Pemerintah
Dana SAL APBN 2026: Dua Skema Baru Perkuat Tata Kelola Fiskal dan Pengawasan DPR
Reformasi Pengelolaan Dana SAL APBN 2026: Langkah Strategis untuk Akuntabilitas Fiskal
Pemerintah mengambil langkah signifikan dalam memperkuat tata kelola fiskal dengan merumuskan skema penggunaan Dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) menjadi dua kategori dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2026. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga menegaskan peran sentral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyetujui program-program baru yang akan didanai melalui SAL. Perubahan mendasar ini menandai komitmen pemerintah untuk memastikan setiap rupiah dari surplus anggaran dikelola secara prudent dan akuntabel demi kepentingan publik.
Dana SAL sendiri merupakan akumulasi dana yang berasal dari selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan realisasi belanja negara pada akhir tahun anggaran. Pengelolaan SAL yang efektif sangat krusial karena dana ini kerap menjadi bantalan fiskal atau sumber pendanaan proyek-proyek mendesak. Pembagian menjadi dua skema diharapkan memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan terstruktur, menghindari penggunaan yang sporadis serta memastikan alokasi yang tepat sasaran.
Dua Skema Baru: Menyeimbangkan Kebutuhan dan Pengawasan
Meski detail spesifik mengenai definisi dan mekanisme operasional kedua skema tersebut masih menunggu perincian lebih lanjut, esensi dari kebijakan ini terletak pada diferensiasi perlakuan terhadap berbagai jenis penggunaan SAL. Analisis awal menunjukkan bahwa satu skema kemungkinan akan ditujukan untuk alokasi yang bersifat rutin, mendesak, atau telah memiliki dasar hukum kuat dari perencanaan sebelumnya, sehingga memungkinkan fleksibilitas tertentu tanpa mengurangi pengawasan. Skema lainnya, yang menjadi fokus utama perubahan ini, akan khusus dialokasikan untuk:
- Program atau inisiatif baru yang belum tercantum dalam perencanaan anggaran sebelumnya.
- Pengembangan proyek-proyek strategis yang memerlukan pendanaan tambahan di luar alokasi awal.
- Respons terhadap kondisi darurat atau kebutuhan tak terduga yang memerlukan mobilisasi dana signifikan.
Kategori program baru inilah yang kini secara eksplisit memerlukan persetujuan DPR. Hal ini adalah langkah progresif yang memperkuat mekanisme *check and balance* dalam sistem keuangan negara, memastikan bahwa keputusan penggunaan dana surplus yang besar dan substansial melalui proyek baru mendapatkan legitimasi dan pengawasan dari lembaga legislatif.
Peran Sentral DPR dalam Pengawasan Anggaran
Persetujuan DPR untuk program-program baru yang didanai dari SAL bukan sekadar formalitas, melainkan inti dari upaya peningkatan akuntabilitas. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap program baru yang diajukan dengan pendanaan SAL telah melalui proses evaluasi dan diskusi yang mendalam di tingkat legislatif. Ini berarti:
- Transparansi Lebih Tinggi: Publik melalui wakilnya di DPR dapat mengakses dan meninjau proposal program secara lebih detail.
- Legitimasi Kebijakan: Keputusan penggunaan dana SAL untuk program baru memiliki dasar hukum dan dukungan politik yang lebih kuat.
- Pengendalian Risiko: DPR dapat mengidentifikasi potensi risiko atau ketidaksesuaian program dengan prioritas pembangunan nasional sebelum dana dicairkan.
- Pencegahan Penyelewengan: Pengawasan ketat dari DPR menjadi tameng tambahan terhadap potensi penyalahgunaan atau inefisiensi anggaran.
Kebijakan ini mencerminkan pembelajaran dari dinamika pengelolaan fiskal di masa lalu, di mana fleksibilitas penggunaan SAL terkadang memicu diskusi tentang urgensi dan prioritas. Dengan melibatkan DPR secara lebih langsung, pemerintah berupaya menciptakan konsensus yang lebih luas dalam pemanfaatan sumber daya fiskal.
