Pendidikan
JPPI Desak Evaluasi Anggaran Pendidikan: MBG Dikhawatirkan Hambat Hak Belajar dan Sekolah Gratis
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melancarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang mengalokasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu komponen dalam anggaran fungsi pendidikan nasional. Organisasi masyarakat sipil ini menilai bahwa langkah tersebut berpotensi besar menekan pembiayaan sektor pendidikan yang sudah ada, sekaligus dapat menghambat pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk implementasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sekolah gratis. Ini bukan kali pertama isu alokasi anggaran pendidikan memicu perdebatan, di mana prioritas dan efektivitas belanja negara selalu menjadi sorotan utama.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, secara tegas menyatakan kekhawatirannya. Ia menekankan bahwa masuknya MBG ke dalam pos anggaran pendidikan akan semakin membebani alokasi yang sudah terencana untuk program-program inti pendidikan. Konsekuensinya, upaya peningkatan kualitas pendidikan dan aksesibilitasnya dapat terganggu, padahal konstitusi secara jelas mengamanatkan pendidikan sebagai hak dasar warga negara. Isu ini mencuat di tengah berbagai tantangan pendidikan nasional yang kompleks, mulai dari pemerataan fasilitas, kualitas guru, hingga ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Kritikus mendesak pemerintah untuk meninjau ulang prioritas anggaran agar fungsi pendidikan tidak terkikis oleh program lain, sekalipun memiliki niat baik.
Tekanan Baru untuk Anggaran Pendidikan Nasional
Anggaran fungsi pendidikan nasional telah diamanatkan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya, alokasi ini kerap menjadi arena tarik-menarik antara berbagai kepentingan dan definisi. JPPI khawatir, penempatan program MBG di bawah payung anggaran pendidikan justru akan menggerus porsi yang seharusnya dialokasikan untuk:
- Pengembangan kurikulum dan materi ajar
- Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
- Pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah
- Pengadaan fasilitas pendukung pembelajaran seperti buku dan alat peraga
- Beasiswa dan bantuan operasional sekolah (BOS) yang mendukung akses pendidikan
Ubaid Matraji menambahkan, jika pembiayaan MBG diambil dari porsi 20% anggaran pendidikan, ini berarti ada pengurangan anggaran riil untuk substansi pendidikan. Kondisi ini dapat menghambat inovasi pendidikan, memperlambat pemerataan kualitas, dan pada akhirnya merugikan jutaan peserta didik di seluruh Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung tujuan utama pendidikan, bukan sekadar memenuhi mandat presentase tanpa mempertimbangkan dampak substansialnya.
Potensi Ancaman terhadap Hak Pendidikan dan Sekolah Gratis
Salah satu poin krusial kritik JPPI adalah potensi terhambatnya pemenuhan hak pendidikan masyarakat. Konsep sekolah gratis, yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, bertujuan memastikan bahwa tidak ada anak bangsa yang putus sekolah karena kendala biaya. Namun, dengan masuknya MBG ke anggaran pendidikan, program-program yang mendukung sekolah gratis dan aksesibilitas pendidikan lainnya bisa mengalami pemangkasan atau stagnasi. JPPI berargumen bahwa program makan bergizi, meski penting untuk gizi anak, seharusnya ditempatkan dalam pos anggaran yang lebih relevan, seperti kesehatan atau sosial. Ini akan menjaga fokus anggaran pendidikan tetap pada esensi pembelajaran dan pengembangan SDM.
JPPI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini. Mereka mengusulkan agar pemerintah:
- Memindahkan alokasi MBG ke pos anggaran yang lebih sesuai, seperti Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan, agar tidak membebani anggaran pendidikan.
- Memastikan transparansi dalam setiap alokasi anggaran dan prioritas program pendidikan.
- Meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan anggaran pendidikan untuk memastikan akuntabilitas.
- Memperkuat komitmen untuk memenuhi hak pendidikan melalui alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran.
