Connect with us

Pemerintah

Harta Kekayaan Kepala BGN Sudaryono Capai Rp31 Miliar: Sorotan Publik Terhadap Transparansi Pejabat

Published

on

Harta Kekayaan Kepala BGN Sudaryono Capai Rp31 Miliar: Sorotan Publik Terhadap Transparansi Pejabat

Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru segera diikuti dengan sorotan tajam terhadap laporan harta kekayaannya. Data yang terkuak menunjukkan bahwa Sudaryono memiliki aset senilai lebih dari Rp31 miliar, sebuah angka yang dinilai fantastis dan memicu pertanyaan publik seputar transparansi serta akuntabilitas pejabat negara. Jumlah kekayaan ini menjadi topik hangat di tengah masyarakat, terutama mengingat posisi strategis yang kini ia emban dalam lembaga yang vital bagi kesehatan dan kesejahteraan bangsa.

Pelantikan seorang pejabat publik, termasuk Sudaryono, secara inheren membawa serta tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Laporan kekayaan yang mencolok seperti ini secara otomatis menempatkan pejabat tersebut dalam pengawasan publik. Hal ini bukanlah tanpa alasan; transparansi harta kekayaan merupakan pilar penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan memastikan bahwa setiap pejabat menjalankan tugasnya dengan jujur dan tanpa konflik kepentingan. Publik berhak mengetahui sumber dan perincian aset pejabat yang memimpin institusi publik.

Mengapa Kekayaan Pejabat Menjadi Sorotan?

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) merupakan instrumen krusial dalam sistem pemerintahan modern yang bertujuan untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Setiap pejabat, termasuk Sudaryono sebagai Kepala BGN, diwajibkan melaporkan seluruh asetnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Beberapa alasan mengapa laporan kekayaan menjadi perhatian publik meliputi:

  • Pencegahan Korupsi: Melacak peningkatan kekayaan yang tidak wajar dapat menjadi indikasi awal tindak pidana korupsi.
  • Transparansi Publik: Masyarakat berhak mengetahui status finansial pejabatnya untuk membangun kepercayaan.
  • Akuntabilitas: LHKPN memastikan pejabat bertanggung jawab atas sumber dan penggunaan hartanya.
  • Standar Etika: Pejabat publik diharapkan menjunjung tinggi standar etika dan moral, termasuk dalam pengelolaan kekayaan pribadi.

Dalam konteks Sudaryono, perhatian terhadap total kekayaannya yang mencapai Rp31 miliar bukan semata-mata mempertanyakan legalitasnya, melainkan lebih kepada desakan agar proses deklarasi harta tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat diverifikasi. Apabila terdapat kendaraan mewah atau aset lain yang signifikan seperti yang seringkali menjadi pemicu sorotan pada kasus-kasus serupa, detailnya perlu dijelaskan kepada publik untuk menghindari spekulasi negatif.

Peran Krusial Badan Gizi Nasional dan Harapan Publik

Badan Gizi Nasional (BGN) memegang peranan vital dalam merumuskan kebijakan dan program terkait pemenuhan gizi masyarakat, penanganan stunting, dan peningkatan kualitas hidup. Mengingat urgensi dan dampak langsung pekerjaannya terhadap masyarakat luas, integritas dan kredibilitas pimpinan BGN menjadi sangat penting. Publik menaruh harapan besar pada lembaga ini untuk mengatasi berbagai persoalan gizi yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia.

Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap Kepala BGN yang baru, Sudaryono, sangat fundamental. Sorotan terhadap harta kekayaannya menjadi ujian awal bagi komitmennya terhadap transparansi dan tata kelola yang baik. Situasi ini bukan hal baru dalam dinamika pemerintahan Indonesia, di mana setiap pejabat yang baru dilantik, terutama dengan kekayaan yang signifikan, otomatis akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dan media. Ini adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat, di mana pengawasan menjadi elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Desakan Transparansi dan Akuntabilitas LHKPN

Kasus harta kekayaan pejabat yang menjadi sorotan bukanlah fenomena tunggal. Sebelumnya, banyak pejabat lain yang juga mengalami hal serupa, mendorong KPK untuk terus memperkuat sistem pelaporan dan verifikasi LHKPN. Proses pelaporan yang transparan dan akuntabel ini diharapkan dapat menghilangkan keraguan publik dan memastikan bahwa pejabat negara benar-benar melayani kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.

