Pendidikan
Direktur Perpustakaan Tennessee Dipecat Akibat Kontroversi Buku LGBTQ+
Dewan Sistem Perpustakaan Rutherford County secara resmi memberhentikan direkturnya, Luanne James, dalam sebuah rapat pada Senin lalu. Pemecatan ini terjadi setelah James menolak permintaan dewan untuk memindahkan buku-buku bertema LGBTQ+ dari bagian umum ke bagian khusus dewasa. Keputusan kontroversial ini segera menyulut perdebatan sengit mengenai sensor, kebebasan intelektual, dan peran perpustakaan publik dalam melayani seluruh komunitas.
Insiden ini menambah daftar panjang kasus serupa yang telah banyak diberitakan, menyoroti meningkatnya tekanan terhadap perpustakaan di seluruh Amerika Serikat untuk membatasi akses ke materi tertentu. Penolakan James mencerminkan komitmen kuatnya terhadap prinsip-prinsip kebebasan membaca dan hak akses informasi bagi semua usia, sebuah landasan etika yang dipegang teguh oleh banyak pustakawan profesional. Pihak dewan, di sisi lain, kemungkinan berargumen berdasarkan pertimbangan mengenai kesesuaian usia dan ‘nilai-nilai komunitas’, meskipun detail spesifik dari argumen mereka belum diungkapkan secara luas dalam laporan awal.
Kontroversi Pindah Rak Buku dan Kebebasan Intelektual
Luanne James, yang telah memimpin Sistem Perpustakaan Rutherford County dengan dedikasi, menghadapi tuntutan untuk merelokasi sejumlah buku yang menampilkan karakter atau tema LGBTQ+. Tuntutan ini bermula dari keluhan beberapa anggota komunitas yang menganggap materi tersebut tidak pantas untuk diakses oleh anak-anak dan remaja di bagian umum. Namun, James dengan tegas menolak instruksi tersebut, berpegang pada kebijakan seleksi koleksi dan standar profesional perpustakaan yang menekankan pentingnya akses yang setara terhadap berbagai perspektif.
- Prinsip Profesionalisme: Pustakawan profesional sering kali berpendapat bahwa perpindahan buku semacam itu sama dengan sensor, yang bertentangan dengan prinsip kebebasan intelektual.
- Akses Inklusif: Perpustakaan bertujuan untuk menyediakan koleksi yang mencerminkan keragaman masyarakat, termasuk berbagai identitas dan pengalaman. Memindahkan buku berdasarkan tema tertentu dapat dianggap diskriminatif.
- Peran Kuratorial: Pustakawan terlatih untuk membuat keputusan kuratorial berdasarkan nilai literatur, relevansi, dan kebutuhan komunitas, bukan hanya opini segelintir individu.
- Dampak Negatif: Pemindahan buku dapat mengirimkan pesan bahwa identitas atau pengalaman tertentu tidak pantas atau ‘tidak normal’, berpotensi merugikan pembaca muda yang mencari representasi diri.
Keputusan dewan untuk memecat direktur James menandakan adanya ketegangan yang mendalam antara nilai-nilai kebebasan berekspresi dan tekanan dari kelompok-kelompok yang ingin mengontrol konten yang tersedia di perpustakaan. Kasus ini bukan sekadar tentang penempatan buku di rak, melainkan tentang siapa yang berhak menentukan apa yang boleh dibaca dan dipelajari di ruang publik yang seharusnya netral.
Reaksi dan Dampak yang Meluas
Pemecatan James segera memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak. Para pendukung kebebasan intelektual, termasuk sejumlah pustakawan dan organisasi hak asasi, mengutuk keputusan dewan. Mereka melihatnya sebagai preseden berbahaya yang dapat mengikis otonomi profesional pustakawan dan membuka pintu bagi lebih banyak upaya sensor di masa depan. Masyarakat sipil di Rutherford County juga terpecah, dengan sebagian mendukung keputusan dewan sebagai upaya melindungi anak-anak, sementara yang lain menyayangkan hilangnya seorang pemimpin perpustakaan yang berani membela prinsip-prinsip inklusivitas.
