Pemerintah
Gubernur California Newsom Ajukan Pajak 100% Dana Politik Trump, Pro-Kontra Memanas
SACRAMENTO – Gubernur California Gavin Newsom memicu gelombang perdebatan sengit setelah secara kontroversial mengusulkan penerapan pajak 100 persen atas dana politik yang disebutnya sebagai “dana gelap” terkait mantan Presiden Donald Trump. Proposal radikal ini, yang menargetkan dana sebesar $1,8 miliar, segera menuai kritik tajam dari berbagai pihak, menimbulkan pertanyaan fundamental tentang yurisdiksi negara bagian, kebebasan berbicara, dan preseden hukum di Amerika Serikat.
Usulan Newsom secara spesifik menargetkan dana yang telah dikumpulkan oleh Trump dan komite aksi politiknya (PAC) sejak meninggalkan Gedung Putih, yang sebagian besar dialokasikan untuk biaya hukum dan aktivitas kampanye politik. Newsom beralasan bahwa dana ini, yang sering disebut sebagai ‘dana gelap’, disalahgunakan untuk melancarkan serangan politik dan merusak demokrasi. Gubernur Partai Demokrat tersebut mengemukakan bahwa hasil dari pungutan pajak ekstrem ini dapat dialokasikan untuk membantu korban-korban dari apa yang ia sebut sebagai ‘persenjataan politik’ yang dilakukan oleh Trump, sebuah klaim yang menambah lapisan kompleksitas pada rencana tersebut.
Ancaman Legalitas dan Konstitusionalitas
Pengamat hukum dan konstitusi segera menyuarakan kekhawatiran serius mengenai legalitas proposal Newsom. Banyak ahli berpendapat bahwa pungutan pajak 100 persen atas dana politik dapat melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, yang menjamin kebebasan berbicara dan hak untuk berserikat, termasuk dalam bentuk donasi politik. Kritikus menyoroti bahwa tindakan ini bisa dianggap sebagai upaya pemerintah negara bagian untuk secara langsung menargetkan dan menghukum lawan politik, menciptakan efek ‘chilling effect’ terhadap partisipasi politik dan donasi kampanye di masa depan.
Selain itu, yurisdiksi negara bagian atas dana kampanye federal atau dana yang melintasi batas negara juga menjadi poin perdebatan penting. Pertanyaan muncul apakah California secara sah memiliki wewenang untuk mengenakan pajak atas dana yang dikumpulkan dan digunakan di tingkat federal atau secara nasional. Kasus-kasus sebelumnya telah menunjukkan bahwa regulasi pendanaan kampanye seringkali berada di bawah ranah hukum federal, bukan negara bagian. Jika diimplementasikan, proposal ini hampir pasti akan menghadapi serangkaian tuntutan hukum yang panjang dan kompleks, berpotensi berakhir di Mahkamah Agung AS.
Implikasi Politik dan Respons Publik
Rencana Newsom ini tidak hanya memicu perdebatan hukum, tetapi juga meresahkan lanskap politik Amerika Serikat secara luas. Para pendukung Trump dan politisi Partai Republik mengecam usulan ini sebagai tindakan tiranis dan balas dendam politik. Mereka berargumen bahwa ini adalah contoh terang-terangan dari penyalahgunaan kekuasaan untuk membungkam oposisi, berpotensi membuka pintu bagi negara bagian lain untuk menargetkan dana politik lawan mereka, menciptakan siklus pembalasan politik yang merusak.
Di sisi lain, beberapa aktivis dan kelompok pro-reformasi pendanaan kampanye menyambut baik langkah Newsom, melihatnya sebagai upaya berani untuk menantang apa yang mereka anggap sebagai ekses pendanaan politik tanpa batas. Mereka berharap tindakan ini akan memicu diskusi lebih lanjut tentang transparansi dan akuntabilitas dalam politik. Namun, bahkan di kalangan pendukung reformasi, intensitas pajak 100 persen dipertanyakan, khawatir bahwa ekstremitas proposal ini justru akan melemahkan argumen reformasi yang sah.