Untuk kasus Sudaryono, harapan publik adalah adanya penjelasan yang komprehensif mengenai rincian asetnya, termasuk bagaimana kekayaan tersebut diperoleh dan apakah sesuai dengan profil pekerjaannya sebelumnya. Transparansi seperti ini akan sangat membantu dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya di BGN. Sebagai seorang editor, kami juga mendorong masyarakat untuk selalu memantau laporan LHKPN pejabat publik, yang dapat diakses melalui portal resmi KPK. Informasi lebih lanjut mengenai LHKPN dapat dilihat di [situs resmi KPK](https://lhkpn.kpk.go.id/).

Secara keseluruhan, kekayaan lebih dari Rp31 miliar yang dimiliki Kepala BGN Sudaryono telah memicu diskusi penting tentang transparansi pejabat dan akuntabilitas publik. Momen ini menjadi kesempatan bagi Sudaryono untuk menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan membangun fondasi kepercayaan yang kuat dengan masyarakat yang akan ia layani.

Pemerintah

Regulator Penerbangan Wajibkan Api Abadi dan Langkah Keselamatan Lain untuk Lengkungan Trump

Published

on

FAA Tetapkan Api Abadi sebagai Syarat Keamanan Lengkungan Trump

Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) telah mengeluarkan keputusan penting terkait keamanan lalu lintas udara di sekitar struktur megah yang dikenal sebagai Lengkungan Trump. FAA menyatakan bahwa lengkungan raksasa tersebut aman untuk penerbangan, asalkan memenuhi persyaratan ketat, termasuk pemasangan api abadi yang menyala terus-menerus dan sejumlah langkah keselamatan tambahan lainnya untuk meningkatkan visibilitasnya bagi pesawat.

Keputusan ini menandai babak baru dalam perdebatan antara ambisi arsitektur dan kebutuhan krusial akan keselamatan penerbangan. Selama ini, keberadaan struktur tinggi di dekat jalur penerbangan selalu menjadi perhatian utama bagi regulator. Kali ini, solusinya melibatkan kombinasi teknologi dan, secara simbolis, sentuhan klasik berupa api yang tak pernah padam.

Langkah ini menyoroti bagaimana FAA secara proaktif meninjau setiap potensi hambatan udara, memastikan bahwa proyek-proyek skala besar tidak mengganggu keselamatan operasional penerbangan. Persyaratan ini juga membuka diskusi lebih lanjut tentang biaya, pemeliharaan, dan dampak lingkungan dari sebuah api abadi yang menyala tanpa henti, serta bagaimana elemen tersebut akan diintegrasikan secara harmonis dengan desain arsitektur Lengkungan Trump.

Latar Belakang dan Tantangan Arsitektur Udara

Pembangunan lengkungan megah yang dikenal sebagai ‘Lengkungan Trump’ memang telah lama menjadi sorotan, tidak hanya dari sisi arsitektur tetapi juga potensi dampaknya terhadap infrastruktur udara. Desain awal struktur raksasa ini, dengan ketinggian dan bentangannya yang luar biasa, secara inheren menimbulkan pertanyaan tentang visibilitas dan potensi bahaya navigasi bagi pesawat yang melintas di wilayah udara sekitarnya. Sebelumnya, berbagai diskusi mengenai izin dan evaluasi dampak lingkungan serta keamanan telah dilakukan.

