Hukum & Kriminal
Klaim Kemenangan Koperasi Harapan Mulya dalam Sengketa Lahan Rokan Hulu: Analisis Kritis Tanggal Perkara
Klaim Kemenangan Koperasi Harapan Mulya dalam Sengketa Lahan Rokan Hulu: Analisis Kritis Tanggal Perkara
Koperasi Harapan Mulya (KHM), sebuah entitas yang menaungi sejumlah petani di wilayah Rokan Hulu, Riau, mengklaim telah meraih kemenangan signifikan dalam sengketa lahan. Klaim ini disampaikan berdasarkan putusan perkara dengan Nomor 332/Pdt.Sus-LH/2025 di Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pangaraian. Pernyataan tersebut, yang dilontarkan oleh Eggi Sudjana, mengindikasikan babak baru bagi para petani yang selama ini memperjuangkan hak atas tanah mereka.
Namun, sebuah poin krusial muncul dari informasi tersebut: nomor perkara yang mencantumkan tahun 2025. Fakta ini, tentu saja, memicu pertanyaan kritis dan keharusan untuk menelaah lebih lanjut validitas serta konteks klaim kemenangan tersebut. Sebagai lembaga berita, kami wajib menyajikan informasi dengan akurat dan berimbang, seraya mengedukasi pembaca mengenai potensi kejanggalan dalam sumber berita.
Detail Perkara dan Kejanggalan Tanggal Putusan
Menurut klaim yang disampaikan oleh Eggi Sudjana, Koperasi Harapan Mulya berhasil memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian. Perkara ini, dengan nomor 332/Pdt.Sus-LH/2025, secara spesifik mengacu pada sengketa lingkungan hidup (LH) yang kerap kali berkaitan erat dengan masalah lahan dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar, khususnya petani.
Fenomena sengketa lahan di Riau, khususnya di Rokan Hulu, memang bukan hal baru. Wilayah ini sering menjadi panggung bagi konflik agraria antara masyarakat lokal, termasuk petani, dengan entitas korporasi atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atas lahan. Koperasi Harapan Mulya, sebagai wadah bagi petani, secara alami menjadi garda terdepan dalam melindungi kepentingan anggotanya terkait akses dan kepemilikan lahan.
- Nomor Perkara: 332/Pdt.Sus-LH/2025
- Pihak Pemenang Klaim: Koperasi Harapan Mulya (KHM)
- Pengadilan: Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian
- Sumber Klaim: Eggi Sudjana
Yang menjadi sorotan utama adalah tahun 2025 yang tertera pada nomor perkara. Secara prosedural, putusan pengadilan selalu merujuk pada tahun terjadinya putusan tersebut. Oleh karena itu, klaim kemenangan di tahun 2024 (atau sebelumnya) atas putusan yang ‘secara resmi’ baru akan terjadi di tahun 2025 menimbulkan keraguan serius. Ada beberapa kemungkinan yang dapat dianalisis secara kritis:
- Kesalahan Penulisan/Typo: Tahun 2025 mungkin merupakan kesalahan ketik dan seharusnya adalah 2024 atau tahun sebelumnya. Ini adalah skenario paling optimis namun tetap perlu dikonfirmasi.
- Pengajuan Gugatan Tahun 2025: Nomor perkara seringkali mencantumkan tahun pendaftaran gugatan. Jika demikian, klaim kemenangan yang sudah terjadi di masa kini (sebelum 2025) menjadi tidak konsisten.
- Klaim Prematur: Kemungkinan lain adalah klaim kemenangan ini bersifat prematur atau mengacu pada tahapan hukum tertentu yang bukan merupakan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap.
- Informasi yang Tidak Akurat: Paling buruk, informasi yang disampaikan mungkin tidak sepenuhnya akurat atau belum terverifikasi secara resmi oleh pihak pengadilan.