Poin-poin penting yang mencuat dari kontroversi ini meliputi:
- Definisi “Persenjataan Politik”: Kurangnya definisi hukum yang jelas untuk istilah ini dapat membuka celah untuk interpretasi dan penerapan yang sewenang-wenang oleh pemerintah.
- Preseden Berbahaya: Kekhawatiran kuat bahwa langkah ini akan menjadi preseden bagi negara bagian lain untuk menargetkan entitas politik berdasarkan afiliasi partai atau ideologi.
- Dampak pada Penggalangan Dana: Potensi penurunan signifikan dalam partisipasi penggalangan dana politik karena ketidakpastian hukum dan risiko pajak ekstrem yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
Usulan kontroversial Gubernur Newsom ini tidak terlepas dari sejarah panjang perdebatan mengenai regulasi pendanaan kampanye di Amerika Serikat. Sebagaimana yang pernah kami ulas dalam artikel sebelumnya yang membahas dinamika dana kampanye, masalah ‘dana gelap’—uang yang dialirkan ke politik tanpa jejak yang jelas—telah lama menjadi titik fokus upaya reformasi. Proposal Newsom bisa dilihat sebagai manifestasi ekstrem dari frustrasi terhadap sistem yang ada, namun juga berisiko menciptakan masalah konstitusional baru. Keberanian Newsom mengambil langkah ini menggarisbawahi urgensi reformasi, tetapi sekaligus mempertanyakan batas-batas intervensi pemerintah dalam ranah kebebasan politik. Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai regulasi pendanaan kampanye federal di AS, Anda dapat mengunjungi situs Federal Election Commission (FEC).
Di tengah badai kritik dan dukungan, masa depan usulan pajak 100 persen ini masih belum pasti. Kemungkinan besar, rencana ini akan menghadapi tantangan hukum yang signifikan dan berlarut-larut jika Newsom melanjutkannya. Perdebatan ini tidak hanya menyoroti ketegangan politik yang mendalam antara Partai Demokrat dan Republik, tetapi juga memicu refleksi lebih dalam tentang batas-batas kekuasaan negara, kebebasan politik, dan upaya untuk menjaga integritas proses demokrasi di Amerika Serikat.
Pemerintah
MyHAC Perkuat Jaminan Halal Malaysia dengan Pembuktian Ilmiah Tegas
Malaysia Tingkatkan Standar Halal dengan Pendekatan Ilmiah MyHAC
Penubuhan makmal Pusat Analisis Halal Malaysia (MyHAC) menandai langkah krusial bagi Malaysia dalam memperkuat ekosistem halal globalnya. Inisiatif strategis ini secara tegas membuktikan bahwa negara tidak lagi hanya mengandalkan hukum lisan semata, melainkan mendukung keputusan hukum syarak dengan pembuktian sains yang kukuh dan tak terbantahkan. Kehadiran MyHAC diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara fatwa tradisional dan kompleksitas produk modern, sekaligus menegaskan komitmen Malaysia terhadap integritas dan kepercayaan dalam jaminan halal.
Dalam lanskap industri halal global yang semakin berkembang dan menuntut transparansi tinggi, kebutuhan akan validasi ilmiah menjadi tak terelakkan. MyHAC hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut, menawarkan metode analisis canggih yang mampu mengidentifikasi komponen haram atau meragukan dalam produk makanan, minuman, kosmetik, hingga farmasi. Ini merupakan evolusi signifikan dalam metodologi sertifikasi halal, memastikan bahwa setiap aspek produk, dari bahan baku hingga proses produksi, memenuhi standar syariah yang ketat sekaligus terverifikasi secara ilmiah.
Paradigma Baru dalam Jaminan Halal
Selama bertahun-tahun, proses sertifikasi halal seringkali berpusat pada audit dokumen, inspeksi fisik, dan pengesahan berdasarkan sumber lisan atau deklarasi bahan. Meskipun metode ini esensial, perkembangan teknologi pangan dan bahan kimia telah menciptakan produk-produk dengan komposisi yang semakin kompleks dan sulit diverifikasi secara kasat mata. Oleh karena itu, MyHAC memperkenalkan paradigma baru, di mana:
- Pembuktian Ilmiah yang Akurat: Penggunaan teknologi laboratorium terkini, seperti analisis DNA, spektroskopi, dan kromatografi, untuk mendeteksi kontaminan non-halal (misalnya, DNA babi) atau bahan-bahan meragukan.
