Connect with us

Pemerintah

Pemerintah Bela Proyek Paspor AI: Klaim Hemat Miliaran Baht di Tengah Sorotan Transparansi

Published

on

Pemerintah Bela Proyek Paspor AI: Klaim Hemat Miliaran Baht di Tengah Sorotan Transparansi

Pemerintah secara tegas membela proyek kontroversial “TH AI Passport” yang digagasnya, menyusul kritik keras dari anggota parlemen oposisi, Rukchanok Srinork, yang menyoroti minimnya transparansi dalam implementasinya. Pemerintah mengklaim bahwa inisiatif ini akan secara drastis menekan biaya akses kecerdasan buatan (AI) bagi publik dari estimasi 36 miliar baht menjadi hanya 1,6 miliar baht melalui skema pengadaan massal. Pernyataan ini muncul sebagai upaya meredam gelombang pertanyaan publik dan politik terkait urgensi serta mekanisme proyek berskala besar ini.

Proyek “TH AI Passport” sendiri bertujuan untuk memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap teknologi AI, sebuah langkah yang disebut krusial dalam menghadapi era digitalisasi global. Namun, janji efisiensi yang luar biasa ini justru memicu keraguan dan tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi, terutama mengingat skala penghematan yang diklaim mencapai lebih dari 95 persen dari estimasi awal.

Penghematan Fantastis: Strategi Pengadaan Massal

Klaim pemerintah mengenai penghematan anggaran yang signifikan menjadi poin utama dalam pembelaan proyek “TH AI Passport”. Menurut penjelasan resmi, pengeluaran akses AI yang awalnya diperkirakan mencapai 36 miliar baht, sebagian besar berasal dari biaya terpisah yang harus ditanggung oleh berbagai lembaga dan individu untuk lisensi, infrastruktur komputasi, serta pelatihan. Angka fantastis ini, disebut sebagai akumulasi biaya jika setiap entitas atau individu harus mencari dan membayar akses AI secara mandiri dengan harga pasar.

  • Estimasi Awal: 36 miliar baht, representasi biaya akses AI jika dibeli secara individual atau terpisah oleh berbagai pihak.
  • Biaya Baru: 1,6 miliar baht, hasil dari strategi pengadaan massal terpusat.
  • Mekanisme Penghematan: Pengadaan massal (bulk procurement) memungkinkan pemerintah untuk menegosiasikan harga yang jauh lebih rendah dengan penyedia layanan atau teknologi AI. Skala besar pembelian menciptakan daya tawar yang kuat, menyerupai diskon volume besar yang diberikan kepada pembeli korporat.
  • Tujuan Akhir: Membuka pintu akses AI bagi masyarakat luas, mengurangi hambatan finansial, dan mendorong adopsi teknologi yang lebih merata di seluruh sektor.

Pemerintah menegaskan, langkah ini bukan hanya soal efisiensi, melainkan juga sebuah investasi strategis untuk meningkatkan kapasitas inovasi dan daya saing nasional di panggung global. Dengan biaya yang lebih terjangkau, diharapkan lebih banyak masyarakat, UMKM, dan lembaga pendidikan dapat memanfaatkan potensi AI untuk berbagai keperluan, mulai dari peningkatan produktivitas hingga pengembangan solusi baru.

Sorotan Oposisi: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas

Di balik klaim penghematan yang menggiurkan, kritikan tajam justru datang dari MP oposisi, Rukchanok Srinork. Ia menyoroti “kurangnya transparansi” sebagai masalah fundamental dalam proyek “TH AI Passport”. Kritik ini bukan sekadar tuduhan tanpa dasar, melainkan panggilan untuk akuntabilitas yang lebih besar dalam penggunaan dana publik, terutama untuk proyek teknologi berprofil tinggi seperti ini. Kritik serupa pernah mencuat terkait proyek digitalisasi nasional yang melibatkan investasi besar beberapa tahun lalu, yang menunjukkan pola berulang dalam tuntutan akuntabilitas.