Para ahli hukum dan aktivis hak-hak sipil sering menyoroti bahwa tindakan semacam ini dapat melanggar Amendemen Pertama Konstitusi AS, yang menjamin kebebasan berbicara dan pers. Perpustakaan, sebagai institusi publik, memiliki kewajiban untuk tidak mendiskriminasi konten berdasarkan sudut pandang tertentu. Kasus pemecatan ini tentu akan menjadi bahan kajian dan perdebatan lebih lanjut di berbagai forum, termasuk di lingkungan asosiasi perpustakaan nasional seperti American Library Association (ALA), yang secara aktif menentang sensor buku.
Perdebatan Nasional tentang Akses Informasi
Fenomena tantangan buku di perpustakaan dan sekolah telah menjadi isu nasional yang semakin memanas. Data menunjukkan lonjakan signifikan dalam upaya pelarangan atau pembatasan buku, dengan fokus utama pada materi yang berkaitan dengan ras, identitas LGBTQ+, dan sejarah Amerika. Kasus Luanne James ini menggarisbawahi tantangan berat yang dihadapi oleh para pustakawan yang berupaya menjaga integritas koleksi mereka di tengah iklim politik dan budaya yang terpolarisasi. Ini juga mengangkat pertanyaan fundamental tentang bagaimana masyarakat mendefinisikan ‘kesesuaian’ dan siapa yang memiliki otoritas untuk membuat definisi tersebut.
Kisah ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya dialog terbuka dan pemahaman yang lebih dalam tentang peran vital perpustakaan dalam masyarakat demokratis. Mereka adalah penjaga pengetahuan dan jembatan menuju pemahaman yang lebih luas tentang dunia, bukan sekadar gudang buku yang dapat dibentuk sesuai dengan preferensi ideologis sekelompok kecil. Untuk informasi lebih lanjut mengenai upaya mempertahankan kebebasan intelektual di perpustakaan, Anda dapat mengunjungi situs American Library Association.
Pendidikan
Kadis Pendidikan TTU Lintasi Sungai Tanpa Jembatan, Sorak Siswa SD Jadi Simbol Tantangan Akses Pendidikan
Sebuah video viral yang merekam momen Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Kadis PKO) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), menyusuri aliran sungai tanpa jembatan di hadapan puluhan siswa sekolah dasar, telah memicu perdebatan luas di media sosial. Sorakan polos “Ayo Maju-maju” dari para siswa tersebut, alih-alih sekadar dukungan, kini menjadi simbol tajam dari potret buram infrastruktur pendidikan di pelosok negeri, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia.
Momen Viral dan Pesan di Balik Sorakan Polos
Rekaman berdurasi singkat itu menampilkan seorang pejabat yang diidentifikasi sebagai Kadis PKO TTU sedang menyeberangi sungai dengan berjalan kaki, dikelilingi oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya. Tidak ada jembatan permanen yang menghubungkan kedua sisi sungai, memaksa rombongan ini untuk melewati arus air. Yang paling menyita perhatian adalah respons dari siswa-siswa SD yang berkumpul di tepi sungai. Dengan semangat, mereka kompak menyerukan yel-yel “Ayo Maju-maju!” kepada rombongan Kadis tersebut.
Meski terlihat sebagai adegan yang penuh keakraban atau bahkan dukungan, insiden ini secara kritis menyoroti kondisi riil yang seringkali dihadapi masyarakat di daerah terpencil. Bagi sebagian besar siswa di wilayah tersebut, menyeberangi sungai tanpa jembatan adalah rutinitas harian untuk mencapai sekolah. Ketika seorang pejabat tinggi mengalami hal yang sama, bahkan untuk sementara, itu menjadi pengingat yang menyakitkan tentang kurangnya fasilitas dasar yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara, terutama dalam konteks akses pendidikan.