Tim redaksi kami sedang berupaya mengklarifikasi lebih lanjut mengenai status perkara ini langsung ke Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian untuk memastikan kebenaran informasi dan menghindari penyebaran berita yang tidak tepat.
Dampak Potensial bagi Petani dan Konflik Lahan di Riau
Terlepas dari kejanggalan tanggal, jika klaim kemenangan ini pada akhirnya terbukti sahih, putusan tersebut akan membawa dampak signifikan bagi para petani anggota Koperasi Harapan Mulya. Kemenangan dalam sengketa lahan seringkali menjadi jaminan atas keberlanjutan mata pencarian dan hak hidup bagi masyarakat agraria. Hal ini bisa berarti:
- Kepastian Hukum atas Lahan: Petani akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggarap lahan mereka tanpa ancaman penggusuran atau intervensi pihak lain.
- Peningkatan Kesejahteraan: Dengan kepastian lahan, petani dapat merencanakan produksi pertanian jangka panjang, yang berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
- Preseden Positif: Kemenangan KHM dapat menjadi preseden positif bagi koperasi petani atau kelompok masyarakat lain yang menghadapi sengketa serupa di Riau atau bahkan skala nasional, memperkuat posisi mereka dalam perjuangan hak agraria.
Konflik lahan, terutama di provinsi dengan perkebunan besar seperti Riau, kerap menjadi isu sensitif dan kompleks. Banyak kasus sengketa lahan melibatkan masyarakat adat atau petani kecil melawan perusahaan perkebunan atau pertambangan. Kasus ini, jika valid, akan menjadi secercah harapan bagi perjuangan hak-hak agraria di Indonesia yang masih jauh dari kata selesai.
Perjuangan Hak Tanah: Gambaran Umum Konflik Lahan
Indonesia memiliki sejarah panjang konflik agraria, di mana hak-hak masyarakat lokal seringkali terpinggirkan oleh kepentingan investasi atau pembangunan. Kasus sengketa lahan yang dialami Koperasi Harapan Mulya ini hanyalah salah satu dari ribuan kasus yang tercatat di berbagai daerah. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum secara konsisten mendokumentasikan bagaimana petani dan masyarakat adat berjuang untuk mempertahankan tanah warisan atau hak ulayat mereka.
Kemenangan di tingkat pengadilan, meskipun seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, adalah salah satu jalur yang bisa ditempuh. Hal ini juga menunjukkan pentingnya peran koperasi atau organisasi petani dalam mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak anggotanya secara kolektif. Kisah perjuangan KHM dapat menjadi inspirasi sekaligus pengingat akan urgensi reformasi agraria yang komprehensif dan berpihak pada rakyat.
Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan memberikan pembaruan setelah mendapatkan konfirmasi resmi mengenai status dan putusan perkara dari Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian. Keakuratan informasi adalah prioritas kami dalam menyajikan berita kepada pembaca.
Hukum & Kriminal
OTT KPK Sasar Sestama BNPB, Sita Rp1,4 Miliar dan Emas Batangan
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencetak rekor dalam operasi tangkap tangan (OTT) terbarunya, kali ini menyasar lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam operasi senyap yang berlangsung intens, tim penyidik berhasil mengamankan 14 orang, termasuk seorang pejabat eselon I berinisial RI yang menjabat sebagai Sekretaris Utama (Sestama) BNPB. Kejadian ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang terungkap di lembaga pemerintahan, memicu sorotan tajam terhadap integritas birokrasi, terutama di sektor yang krusial seperti penanganan bencana.
