangan dengan izin khusus. Dengan berubah menjadi status ‘komersial’, pemerintah secara fundamental mengubah filosofi penggunaan bandara ini. Ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan sebuah instrumen kebijakan untuk:
- Meningkatkan Aksesibilitas: Memudahkan mobilitas pejabat, pelaku bisnis, investor, dan masyarakat umum yang ingin berkunjung atau tinggal di IKN.
- Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Penerbangan komersial akan memicu investasi, perdagangan, dan pariwisata di wilayah sekitar IKN dan Kalimantan Timur secara umum.
- Mendukung Fungsi IKN: Sejalan dengan visi IKN sebagai kota dunia yang dinamis, keberadaan bandara komersial adalah prasyarat mutlak untuk menunjang segala aktivitas vital kota.
- Percepatan Pembangunan: Dengan aksesibilitas yang lebih baik, proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya di IKN diharapkan dapat berjalan lebih efisien.
Langkah ini selaras dengan progres pembangunan fisik Bandara IKN yang terus dikebut. Pemerintah menargetkan bandara tersebut dapat beroperasi penuh pada tahun-tahun mendatang, dengan fase uji coba dan pembukaan bertahap yang telah direncanakan.
Dampak Ekonomi dan Konektivitas
Transformasi Bandara IKN menjadi komersial akan membawa dampak berganda yang signifikan bagi perekonomian regional dan nasional. Pertama, ini akan secara dramatis meningkatkan konektivitas udara ke jantung Pulau Kalimantan, yang sebelumnya mungkin hanya mengandalkan bandara di kota-kota terdekat seperti Balikpapan atau Samarinda. Kedua, sektor pariwisata berpotensi besar untuk berkembang pesat, mengingat IKN dirancang dengan konsep kota hutan yang menarik wisatawan.
Pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun korporasi besar, akan mendapatkan keuntungan dari kemudahan logistik dan akses pasar. Pertumbuhan penerbangan akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor penerbangan, perhotelan, transportasi darat, dan industri jasa pendukung lainnya. Inisiatif ini juga diharapkan mampu menarik lebih banyak investor asing dan domestik untuk menanamkan modal di berbagai sektor strategis IKN.
Kesiapan Operasional dan Tantangan ke Depan
Meskipun Perpres ini menjadi langkah maju yang krusial, implementasi operasional Bandara IKN sebagai entitas komersial akan menghadapi sejumlah tantangan. Kesiapan infrastruktur bandara secara fisik, termasuk landasan pacu, terminal penumpang, menara kontrol, dan fasilitas pendukung lainnya, harus memenuhi standar internasional untuk penerbangan komersial. Sebelumnya, berbagai laporan mengenai progres pembangunan bandara ini menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam memastikan infrastruktur kelas dunia.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan maskapai yang tertarik untuk membuka rute ke IKN, mempertimbangkan proyeksi jumlah penumpang, serta keberlanjutan operasional. Pengaturan slot penerbangan, tarif layanan bandara, dan integrasi dengan sistem transportasi darat di IKN juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara matang. Koordinasi antarlembaga dan kementerian akan sangat vital untuk memastikan transisi yang mulus dari status khusus menjadi komersial.
Mendukung Visi IKN sebagai Kota Dunia
Pengajuan Perpres ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan sebuah pernyataan kuat tentang visi jangka panjang pemerintah untuk IKN. Dengan bandara komersial, IKN akan lebih siap untuk menjalankan perannya sebagai Ibu Kota Negara yang modern, inklusif, dan terkoneksi secara global. Ini adalah elemen kunci dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang layak huni, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagaimana yang selalu dicanangkan dalam berbagai forum dan kebijakan pemerintah. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar IKN, termasuk bandara, adalah prioritas utama untuk mencapai tujuan ini.
Langkah Menhub Dudy Purwagandhi ini secara fundamental mengukuhkan bahwa IKN tidak hanya dibangun sebagai pusat administrasi, tetapi sebagai simpul penting dalam jaringan konektivitas nasional dan internasional, siap menyambut masa depan dengan aksesibilitas tanpa batas.