Tantangan Infrastruktur: Ancaman Nyata Bagi Akses Pendidikan
Ketiadaan jembatan yang layak di lokasi tersebut bukan hanya sekadar ketidaknyamanan, melainkan hambatan serius yang mengancam keberlangsungan proses belajar mengajar. Musim hujan, misalnya, dapat menyebabkan debit air sungai meningkat drastis, menjadikannya berbahaya atau bahkan tidak mungkin untuk dilewati. Kondisi ini secara langsung berdampak pada tingkat kehadiran siswa dan guru, menghambat distribusi materi pelajaran, serta menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Ini bukan kasus tunggal. Sejumlah laporan dan penelitian menunjukkan bahwa banyak wilayah di NTT, termasuk TTU, masih menghadapi tantangan serupa terkait infrastruktur dasar, termasuk jembatan dan akses jalan yang memadai. Situasi ini diperparah dengan kondisi geografis yang berbukit dan curam, memerlukan perhatian khusus serta alokasi anggaran yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Permasalahan ini seolah menjadi lingkaran setan yang terus membelit cita-cita pemerataan pendidikan. Artikel sebelumnya yang mengulas tentang “Tantangan Pembangunan Infrastruktur Dasar di NTT” pernah menyoroti bagaimana keterbatasan akses fisik menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi dan sosial di provinsi ini, yang tentu saja berdampak besar pada sektor pendidikan.
Akuntabilitas Pemerintah dan Harapan Masyarakat
Video Kadis PKO TTU ini seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak terkait, khususnya pemerintah daerah dan pusat. Ini bukan sekadar insiden viral, melainkan representasi dari masalah struktural yang memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengapa pembangunan jembatan, sebuah fasilitas dasar yang vital untuk mobilitas dan akses pendidikan, belum juga terealisasi di lokasi tersebut?
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai demi menjamin hak pendidikan setiap anak. Sorakan “Ayo Maju-maju” dari siswa-siswa SD tersebut bisa dimaknai sebagai seruan tulus untuk kemajuan, bukan hanya untuk Kadis yang sedang menyeberang, melainkan untuk daerah mereka secara keseluruhan. Mereka menginginkan akses yang lebih baik, pendidikan yang lebih berkualitas, dan masa depan yang lebih cerah, bebas dari hambatan fisik yang seharusnya sudah tidak ada di era modern ini.
Momen ini juga menunjukkan kekuatan media sosial dalam mengangkat isu-isu lokal ke panggung nasional. Dengan menjadi viral, insiden ini berpotensi meningkatkan tekanan publik dan mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata. Membangun jembatan bukan hanya tentang konstruksi fisik, tetapi juga membangun jembatan harapan bagi generasi penerus di TTU dan daerah-daerah terpencil lainnya di Indonesia.
Perhatian serius dan alokasi anggaran yang tepat sasaran harus menjadi prioritas. Melampaui pembangunan fisik, penting juga untuk melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur, agar solusi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan berkelanjutan. Masa depan pendidikan di daerah terpencil sangat bergantung pada komitmen kita bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan fundamental seperti ini.
Pendidikan
Abdul Wahab Alwi: Tokoh Penggagas MRSM, Pilar Transformasi Pendidikan Malaysia
Jasa Abdul Wahab Alwi: Fondasi MRSM yang Terus Mengukir Sejarah Pendidikan Nasional
Kontribusi tak ternilai dari Allahyarham Abdul Wahab Alwi, mantan Pengarah Bahagian Latihan MARA, dalam mencetuskan ide penubuhan Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) merupakan tonggak penting yang akan terus terpahat dalam sejarah pendidikan Malaysia. Visi beliau bukan sekadar mendirikan sebuah institusi pendidikan, melainkan sebuah gerakan transformatif yang bertujuan memperkuat kapasitas ilmiah dan teknis generasi muda, khususnya dari latar belakang kurang beruntung, demi kemajuan bangsa.
