Hukum & Kriminal
MP People’s Party Dibebaskan Tuduhan Pencemaran Nama Baik Kerajaan Thailand
Anggota Parlemen People’s Party Dibebaskan dari Tuduhan Pencemaran Nama Baik Kerajaan
Seorang anggota parlemen (MP) dari People’s Party di Thailand telah dibebaskan dari tuduhan pencemaran nama baik kerajaan, sebuah putusan signifikan yang berakar dari pidato yang disampaikannya dalam sebuah protes pada tahun 2020. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, dan dikonfirmasi oleh Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), mengakhiri salah satu dari sekian banyak kasus hukum kontroversial yang muncul dari gelombang demonstrasi pro-demokrasi di Thailand beberapa tahun lalu.
Kasus ini bermula dari pidato yang disampaikan MP tersebut di sebuah aksi protes di provinsi Ubon Ratchathani pada tahun 2020. Protes-protes kala itu kerap menyuarakan kritik terhadap pemerintah dan tuntutan reformasi institusi, termasuk monarki, yang kemudian memicu otoritas merespons dengan hukum yang ketat. Pembebasan ini menjadi sorotan penting mengingat sensitivitas dan konsekuensi serius dari tuduhan di bawah Pasal 112 KUHP Thailand, yang dikenal sebagai undang-undang Lèse-majesté.
Latar Belakang Tuduhan Pencemaran Nama Baik Kerajaan (Lèse-majesté)
Pasal 112 KUHP Thailand, atau undang-undang Lèse-majesté, merupakan salah satu hukum yang paling ketat dan kontroversial di dunia. Undang-undang ini melarang setiap tindakan yang memfitnah, menghina, atau mengancam raja, ratu, pewaris takhta, atau wali penguasa. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dihukum penjara antara tiga hingga 15 tahun per insiden, menjadikannya alat yang ampuh untuk membungkam kritik dan perbedaan pendapat.
- Sejarah dan Kontroversi: Penggunaan Pasal 112 telah meningkat tajam dalam dekade terakhir, terutama setelah kudeta militer dan selama periode gejolak politik. Para kritikus, termasuk organisasi hak asasi manusia internasional dan lokal seperti TLHR, menyoroti bahwa hukum ini sering disalahgunakan untuk menargetkan lawan politik dan aktivis pro-demokrasi, alih-alih melindungi institusi monarki dari ancaman nyata.
- Penerapan Pasca-Protes 2020: Gelombang protes besar-besaran yang melanda Thailand pada tahun 2020, dipimpin oleh mahasiswa dan aktivis muda, secara eksplisit menyertakan tuntutan reformasi monarki sebagai bagian dari agenda mereka. Pidato-pidato di berbagai demonstrasi, termasuk yang disampaikan di Ubon Ratchathani, seringkali pihak berwenang menafsirkan sebagai pelanggaran Pasal 112, mengakibatkan ratusan penangkapan dan dakwaan. Kasus MP People’s Party ini adalah salah satu dari banyak kasus yang muncul dari periode tersebut.
Kronologi Protes dan Pidato yang Menjadi Sumber Tuduhan
Protes di Thailand pada tahun 2020 merupakan ekspresi frustrasi yang meluas terhadap struktur kekuasaan yang ada. Ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota, menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, perombakan konstitusi, dan, yang paling sensitif, reformasi monarki. Provinsi Ubon Ratchathani menjadi salah satu pusat aktivitas protes di wilayah timur laut, di mana berbagai pertemuan dan demonstrasi diselenggarakan.
Pidato yang disampaikan oleh MP People’s Party di Ubon Ratchathani pada saat itu, menurut laporan, adalah bagian dari narasi yang lebih luas yang menyerukan perubahan politik dan sosial. Meskipun isi spesifik pidatonya tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber utama, umumnya pidato-pidato semacam itu seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah atau secara tidak langsung menyentuh isu-isu sensitif terkait institusi yang dilindungi oleh Pasal 112. Penuntutan terhadap MP ini mencerminkan tren yang lebih luas di mana setiap komentar yang dianggap melanggar batas, bahkan oleh figur publik, akan segera ditindak.
Putusan Bebas yang Mengejutkan dan Implikasinya
Pembebasan seorang anggota parlemen dari tuduhan Lèse-majesté adalah peristiwa yang langka dan memiliki implikasi penting dalam konteks hukum dan politik Thailand. Sepanjang sejarah penerapan Pasal 112, putusan bebas sangat jarang terjadi, terutama ketika kasusnya menyangkut tokoh publik atau aktivis yang vokal.
Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), sebuah organisasi yang aktif mendokumentasikan dan memberikan bantuan hukum bagi individu yang didakwa di bawah Pasal 112, menyambut baik putusan ini. Bagi TLHR, putusan ini mungkin memberikan secercah harapan di tengah lingkungan hukum yang represif. Meskipun pengadilan belum sepenuhnya mengungkapkan detail alasan putusan bebas, analis hukum berspekulasi bahwa pengadilan mungkin menemukan kurangnya niat untuk mencemarkan nama baik, atau bahwa pidato tersebut tidak secara langsung melanggar batasan hukum yang ditetapkan, atau bahkan karena adanya keraguan yang beralasan dalam bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut.
Implikasi dari putusan ini bisa beragam:
- Harapan bagi Kasus Lain: Putusan ini bisa menjadi preseden atau setidaknya memberikan harapan bagi ratusan individu lain yang masih menghadapi dakwaan Lèse-majesté yang serupa. Ini menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin untuk memenangkan kasus semacam ini di pengadilan Thailand.
- Perdebatan Lanjutan: Kasus ini kemungkinan akan memicu kembali perdebatan nasional dan internasional mengenai penerapan Pasal 112 dan perlunya reformasi hukum tersebut untuk melindungi kebebasan berekspresi.
- Penyemangat Aktivis: Bagi gerakan pro-demokrasi dan aktivis, pembebasan ini dapat menjadi dorongan moral, meskipun perjuangan untuk kebebasan berpendapat masih panjang.
Masa Depan Kebebasan Berpendapat di Thailand
Meskipun pembebasan MP People’s Party ini adalah kemenangan yang patut dicatat, lanskap kebebasan berpendapat di Thailand masih menghadapi banyak tantangan. Pasal 112 tetap menjadi ancaman yang membayangi bagi siapa pun yang berani menyuarakan kritik terhadap institusi mapan. Pemerintah dan pendukung monarki seringkali berargumen bahwa undang-undang ini penting untuk menjaga stabilitas dan kehormatan monarki, sementara para kritikus berpendapat bahwa ini adalah alat untuk menindas perbedaan pendapat politik.
Organisasi hak asasi manusia terus menyerukan reformasi atau pencabutan Pasal 112 agar sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional. Putusan bebas ini, meskipun penting, tidak serta-merta menandakan perubahan drastis dalam cara hukum tersebut diterapkan secara lebih luas. Namun, ia membuka diskusi tentang kemungkinan interpretasi hukum yang lebih nuansa dan adil di masa depan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai kasus-kasus hukum terkait hak asasi manusia di Thailand, Anda dapat mengunjungi situs web Thai Lawyers for Human Rights (TLHR).
Peran Partai Rakyat dan Lanskap Politik
Partai Rakyat (People’s Party), yang berafiliasi dengan MP yang dibebaskan, dikenal sebagai kekuatan politik yang progresif dan seringkali menantang status quo. Partai ini, dan berbagai inkarnasi sebelumnya, telah lama menjadi sasaran berbagai taktik hukum dan politik karena pandangan reformisnya. Pembebasan anggotanya dari tuduhan sepelik Lèse-majesté dapat dipandang sebagai kemenangan simbolis bagi partai tersebut dan menunjukkan ketahanan mereka dalam menghadapi tekanan hukum yang intens. Ini juga bisa memperkuat argumen partai dalam advokasi mereka untuk reformasi peradilan dan perlindungan kebebasan sipil di Thailand.
Hukum & Kriminal
KPK Sita Toyota Land Cruiser Milik Tersangka Kasus Korupsi ATR/BPN
THEOPINIONNEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyita satu unit mobil mewah Toyota Land Cruiser milik Arif Sugiyanto, salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Aksi penyitaan ini menjadi penanda keseriusan KPK dalam menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi, sekaligus memperkuat bukti dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung.
Penyitaan mobil SUV premium tersebut KPK lakukan sebagai bagian integral dari pengembangan kasus korupsi di sektor agraria yang belakangan menjadi sorotan publik. Kendaraan itu diduga kuat berasal dari hasil kejahatan korupsi atau digunakan untuk memfasilitasi kegiatan ilegal terkait kasus ATR/BPN. KPK terus aktif melakukan serangkaian tindakan hukum untuk membongkar tuntas praktik rasuah yang merugikan keuangan negara dan masyarakat secara luas.