- Verifikasi Bahan Baku Mendalam: Menyelidiki rantai pasok dan asal-usul bahan baku secara ilmiah, terutama untuk produk-produk yang melibatkan bahan aditif atau proses kimia yang rumit.
- Integrasi Syariah dan Sains: Keputusan halal tidak hanya didasarkan pada fatwa ulama, tetapi juga diperkuat dengan data empiris yang dihasilkan dari uji laboratorium, menciptakan keputusan hukum yang lebih komprehensif dan tak terbantahkan.
Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan objektivitas proses sertifikasi, tetapi juga membangun kepercayaan yang lebih besar di kalangan konsumen global yang semakin cerdas dan menuntut jaminan produk yang lebih transparan.
Peran Strategis MyHAC bagi Malaysia
Penubuhan MyHAC merupakan pilar penting dalam mewujudkan visi Malaysia sebagai pusat industri halal global. Langkah ini melengkapi upaya-upaya sebelumnya yang telah digagas oleh agensi seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Halal Industry Development Corporation (HDC), yang telah lama berjuang untuk meningkatkan standar dan kapabilitas industri halal nasional. Beberapa peran strategis MyHAC meliputi:
- Peningkatan Kredibilitas Internasional: Dengan dukungan ilmiah yang kuat, sertifikasi halal Malaysia akan diakui lebih luas dan dihargai di pasar internasional, membuka peluang ekspor yang lebih besar bagi produk-produk halal Malaysia.
- Pengembangan Standar Halal Inovatif: MyHAC akan berfungsi sebagai pusat riset dan pengembangan untuk menciptakan metodologi dan standar pengujian halal baru yang relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perlindungan Konsumen: Konsumen, baik di Malaysia maupun di seluruh dunia, akan merasa lebih aman dan yakin terhadap produk-produk berlabel halal Malaysia, mengetahui bahwa produk tersebut telah melalui proses verifikasi yang ketat dan ilmiah.
- Dukungan Industri: Menyediakan layanan pengujian dan konsultasi kepada pelaku industri, membantu mereka memastikan kepatuhan produk terhadap standar halal yang terus berkembang, sekaligus mengurangi risiko penolakan produk di pasar global.
Inisiatif ini sejalan dengan ambisi jangka panjang Malaysia untuk memimpin dalam pengembangan ekosistem halal yang holistik, mencakup aspek produksi, logistik, keuangan, hingga pariwisata. Dengan laboratorium berteknologi tinggi ini, Malaysia menegaskan posisinya tidak hanya sebagai penyedia sertifikasi, tetapi juga sebagai otoritas ilmiah dalam hal halal.
Implikasi Global dan Ekonomi
Kehadiran MyHAC memiliki implikasi signifikan tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global. Sebagai salah satu negara terkemuka dalam industri halal, langkah Malaysia ini dapat menjadi tolok ukur bagi negara-negara lain untuk mengintegrasikan pendekatan ilmiah dalam sistem jaminan halal mereka. JAKIM, sebagai otoritas sertifikasi halal utama Malaysia, akan semakin diperkuat dengan data dan analisis dari MyHAC, menghasilkan keputusan yang lebih solid dan tidak mudah digugat.
Secara ekonomi, peningkatan kepercayaan terhadap sertifikasi halal Malaysia akan mendorong pertumbuhan investasi dan perdagangan. Produk-produk yang telah melewati pengujian MyHAC akan memiliki nilai tambah di pasar global yang semakin kompetitif, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar dan kesadaran halal yang tinggi. Ini berpotensi meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan ekspor Malaysia dari sektor halal, yang merupakan kontributor penting bagi perekonomian nasional.
Dengan memadukan kearifan syariah dan kecanggihan sains, MyHAC tidak hanya sekadar sebuah laboratorium, tetapi manifestasi komitmen Malaysia untuk menetapkan standar integritas tertinggi dalam industri halal. Ini adalah langkah maju yang berani dan visioner, memastikan bahwa jaminan halal di era modern ini tidak hanya suci secara spiritual, tetapi juga kokoh secara ilmiah.