Pemerintah
Padang Makin Dekat Jadi Kota Kreatif UNESCO Bidang Gastronomi 2027
Pemerintah kota berhasil menembus Tahap II Seleksi Nasional Kota Kreatif UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 2027. Keberhasilan ini menempatkan kota ini selangkah lebih dekat untuk meraih predikat bergengsi sebagai bagian dari jejaring kota kreatif dunia, khususnya dalam bidang gastronomi. Pencapaian ini bukan sekadar pengakuan, melainkan sebuah peluang emas untuk mengangkat kekayaan kuliner Minangkabau ke kancah global.
Proses seleksi nasional yang ketat telah menyaring sejumlah kota dari berbagai daerah di Indonesia. Kota yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera ini menunjukkan komitmen kuat dan potensi luar biasa dalam mengembangkan dan melestarikan warisan kulinernya. Tim seleksi nasional tampaknya terkesan dengan presentasi mendalam mengenai keunikan bumbu, teknik memasak, dan filosofi di balik setiap hidangan khas Minang.
Mengapa Gastronomi dan Apa Itu UCCN?
Pemilihan gastronomi sebagai fokus utama dalam ajang UCCN bukan tanpa alasan. Gastronomi, sebagai seni dan ilmu makanan, merupakan salah satu elemen terkuat dari identitas budaya daerah. Kuliner Minangkabau, yang dikenal dengan cita rasa kaya, rempah-rempah yang kuat, dan beragam hidangan ikonik seperti rendang, sate Padang, dan dendeng balado, telah lama menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun internasional.
UNESCO Creative Cities Network (UCCN) sendiri adalah sebuah inisiatif global yang diluncurkan oleh UNESCO pada tahun 2004 untuk mempromosikan kerja sama antar kota yang menempatkan kreativitas sebagai faktor strategis untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan. Jaringan ini mencakup tujuh bidang kreatif: Kerajinan dan Seni Rakyat, Desain, Film, Gastronomi, Sastra, Seni Media, dan Musik. Menjadi bagian dari UCCN berarti kota tersebut diakui secara internasional atas kontribusinya dalam mengembangkan sektor kreatifnya, sekaligus membuka pintu bagi pertukaran budaya, inovasi, dan pembangunan ekonomi.
Manfaat Bergabung dengan Jaringan Kota Kreatif UNESCO
Status Kota Kreatif UCCN di bidang gastronomi akan membawa beragam manfaat signifikan bagi daerah ini. Berikut beberapa di antaranya:
- Pengakuan Internasional: Mengangkat profil kuliner Minangkabau di mata dunia, menarik lebih banyak wisatawan dan investor.
- Peningkatan Pariwisata: Menjadikan kota ini destinasi gastronomi unggulan, mendorong kunjungan wisata kuliner yang berkelanjutan.
- Pengembangan Ekonomi Lokal: Mendorong pertumbuhan UMKM kuliner, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Pelestarian Warisan Budaya: Memperkuat upaya pelestarian resep tradisional, teknik memasak kuno, dan ritual makan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Minang.
- Pertukaran Pengetahuan: Membuka peluang untuk berkolaborasi dengan kota-kota kreatif lain di seluruh dunia, berbagi praktik terbaik, dan inovasi dalam pengembangan gastronomi.
- Peningkatan Kualitas Hidup: Mendorong kebanggaan lokal dan partisipasi masyarakat dalam memajukan warisan kuliner mereka.
Perjalanan Panjang Menuju Pengakuan Dunia
Upaya pemerintah kota untuk menonjolkan potensi gastronominya bukanlah hal baru. Sebelumnya, kota ini aktif mengadakan berbagai festival kuliner tahunan yang sukses menarik perhatian nasional, seperti Festival Kuliner Minangkabau yang secara konsisten memperkenalkan kekayaan rasa dan tradisi lokal. Inisiatif-inisiatif ini, yang seringkali melibatkan koki lokal, pakar kuliner, dan komunitas adat, telah membangun fondasi kuat bagi pengajuan UCCN ini. Pengalaman sukses dalam mengelola promosi kuliner Minang di tingkat nasional menjadi modal berharga dalam menghadapi seleksi global.
Langkah maju ini menunjukkan hasil dari kerja keras kolektif pemerintah daerah, pelaku industri kuliner, akademisi, dan masyarakat. Mereka bersama-sama menyusun proposal yang komprehensif, menyoroti tidak hanya kelezatan makanan, tetapi juga nilai sejarah, sosial, dan ekonomi yang melekat pada setiap hidangan.