Isu transparansi yang diangkat oleh Rukchanok Srinork mencakup beberapa aspek penting:

  • Proses Pengadaan: Apakah proses pemilihan vendor atau penyedia teknologi AI dilakukan secara terbuka dan kompetitif? Kriteria apa yang digunakan untuk menilai penawaran, dan apakah ada audit independen terhadap proses tersebut?
  • Rincian Anggaran: Perlu adanya perincian yang jelas mengenai bagaimana angka 1,6 miliar baht akan dialokasikan. Apa saja komponen yang termasuk dalam biaya tersebut, dan bagaimana perbandingannya dengan biaya yang akan dikeluarkan jika tidak ada pengadaan massal?
  • Mekanisme Distribusi Akses: Bagaimana akses AI ini akan didistribusikan kepada publik? Apakah ada jaminan keadilan dan pemerataan akses, ataukah ada potensi bias dan eksklusivitas?
  • Pengawasan dan Evaluasi: Bagaimana pemerintah akan memastikan bahwa proyek ini mencapai tujuannya dan tidak terjadi penyalahgunaan dana atau sumber daya di kemudian hari?

Tanpa informasi yang memadai mengenai aspek-aspek ini, masyarakat dan pihak oposisi kesulitan untuk memverifikasi klaim pemerintah dan memastikan bahwa proyek ini benar-benar melayani kepentingan publik secara optimal. Transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap inisiatif pemerintah.

Melihat ke Depan: Tantangan Implementasi dan Kepercayaan Publik

Debat mengenai “TH AI Passport” ini menyoroti tantangan yang dihadapi banyak negara dalam menyeimbangkan inovasi teknologi yang pesat dengan prinsip tata kelola yang baik. Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendorong kemajuan dan memastikan negara tidak tertinggal dalam perlombaan teknologi global. Di sisi lain, proyek berskala besar yang didanai publik harus dilakukan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas tertinggi untuk mencegah korupsi dan memastikan efektivitasnya.

Keberhasilan “TH AI Passport” tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis dan efisiensi biaya yang diklaim, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk membangun kepercayaan publik. Menjawab kritik transparansi dari oposisi dengan data yang jelas, proses yang terbuka, dan mekanisme pengawasan yang kuat akan menjadi kunci utama. Proyek ini berpotensi menjadi tonggak penting dalam perjalanan digitalisasi, asalkan fondasinya dibangun di atas integritas dan akuntabilitas yang tidak tergoyahkan. Tanpa itu, klaim penghematan miliaran baht hanya akan menjadi sorotan yang terus-menerus mengikis legitimasi inisiatif penting ini.

Pemerintah

Penembakan ICE di Maine Picu Badai Politik, Calon Demokrat Bidik Senator Collins

Published

on

Penembakan ICE di Maine Picu Badai Politik, Calon Demokrat Bidik Senator Collins

Insiden penembakan fatal yang melibatkan agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) telah dengan cepat menjadi isu sentral dalam perebutan kursi Senat Amerika Serikat. Para calon Senator dari Partai Demokrat gencar memanfaatkan peristiwa tragis ini untuk mengkritik kebijakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump, seraya berupaya mengaitkan Senator petahana Susan Collins dengan kebijakan kontroversial tersebut.

Peristiwa penembakan seorang pria oleh agen ICE bukan sekadar insiden penegakan hukum biasa; ia segera berubah menjadi alat politik yang kuat. Calon-calon Demokrat melihat ini sebagai peluang emas untuk menyoroti apa yang mereka sebut sebagai ‘penumpasan imigrasi’ yang kejam di bawah administrasi Trump, dan secara strategis menyeret Senator Collins ke dalam pusaran kritik tersebut. Bagi mereka, insiden ini memperkuat narasi bahwa kebijakan imigrasi yang agresif memiliki konsekuensi manusiawi yang mematikan, dan mereka berargumen bahwa Collins, sebagai Senator dari partai yang sama dengan Presiden, bertanggung jawab atas dampak dari kebijakan tersebut.

Kontroversi Penembakan ICE dan Reaksi Politik

Penembakan yang terjadi memicu gelombang kemarahan dari berbagai kelompok advokasi imigran dan warga sipil. Laporan awal menyebutkan detail yang masih diperdebatkan, namun inti masalahnya adalah hilangnya nyawa dalam operasi penegakan imigrasi. Kejadian ini langsung menarik perhatian para pesaing Collins di Partai Demokrat, yang segera mengeluarkan pernyataan keras yang mengutuk tindakan tersebut dan menuntut akuntabilitas.