Memperkuat Tata Kelola Fiskal: Sebuah Urgensi Nasional
Langkah reformasi ini secara fundamental bertujuan untuk memperkuat tata kelola fiskal. Tata kelola fiskal yang kuat adalah fondasi bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penguatan ini meliputi:
- Prediktabilitas Anggaran: Adanya skema yang jelas mengurangi ketidakpastian dalam alokasi SAL.
- Efisiensi Belanja: Setiap program yang didanai dari SAL harus melalui saringan yang lebih ketat, mendorong efisiensi.
- Disiplin Anggaran: Pemerintah dituntut lebih disiplin dalam perencanaan dan eksekusi belanja, karena SAL tidak lagi bisa semata-mata menjadi ‘dana darurat’ tanpa pengawasan ketat.
- Akuntabilitas Publik: Masyarakat memiliki jaminan bahwa dana negara dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Perubahan ini juga relevan dengan dinamika ekonomi global dan nasional yang terus berubah. Sebagaimana diulas dalam berbagai laporan keuangan negara sebelumnya, seperti yang sering dibahas dalam berita Kementerian Keuangan, pengelolaan surplus anggaran selalu menjadi topik penting. Memastikan bahwa SAL digunakan untuk membiayai prioritas pembangunan yang strategis dan mendesak, bukan sekadar menambal kekurangan tanpa perencanaan, merupakan kunci keberlanjutan fiskal jangka panjang. Ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas belanja negara, yang merupakan pilar penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Implikasi dan Tantangan Implementasi
Implementasi dua skema penggunaan SAL ini tentu akan membawa implikasi bagi berbagai kementerian/lembaga (K/L). K/L akan dituntut untuk merencanakan proposal program baru dengan lebih cermat dan komprehensif, mengingat proses persetujuan DPR akan menjadi tahapan krusial. Tantangannya mungkin terletak pada potensi lamanya proses persetujuan DPR untuk program baru, yang bisa memengaruhi kecepatan eksekusi proyek-proyek yang bersifat sensitif waktu. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang sangat baik antara pemerintah dan DPR untuk menyelaraskan prioritas dan mempercepat proses persetujuan tanpa mengorbankan kualitas pengawasan.
Secara keseluruhan, reformasi pengelolaan Dana SAL di UU APBN 2026 ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Dengan memperkuat tata kelola fiskal dan meningkatkan peran pengawasan DPR, pemerintah menegaskan komitmennya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, demi pembangunan yang lebih berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah
Foto Kontroversial Trump Picu Aksi Solidaritas Terbesar untuk Kennedy Center
Aksi Solidaritas Akbar Membanjiri Kennedy Center Pasca Foto Kontroversial Trump
Ribuan pendukung seni dan budaya membanjiri John F. Kennedy Center for the Performing Arts dalam aksi solidaritas terbesar yang pernah tercatat. Mobilisasi massa ini dipicu oleh beredarnya foto yang menampilkan Presiden Trump meninjau papan poster bertuliskan “Kennedy Center DEMOLISHED.” Gambar tersebut, yang menyebar cepat di media sosial dan kanal berita, seketika membangkitkan kekhawatiran serius mengenai masa depan lembaga seni pertunjukan nasional tersebut, mendorong respons publik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kehadiran massa yang membludak ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah manifestasi nyata dari kepedulian mendalam terhadap peran penting seni dan budaya dalam lanskap nasional. Publik menanggapi foto tersebut dengan interpretasi yang luas; bagi banyak orang, ‘pembongkaran’ bukan berarti penghancuran fisik bangunan, melainkan simbolisasi pemangkasan anggaran drastis, hilangnya dukungan pemerintah, atau bahkan de-prioritisasi seni dan humaniora secara keseluruhan dalam kebijakan nasional. Aksi ini menunjukkan bagaimana sebuah gambar tunggal mampu memicu gelombang kekhawatiran dan memobilisasi komunitas secara efektif.
Kekhawatiran yang Mendasar: Peran dan Pendanaan Kennedy Center
Kennedy Center berdiri sebagai mercusuar budaya Amerika Serikat, bukan hanya sebagai gedung pertunjukan, melainkan juga sebagai pusat pendidikan seni, arsip sejarah, dan simbol keunggulan artistik. Lembaga ini menyelenggarakan ratusan pertunjukan setiap tahun, dari opera dan balet hingga jazz dan teater, serta menjalankan program pendidikan yang menjangkau jutaan siswa dan guru di seluruh negeri. Oleh karena itu, ancaman, baik tersirat maupun eksplisit, terhadap keberlangsungan atau pendanaannya memicu reaksi yang kuat dari berbagai kalangan.