Mendesak Transparansi dan Prioritas Anggaran
JPPI menegaskan bahwa isu ini bukan hanya tentang besaran anggaran, tetapi juga tentang prioritas dan efektivitas alokasi. Mereka menuntut pemerintah untuk menunjukkan transparansi penuh dalam proses penyusunan dan pengalokasian anggaran, terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Memasukkan program seperti MBG ke dalam fungsi pendidikan tanpa penjelasan komprehensif dapat menimbulkan pertanyaan besar mengenai strategi pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Organisasi ini secara konsisten menyuarakan pentingnya pengawasan publik terhadap anggaran negara untuk memastikan setiap rupiah digunakan secara optimal untuk kemajuan bangsa.
Debat mengenai alokasi anggaran ini mencerminkan kompleksitas pengelolaan fiskal di negara berkembang. Sementara program Makan Bergizi Gratis sendiri bertujuan mulia untuk mengatasi masalah gizi dan mendukung konsentrasi belajar siswa, penempatannya dalam kerangka anggaran pendidikan menjadi titik krusial. Pemerintah perlu meninjau kembali keputusan ini agar tidak mengorbankan investasi jangka panjang dalam kualitas pendidikan demi program jangka pendek, betapapun pentingnya program tersebut. JPPI dan banyak pihak lain berharap pemerintah dapat menemukan solusi yang tepat, memastikan bahwa hak pendidikan tidak tergerus dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tetap menjadi prioritas utama.
Untuk memahami lebih lanjut mengenai mandat konstitusi tentang pendidikan gratis, Anda dapat merujuk pada ketentuan terkait di situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Pendidikan
Kadis Pendidikan TTU Lintasi Sungai Tanpa Jembatan, Sorak Siswa SD Jadi Simbol Tantangan Akses Pendidikan
Sebuah video viral yang merekam momen Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Kadis PKO) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), menyusuri aliran sungai tanpa jembatan di hadapan puluhan siswa sekolah dasar, telah memicu perdebatan luas di media sosial. Sorakan polos “Ayo Maju-maju” dari para siswa tersebut, alih-alih sekadar dukungan, kini menjadi simbol tajam dari potret buram infrastruktur pendidikan di pelosok negeri, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia.
Momen Viral dan Pesan di Balik Sorakan Polos
Rekaman berdurasi singkat itu menampilkan seorang pejabat yang diidentifikasi sebagai Kadis PKO TTU sedang menyeberangi sungai dengan berjalan kaki, dikelilingi oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya. Tidak ada jembatan permanen yang menghubungkan kedua sisi sungai, memaksa rombongan ini untuk melewati arus air. Yang paling menyita perhatian adalah respons dari siswa-siswa SD yang berkumpul di tepi sungai. Dengan semangat, mereka kompak menyerukan yel-yel “Ayo Maju-maju!” kepada rombongan Kadis tersebut.
Meski terlihat sebagai adegan yang penuh keakraban atau bahkan dukungan, insiden ini secara kritis menyoroti kondisi riil yang seringkali dihadapi masyarakat di daerah terpencil. Bagi sebagian besar siswa di wilayah tersebut, menyeberangi sungai tanpa jembatan adalah rutinitas harian untuk mencapai sekolah. Ketika seorang pejabat tinggi mengalami hal yang sama, bahkan untuk sementara, itu menjadi pengingat yang menyakitkan tentang kurangnya fasilitas dasar yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara, terutama dalam konteks akses pendidikan.