Barang bukti yang disita dalam OTT ini sangat mencengangkan dan mengindikasikan skala dugaan korupsi yang signifikan. KPK berhasil menyita uang tunai senilai Rp1,4 miliar dan sejumlah logam mulia berupa emas batangan. Penyitaan ini menjadi bukti awal yang kuat bagi penyidik untuk mendalami modus operandi serta jaringan korupsi yang diduga melibatkan pejabat tinggi di BNPB. Publik menyoroti kejadian ini dengan kekhawatiran mendalam, mengingat BNPB adalah garda terdepan dalam merespons krisis dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
Jejak Operasi Senyap dan Temuan KPK di BNPB
Operasi senyap yang dilakukan tim KPK ini merupakan hasil dari penyelidikan mendalam terhadap informasi adanya dugaan praktik rasuah di BNPB. Sumber terpercaya menyebutkan bahwa OTT ini berawal dari laporan masyarakat terkait transaksi mencurigakan yang melibatkan pejabat di lembaga tersebut. Tim penyidik KPK kemudian bergerak cepat melakukan pemantauan dan pengintaian hingga akhirnya melakukan penangkapan serentak.
- Penangkapan Luas: Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi ini, mulai dari Sestama BNPB berinisial RI, staf, hingga pihak swasta yang diduga menjadi perantara atau pemberi suap. Ini menunjukkan dugaan adanya jaringan yang terstruktur.
- Barang Bukti Fantastis: KPK berhasil menyita uang tunai senilai Rp1,4 miliar dalam pecahan mata uang rupiah dan asing, serta emas batangan dengan nilai yang belum dirinci secara detail. Jumlah ini menjadi indikasi kuat praktik korupsi berskala besar.
- Dugaan Modus Korupsi: Penyelidikan awal mengindikasikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa atau proyek-proyek tertentu di lingkungan BNPB. Modus operandi diduga melibatkan mark-up anggaran, fee proyek, atau penerimaan gratifikasi dalam proses yang seharusnya transparan.
- Pemeriksaan Intensif: Seluruh pihak yang diamankan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK untuk mengklarifikasi peran masing-masing dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan guna penetapan status hukum.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi citra BNPB yang selama ini dikenal sebagai lembaga yang berjuang di garis depan kemanusiaan. Dugaan korupsi di tengah upaya penanggulangan bencana memunculkan pertanyaan serius tentang pengawasan internal dan transparansi pengelolaan dana publik yang krusial.
Ancaman Korupsi dalam Dana Bantuan Bencana dan Implikasinya
Terungkapnya kasus di BNPB ini bukan kali pertama lembaga pengelola dana publik vital terjerat kasus korupsi. Keadaan darurat dan kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Proses pengadaan barang dan jasa yang dipercepat, serta potensi minimnya pengawasan dalam situasi krisis, dapat membuka peluang terjadinya penyelewengan dana. Hal ini tentu mengkhawatirkan karena langsung memengaruhi efektivitas bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kasus ini mengingatkan publik pada sejumlah kasus korupsi dana bantuan sosial atau proyek infrastruktur darurat yang pernah terjadi di masa lalu. Pola yang berulang ini menunjukkan adanya kelemahan sistemik yang perlu segera ditangani. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk membantu korban bencana dan mempercepat pemulihan, justru berpotensi diselewengkan untuk memperkaya diri oknum pejabat, mengkhianati amanah publik.
Dampak dari korupsi di sektor penanganan bencana sangat fatal. Selain merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, praktik rasuah ini juga merampas hak-hak masyarakat terdampak bencana untuk mendapatkan bantuan yang layak dan tepat waktu. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara pun terkikis, menghambat upaya kolektif dalam menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks.
Komitmen KPK dan Tantangan Pencegahan Korupsi ke Depan
KPK menegaskan komitmennya untuk terus memberantas praktik korupsi tanpa pandang bulu, termasuk di lembaga-lembaga yang memiliki peran strategis. Operasi di BNPB ini menjadi bukti nyata bahwa lembaga antirasuah tidak akan berhenti mengusut tuntas setiap indikasi penyelewengan uang negara, meskipun berada dalam situasi yang mungkin dianggap ‘sensitif’ karena melibatkan dana bencana dan kemanusiaan.