Sebagai salah satu inisiatif terpenting di bawah naungan Majlis Amanah Rakyat (MARA), MRSM telah berkembang menjadi jaringan sekolah berasrama penuh yang disegani, dikenal karena standar akademiknya yang tinggi, penekanan pada sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), serta pembinaan karakter siswa yang holistik. Keberadaan MRSM sejak awal telah mengisi kekosongan krusial dalam sistem pendidikan nasional, menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi ribuan pelajar yang berpotensi namun terbatas oleh kondisi geografis atau sosial-ekonomi.
Awal Mula Sebuah Visi untuk Masa Depan
Pada era 1970-an, ketika ide MRSM pertama kali digulirkan, Malaysia berada di persimpangan jalan menuju industrialisasi dan modernisasi. Kebutuhan akan tenaga kerja terampil di bidang sains dan teknologi sangat mendesak. Namun, akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di bidang STEM, masih belum merata, khususnya bagi komunitas Bumiputera yang menjadi fokus utama MARA. Abdul Wahab Alwi, dengan kepekaan dan pemahaman mendalamnya terhadap kebutuhan strategis negara, melihat peluang untuk menciptakan sebuah institusi yang secara khusus akan menelurkan talenta-talenta ini.
Visi beliau tidak hanya sebatas menciptakan sekolah sains biasa. Ia membayangkan sebuah ekosistem pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga membentuk pemimpin masa depan yang berintegritas, inovatif, dan berdaya saing global. Ini termasuk kurikulum yang relevan, fasilitas modern, dan lingkungan belajar yang kondusif. Ide ini kemudian diartikulasikan dan diperjuangkan di tengah berbagai tantangan birokrasi dan keterbatasan sumber daya, menunjukkan keteguhan dan komitmen beliau yang luar biasa.
Arsitek Utama di Balik MRSM
Peran Abdul Wahab Alwi sebagai ‘arsitek’ di balik MRSM tidak dapat diremehkan. Beliau tidak hanya sekadar mengusulkan ide, tetapi juga terlibat aktif dalam perumusan konsep, struktur kurikulum awal, hingga pemilihan lokasi dan pembangunan MRSM pertama. Dedikasinya memastikan bahwa fundamental MRSM, yang berlandaskan pada keunggulan akademik dan pembentukan karakter, tertanam kuat sejak awal.
- Pengembangan Kurikulum: Fokus pada sains, matematika, dan bahasa Inggris, mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi dan karir di bidang teknis.
- Pendekatan Holistik: Selain akademik, penekanan pada kepemimpinan, olahraga, dan kegiatan kokurikulum untuk mengembangkan siswa secara menyeluruh.
- Penyediaan Fasilitas Modern: Memastikan MRSM dilengkapi dengan laboratorium canggih dan perpustakaan lengkap untuk mendukung pembelajaran.
- Penanaman Nilai-nilai MARA: Menanamkan semangat kebangsaan, disiplin, dan etika yang tinggi pada setiap siswa.
Kontribusi beliau melampaui tugas administratif; itu adalah dorongan pribadi untuk melihat potensi penuh generasi muda Malaysia terealisasi. Keberaniannya untuk berpikir di luar kotak dan kemampuan untuk mewujudkan ide besar menjadi kenyataan adalah warisan yang patut dikenang.
Dampak Jangka Panjang bagi Pendidikan Nasional
Sejak pendiriannya, MRSM telah memainkan peran vital dalam memajukan agenda pendidikan nasional. Ribuan alumni MRSM kini menduduki posisi kunci di berbagai sektor, baik di dalam maupun luar negeri. Mereka adalah insinyur, dokter, ilmuwan, pengusaha, dan pemimpin pemerintahan yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi Malaysia.
MRSM bukan hanya mencetak siswa berprestasi, tetapi juga menjadi model bagi sekolah-sekolah lain dalam mengintegrasikan kurikulum STEM dengan pengembangan keterampilan lunak. Keberhasilan MRSM membuktikan bahwa dengan visi yang jelas dan implementasi yang tepat, institusi pendidikan dapat menjadi agen perubahan yang kuat. Hingga saat ini, permintaan untuk masuk MRSM tetap tinggi, mencerminkan kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkannya.