Tantangan Infrastruktur: Ancaman Nyata Bagi Akses Pendidikan
Ketiadaan jembatan yang layak di lokasi tersebut bukan hanya sekadar ketidaknyamanan, melainkan hambatan serius yang mengancam keberlangsungan proses belajar mengajar. Musim hujan, misalnya, dapat menyebabkan debit air sungai meningkat drastis, menjadikannya berbahaya atau bahkan tidak mungkin untuk dilewati. Kondisi ini secara langsung berdampak pada tingkat kehadiran siswa dan guru, menghambat distribusi materi pelajaran, serta menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Ini bukan kasus tunggal. Sejumlah laporan dan penelitian menunjukkan bahwa banyak wilayah di NTT, termasuk TTU, masih menghadapi tantangan serupa terkait infrastruktur dasar, termasuk jembatan dan akses jalan yang memadai. Situasi ini diperparah dengan kondisi geografis yang berbukit dan curam, memerlukan perhatian khusus serta alokasi anggaran yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Permasalahan ini seolah menjadi lingkaran setan yang terus membelit cita-cita pemerataan pendidikan. Artikel sebelumnya yang mengulas tentang “Tantangan Pembangunan Infrastruktur Dasar di NTT” pernah menyoroti bagaimana keterbatasan akses fisik menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi dan sosial di provinsi ini, yang tentu saja berdampak besar pada sektor pendidikan.
Akuntabilitas Pemerintah dan Harapan Masyarakat
Video Kadis PKO TTU ini seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak terkait, khususnya pemerintah daerah dan pusat. Ini bukan sekadar insiden viral, melainkan representasi dari masalah struktural yang memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengapa pembangunan jembatan, sebuah fasilitas dasar yang vital untuk mobilitas dan akses pendidikan, belum juga terealisasi di lokasi tersebut?
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai demi menjamin hak pendidikan setiap anak. Sorakan “Ayo Maju-maju” dari siswa-siswa SD tersebut bisa dimaknai sebagai seruan tulus untuk kemajuan, bukan hanya untuk Kadis yang sedang menyeberang, melainkan untuk daerah mereka secara keseluruhan. Mereka menginginkan akses yang lebih baik, pendidikan yang lebih berkualitas, dan masa depan yang lebih cerah, bebas dari hambatan fisik yang seharusnya sudah tidak ada di era modern ini.
Momen ini juga menunjukkan kekuatan media sosial dalam mengangkat isu-isu lokal ke panggung nasional. Dengan menjadi viral, insiden ini berpotensi meningkatkan tekanan publik dan mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata. Membangun jembatan bukan hanya tentang konstruksi fisik, tetapi juga membangun jembatan harapan bagi generasi penerus di TTU dan daerah-daerah terpencil lainnya di Indonesia.
Perhatian serius dan alokasi anggaran yang tepat sasaran harus menjadi prioritas. Melampaui pembangunan fisik, penting juga untuk melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur, agar solusi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan berkelanjutan. Masa depan pendidikan di daerah terpencil sangat bergantung pada komitmen kita bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan fundamental seperti ini.
Pendidikan
Abdul Wahab Alwi: Tokoh Penggagas MRSM, Pilar Transformasi Pendidikan Malaysia
Jasa Abdul Wahab Alwi: Fondasi MRSM yang Terus Mengukir Sejarah Pendidikan Nasional
Kontribusi tak ternilai dari Allahyarham Abdul Wahab Alwi, mantan Pengarah Bahagian Latihan MARA, dalam mencetuskan ide penubuhan Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) merupakan tonggak penting yang akan terus terpahat dalam sejarah pendidikan Malaysia. Visi beliau bukan sekadar mendirikan sebuah institusi pendidikan, melainkan sebuah gerakan transformatif yang bertujuan memperkuat kapasitas ilmiah dan teknis generasi muda, khususnya dari latar belakang kurang beruntung, demi kemajuan bangsa.
Sebagai salah satu inisiatif terpenting di bawah naungan Majlis Amanah Rakyat (MARA), MRSM telah berkembang menjadi jaringan sekolah berasrama penuh yang disegani, dikenal karena standar akademiknya yang tinggi, penekanan pada sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), serta pembinaan karakter siswa yang holistik. Keberadaan MRSM sejak awal telah mengisi kekosongan krusial dalam sistem pendidikan nasional, menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi ribuan pelajar yang berpotensi namun terbatas oleh kondisi geografis atau sosial-ekonomi.