Perdebatan mengenai pendanaan seni dan budaya oleh pemerintah federal bukanlah hal baru. Sepanjang sejarah, alokasi anggaran untuk lembaga-lembaga seperti Kennedy Center atau National Endowment for the Arts (NEA) sering kali menjadi target pemotongan di bawah administrasi tertentu yang mengutamakan sektor lain. Namun, insiden foto poster “DEMOLISHED” ini membawa diskusi ke tingkat yang lebih provokatif, memicu ketakutan bahwa kebijakan yang berpotensi merugikan seni tidak lagi hanya bersifat retoris, melainkan bisa menjadi agenda yang lebih konkret. Kekhawatiran ini diperkuat oleh pola retorika dan kebijakan masa lalu yang cenderung meremehkan nilai investasi dalam sektor budaya.
Skala dan Pesan Aksi Solidaritas
Rally solidaritas ini menarik kerumunan yang terdiri dari seniman, aktor, musisi, penari, penulis, pendidik, patron seni, serta warga negara biasa yang percaya pada kekuatan transformatif seni. Mereka membawa spanduk dan poster yang menyuarakan dukungan terhadap Kennedy Center dan menuntut perlindungan terhadap warisan budaya. Slogan-slogan seperti “Seni Bukan Kemewahan, Melainkan Kebutuhan” dan “Lindungi Suara Kita” bergema di sekitar monumen budaya tersebut, menegaskan kembali peran integral seni dalam identitas nasional.
Beberapa tokoh seni terkemuka turut menyampaikan pidato, menekankan bahwa Kennedy Center lebih dari sekadar bata dan mortir; ia adalah jantung budaya yang berdenyut, tempat di mana kreativitas dipelihara dan keragaman ekspresi dirayakan. Mereka menyoroti pentingnya akses publik terhadap seni dan dampak positif yang diberikannya pada masyarakat, mulai dari pendidikan hingga pembangunan ekonomi. Aksi ini menjadi pengingat tegas bahwa komunitas seni memiliki suara yang kuat dan siap untuk bersatu ketika institusi mereka merasa terancam.
Implikasi Politik dan Masa Depan Seni di Era Gejolak
Peristiwa ini menyoroti kerentanan institusi budaya terhadap iklim politik yang berubah dan kekuatan simbolisme dalam wacana publik. Sebuah gambar sederhana dapat memiliki efek riak yang besar, memicu aktivisme dan perdebatan nasional. Bagi para pengamat politik, rally ini adalah sinyal jelas bahwa setiap upaya untuk mengurangi dukungan terhadap seni dan humaniora akan menghadapi perlawanan yang signifikan dari basis pendukung yang luas dan vokal. Mobilisasi ini juga mengingatkan bahwa isu budaya sering kali terikat erat dengan identitas dan nilai-nilai yang lebih dalam.
Meskipun Presiden Trump hanya meninjau poster tersebut, dan tidak ada pernyataan resmi yang mendukung ide ‘pembongkaran,’ insiden ini berfungsi sebagai katalis untuk percakapan yang lebih besar tentang nilai dan perlindungan seni dalam masyarakat modern. Ini mendorong diskusi tentang bagaimana pemerintah harus menyeimbangkan berbagai prioritas nasional dan peran apa yang dimainkan budaya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan dinamis. Ke depannya, insiden ini kemungkinan akan memperkuat upaya lobi dari organisasi seni untuk memastikan pendanaan yang stabil dan pengakuan yang layak atas kontribusi mereka. Untuk informasi lebih lanjut mengenai misi dan program Kennedy Center, Anda dapat mengunjungi situs resmi mereka.