Namun, tantangan ke depan tidaklah mudah. Selain penindakan yang tegas, KPK juga menekankan pentingnya upaya pencegahan yang komprehensif. Edukasi antikorupsi, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, serta penguatan pengawasan internal di setiap kementerian dan lembaga menjadi kunci untuk memutus mata rantai korupsi secara fundamental. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melaporkan setiap indikasi korupsi yang mereka temui, agar transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud sepenuhnya demi pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Kasus OTT Sestama BNPB ini harus menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integritas dan memastikan bahwa setiap rupiah dana publik benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, terutama mereka yang paling rentan menghadapi bencana.
Hukum & Kriminal
Guru Mengaku Tidak Bersalah Tuduhan Cuai Akibatkan Kematian Pelajar
Guru Mengaku Tidak Bersalah dalam Kes Kematian dan Kecederaan Pelajar
Seorang guru wanita membuat pengakuan tidak bersalah di Mahkamah Majistret hari ini atas dua pertuduhan cuai yang menyebabkan kematian dan kecederaan parah terhadap dua pelajar Tingkatan Satu. Insiden tragis ini terjadi di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Tanjong Mas pada April lalu, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban dan seluruh komunitas sekolah.
Pertuduhan yang dibacakan di hadapan Majistret menyatakan bahwa guru tersebut diduga bertindak lalai saat mengemudikan kendaraan, menyebabkan satu pelajar meninggal dunia dan seorang lagi mengalami cedera serius. Kasus ini menyoroti kembali isu krusial mengenai keselamatan di lingkungan sekolah dan tanggung jawab hukum individu dalam menjaga keamanan publik.
Kronologi Insiden Tragis yang Mengguncang Komunitas Sekolah
Insiden nahas yang terjadi pada April lalu telah mengejutkan banyak pihak. Dua pelajar Tingkatan Satu menjadi korban ketika mereka ditabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh guru wanita tersebut di kawasan sekolah. Kecelakaan ini tidak hanya merenggut nyawa satu pelajar, tetapi juga menyebabkan cedera fisik dan trauma emosional yang mendalam bagi korban selamat, keluarga, rekan-rekan pelajar, dan staf pengajar.
Peristiwa ini segera memicu penyelidikan intensif oleh pihak berkuasa, dengan fokus pada penyebab kecelakaan dan potensi unsur kelalaian. Keluarga korban telah menyerukan keadilan, berharap proses hukum akan mengungkap kebenaran dan memastikan pertanggungjawaban atas kerugian yang tidak terhingga.
Proses Hukum dan Tuduhan Kelalaian
Di ruang sidang Mahkamah Majistret, guru tersebut didakwa di bawah dua pertuduhan terpisah. Tuduhan utama berkaitan dengan tindakan cuai yang menyebabkan kematian, sementara pertuduhan kedua menyangkut kelalaian yang mengakibatkan cedera serius. Pengakuan tidak bersalah yang disampaikan oleh tertuduh menandakan bahwa kasus ini akan dilanjutkan ke tahap persidangan penuh, di mana bukti-bukti akan diajukan dan dibahas secara rinci oleh kedua belah pihak.
* Dasar Hukum: Tuduhan kelalaian biasanya merujuk pada undang-undang yang mengatur mengemudi secara sembrono atau berbahaya, atau menyebabkan kematian/cedera karena kelalaian (misalnya di bawah Akta Pengangkutan Jalan).
* Beban Pembuktian: Dalam kasus seperti ini, pihak pendakwa akan memiliki beban untuk membuktikan bahwa tertuduh memiliki kewajiban untuk berhati-hati, melanggar kewajiban tersebut, dan pelanggaran tersebut secara langsung menyebabkan kematian dan cedera.
* Hak Tertuduh: Pengakuan tidak bersalah memberikan hak kepada tertuduh untuk membela diri dan menyanggah tuduhan yang dialamatkan kepadanya di mahkamah.