Pemerintah
Partai Liberal Australia Pilih Tony Abbott: Pergeseran Kanan dan Dampak Politik
Partai Liberal Australia Dorong Pergeseran Kanan dengan Penunjukan Tony Abbott sebagai Presiden
Penunjukan mantan Perdana Menteri Tony Abbott sebagai presiden oleh Partai Liberal Australia yang tengah berjuang, pada Jumat, 29 Mei, bukan sekadar pergantian kepemimpinan administratif biasa. Langkah ini secara fundamental menegaskan pergeseran orientasi partai oposisi utama Australia tersebut ke arah yang lebih konservatif, khususnya dalam isu-isu sosial dan kebijakan iklim. Keputusan ini datang di tengah upaya partai untuk mendapatkan kembali kekuasaan setelah serangkaian kekalahan elektoral yang melemahkan.
Abbott, yang dikenal sebagai seorang konservatif sosial yang agresif dan penentang gigih aksi iklim, membawa serta rekam jejak yang polarisasi namun juga menginspirasi basis pemilih tradisional partai. Kehadirannya di posisi puncak kepengurusan partai mengisyaratkan bahwa Partai Liberal siap mengambil risiko strategis yang signifikan, mungkin dengan mengorbankan daya tarik kepada pemilih moderat, demi memperkuat identitas konservatif intinya.
Tony Abbott: Sosok Kontroversial yang Kembali Berpengaruh
Tony Abbott bukanlah nama baru dalam kancah politik Australia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Australia dari tahun 2013 hingga 2015, di mana kepemimpinannya ditandai dengan upaya reformasi ekonomi yang ambisius dan penentangan keras terhadap pajak karbon. Sosoknya selalu memicu perdebatan sengit, dicintai oleh pendukung setianya karena ketegasan dan prinsipnya, namun dikritik tajam oleh lawan politik karena pandangan konservatifnya yang sering dianggap kaku dan kurang adaptif terhadap isu-isu kontemporer.
Dalam perannya sebagai presiden partai, Abbott diperkirakan akan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan, narasi publik, dan strategi elektoral. Ini bukan jabatan eksekutif harian, tetapi posisi yang memegang kendali atas struktur partai, penggalangan dana, dan arah ideologis. Kembalinya figur sekuat Abbott ke garis depan kepemimpinan partai, meskipun dalam peran non-parlemen, mengirimkan pesan jelas tentang niat Partai Liberal untuk menegaskan kembali nilai-nilai konservatif intinya.
Implikasi terhadap Kebijakan Iklim dan Lanskap Politik Australia
Salah satu dampak paling signifikan dari penunjukan Abbott diperkirakan akan terlihat pada pendekatan Partai Liberal terhadap perubahan iklim. Sebagai “penentang aksi iklim,” Abbott secara konsisten meragukan konsensus ilmiah tentang perubahan iklim dan menentang kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi emisi. Dengan suaranya yang kini lebih kuat di dalam partai, posisi Partai Liberal pada isu ini kemungkinan akan semakin mengeras, berpotensi menciptakan garis pemisah yang lebih tajam dengan Partai Buruh yang berkuasa, yang telah berkomitmen pada target emisi yang lebih ambisius.
* Polarisasi Politik: Penunjukan ini dapat memperdalam polarisasi politik di Australia, khususnya dalam debat tentang energi dan lingkungan.
* Daya Tarik Pemilih: Partai mungkin akan memperkuat daya tariknya di kalangan pemilih di daerah pedesaan dan daerah penghasil sumber daya, namun berisiko mengasingkan pemilih perkotaan dan kaum muda yang semakin prihatin dengan isu iklim.
* Tekanan Internasional: Pendekatan Australia terhadap iklim telah menjadi sorotan internasional. Pergeseran ke kanan ini dapat menambah tekanan pada Australia dalam forum global.