Kini, titik terang terkait aspek keselamatan penerbangan muncul melalui keputusan FAA. Lembaga ini memiliki mandat untuk menjaga keamanan ruang udara, yang berarti setiap struktur yang berpotensi menjadi penghalang harus dievaluasi secara cermat. Tanpa langkah-langkah mitigasi yang memadai, Lengkungan Trump bisa saja dikategorikan sebagai penghalang serius, mengancam keselamatan penerbangan dan berpotensi membatasi rute penerbangan di sekitarnya. Penempatan api abadi, bersama dengan langkah-langkah lain, menjadi solusi kompromi yang memungkinkan proyek ini tetap berjalan tanpa mengorbankan standar keselamatan yang ketat.

Peran dan Mandat FAA dalam Regulasi Keselamatan

Sebagai otoritas utama dalam regulasi penerbangan sipil di Amerika Serikat, FAA memegang peran krusial dalam memastikan setiap aspek operasional penerbangan mematuhi standar keamanan tertinggi. Mandat FAA mencakup pengawasan terhadap pesawat, pilot, bandara, dan juga setiap struktur yang dapat memengaruhi ruang udara.

  • Evaluasi Hambatan: FAA secara rutin mengevaluasi usulan pembangunan struktur tinggi untuk menentukan potensi dampaknya terhadap navigasi udara dan keamanan penerbangan.
  • Persyaratan Visibilitas: Untuk struktur yang dianggap berpotensi menjadi hambatan, FAA dapat mewajibkan pencahayaan, tanda, atau fitur visual lainnya agar mudah terdeteksi oleh pilot, terutama dalam kondisi kurang cahaya atau cuaca buruk.
  • Peraturan Ruang Udara: Lembaga ini juga menetapkan batasan ruang udara di sekitar bandara dan jalur penerbangan, serta mengeluarkan Notifikasi kepada Airmen (NOTAM) jika ada penghalang baru atau perubahan kondisi.

Keputusan terkait Lengkungan Trump ini mencerminkan komitmen FAA terhadap prinsip-prinsip ini, menyeimbangkan pembangunan modern dengan kebutuhan yang tidak dapat ditawar akan keselamatan di angkasa. Panduan Informasi Aeronautika FAA menyediakan detail lebih lanjut mengenai peraturan dan prosedur keselamatan yang harus dipatuhi.

Api Abadi: Simbolisme dan Pragmatisme Keamanan

Ide api abadi, meskipun terkesan simbolis dan monumental, memiliki fungsi pragmatis yang sangat penting dalam konteks keselamatan penerbangan di Lengkungan Trump. Api yang menyala terus-menerus akan bertindak sebagai penanda visual yang sangat jelas, terutama pada malam hari atau dalam kondisi visibilitas rendah seperti kabut atau hujan.

Meskipun teknologi lampu strobo dan pencahayaan LED modern sudah sangat canggih, nyala api memiliki karakteristik visual unik yang mungkin lebih menonjol di kondisi tertentu. Ini memastikan bahwa pilot dapat dengan mudah mengidentifikasi lokasi dan ketinggian lengkungan dari jarak jauh, memberikan waktu yang cukup untuk menyesuaikan jalur penerbangan jika diperlukan.

Namun, implementasi api abadi ini tentu tidak tanpa tantangan. Aspek operasionalnya meliputi:

  • Biaya: Kebutuhan akan bahan bakar yang konstan dan sistem pengapian yang andal memerlukan investasi awal dan biaya operasional jangka panjang yang signifikan.
  • Pemeliharaan: Sistem api abadi membutuhkan perawatan rutin untuk memastikan fungsi yang optimal dan keamanan dari risiko kebakaran atau kebocoran.
  • Lingkungan: Emisi gas buang dari api yang menyala terus-menerus juga menjadi pertimbangan lingkungan yang perlu dikelola secara cermat.

Pada akhirnya, persyaratan FAA ini menunjukkan betapa seriusnya lembaga tersebut dalam menyeimbangkan inovasi arsitektur dengan prioritas mutlak keselamatan publik di ruang udara. Lengkungan Trump, dengan api abadinya, akan menjadi contoh unik bagaimana desain monumental dapat beradaptasi dengan standar keamanan penerbangan modern.