Langkah Tegas KPK dalam Pemberantasan Korupsi
Langkah penyitaan aset ini secara gamblang menunjukkan komitmen KPK untuk tidak hanya memproses hukum para pelaku korupsi, tetapi juga berupaya maksimal mengembalikan aset yang telah dicuri dari negara. Penyitaan mobil Land Cruiser milik Arif Sugiyanto adalah contoh konkret bagaimana penegak hukum berupaya memiskinkan koruptor, sehingga efek jera dapat tercapai.
Proses penyitaan aset, termasuk kendaraan mewah, merupakan bagian dari strategi asset recovery yang menjadi prioritas utama dalam pemberantasan korupsi. KPK meyakini bahwa dengan menyita aset-aset hasil kejahatan, mereka dapat memutus rantai ekonomi para koruptor dan mengembalikan kerugian negara. Aset yang disita nantinya akan dilelang atau digunakan untuk membayar denda dan ganti rugi jika tersangka terbukti bersalah di pengadilan. Langkah ini krusial untuk memastikan keadilan bagi publik dan pemulihan keuangan negara.
- Fokus pada Pemulihan Aset: Penelusuran harta kekayaan para tersangka menjadi kunci dalam memaksimalkan pengembalian uang negara.
- Efek Jera: Penyitaan aset mewah diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah tindakan serupa di masa mendatang.
- Penguatan Bukti: Aset yang disita dapat berfungsi sebagai barang bukti yang memperkuat dakwaan di persidangan.
Profil Tersangka dan Latar Belakang Kasus ATR/BPN
Arif Sugiyanto dikenal sebagai salah satu individu yang KPK tetapkan sebagai tersangka dalam skandal korupsi di Kementerian ATR/BPN. Meskipun peran spesifiknya dalam kasus ini masih terus didalami penyidik, penetapannya sebagai tersangka mengindikasikan keterlibatan langsung dalam praktik penyimpangan. Kasus korupsi ATR/BPN sendiri umumnya terkait dengan manipulasi penerbitan sertifikat tanah, pengadaan lahan, hingga gratifikasi dalam pengurusan berbagai perizinan yang melibatkan mafia tanah dan oknum pejabat.
Investigasi KPK terhadap kasus ini telah berjalan cukup lama dan melibatkan beberapa pihak lain. Berita sebelumnya telah banyak mengungkapkan adanya indikasi praktik culas yang merugikan masyarakat dan negara hingga miliaran rupiah. Modus operandi yang sering terungkap dalam kasus serupa meliputi pemalsuan dokumen, penyuapan, hingga penggunaan pengaruh untuk memuluskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Keterlibatan Arif Sugiyanto menambah daftar panjang individu yang diduga terlibat dalam jaringan korupsi ini.
Implikasi Penyitaan Aset terhadap Proses Hukum
Penyitaan Land Cruiser ini memiliki implikasi signifikan terhadap jalannya proses hukum. Selain sebagai barang bukti, kendaraan ini bisa menjadi aset yang akan diajukan untuk disita negara jika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menyatakan Arif Sugiyanto bersalah dan wajib mengembalikan kerugian negara atau membayar uang pengganti. Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa KPK tidak akan berhenti pada penangkapan semata, melainkan akan menelusuri hingga ke akar-akarnya segala bentuk keuntungan ilegal yang diperoleh para koruptor.
KPK menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan penyidikan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru serta aset-aset lain yang akan disita. Masyarakat diharapkan dapat terus mendukung upaya pemberantasan korupsi ini demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Hukum & Kriminal
KPK Lakukan OTT di BNPB, Dugaan Korupsi Dana Bencana Terkuak
KPK Lakukan OTT di BNPB, Dugaan Korupsi Dana Bencana Terkuak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas praktik rasuah di Tanah Air. Pada Selasa (13/10), lembaga antirasuah ini berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penangkapan ini sontak mengejutkan publik, mengingat BNPB adalah institusi krusial yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana dan kemanusiaan. Meskipun identitas para pihak yang terjerat serta detail kasusnya belum diungkap secara resmi oleh KPK, penindakan ini memicu spekulasi luas mengenai potensi penyalahgunaan wewenang dan dana bencana yang sangat vital.
Operasi senyap yang dilakukan tim penyidik KPK ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Penangkapan para oknum di BNPB ini menyoroti kerentanan sektor penanggulangan bencana terhadap praktik korupsi, sebuah isu yang sering kali muncul di tengah krisis dan kebutuhan mendesak. KPK saat ini sedang mendalami bukti-bukti awal serta meminta keterangan dari para terduga. Masyarakat menantikan transparansi penuh dari KPK terkait perkembangan penyelidikan ini, berharap kasus ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya.