Keberlanjutan dan relevansi MRSM selama beberapa dekade adalah bukti nyata dari fondasi kokoh yang diletakkan oleh Abdul Wahab Alwi. Ini bukan hanya tentang penciptaan sebuah sekolah, melainkan pembangunan sebuah jalur bagi mobilitas sosial dan intelektual bagi ribuan keluarga.
Menjaga Warisan untuk Masa Depan
Meskipun Abdul Wahab Alwi telah tiada, legasinya terus hidup melalui setiap siswa MRSM yang berhasil mencapai impiannya. Penting bagi generasi saat ini untuk memahami dan menghargai peran pionir seperti beliau. Memperingati jasa beliau bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip-prinsip keunggulan dan inklusivitas yang menjadi dasar MRSM.
Di tengah tantangan pendidikan abad ke-21, seperti revolusi industri 4.0 dan kebutuhan akan inovasi berkelanjutan, semangat dan visi Abdul Wahab Alwi menjadi relevan kembali. Bagaimana MRSM dapat terus beradaptasi dan berinovasi sambil tetap berpegang pada misi aslinya? Ini adalah pertanyaan yang harus terus dijawab oleh para pemangku kepentingan. Dengan memahami sejarah dan evolusi MARA, kita dapat lebih mengapresiasi konteks di mana ide-ide brilian seperti MRSM muncul dan berkembang.
Jasa Abdul Wahab Alwi dalam menancapkan fondasi MRSM adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana satu individu dengan visi yang kuat dapat meninggalkan jejak abadi yang membentuk masa depan sebuah bangsa. Warisan ini harus dijaga, dikembangkan, dan terus diinspirasi untuk menciptakan lebih banyak lagi pemimpin dan inovator bagi Malaysia.
Pendidikan
DPR Desak Evaluasi Total Penerimaan Mahasiswa Unsoed Buntut Kasus Pemerasan Rektor
Integritas Pendidikan Terancam: DPR Mendesak Audit Sistem Penerimaan Mahasiswa Unsoed
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara tegas mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Desakan ini muncul menyusul mencuatnya kasus pemerasan yang menyeret Rektor Unsoed, sebuah insiden yang dinilai mencoreng wajah integritas pendidikan tinggi nasional dan meruntuhkan kepercayaan publik.
Anggota Komisi X DPR RI mengungkapkan kekhawatiran mendalam. Mereka melihat kasus pemerasan tersebut bukan sekadar pelanggaran etika individu, melainkan indikasi potensi kelemahan sistemik dalam tata kelola universitas, khususnya pada proses vital seperti penerimaan mahasiswa. Kasus ini memaksa semua pihak untuk menyoroti kembali transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam seleksi calon generasi penerus bangsa.
Dalam pernyataannya, Komisi X mendukung penuh langkah pemeriksaan terhadap mahasiswa baru yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan gratifikasi. Pemeriksaan ini krusial untuk membongkar jaringan praktik ilegal, memastikan tidak ada jual beli kursi, serta melindungi hak-hak calon mahasiswa yang mendaftar secara murni dan berprestasi. Mereka menekankan bahwa setiap dugaan harus diusut tuntas demi membersihkan lingkungan kampus dari praktik koruptif dan mengembalikan marwah pendidikan sebagai pilar keadilan sosial.
Dampak Kasus Rektor pada Integritas Pendidikan
Kasus pemerasan yang melibatkan pucuk pimpinan Unsoed menjadi sorotan tajam karena dampaknya yang meluas. Tidak hanya menciptakan citra negatif bagi Unsoed, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap seluruh institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Integritas akademis dan proses seleksi yang seharusnya berbasis meritokrasi menjadi dipertanyakan. Ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan krisis moral yang memerlukan respons cepat dan strategis dari semua pemangku kepentingan.
- Krisis Kepercayaan Publik: Kasus ini berisiko besar mengurangi kepercayaan orang tua dan calon mahasiswa terhadap objektivitas serta keadilan proses seleksi universitas negeri.