Mahkamah telah menetapkan tanggal sebutan semula untuk pengurusan kes dan penyerahan dokumen, menandakan langkah awal menuju persidangan yang akan menentukan nasib guru tersebut serta memberikan keadilan bagi para korban.
Memperkuat Keselamatan di Kawasan Sekolah: Pelajaran Penting dari Tragedi Ini
Tragedi di SMK Tanjong Mas ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, terutama di sekitar kawasan sekolah. Lingkungan sekolah seharusnya menjadi zona aman bagi pelajar, namun insiden seperti ini menunjukkan bahwa risiko kecelakaan tetap ada dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Baik pengemudi, pihak sekolah, maupun orang tua memiliki peran krusial dalam memastikan keselamatan pelajar.
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan keselamatan di sekolah antara lain:
* Penerapan batas kecepatan yang ketat di dalam dan sekitar area sekolah.
* Pemasangan rambu-rambu peringatan yang jelas dan speed bump yang efektif.
* Peningkatan pengawasan oleh pihak sekolah, terutama pada jam-jam sibuk.
* Edukasi berkelanjutan tentang keselamatan jalan raya bagi pelajar dan pengemudi.
* Peninjauan ulang tata letak dan infrastruktur jalan di sekitar sekolah untuk meminimalkan titik-titik rawan kecelakaan.
Kasus ini akan terus dipantau, tidak hanya karena implikasi hukumnya tetapi juga sebagai katalis untuk mendorong perbaikan sistemik dalam menjaga keselamatan anak-anak kita di lingkungan pendidikan.
Hukum & Kriminal
Penyelidikan Awal Kematian Vlogger Hlun Solo Tidak Indikasikan Narkoba atau Kekerasan
TBILISI – Tim penyelidik telah mengeluarkan pernyataan mengenai temuan awal mereka terkait kematian vlogger perjalanan populer asal Thailand, Hlun Solo, yang mengejutkan publik pada Juli lalu. Sejauh ini, investigasi menunjukkan tidak ada jejak substansi berbahaya atau bukti yang mengarah pada tindakan kekerasan sebagai penyebab meninggalnya sang vlogger. Pengumuman ini memberikan titik terang awal dalam misteri yang menyelimuti kepergian salah satu figur media sosial paling dikenal di Asia Tenggara tersebut.
Sejak berita duka kematian Hlun Solo pertama kali mencuat, spekulasi publik dan media sosial langsung bermunculan, mulai dari kemungkinan kecelakaan hingga dugaan tindakan kriminal. Mengingat popularitasnya yang luas, setiap perkembangan kasus ini selalu menjadi sorotan. Pernyataan terbaru dari pihak berwenang berupaya meredam sebagian spekulasi tersebut, dengan fokus pada data forensik yang telah terkumpul.
Titik Terang Awal Investigasi
Penyelidik yang menangani kasus ini mengungkapkan bahwa serangkaian tes awal, termasuk analisis toksikologi dan pemeriksaan fisik menyeluruh terhadap jenazah Hlun Solo, belum menunjukkan adanya indikasi penggunaan narkoba atau tanda-tanda kekerasan fisik. Temuan ini krusial karena secara signifikan menyempitkan lingkup penyelidikan dan menyingkirkan beberapa hipotesis awal yang beredar di masyarakat.
Penolakan terhadap keterlibatan narkoba dan kekerasan mengarahkan penyelidikan untuk fokus pada kemungkinan lain, seperti:
- Penyebab alamiah atau kondisi medis yang tidak terdiagnosis.
- Kecelakaan yang tidak meninggalkan jejak kekerasan eksternal yang jelas.
- Kemungkinan lain yang memerlukan analisis lebih mendalam, termasuk kondisi lingkungan atau zat lain yang mungkin tidak terdeteksi dalam tes awal.