* Para calon Demokrat secara seragam menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap insiden penembakan oleh ICE.
* Mereka mengecam apa yang mereka sepersepsikan sebagai taktik brutal dan tidak manusiawi oleh agen federal dalam menegakkan hukum imigrasi.
* Banyak yang menuntut reformasi signifikan terhadap ICE atau bahkan pembubaran agensi tersebut, yang telah menjadi seruan umum di kalangan progresif.

Para kandidat ini secara eksplisit menghubungkan insiden tersebut dengan kebijakan ‘zero tolerance’ atau pendekatan garis keras lainnya yang dipromosikan oleh Presiden Trump, yang menurut mereka telah menciptakan iklim ketakutan dan kekerasan.

Strategi Partai Demokrat Mengikat Collins ke Kebijakan Trump

Strategi Partai Demokrat sangat jelas: mereka ingin menempatkan Senator Collins dalam posisi yang sulit. Sebagai seorang Republikan moderat yang sering mencoba menunjukkan independensi dari partainya, Collins kerap menjauhkan diri dari pernyataan atau kebijakan ekstrem Trump. Namun, dalam isu imigrasi, para pesaingnya melihat celah.

Mereka berargumen bahwa dukungan Collins terhadap nominasi kabinet Trump, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan imigrasi, dan kegagalannya untuk secara tegas menentang setiap aspek penumpasan imigrasi, berarti dia secara implisit mendukung agenda Trump. Narasi yang dibangun adalah bahwa meskipun Collins mungkin tidak secara langsung mendukung penembakan tersebut, sikapnya yang tidak cukup kritis terhadap keseluruhan arah kebijakan imigrasi Trump menjadikannya kaki tangan.

Tekanan ini muncul di tengah kampanye pemilihan Senat yang sudah sengit, di mana Collins menghadapi beberapa penantang kuat yang bertekad untuk menggusurnya. Insiden seperti ini memberikan amunisi baru bagi penantang untuk menyoroti perbedaan ideologis dan mendefinisikan kembali Collins di mata pemilih sebagai bagian dari ‘masalah’ yang mereka kaitkan dengan kepresidenan Trump.

Dilema Politik Senator Susan Collins

Bagi Senator Collins, insiden penembakan ini menciptakan dilema politik yang signifikan. Sebagai seorang Republikan di negara bagian yang cenderung moderat, ia harus menyeimbangkan dukungan dari basis konservatif partainya dengan daya tarik terhadap pemilih independen dan moderat yang mungkin tidak menyukai kebijakan imigrasi Trump yang lebih keras. Mengkritik Trump secara langsung bisa mengasingkan pemilih Republik inti, sementara diam akan memperkuat argumen Demokrat bahwa ia terlalu dekat dengan Presiden.

Collins telah dikenal karena kemampuannya melintasi garis partai dan menarik dukungan luas. Namun, insiden ICE ini, bersama dengan isu-isu sensitif lainnya, menantang kemampuannya untuk mempertahankan posisi tengah. Setiap pernyataannya tentang masalah ini akan diperiksa dengan cermat oleh kedua belah pihak, dan ia harus berhati-hati agar tidak memberikan ruang bagi lawan untuk semakin mengikis citranya.

Dampak Lebih Luas pada Debat Imigrasi Nasional

Peristiwa ini menambah daftar panjang kontroversi yang melingkupi operasi ICE dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, kritik tajam juga muncul terkait pemisahan keluarga di perbatasan, kondisi di fasilitas penahanan imigran, dan deportasi massal. Insiden penembakan ini hanyalah salah satu babak dalam perdebatan yang jauh lebih besar dan sengit tentang peran ICE, etika penegakan imigrasi, dan sifat masyarakat Amerika dalam menyambut atau menolak imigran. (Lihat lebih lanjut tentang misi penegakan hukum federal di [Departemen Keamanan Dalam Negeri AS](https://www.dhs.gov/our-mission)).