Tantangan di Tengah Upaya Merebut Kembali Kekuasaan
Partai Liberal saat ini menghadapi tantangan besar sebagai partai oposisi yang berusaha merebut kembali kekuasaan. Kekalahan dalam pemilihan federal tahun 2022, yang tidak hanya melihat mereka kehilangan pemerintahan tetapi juga kehilangan beberapa kursi tradisional kepada kandidat ‘teal’ independen yang berfokus pada iklim dan integritas, telah memicu perdebatan internal yang intens tentang arah masa depan partai. Penunjukan Abbott dapat dilihat sebagai upaya untuk memobilisasi basis konservatif yang setia dan memberikan identitas yang lebih jelas kepada partai.
Namun, strategi ini juga berisiko. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pergeseran lebih jauh ke kanan, terutama dalam isu iklim, dapat memperlebar jurang dengan pemilih yang semakin menginginkan tindakan serius terhadap lingkungan. Sementara kepemimpinan Abbott mungkin menyuntikkan semangat baru dan disiplin ideologis, keberhasilan elektoralnya akan sangat bergantung pada kemampuan partai untuk tidak hanya mempertahankan basisnya tetapi juga memenangkan kembali hati para pemilih moderat yang telah beralih.
Langkah Partai Liberal untuk menunjuk Tony Abbott sebagai presiden merupakan gambaran dari perjuangan ideologis yang lebih besar di dalam politik Australia, sebuah pertarungan antara konservatisme tradisional dan tuntutan progresif di era modern. Masa depan partai, dan mungkin arah kebijakan nasional Australia, akan sangat ditentukan oleh bagaimana pergeseran strategis ini dimainkan dalam beberapa tahun ke depan. Untuk informasi lebih lanjut tentang sejarah politik Tony Abbott, Anda dapat merujuk pada artikel analisis tentang perjalanan politik dan warisan kepemimpinan Tony Abbott di portal berita kami sebelumnya.
Pemerintah
PM Anwar Ibrahim Hadapi Tekanan Berat Akibat Pembelotan Partai Jelang Pemilu
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, kini berada di bawah tekanan politik yang signifikan. Gelombang pembelotan anggota partainya ke partai baru yang dibentuk oleh mantan anak didiknya menjadi sorotan tajam, memicu pertanyaan besar tentang stabilitas koalisi pemerintahannya. Para analis politik dan sejumlah anggota parlemen menyoroti dinamika ini sebagai ujian berat menjelang potensi pemilihan umum yang mungkin berlangsung seawal tahun ini.
Situasi ini tidak hanya mengikis dukungan dalam koalisi yang rapuh, tetapi juga berpotensi mengganggu agenda reformasi yang telah dicanangkan Anwar. Sejak menjabat, Anwar telah berupaya keras untuk mengimplementasikan berbagai perubahan, mulai dari reformasi ekonomi hingga tata kelola pemerintahan. Namun, tekanan internal yang muncul dari pembelotan ini dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan upaya tersebut.
### Tekanan Politik di Tengah Isu Pembelotan Partai
Pembelotan anggota parlemen dari partai yang berkuasa selalu menjadi indikator krusial dalam lanskap politik Malaysia yang dinamis. Dalam kasus Anwar Ibrahim, fenomena ini diperparah oleh fakta bahwa faksi baru tersebut dipimpin oleh sosok yang sebelumnya memiliki kedekatan politik dengannya. Ini bukan sekadar pergantian afiliasi biasa, melainkan cerminan adanya ketidakpuasan atau perbedaan visi yang mendalam di kalangan elite politik.
Para pengamat politik menilai bahwa langkah mantan anak didik Anwar untuk membentuk partai baru dan menarik anggota menunjukkan ambisi politik yang kuat serta potensi fragmentasi lebih lanjut dalam blok pemerintah. Ini menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh oposisi untuk menantang legitimasi dan stabilitas pemerintahan saat ini. Dinamika politik Malaysia memang dikenal sangat cair, dengan koalisi yang seringkali berubah dan kesetiaan yang dapat bergeser.
Tekanan ini muncul pada saat yang krusial bagi Anwar. Setelah penantian panjang untuk mencapai puncak kekuasaan, ia kini ditantang untuk membuktikan kemampuannya dalam menjaga soliditas partai dan koalisi di tengah gejolak. Kegagalan untuk menahan gelombang pembelotan ini tidak hanya akan melemahkan posisinya tetapi juga dapat memicu keraguan publik terhadap kemampuan pemerintahannya untuk memimpin secara efektif.