Continue Reading

Pemerintah

Oposisi Desak Pheu Thai Tinggalkan Koalisi: Ujian Kepercayaan Politik

Published

on

Seruan Oposisi dan Dilema Pheu Thai

Partai oposisi utama, Partai Rakyat (PP), secara tegas mendesak Partai Pheu Thai (Pheu Thai) untuk menarik diri dari pemerintahan koalisi yang saat ini dipimpin oleh Partai Bhumjaithai. Seruan ini, yang datang di tengah memanasnya suhu politik nasional, menyoroti keinginan oposisi untuk merombak konfigurasi kekuasaan saat ini. Namun, para pengamat politik menilai bahwa upaya untuk membangun kembali kepercayaan antara kedua partai—Pheu Thai dan Partai Rakyat—justru akan jauh lebih sulit ketimbang sekadar menyatukan mereka melawan satu musuh politik bersama.

Desakan ini bukan tanpa alasan. Partai Rakyat, sebagai kekuatan oposisi utama, melihat potensi ketidakpuasan publik atau celah dalam kinerja koalisi yang ada. Mereka berharap Pheu Thai dapat tergerak oleh berbagai faktor, mulai dari janji politik yang belum terpenuhi hingga perbedaan visi yang mendalam dengan Bhumjaithai. Namun, bagi Pheu Thai, keputusan untuk keluar dari koalisi bukan hanya soal politik praktis, melainkan juga mempertaruhkan stabilitas pemerintahan dan masa depan aliansi politik mereka. Dilema ini menempatkan Pheu Thai di persimpangan jalan, antara mempertahankan posisi nyaman dalam koalisi atau mengambil risiko besar demi potensi keuntungan di masa depan bersama Partai Rakyat.

Jejak Sejarah Konflik dan Pembentukan Koalisi

Hubungan antara Partai Rakyat dan Pheu Thai memiliki sejarah panjang yang diwarnai pasang surut, dari persaingan ketat hingga potensi kerja sama yang sporadis. Mengingat latar belakang ini, seruan Partai Rakyat untuk Pheu Thai agar meninggalkan koalisi saat ini bukanlah hal yang sepele. Koalisi Bhumjaithai-led saat ini sendiri terbentuk melalui serangkaian negosiasi rumit dan kompromi politik yang signifikan, seperti yang pernah kami ulas dalam artikel sebelumnya, “Pembentukan Koalisi Baru: Antara Pragmatisme dan Idealogi“. Artikel tersebut menyoroti bagaimana partai-partai dengan latar belakang dan ideologi yang berbeda dapat bersatu demi mencapai stabilitas pemerintahan setelah periode ketidakpastian politik.

* Persaingan Historis: Kedua partai, Partai Rakyat dan Pheu Thai, seringkali menjadi rival utama dalam perebutan kursi kekuasaan. Konflik ideologi, perebutan basis massa, dan perselisihan personal antar tokoh menjadi bagian integral dari narasi politik mereka.
* Aliansi Pragmatis: Pembentukan koalisi Bhumjaithai-led melibatkan Pheu Thai sebagai mitra kunci, seringkali dilihat sebagai langkah pragmatis untuk membentuk mayoritas yang stabil, meskipun mungkin mengorbankan beberapa prinsip dasar partai.
* Musuh Bersama: Meskipun memiliki sejarah konflik, kedua partai kadang-kadang menemukan titik temu ketika menghadapi “musuh bersama”, yang bisa berupa kebijakan pemerintah yang tidak populer, kekuatan politik dominan lain, atau bahkan isu-isu sosial-ekonomi tertentu. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa aliansi semacam ini seringkali rapuh dan berumur pendek tanpa fondasi kepercayaan yang kuat.