Kronologi Penangkapan dan Indikasi Awal
Tim satuan tugas KPK bergerak cepat melakukan operasi tangkap tangan pada Selasa (13/10) dini hari. Penindakan ini diduga kuat merupakan hasil pengembangan dari laporan masyarakat serta analisis intelijen yang telah dilakukan sebelumnya. Kendati detail lokasi penangkapan tidak diungkapkan, OTT ini berhasil mengamankan beberapa pejabat BNPB yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pihak KPK, melalui juru bicaranya, masih enggan memberikan informasi lebih lanjut mengenai siapa saja yang diamankan dan terkait kasus apa. Namun, indikasi awal mengarah pada dugaan penyelewengan dana atau proses pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana. Ini termasuk potensi korupsi dalam:
- Pengadaan logistik dan peralatan darurat
- Distribusi bantuan kemanusiaan
- Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana
- Pengelolaan anggaran operasional BNPB
Modus operandi yang sering terjadi dalam kasus seperti ini meliputi mark-up harga, praktik suap dalam tender proyek, hingga pemotongan dana bantuan yang seharusnya sampai kepada korban bencana. KPK menegaskan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan, sesuai dengan mandatnya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
Dampak Korupsi di Lembaga Penanggulangan Bencana
Korupsi di lembaga seperti BNPB memiliki dampak yang jauh lebih merusak dibandingkan di sektor lain. Dana yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa, memberikan pertolongan, dan memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana, justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik dan memperparah penderitaan korban bencana. Ketika integritas sebuah lembaga penanggulangan bencana diragukan, maka upaya mitigasi dan respons darurat dapat terhambat secara signifikan.
Kasus semacam ini juga berpotensi:
- Menurunkan kualitas bantuan dan layanan penanggulangan bencana
- Memperlambat proses pemulihan wilayah terdampak
- Memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
- Menciptakan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang bersih
Oleh karena itu, tindakan tegas KPK dalam mengusut tuntas kasus ini menjadi sangat krusial untuk menjaga kredibilitas BNPB serta memastikan bahwa setiap rupiah dana bencana benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Peran KPK dan Komitmen Pemberantasan Korupsi
Operasi tangkap tangan ini sekali lagi menegaskan komitmen KPK dalam memberantas korupsi, terlepas dari jabatan atau institusi yang terlibat. Sebagai garda terdepan dalam perang melawan korupsi, KPK memiliki peran vital dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Keberhasilan OTT ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, terutama di sektor-sektor rawan korupsi, harus terus diperketat. Ini juga menjadi pengingat bagi setiap pejabat publik akan konsekuensi hukum dari tindakan korupsi. KPK berharap agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh elemen pemerintahan untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Meskipun detail masih minim, tindakan KPK ini adalah langkah awal yang penting. Publik kini menantikan pengungkapan lengkap siapa saja yang terlibat dan bagaimana skema korupsi tersebut dijalankan. Harapan besar tertumpu pada KPK untuk dapat menuntaskan kasus ini dengan adil dan transparan, sekaligus memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. Pengawasan ketat dari masyarakat dan media juga menjadi kunci untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai koridornya.
Hukum & Kriminal
Niat Mulia Berujung Duka: Pria Temukan Istri Jadi Korban Kecelakaan
Niat Mulia Berujung Duka: Kisah Pilu Sang Penolong
Sebuah niat tulus untuk menghulurkan bantuan dalam insiden kecelakaan lalu lintas di sebuah jalan raya berubah menjadi mimpi buruk yang menghancurkan hati seorang pria. Apa yang bermula sebagai tindakan kemanusiaan berakhir dengan detik-detik menyayat hati yang tidak akan terlupakan sepanjang hayatnya. Pengalaman pahit ini membuka mata kita akan kerapuhan hidup dan dampak emosional yang mendalam dari setiap tragedi di jalan.
Peristiwa ini bermula ketika seorang pria, yang identitasnya tidak disebutkan, sedang dalam perjalanan. Ia menyaksikan insiden lalu lintas yang melibatkan sebuah kendaraan. Tanpa berpikir panjang, didorong oleh naluri untuk membantu sesama, ia segera menepikan kendaraannya dan bergegas menuju lokasi kejadian untuk menawarkan pertolongan. Awalnya, ia hanya ingin memastikan para korban mendapatkan bantuan secepat mungkin, seperti yang diajarkan oleh prinsip kemanusiaan.