- Merusak Etos Akademik: Praktik jual beli kursi atau pemerasan dapat merusak etos persaingan sehat dan semangat belajar, di mana kompetensi digantikan oleh kemampuan finansial atau koneksi.
- Ancaman Kualitas Lulusan: Mahasiswa yang masuk melalui jalur tidak sah mungkin tidak memiliki kapasitas akademis yang memadai, berpotensi menurunkan kualitas lulusan Unsoed di masa mendatang.
- Preseden Buruk: Membiarkan kasus ini tanpa penanganan tuntas dapat menciptakan preseden buruk dan memberikan sinyal bahwa praktik koruptif di lingkungan pendidikan bisa ditoleransi.
Mendesak Transparansi dan Perbaikan Sistemik
Menanggapi situasi ini, Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengambil tindakan tegas dan melakukan audit menyeluruh. Audit ini tidak hanya berfokus pada individu pelaku, tetapi juga pada sistem dan mekanisme yang memungkinkan praktik kotor tersebut terjadi. Perbaikan harus menyentuh akar permasalahan, mulai dari regulasi, pengawasan, hingga budaya organisasi.
Audit dan evaluasi yang diusulkan Komisi X mencakup beberapa aspek penting:
- Mekanisme Seleksi PMB: Memastikan seluruh tahapan PMB, dari pendaftaran hingga pengumuman, berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak luar yang tidak sah.
- Pengawasan Internal: Memperkuat unit pengawasan internal universitas agar lebih independen dan efektif dalam mendeteksi serta menindak praktik pelanggaran.
- Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System): Mengembangkan sistem pelaporan yang aman dan terpercaya bagi sivitas akademika dan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan.
- Kode Etik dan Sanksi: Meninjau ulang dan memperketat kode etik bagi pimpinan dan staf universitas, serta memastikan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten bagi para pelanggar.
Tantangan Memulihkan Kepercayaan dan Integritas
Unsoed menghadapi tugas berat untuk memulihkan citra dan kepercayaan publik. Ini bukan hanya tentang menghukum para pelaku, tetapi yang lebih fundamental adalah membangun kembali sistem yang kokoh, transparan, dan berintegritas. Proses ini memerlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran rektorat, senat universitas, hingga civitas akademika.
Kasus pemerasan Rektor Unsoed yang sebelumnya telah menyita perhatian publik harus menjadi momentum penting bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Ini adalah pengingat bahwa integritas adalah fondasi utama pendidikan. Tanpa integritas, kualitas pendidikan dan kepercayaan publik akan runtuh. Oleh karena itu, sinergi antara Kemendikbudristek, DPR, dan pimpinan perguruan tinggi sangat vital untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih, adil, dan bermartabat, di mana meritokrasi menjadi satu-satunya jalur menuju kursi pendidikan tinggi.
-
Daerah5 bulan agoSoal Penertiban Dishub Samarinda, Berita Media Online Indcyber Menuduh dan Mengandung Fitnah..?
-
Teknologi6 bulan agoWaspada Penipuan Top Up Free Fire Jelang THR, Kenali Ciri Platform Palsu dan Cara Aman Transaksi
-
Daerah6 bulan agoBupati Bandung Tegaskan Larangan Keras Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran ASN 2026
-
Pemerintah6 bulan agoDPR RI Desak Tangsel Integrasikan Layanan Perizinan dan Pembiayaan UMKM
-
Hukum & Kriminal6 bulan agoFBI Geledah Kediaman dan Kantor Kepala LAUSD Alberto Carvalho, Selidiki Kontrak Teknologi $6 Juta
-
Olahraga6 bulan agoAnalisis Mendalam: Layakkah Joao Pedro Disandingkan dengan Haaland dan Mbappe?
-
Pemerintah5 bulan agoTuduhan Pelecehan Seksual Mantan Staf Guncang Kampanye Gubernur Eric Swalwell di California
-
Pemerintah6 bulan agoAnalisis Kritis Setahun Kepemimpinan Siska di Kendari: Menakar Janji dan Realisasi