Langkah Selanjutnya: Tahap II Seleksi Nasional
Memasuki Tahap II, pemerintah kota dan tim pengusul akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Mereka diharapkan untuk menyajikan rencana aksi yang lebih detail dan berkelanjutan, termasuk strategi jangka panjang untuk pengembangan gastronomi, inisiatif pendidikan dan pelatihan, serta komitmen terhadap inovasi berkelanjutan. Tahap ini kemungkinan akan melibatkan kunjungan lapangan dari tim penilai nasional untuk memverifikasi data dan melihat langsung implementasi program-program yang telah berjalan.
Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, asosiasi koki, pengusaha kuliner, hingga masyarakat umum, akan menjadi kunci keberhasilan. Kolaborasi ini penting untuk menunjukkan bahwa visi kota kreatif tidak hanya menjadi milik segelintir orang, melainkan aspirasi bersama yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan segala potensi dan persiapan yang matang, kota ini optimis dapat melewati Tahap II dan melaju ke seleksi internasional, membawa nama Indonesia, khususnya Minangkabau, sebagai salah satu pusat gastronomi dunia yang diakui oleh UNESCO. Ini adalah perjalanan panjang, namun setiap langkah maju membawa harapan besar bagi masa depan budaya dan ekonomi lokal.
Pemerintah
Peningkatan Infrastruktur: 59 KM Jalan Protokol Kuala Lumpur Diturap Bertahap
KUALA LUMPUR – Upaya masif peremajaan infrastruktur jalan tengah digencarkan di ibu kota. Sebanyak 59 kilometer (km) ruas jalan protokol dan utama di seantero Kuala Lumpur akan mengalami penurapan serta perawatan menyeluruh secara berperingkat. Proyek ambisius ini menargetkan peningkatan jangka hayat turapan hingga 50 persen, sebuah langkah signifikan dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan jaringan jalan di salah satu kota tersibuk di Asia Tenggara.
Inisiatif ini bukan sekadar perbaikan kosmetik, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk memastikan mobilitas yang lancar, keselamatan pengendara, dan efisiensi transportasi di Kuala Lumpur. Jaringan jalan yang prima merupakan tulang punggung aktivitas ekonomi dan sosial, sehingga pemeliharaan rutin dengan standar tinggi menjadi krusial bagi pertumbuhan kota.
Manfaat Peningkatan Kualitas Jalan bagi Warga dan Ekonomi
Penurapan jalan protokol dan utama memiliki dampak langsung dan tidak langsung yang positif bagi berbagai sektor. Dari perspektif harian, pengendara akan merasakan perbedaan signifikan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari proyek peningkatan kualitas jalan ini:
- Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas: Permukaan jalan yang rata dan bebas lubang mengurangi risiko kecelakaan, terutama saat kondisi basah atau malam hari. Ini juga meningkatkan cengkeraman ban kendaraan, memberikan kendali yang lebih baik kepada pengemudi.
- Efisiensi Transportasi dan Pengurangan Kemacetan: Jalan yang mulus memungkinkan aliran lalu lintas yang lebih lancar, mengurangi waktu tempuh dan potensi kemacetan yang sering terjadi akibat hambatan di jalan.
- Penghematan Biaya Pemeliharaan Kendaraan: Kerusakan jalan seperti lubang dan retakan adalah penyebab utama keausan ban, suspensi, dan komponen kendaraan lainnya. Dengan jalan yang terpelihara baik, biaya perbaikan dan perawatan kendaraan dapat diminimalisir.
- Peningkatan Estetika Kota: Jalan yang terawat rapi berkontribusi pada citra kota yang bersih, modern, dan terorganisir, penting bagi pariwisata dan daya tarik investasi.
- Dampak Ekonomi Positif: Jalan yang baik mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan produktivitas bisnis. Hal ini secara tidak langsung dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.
Strategi Pelaksanaan dan Potensi Tantangan
Pelaksanaan proyek penurapan 59 km jalan ini akan dilakukan secara berperingkat, sebuah pendekatan yang bijaksana untuk meminimalkan gangguan terhadap aktivitas harian warga Kuala Lumpur. Strategi ini memungkinkan pengerjaan dilakukan di beberapa segmen jalan pada waktu berbeda, dengan perencanaan lalu lintas yang cermat.