Tantangan Membangun Kembali Kepercayaan Politik

Isu utama yang menjadi hambatan serius bagi potensi aliansi baru antara Partai Rakyat dan Pheu Thai adalah krisis kepercayaan. Sejarah menunjukkan bahwa “politik tikam belakang” atau pergeseran aliansi yang mendadak seringkali meninggalkan luka mendalam yang sulit disembuhkan. Membangun kembali fondasi kepercayaan bukan sekadar masalah kesepakatan di atas kertas, tetapi juga membutuhkan demonstrasi komitmen jangka panjang dan konsistensi tindakan dari kedua belah pihak.

Ini adalah sebuah proses yang kompleks dan membutuhkan lebih dari sekadar kesamaan pandangan terhadap “musuh politik bersama”. Beberapa elemen kunci dalam upaya pembangunan kembali kepercayaan meliputi:

* Transparansi Komunikasi: Dialog terbuka dan jujur tentang tujuan, harapan, dan kekhawatiran masing-masing pihak menjadi krusial.
* Rekonsiliasi Masa Lalu: Pengakuan atas kesalahan atau kekecewaan di masa lalu dapat menjadi langkah awal untuk membuka lembaran baru.
* Jaminan Jangka Panjang: Diperlukan mekanisme atau jaminan politik yang meyakinkan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat tidak akan mudah diingkari di kemudian hari.
* Konsistensi Aksi: Tindakan nyata yang selaras dengan janji dan komitmen akan lebih efektif dalam membangun kepercayaan ketimbang sekadar retorika politik.

Implikasi Potensial Pergeseran Aliansi

Jika Pheu Thai memutuskan untuk menanggapi seruan Partai Rakyat dan meninggalkan koalisi Bhumjaithai, implikasinya akan sangat luas terhadap lanskap politik nasional. Pertama, ini akan secara fundamental mengguncang stabilitas pemerintahan yang ada, berpotensi memicu krisis politik, bahkan mungkin mengarah pada pemilihan umum dini. Kedua, pembentukan aliansi baru antara Partai Rakyat dan Pheu Thai, jika berhasil, akan menciptakan kekuatan politik yang signifikan, yang berpotensi mengubah arah kebijakan dan prioritas nasional.

Namun, risiko kegagalan membangun kepercayaan ini juga sangat tinggi. Jika upaya rekonsiliasi tidak berhasil, Pheu Thai bisa berakhir tanpa posisi yang kuat baik di pemerintahan maupun di oposisi, sementara Partai Rakyat mungkin kehilangan momentum. Dinamika ini bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi juga tentang bagaimana partai-partai politik dapat beradaptasi dan bernegosiasi di tengah tuntutan publik dan ambisi pribadi para elit politik. Masa depan pemerintahan dan stabilitas politik nasional kini sangat bergantung pada bagaimana Pheu Thai menimbang seruan oposisi dan, yang lebih penting, apakah jembatan kepercayaan yang rapuh dapat dibangun kembali antara dua kekuatan politik besar ini.

Continue Reading

Pemerintah

Polda Metro Siagakan 5.000 Personel Kawal Pilkades Serentak

Published

on

Polda Metro Jaya Kerahkan Ribuan Personel untuk Pengamanan Pilkades

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas dan ketertiban selama proses pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Tidak kurang dari 5.000 personel siap dikerahkan secara massif, menandakan keseriusan aparat dalam mengawal hajatan demokrasi di tingkat desa. Pengerahan pasukan besar-besaran ini bertujuan utama untuk menjamin netralitas, keamanan, serta kelancaran seluruh tahapan pemungutan suara agar berjalan tertib dan kondusif.

Langkah proaktif ini diambil mengingat potensi kerawanan yang kerap menyertai kontestasi Pilkades. Rivalitas antarcalon, mobilisasi massa, hingga dugaan pelanggaran menjadi beberapa isu yang membutuhkan perhatian ekstra dari aparat keamanan. Kesiapan Polda Metro Jaya dengan ribuan personelnya diharapkan mampu meminimalisir segala bentuk potensi konflik dan memastikan hak pilih masyarakat tersalurkan secara demokratis tanpa intimidasi. Berbagai persiapan telah dimatangkan, termasuk pemetaan area rawan dan pembentukan tim respons cepat, sebagaimana pernah ditekankan dalam arahan pimpinan kepolisian terkait pengamanan event publik berskala besar.