Meskipun demikian, pihak berwenang menegaskan bahwa penyelidikan masih jauh dari kata selesai. Mereka terus mengumpulkan bukti, menganalisis data, dan mewawancarai saksi-saksi yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Hlun Solo.
Profil Hlun Solo dan Dampak Kematiannya
Hlun Solo dikenal luas sebagai seorang vlogger perjalanan yang sangat aktif dan digemari, terutama di kalangan penutur bahasa Thai. Konten-kontennya yang menarik, mulai dari ulasan destinasi wisata eksotis hingga petualangan kuliner, telah mengumpulkan jutaan pengikut di berbagai platform media sosial. Kematiannya secara mendadak saat berada di luar negeri tentu saja menjadi berita besar yang menimbulkan kesedihan mendalam dan banyak pertanyaan di antara para penggemarnya dan komunitas daring.
Kepergian Hlun Solo tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga menyoroti kerentanan para kreator konten yang sering bepergian sendirian atau di tempat asing. Kasus ini memicu diskusi lebih lanjut tentang keamanan pribadi bagi para vlogger dan influencer yang hidupnya terpapar di mata publik, serta pentingnya dukungan komunitas dan langkah-langkah pencegahan saat melakukan perjalanan jauh.
Langkah Selanjutnya dalam Kasus
Tim penyelidik menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan proses investigasi dengan fokus pada hasil autopsi yang lebih mendetail dan laporan toksikologi final. Proses ini seringkali memakan waktu berbulan-bulan, terutama jika melibatkan zat-zat langka atau kondisi medis kompleks yang memerlukan pengujian khusus. Selain itu, rekaman kamera pengawas, data komunikasi, dan keterangan dari siapa pun yang terakhir berinteraksi dengan Hlun Solo juga akan menjadi bagian integral dari penyelidikan lanjutan.
Keterbukaan informasi dan transparansi dari pihak berwenang diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung dan memberikan kejelasan penuh kepada keluarga Hlun Solo, penggemar, serta publik luas. Kasus ini menjadi pengingat betapa kompleksnya penyelidikan kematian, terutama ketika melibatkan figur publik dengan jangkauan internasional.
Meskipun temuan awal menepis dugaan awal tentang narkoba dan kekerasan, misteri seputar penyebab pasti kematian Hlun Solo masih belum terungkap sepenuhnya. Publik dan para penggemar diharapkan dapat bersabar menanti hasil investigasi final. Informasi lebih lanjut akan disampaikan seiring berjalannya proses hukum.
Untuk memahami lebih jauh tentang prosedur investigasi dalam kasus kematian mendadak, Anda bisa membaca panduan patologi forensik dari WHO.
-
Daerah6 bulan agoSoal Penertiban Dishub Samarinda, Berita Media Online Indcyber Menuduh dan Mengandung Fitnah..?
-
Teknologi7 bulan agoWaspada Penipuan Top Up Free Fire Jelang THR, Kenali Ciri Platform Palsu dan Cara Aman Transaksi
-
Pemerintah7 bulan agoDPR RI Desak Tangsel Integrasikan Layanan Perizinan dan Pembiayaan UMKM
-
Daerah7 bulan agoBupati Bandung Tegaskan Larangan Keras Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran ASN 2026
-
Hukum & Kriminal5 bulan agoNadiem Makarim Alih Status Tahanan Rumah Mulai 2026: Putusan Kontroversial Majelis Hakim
-
Olahraga7 bulan agoAnalisis Mendalam: Layakkah Joao Pedro Disandingkan dengan Haaland dan Mbappe?
-
Pemerintah6 bulan agoTuduhan Pelecehan Seksual Mantan Staf Guncang Kampanye Gubernur Eric Swalwell di California
-
Hukum & Kriminal8 bulan agoFBI Geledah Kediaman dan Kantor Kepala LAUSD Alberto Carvalho, Selidiki Kontrak Teknologi $6 Juta