Pemerintah
PM Anutin Gencar Konsolidasi Koalisi Antisipasi Debat Mosi Tidak Percaya
PM Anutin Gencar Konsolidasi Koalisi Antisipasi Debat Mosi Tidak Percaya
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul telah mengambil langkah proaktif intensif untuk mengamankan fondasi pemerintahan koalisinya. Ia dikabarkan secara langsung menjalin kontak dengan para pemimpin dan menteri dari partai-partai koalisi, sekaligus mempersiapkan serangkaian pertemuan makan malam strategis. Inisiatif ini bukan sekadar ajang silaturahmi biasa, melainkan upaya krusial untuk memperkuat soliditas internal koalisi menjelang debat mosi tidak percaya yang semakin dekat.
Langkah-langkah konsolidasi ini mengindikasikan adanya kesadaran mendalam di kalangan elite pemerintahan tentang potensi tantangan serius yang akan datang. Debat mosi tidak percaya merupakan salah satu mekanisme demokrasi parlemen paling vital, di mana oposisi memiliki kesempatan untuk secara terbuka mengkritisi kinerja pemerintah, menyoroti dugaan penyimpangan, hingga mencoba menggoyahkan kredibilitas para menteri atau bahkan Perdana Menteri itu sendiri. Bagi sebuah pemerintahan koalisi, momen ini menjadi ujian integritas dan persatuan yang tak bisa dianggap remeh.
Strategi Penguatan Ikatan Koalisi
Pendekatan Perdana Menteri Anutin yang melibatkan komunikasi langsung dan pertemuan informal seperti makan malam menunjukkan strategi yang berfokus pada pembangunan kembali atau penguatan ikatan personal dan kepercayaan antaranggota koalisi. Pertemuan semacam ini seringkali menjadi wadah efektif untuk:
- Menyelesaikan Perselisihan Internal: Memberikan ruang aman untuk membahas perbedaan pendapat atau keluhan yang mungkin tidak dapat diungkapkan di forum resmi.
- Membangun Konsensus: Memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang strategi menghadapi mosi tidak percaya dan bagaimana menyikapi tuduhan oposisi.
- Menjaga Soliditas Voting: Mengonsolidasikan dukungan untuk memastikan seluruh anggota koalisi memberikan suara yang seragam, menghindari pembelotan yang dapat melemahkan posisi pemerintah.
- Merumuskan Narasi Bersama: Mempersiapkan tanggapan yang terkoordinasi dan kuat terhadap setiap poin yang diangkat oleh pihak oposisi.
Melalui pendekatan ini, Anutin berusaha untuk mencegah keretakan internal yang dapat dieksploitasi oleh oposisi. Mengingat kompleksitas dan heterogenitas partai-partai dalam koalisi, menjaga harmoni dan tujuan bersama adalah tugas yang berkesinambungan dan menuntut kepemimpinan yang adaptif.
Latar Belakang dan Tantangan Mosi Tidak Percaya
Debat mosi tidak percaya bukan hal baru dalam lanskap politik. Biasanya, oposisi akan menyasar isu-isu sensitif yang terkait dengan dugaan korupsi, salah urus kebijakan, kinerja yang buruk, atau janji-janji yang tidak terpenuhi. Bagi pemerintahan Anutin, persiapan ini sangat penting karena mosi tidak percaya dapat berdampak luas, mulai dari reshuffle kabinet hingga krisis politik yang lebih dalam.
Artikel-artikel sebelumnya sering mengulas dinamika koalisi yang rapuh atau potensi ketidakpuasan di antara mitra. Oleh karena itu, langkah Anutin ini bisa dibaca sebagai respons langsung terhadap analisis dan kekhawatiran yang telah lama mengemuka tentang potensi perpecahan di dalam koalisi. Memperkuat hubungan menjelang ujian parlemen adalah upaya nyata untuk membuktikan bahwa meskipun ada perbedaan, koalisi tetap bersatu di bawah kepemimpinan Perdana Menteri.
Dampak Potensial bagi Pemerintahan
Keberhasilan Anutin dalam mengonsolidasikan koalisi akan sangat menentukan masa depan pemerintahannya. Jika koalisi berhasil menunjukkan front yang solid dan menangkis tuduhan oposisi dengan meyakinkan, hal itu akan memperkuat legitimasi pemerintah dan memberikan stabilitas yang diperlukan untuk melanjutkan agenda-agenda nasional. Sebaliknya, jika ada tanda-tanda perpecahan atau ketidakmampuan untuk mengatasi serangan oposisi, kredibilitas pemerintah bisa terpukul, memicu ketidakpastian politik yang merugikan.