Menjaga Integritas Pilkades Melalui Netralitas Aparat

Netralitas aparat keamanan menjadi pilar krusial dalam menjamin legitimasi dan integritas Pilkades. Polda Metro Jaya secara tegas menggarisbawahi pentingnya sikap imparsial bagi setiap personel yang bertugas. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga dapat memicu instabilitas di masyarakat.

  • Briefing Internal Ketat: Seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan akan mendapatkan briefing menyeluruh mengenai kode etik dan standar operasional prosedur yang menjunjung tinggi netralitas.
  • Sanksi Tegas: Ancaman sanksi disipliner hingga pidana menanti personel yang terbukti melakukan keberpihakan atau penyalahgunaan wewenang.
  • Pengawasan Berlapis: Mekanisme pengawasan internal akan diaktifkan untuk memonitor gerak-gerik dan tindakan personel di lapangan.
  • Fokus pada Penegakan Hukum: Prioritas utama adalah penegakan hukum murni terhadap segala bentuk tindak pidana, bukan intervensi politik.

Melalui upaya ini, diharapkan Pilkades dapat menghasilkan pemimpin desa yang sah dan dihormati oleh seluruh elemen masyarakat.

Sinergi Lintas Sektor untuk Keamanan Optimal

Pengamanan Pilkades bukan hanya tanggung jawab kepolisian semata. Polda Metro Jaya aktif membangun sinergi dengan berbagai instansi terkait untuk menciptakan ekosistem keamanan yang komprehensif. Kolaborasi ini melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemerintah daerah, serta panitia penyelenggara Pilkades di tingkat lokal.

Beberapa bentuk sinergi yang diimplementasikan meliputi:

  • Patroli Gabungan: Pembentukan tim patroli bersama untuk memantau situasi keamanan di seluruh wilayah.
  • Pertukaran Informasi Intelijen: Berbagi data dan analisis intelijen untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan menentukan strategi pencegahan yang efektif.
  • Edukasi dan Sosialisasi: Bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan melaporkan indikasi pelanggaran.
  • Kesiapan Logistik: Koordinasi dalam menyiapkan fasilitas dan logistik pendukung keamanan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) dan titik-titik strategis lainnya.

Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan suasana Pilkades yang tidak hanya aman dari gangguan keamanan, tetapi juga terhindar dari praktik-praktik yang mencederai demokrasi.

Peran Serta Masyarakat Kunci Sukses Pilkades Damai

Keberhasilan Pilkades serentak sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kedewasaan masyarakat. Selain peran aparat keamanan, kesadaran kolektif warga untuk menjaga suasana kondusif adalah faktor penentu. Masyarakat diimbau untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak, tidak mudah terprovokasi, serta menghormati perbedaan pilihan.

Polda Metro Jaya juga mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga ketertiban dengan:

  • Melaporkan Indikasi Pelanggaran: Segera melaporkan kepada pihak berwajib atau panitia Pilkades apabila menemukan indikasi kecurangan, intimidasi, atau tindak kekerasan.
  • Menjaga Persatuan: Tetap menjaga tali silaturahmi dan persatuan, terlepas dari pilihan politik yang berbeda.
  • Menerima Hasil: Menerima hasil pemilihan dengan lapang dada dan menyelesaikan setiap perselisihan melalui jalur hukum yang berlaku.

Dengan pengerahan personel yang masif dan strategi pengamanan terpadu, Polda Metro Jaya berharap Pilkades serentak dapat berjalan sukses, menghasilkan pemimpin desa yang berintegritas, serta memperkuat fondasi demokrasi di tingkat paling dasar. Komitmen ini selaras dengan upaya negara dalam menjamin setiap proses demokratis berjalan sesuai konstitusi. (Baca lebih lanjut tentang pentingnya netralitas Polri dalam pemilu)

Continue Reading

Trending