Awal Mula Sebuah Visi untuk Masa Depan
Pada era 1970-an, ketika ide MRSM pertama kali digulirkan, Malaysia berada di persimpangan jalan menuju industrialisasi dan modernisasi. Kebutuhan akan tenaga kerja terampil di bidang sains dan teknologi sangat mendesak. Namun, akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di bidang STEM, masih belum merata, khususnya bagi komunitas Bumiputera yang menjadi fokus utama MARA. Abdul Wahab Alwi, dengan kepekaan dan pemahaman mendalamnya terhadap kebutuhan strategis negara, melihat peluang untuk menciptakan sebuah institusi yang secara khusus akan menelurkan talenta-talenta ini.
Visi beliau tidak hanya sebatas menciptakan sekolah sains biasa. Ia membayangkan sebuah ekosistem pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga membentuk pemimpin masa depan yang berintegritas, inovatif, dan berdaya saing global. Ini termasuk kurikulum yang relevan, fasilitas modern, dan lingkungan belajar yang kondusif. Ide ini kemudian diartikulasikan dan diperjuangkan di tengah berbagai tantangan birokrasi dan keterbatasan sumber daya, menunjukkan keteguhan dan komitmen beliau yang luar biasa.
Arsitek Utama di Balik MRSM
Peran Abdul Wahab Alwi sebagai ‘arsitek’ di balik MRSM tidak dapat diremehkan. Beliau tidak hanya sekadar mengusulkan ide, tetapi juga terlibat aktif dalam perumusan konsep, struktur kurikulum awal, hingga pemilihan lokasi dan pembangunan MRSM pertama. Dedikasinya memastikan bahwa fundamental MRSM, yang berlandaskan pada keunggulan akademik dan pembentukan karakter, tertanam kuat sejak awal.
- Pengembangan Kurikulum: Fokus pada sains, matematika, dan bahasa Inggris, mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi dan karir di bidang teknis.
- Pendekatan Holistik: Selain akademik, penekanan pada kepemimpinan, olahraga, dan kegiatan kokurikulum untuk mengembangkan siswa secara menyeluruh.
- Penyediaan Fasilitas Modern: Memastikan MRSM dilengkapi dengan laboratorium canggih dan perpustakaan lengkap untuk mendukung pembelajaran.
- Penanaman Nilai-nilai MARA: Menanamkan semangat kebangsaan, disiplin, dan etika yang tinggi pada setiap siswa.
Kontribusi beliau melampaui tugas administratif; itu adalah dorongan pribadi untuk melihat potensi penuh generasi muda Malaysia terealisasi. Keberaniannya untuk berpikir di luar kotak dan kemampuan untuk mewujudkan ide besar menjadi kenyataan adalah warisan yang patut dikenang.
Dampak Jangka Panjang bagi Pendidikan Nasional
Sejak pendiriannya, MRSM telah memainkan peran vital dalam memajukan agenda pendidikan nasional. Ribuan alumni MRSM kini menduduki posisi kunci di berbagai sektor, baik di dalam maupun luar negeri. Mereka adalah insinyur, dokter, ilmuwan, pengusaha, dan pemimpin pemerintahan yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi Malaysia.
MRSM bukan hanya mencetak siswa berprestasi, tetapi juga menjadi model bagi sekolah-sekolah lain dalam mengintegrasikan kurikulum STEM dengan pengembangan keterampilan lunak. Keberhasilan MRSM membuktikan bahwa dengan visi yang jelas dan implementasi yang tepat, institusi pendidikan dapat menjadi agen perubahan yang kuat. Hingga saat ini, permintaan untuk masuk MRSM tetap tinggi, mencerminkan kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkannya.
Keberlanjutan dan relevansi MRSM selama beberapa dekade adalah bukti nyata dari fondasi kokoh yang diletakkan oleh Abdul Wahab Alwi. Ini bukan hanya tentang penciptaan sebuah sekolah, melainkan pembangunan sebuah jalur bagi mobilitas sosial dan intelektual bagi ribuan keluarga.