Detik-Detik Penemuan Pahit yang Mengguncang Jiwa
Ketika pria tersebut mendekati lokasi, ia melihat seorang wanita tergeletak di jalan, tidak sadarkan diri. Dengan hati-hati, ia berusaha memberikan pertolongan pertama dan mencoba membangunkan korban. Namun, di tengah kepanikan dan kepedihan, sebuah detail kecil menarik perhatiannya. Wajah yang mulai ia kenali, pakaian yang familiar, dan sebuah perhiasan yang sangat dikenalnya. Seketika, dunianya runtuh. Wanita yang tergeletak tak berdaya di hadapannya adalah Asiah, istrinya sendiri.
Suara parau dan penuh keputusasaan memecah keheningan lokasi kejadian, "Asiah, bangun… bangun, Asiah." Kata-kata itu diucapkan berulang kali, antara harapan dan keputusasaan yang mendalam. Momen tersebut menjadi titik balik dari niat baiknya, mengubahnya dari seorang penolong menjadi korban trauma yang tak terkira. Sumpah untuk menjaga istrinya seumur hidup seolah terenggut di hadapan matanya sendiri. Wajah yang selalu ia lihat di rumah kini terkapar tak bergerak, sebuah kenyataan pahit yang harus ia telan mentah-mentah.
- Niat awal: Menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada korban kecelakaan.
- Realitas pahit: Korban yang ditolong adalah istri sendiri.
- Dampak emosional: Trauma mendalam dan keputusasaan luar biasa.
- Seruan hati: "Asiah, bangun… bangun, Asiah" menjadi simbol kesedihan.
Dampak Psikologis dan Trauma Mendalam
Peristiwa tragis semacam ini meninggalkan bekas luka yang jauh lebih dalam daripada sekadar cedera fisik. Bagi sang suami, trauma psikologis yang dialaminya akan membutuhkan waktu panjang untuk pulih. Melihat orang terkasih dalam kondisi tersebut, apalagi ketika ia sendiri yang pertama kali menemukannya, dapat memicu gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dan depresi berat.
Insiden ini juga menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya dukungan emosional bagi para saksi dan korban tidak langsung dari kecelakaan. Komunitas dan keluarga memiliki peran vital dalam membantu mereka melewati masa sulit ini. Mengabaikan dampak psikologis bisa memperburuk kondisi mental seseorang yang telah terpukul hebat oleh takdir.
Pelajaran dan Peringatan Keselamatan di Jalan Raya
Kisah pilu ini bukan hanya sekadar berita duka, melainkan sebuah peringatan keras bagi semua pengguna jalan raya. Kecelakaan bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan seringkali membawa konsekuensi yang tak terduga dan menghancurkan. Kesadaran akan keselamatan berlalu lintas adalah kunci untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali. Pengemudi harus selalu memprioritaskan keamanan, mematuhi peraturan lalu lintas, dan menjaga kewaspadaan penuh saat berkendara. Dampak psikologis dari kecelakaan, baik bagi korban maupun saksi, sering kali diremehkan, padahal dapat berimbas jangka panjang.
Pentingnya sikap waspada, tidak terburu-buru, dan selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk di jalan harus selalu menjadi pegangan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa niat baik sekalipun tidak selalu bisa mengubah takdir, tetapi setidaknya, kita bisa meminimalkan risiko dengan tindakan preventif dan hati-hati. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih menghargai setiap detik perjalanan dan orang-orang terkasih yang menunggu di rumah.
-
Daerah6 bulan agoSoal Penertiban Dishub Samarinda, Berita Media Online Indcyber Menuduh dan Mengandung Fitnah..?
-
Teknologi7 bulan agoWaspada Penipuan Top Up Free Fire Jelang THR, Kenali Ciri Platform Palsu dan Cara Aman Transaksi
-
Pemerintah7 bulan agoDPR RI Desak Tangsel Integrasikan Layanan Perizinan dan Pembiayaan UMKM
-
Daerah7 bulan agoBupati Bandung Tegaskan Larangan Keras Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran ASN 2026
-
Hukum & Kriminal5 bulan agoNadiem Makarim Alih Status Tahanan Rumah Mulai 2026: Putusan Kontroversial Majelis Hakim
-
Olahraga7 bulan agoAnalisis Mendalam: Layakkah Joao Pedro Disandingkan dengan Haaland dan Mbappe?
-
Hukum & Kriminal8 bulan agoFBI Geledah Kediaman dan Kantor Kepala LAUSD Alberto Carvalho, Selidiki Kontrak Teknologi $6 Juta
-
Pemerintah6 bulan agoTuduhan Pelecehan Seksual Mantan Staf Guncang Kampanye Gubernur Eric Swalwell di California