Langkah Perdana Menteri Anutin ini bukan hanya tentang menyelamatkan kursi, tetapi juga tentang menjaga stabilitas politik yang lebih luas di tengah berbagai tantangan yang dihadapi negara. Persiapan matang dan koordinasi yang kuat menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat melewati badai mosi tidak percaya dengan integritas dan persatuan yang tetap terjaga.
Pemerintah
Regulator Penerbangan Wajibkan Api Abadi dan Langkah Keselamatan Lain untuk Lengkungan Trump
FAA Tetapkan Api Abadi sebagai Syarat Keamanan Lengkungan Trump
Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) telah mengeluarkan keputusan penting terkait keamanan lalu lintas udara di sekitar struktur megah yang dikenal sebagai Lengkungan Trump. FAA menyatakan bahwa lengkungan raksasa tersebut aman untuk penerbangan, asalkan memenuhi persyaratan ketat, termasuk pemasangan api abadi yang menyala terus-menerus dan sejumlah langkah keselamatan tambahan lainnya untuk meningkatkan visibilitasnya bagi pesawat.
Keputusan ini menandai babak baru dalam perdebatan antara ambisi arsitektur dan kebutuhan krusial akan keselamatan penerbangan. Selama ini, keberadaan struktur tinggi di dekat jalur penerbangan selalu menjadi perhatian utama bagi regulator. Kali ini, solusinya melibatkan kombinasi teknologi dan, secara simbolis, sentuhan klasik berupa api yang tak pernah padam.
Langkah ini menyoroti bagaimana FAA secara proaktif meninjau setiap potensi hambatan udara, memastikan bahwa proyek-proyek skala besar tidak mengganggu keselamatan operasional penerbangan. Persyaratan ini juga membuka diskusi lebih lanjut tentang biaya, pemeliharaan, dan dampak lingkungan dari sebuah api abadi yang menyala tanpa henti, serta bagaimana elemen tersebut akan diintegrasikan secara harmonis dengan desain arsitektur Lengkungan Trump.
Latar Belakang dan Tantangan Arsitektur Udara
Pembangunan lengkungan megah yang dikenal sebagai ‘Lengkungan Trump’ memang telah lama menjadi sorotan, tidak hanya dari sisi arsitektur tetapi juga potensi dampaknya terhadap infrastruktur udara. Desain awal struktur raksasa ini, dengan ketinggian dan bentangannya yang luar biasa, secara inheren menimbulkan pertanyaan tentang visibilitas dan potensi bahaya navigasi bagi pesawat yang melintas di wilayah udara sekitarnya. Sebelumnya, berbagai diskusi mengenai izin dan evaluasi dampak lingkungan serta keamanan telah dilakukan.
Kini, titik terang terkait aspek keselamatan penerbangan muncul melalui keputusan FAA. Lembaga ini memiliki mandat untuk menjaga keamanan ruang udara, yang berarti setiap struktur yang berpotensi menjadi penghalang harus dievaluasi secara cermat. Tanpa langkah-langkah mitigasi yang memadai, Lengkungan Trump bisa saja dikategorikan sebagai penghalang serius, mengancam keselamatan penerbangan dan berpotensi membatasi rute penerbangan di sekitarnya. Penempatan api abadi, bersama dengan langkah-langkah lain, menjadi solusi kompromi yang memungkinkan proyek ini tetap berjalan tanpa mengorbankan standar keselamatan yang ketat.
Peran dan Mandat FAA dalam Regulasi Keselamatan
Sebagai otoritas utama dalam regulasi penerbangan sipil di Amerika Serikat, FAA memegang peran krusial dalam memastikan setiap aspek operasional penerbangan mematuhi standar keamanan tertinggi. Mandat FAA mencakup pengawasan terhadap pesawat, pilot, bandara, dan juga setiap struktur yang dapat memengaruhi ruang udara.
- Evaluasi Hambatan: FAA secara rutin mengevaluasi usulan pembangunan struktur tinggi untuk menentukan potensi dampaknya terhadap navigasi udara dan keamanan penerbangan.