Menjaga Warisan untuk Masa Depan
Meskipun Abdul Wahab Alwi telah tiada, legasinya terus hidup melalui setiap siswa MRSM yang berhasil mencapai impiannya. Penting bagi generasi saat ini untuk memahami dan menghargai peran pionir seperti beliau. Memperingati jasa beliau bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip-prinsip keunggulan dan inklusivitas yang menjadi dasar MRSM.
Di tengah tantangan pendidikan abad ke-21, seperti revolusi industri 4.0 dan kebutuhan akan inovasi berkelanjutan, semangat dan visi Abdul Wahab Alwi menjadi relevan kembali. Bagaimana MRSM dapat terus beradaptasi dan berinovasi sambil tetap berpegang pada misi aslinya? Ini adalah pertanyaan yang harus terus dijawab oleh para pemangku kepentingan. Dengan memahami sejarah dan evolusi MARA, kita dapat lebih mengapresiasi konteks di mana ide-ide brilian seperti MRSM muncul dan berkembang.
Jasa Abdul Wahab Alwi dalam menancapkan fondasi MRSM adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana satu individu dengan visi yang kuat dapat meninggalkan jejak abadi yang membentuk masa depan sebuah bangsa. Warisan ini harus dijaga, dikembangkan, dan terus diinspirasi untuk menciptakan lebih banyak lagi pemimpin dan inovator bagi Malaysia.
Pendidikan
DPR Desak Evaluasi Total Penerimaan Mahasiswa Unsoed Buntut Kasus Pemerasan Rektor
Integritas Pendidikan Terancam: DPR Mendesak Audit Sistem Penerimaan Mahasiswa Unsoed
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara tegas mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Desakan ini muncul menyusul mencuatnya kasus pemerasan yang menyeret Rektor Unsoed, sebuah insiden yang dinilai mencoreng wajah integritas pendidikan tinggi nasional dan meruntuhkan kepercayaan publik.
Anggota Komisi X DPR RI mengungkapkan kekhawatiran mendalam. Mereka melihat kasus pemerasan tersebut bukan sekadar pelanggaran etika individu, melainkan indikasi potensi kelemahan sistemik dalam tata kelola universitas, khususnya pada proses vital seperti penerimaan mahasiswa. Kasus ini memaksa semua pihak untuk menyoroti kembali transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam seleksi calon generasi penerus bangsa.
Dalam pernyataannya, Komisi X mendukung penuh langkah pemeriksaan terhadap mahasiswa baru yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan gratifikasi. Pemeriksaan ini krusial untuk membongkar jaringan praktik ilegal, memastikan tidak ada jual beli kursi, serta melindungi hak-hak calon mahasiswa yang mendaftar secara murni dan berprestasi. Mereka menekankan bahwa setiap dugaan harus diusut tuntas demi membersihkan lingkungan kampus dari praktik koruptif dan mengembalikan marwah pendidikan sebagai pilar keadilan sosial.
Dampak Kasus Rektor pada Integritas Pendidikan
Kasus pemerasan yang melibatkan pucuk pimpinan Unsoed menjadi sorotan tajam karena dampaknya yang meluas. Tidak hanya menciptakan citra negatif bagi Unsoed, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap seluruh institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Integritas akademis dan proses seleksi yang seharusnya berbasis meritokrasi menjadi dipertanyakan. Ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan krisis moral yang memerlukan respons cepat dan strategis dari semua pemangku kepentingan.
- Krisis Kepercayaan Publik: Kasus ini berisiko besar mengurangi kepercayaan orang tua dan calon mahasiswa terhadap objektivitas serta keadilan proses seleksi universitas negeri.
- Merusak Etos Akademik: Praktik jual beli kursi atau pemerasan dapat merusak etos persaingan sehat dan semangat belajar, di mana kompetensi digantikan oleh kemampuan finansial atau koneksi.