### Implikasi Strategis Menjelang Pemilu Mendatang
Isu pembelotan ini sangat relevan mengingat kemungkinan pemilu awal. Jika pemilu memang dipercepat, setiap kursi parlemen akan sangat berarti. Kehilangan dukungan dari beberapa anggota partai, bahkan dalam jumlah kecil, dapat mengubah keseimbangan kekuatan secara signifikan. Hal ini memaksa Anwar dan koalisinya untuk bekerja lebih keras dalam mengonsolidasikan basis dukungan dan membendung arus pembelotan.
* Kekuatan Koalisi Menipis: Setiap pembelotan dapat mengurangi mayoritas tipis koalisi Anwar di parlemen, membuatnya lebih rentan terhadap mosi tidak percaya atau tuntutan dari partai koalisi lainnya.
* Gangguan Agenda Kebijakan: Fokus pemerintah mungkin akan bergeser dari implementasi kebijakan penting ke urusan internal partai dan upaya menstabilkan dukungan politik.
* Persepsi Publik: Pembelotan dapat menciptakan persepsi publik bahwa pemerintah tidak stabil atau bahwa ada perpecahan mendalam di dalam jajaran kepemimpinan, yang bisa berdampak negatif pada hasil pemilu.
* Keuntungan Oposisi: Perpecahan di kubu pemerintah adalah peluang emas bagi oposisi untuk memperkuat posisinya dan menawarkan alternatif kepada pemilih.
Laporan kami sebelumnya telah menyoroti tantangan yang dihadapi koalisi Anwar dalam mempertahankan mayoritas tipisnya di parlemen pasca-pemilu terakhir yang sangat ketat. Pembelotan saat ini memperparah kerentanan tersebut, menempatkan Anwar dalam posisi yang lebih defensif.
### Warisan Politik Anwar dan Ujian Kepemimpinan
Perjalanan politik Anwar Ibrahim menuju kursi perdana menteri merupakan salah satu kisah paling epik dalam sejarah politik Malaysia. Dari mantan wakil perdana menteri yang dipenjara hingga pemimpin oposisi yang gigih, hingga akhirnya mencapai puncak kekuasaan, perjalanan ini membentuk ekspektasi tinggi terhadap kepemimpinannya. Kini, ujian sesungguhnya adalah bagaimana ia akan menghadapi tekanan internal ini tanpa mengorbankan integritas dan tujuan reformasinya.
Para analis berpendapat bahwa respons Anwar terhadap krisis ini akan menentukan tidak hanya nasib pemerintahannya, tetapi juga warisan politiknya. Apakah ia akan mampu membendung arus pembelotan, merekonsiliasi perbedaan, dan memperkuat partainya? Atau akankah tekanan ini mengarah pada destabilisasi lebih lanjut? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus menggantung hingga menjelang pemilu, menjadikannya periode yang penuh gejolak dan krusial bagi masa depan politik Malaysia.
-
Daerah2 bulan agoSoal Penertiban Dishub Samarinda, Berita Media Online Indcyber Menuduh dan Mengandung Fitnah..?
-
Daerah3 bulan agoBupati Bandung Tegaskan Larangan Keras Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran ASN 2026
-
Pemerintah3 bulan agoDPR RI Desak Tangsel Integrasikan Layanan Perizinan dan Pembiayaan UMKM
-
Olahraga3 bulan agoAnalisis Mendalam: Layakkah Joao Pedro Disandingkan dengan Haaland dan Mbappe?
-
Teknologi3 bulan agoWaspada Penipuan Top Up Free Fire Jelang THR, Kenali Ciri Platform Palsu dan Cara Aman Transaksi
-
Pemerintah3 bulan agoAnalisis Kritis Setahun Kepemimpinan Siska di Kendari: Menakar Janji dan Realisasi
-
Hukum & Kriminal3 bulan agoFBI Geledah Kediaman dan Kantor Kepala LAUSD Alberto Carvalho, Selidiki Kontrak Teknologi $6 Juta
-
Pemerintah2 bulan agoTuduhan Pelecehan Seksual Mantan Staf Guncang Kampanye Gubernur Eric Swalwell di California