- Persyaratan Visibilitas: Untuk struktur yang dianggap berpotensi menjadi hambatan, FAA dapat mewajibkan pencahayaan, tanda, atau fitur visual lainnya agar mudah terdeteksi oleh pilot, terutama dalam kondisi kurang cahaya atau cuaca buruk.
- Peraturan Ruang Udara: Lembaga ini juga menetapkan batasan ruang udara di sekitar bandara dan jalur penerbangan, serta mengeluarkan Notifikasi kepada Airmen (NOTAM) jika ada penghalang baru atau perubahan kondisi.
Keputusan terkait Lengkungan Trump ini mencerminkan komitmen FAA terhadap prinsip-prinsip ini, menyeimbangkan pembangunan modern dengan kebutuhan yang tidak dapat ditawar akan keselamatan di angkasa. Panduan Informasi Aeronautika FAA menyediakan detail lebih lanjut mengenai peraturan dan prosedur keselamatan yang harus dipatuhi.
Api Abadi: Simbolisme dan Pragmatisme Keamanan
Ide api abadi, meskipun terkesan simbolis dan monumental, memiliki fungsi pragmatis yang sangat penting dalam konteks keselamatan penerbangan di Lengkungan Trump. Api yang menyala terus-menerus akan bertindak sebagai penanda visual yang sangat jelas, terutama pada malam hari atau dalam kondisi visibilitas rendah seperti kabut atau hujan.
Meskipun teknologi lampu strobo dan pencahayaan LED modern sudah sangat canggih, nyala api memiliki karakteristik visual unik yang mungkin lebih menonjol di kondisi tertentu. Ini memastikan bahwa pilot dapat dengan mudah mengidentifikasi lokasi dan ketinggian lengkungan dari jarak jauh, memberikan waktu yang cukup untuk menyesuaikan jalur penerbangan jika diperlukan.
Namun, implementasi api abadi ini tentu tidak tanpa tantangan. Aspek operasionalnya meliputi:
- Biaya: Kebutuhan akan bahan bakar yang konstan dan sistem pengapian yang andal memerlukan investasi awal dan biaya operasional jangka panjang yang signifikan.
- Pemeliharaan: Sistem api abadi membutuhkan perawatan rutin untuk memastikan fungsi yang optimal dan keamanan dari risiko kebakaran atau kebocoran.
- Lingkungan: Emisi gas buang dari api yang menyala terus-menerus juga menjadi pertimbangan lingkungan yang perlu dikelola secara cermat.
Pada akhirnya, persyaratan FAA ini menunjukkan betapa seriusnya lembaga tersebut dalam menyeimbangkan inovasi arsitektur dengan prioritas mutlak keselamatan publik di ruang udara. Lengkungan Trump, dengan api abadinya, akan menjadi contoh unik bagaimana desain monumental dapat beradaptasi dengan standar keamanan penerbangan modern.
-
Daerah5 bulan agoSoal Penertiban Dishub Samarinda, Berita Media Online Indcyber Menuduh dan Mengandung Fitnah..?
-
Teknologi6 bulan agoWaspada Penipuan Top Up Free Fire Jelang THR, Kenali Ciri Platform Palsu dan Cara Aman Transaksi
-
Pemerintah7 bulan agoDPR RI Desak Tangsel Integrasikan Layanan Perizinan dan Pembiayaan UMKM
-
Daerah6 bulan agoBupati Bandung Tegaskan Larangan Keras Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran ASN 2026
-
Pemerintah5 bulan agoTuduhan Pelecehan Seksual Mantan Staf Guncang Kampanye Gubernur Eric Swalwell di California
-
Hukum & Kriminal4 bulan agoNadiem Makarim Alih Status Tahanan Rumah Mulai 2026: Putusan Kontroversial Majelis Hakim
-
Olahraga7 bulan agoAnalisis Mendalam: Layakkah Joao Pedro Disandingkan dengan Haaland dan Mbappe?
-
Hukum & Kriminal7 bulan agoFBI Geledah Kediaman dan Kantor Kepala LAUSD Alberto Carvalho, Selidiki Kontrak Teknologi $6 Juta