- Ancaman Kualitas Lulusan: Mahasiswa yang masuk melalui jalur tidak sah mungkin tidak memiliki kapasitas akademis yang memadai, berpotensi menurunkan kualitas lulusan Unsoed di masa mendatang.
- Preseden Buruk: Membiarkan kasus ini tanpa penanganan tuntas dapat menciptakan preseden buruk dan memberikan sinyal bahwa praktik koruptif di lingkungan pendidikan bisa ditoleransi.
Mendesak Transparansi dan Perbaikan Sistemik
Menanggapi situasi ini, Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengambil tindakan tegas dan melakukan audit menyeluruh. Audit ini tidak hanya berfokus pada individu pelaku, tetapi juga pada sistem dan mekanisme yang memungkinkan praktik kotor tersebut terjadi. Perbaikan harus menyentuh akar permasalahan, mulai dari regulasi, pengawasan, hingga budaya organisasi.
Audit dan evaluasi yang diusulkan Komisi X mencakup beberapa aspek penting:
- Mekanisme Seleksi PMB: Memastikan seluruh tahapan PMB, dari pendaftaran hingga pengumuman, berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak luar yang tidak sah.
- Pengawasan Internal: Memperkuat unit pengawasan internal universitas agar lebih independen dan efektif dalam mendeteksi serta menindak praktik pelanggaran.
- Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System): Mengembangkan sistem pelaporan yang aman dan terpercaya bagi sivitas akademika dan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan.
- Kode Etik dan Sanksi: Meninjau ulang dan memperketat kode etik bagi pimpinan dan staf universitas, serta memastikan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten bagi para pelanggar.
Tantangan Memulihkan Kepercayaan dan Integritas
Unsoed menghadapi tugas berat untuk memulihkan citra dan kepercayaan publik. Ini bukan hanya tentang menghukum para pelaku, tetapi yang lebih fundamental adalah membangun kembali sistem yang kokoh, transparan, dan berintegritas. Proses ini memerlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran rektorat, senat universitas, hingga civitas akademika.
Kasus pemerasan Rektor Unsoed yang sebelumnya telah menyita perhatian publik harus menjadi momentum penting bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Ini adalah pengingat bahwa integritas adalah fondasi utama pendidikan. Tanpa integritas, kualitas pendidikan dan kepercayaan publik akan runtuh. Oleh karena itu, sinergi antara Kemendikbudristek, DPR, dan pimpinan perguruan tinggi sangat vital untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih, adil, dan bermartabat, di mana meritokrasi menjadi satu-satunya jalur menuju kursi pendidikan tinggi.
-
Daerah5 bulan agoSoal Penertiban Dishub Samarinda, Berita Media Online Indcyber Menuduh dan Mengandung Fitnah..?
-
Teknologi6 bulan agoWaspada Penipuan Top Up Free Fire Jelang THR, Kenali Ciri Platform Palsu dan Cara Aman Transaksi
-
Daerah6 bulan agoBupati Bandung Tegaskan Larangan Keras Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran ASN 2026
-
Pemerintah6 bulan agoDPR RI Desak Tangsel Integrasikan Layanan Perizinan dan Pembiayaan UMKM
-
Hukum & Kriminal6 bulan agoFBI Geledah Kediaman dan Kantor Kepala LAUSD Alberto Carvalho, Selidiki Kontrak Teknologi $6 Juta
-
Olahraga6 bulan agoAnalisis Mendalam: Layakkah Joao Pedro Disandingkan dengan Haaland dan Mbappe?
-
Pemerintah5 bulan agoTuduhan Pelecehan Seksual Mantan Staf Guncang Kampanye Gubernur Eric Swalwell di California
-
Pemerintah6 bulan agoAnalisis Kritis Setahun Kepemimpinan Siska di Kendari: Menakar Janji dan Realisasi