Namun, proyek infrastruktur skala besar seperti ini tidak lepas dari potensi tantangan. Koordinasi yang efektif antara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), kontraktor, dan lembaga utilitas lainnya sangat penting untuk menghindari penundaan. Pengelolaan lalu lintas selama masa konstruksi juga akan menjadi kunci, dengan sosialisasi informasi kepada publik mengenai rute alternatif atau jadwal pengerjaan menjadi prioritas untuk mengurangi frustrasi warga.
“Pendekatan berperingkat ini memungkinkan kami untuk menjaga lalu lintas tetap mengalir semaksimal mungkin sambil memastikan kualitas pengerjaan tetap optimal. Komunikasi yang transparan dengan masyarakat adalah inti dari keberhasilan proyek ini,” ujar seorang pejabat terkait yang enggan disebutkan namanya, menggarisbawahi komitmen pemerintah kota.
Komitmen Berkelanjutan untuk Infrastruktur Kuala Lumpur
Proyek penurapan 59 km jalan ini merupakan kelanjutan dari serangkaian inisiatif yang lebih luas dalam kerangka kerja pembangunan infrastruktur Kuala Lumpur. Pemerintah kota secara konsisten menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup warganya melalui penyediaan fasilitas publik yang memadai.
Beberapa proyek sebelumnya telah fokus pada perluasan jaringan transportasi publik, peningkatan drainase kota, dan pengembangan ruang hijau. Inisiatif penurapan jalan ini melengkapi upaya tersebut, menciptakan sebuah ekosistem urban yang lebih efisien dan nyaman bagi penduduk maupun pengunjung.
Masa Depan Infrastruktur Jalan di Kuala Lumpur
Visi jangka panjang untuk infrastruktur jalan di Kuala Lumpur tidak hanya berhenti pada pemeliharaan, tetapi juga mencakup integrasi teknologi cerdas dan prinsip keberlanjutan. Penerapan material turapan yang lebih tahan lama, penggunaan teknologi pemantauan kondisi jalan secara real-time, dan perencanaan berbasis data akan menjadi fondasi masa depan manajemen jalan.
Dengan menargetkan peningkatan jangka hayat turapan hingga 50 persen, proyek ini tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga meletakkan dasar untuk mengurangi frekuensi pemeliharaan besar di masa mendatang, sehingga menghemat anggaran dan sumber daya kota. Ini adalah langkah proaktif yang mencerminkan pemikiran ke depan dalam mengelola aset publik yang vital.
Secara keseluruhan, proyek penurapan jalan di Kuala Lumpur ini adalah manifestasi dari dedikasi pemerintah kota untuk terus meningkatkan kualitas hidup warganya dan memastikan Kuala Lumpur tetap menjadi kota yang dinamis, efisien, dan nyaman untuk dihuni.
-
Daerah4 bulan agoSoal Penertiban Dishub Samarinda, Berita Media Online Indcyber Menuduh dan Mengandung Fitnah..?
-
Teknologi5 bulan agoWaspada Penipuan Top Up Free Fire Jelang THR, Kenali Ciri Platform Palsu dan Cara Aman Transaksi
-
Daerah5 bulan agoBupati Bandung Tegaskan Larangan Keras Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran ASN 2026
-
Pemerintah6 bulan agoDPR RI Desak Tangsel Integrasikan Layanan Perizinan dan Pembiayaan UMKM
-
Olahraga6 bulan agoAnalisis Mendalam: Layakkah Joao Pedro Disandingkan dengan Haaland dan Mbappe?
-
Hukum & Kriminal6 bulan agoFBI Geledah Kediaman dan Kantor Kepala LAUSD Alberto Carvalho, Selidiki Kontrak Teknologi $6 Juta
-
Pemerintah4 bulan agoTuduhan Pelecehan Seksual Mantan Staf Guncang Kampanye Gubernur Eric Swalwell di California
-
Hukum & Kriminal3 bulan agoNadiem Makarim Alih Status Tahanan Rumah Mulai 2026: Putusan Kontroversial Majelis Hakim