Debat ini tidak hanya terbatas pada perebutan kursi Senat Maine, tetapi mencerminkan perpecahan yang lebih dalam di seluruh negeri mengenai bagaimana Amerika harus menangani isu imigrasi. Insiden ini berfungsi sebagai katalis yang menghidupkan kembali perdebatan ini, memaksa para politikus di setiap tingkatan untuk mengambil sikap dan mempertanggungjawabkan posisi mereka. Dengan pemilihan yang semakin mendekat, insiden tragis ini menjamin bahwa imigrasi akan tetap menjadi salah satu isu paling panas dan memecah belah dalam lanskap politik, dengan Senator Collins di garis bidik yang tak terhindarkan.

Continue Reading

Pemerintah

Kabinet Thailand Sahkan Formula ‘Care’ untuk Reformasi Pensiun, Janjikan Keadilan Lebih

Published

on

BANGKOK – Kabinet Thailand telah memberikan lampu hijau untuk metode penghitungan baru bagi dana pensiun dari Dana Jaminan Sosial. Kebijakan revolusioner ini, yang dikenal sebagai formula ‘Care’, bertujuan untuk meningkatkan keadilan sistem pensiun Thailand dan menyelaraskannya dengan standar internasional. Menteri Tenaga Kerja Julapun Amornvivat mengumumkan keputusan penting ini pada hari Selasa, menandai langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi warganya.

Persetujuan kabinet terhadap formula ‘Care’ bukan sekadar perubahan angka-angka belaka; ini mencerminkan komitmen mendalam terhadap kesejahteraan jangka panjang para pensiunan. Pemerintah mengakui bahwa sistem pensiun yang adil dan berkelanjutan adalah pilar utama stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan adopsi metode penghitungan baru ini, Thailand berharap dapat mengatasi disparitas yang mungkin ada dalam skema pensiun sebelumnya, memastikan bahwa setiap kontributor menerima manfaat yang proporsional dan transparan sesuai dengan kontribusi dan masa kerja mereka.

Pembahasan mengenai reformasi sistem pensiun telah menjadi agenda nasional selama beberapa waktu. Perubahan demografi, seperti peningkatan populasi lansia dan harapan hidup yang lebih panjang, telah memberikan tekanan pada keberlanjutan dana pensiun di banyak negara, termasuk Thailand. Oleh karena itu, langkah ini merupakan respons proaktif terhadap tantangan-tantangan masa depan, berupaya menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk generasi pensiun mendatang.

Kebutuhan Mendesak Reformasi Pensiun di Thailand

Sistem pensiun di berbagai negara, termasuk Thailand, terus menghadapi tantangan adaptasi. Pertumbuhan ekonomi, perubahan pola kerja, dan khususnya pergeseran demografi dengan populasi yang menua, memerlukan peninjauan ulang yang konstan terhadap mekanisme jaminan sosial. Selama bertahun-tahun, muncul berbagai diskusi tentang bagaimana memastikan bahwa dana jaminan sosial tetap solven sekaligus memberikan manfaat yang memadai bagi para pensiunan. Formula ‘Care’ hadir sebagai solusi yang dirancang untuk menjawab kegelisahan ini.

Kebutuhan untuk meningkatkan keadilan sistem pensiun menjadi sangat penting. Beberapa metode penghitungan sebelumnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kontribusi individu atau mungkin menciptakan kesenjangan antara berbagai kelompok penerima pensiun. Formula baru ini, menurut Menteri Julapun Amornvivat, dirancang untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut. Tujuannya adalah memastikan bahwa perhitungan pensiun lebih transparan, akuntabel, dan secara inheren lebih adil bagi semua peserta dana jaminan sosial. Ini berarti, setiap baht yang disumbangkan dan setiap tahun masa kerja akan memiliki bobot yang jelas dalam menentukan besaran manfaat pensiun yang akan diterima.

Menyelaraskan Sistem Pensiun dengan Standar Global

Salah satu aspek kunci dari reformasi ini adalah upaya Thailand untuk menyelaraskan sistem pensiunnya dengan standar internasional. Tentu, ini bukan hanya soal mengikuti tren global, tetapi lebih kepada mengadopsi praktik terbaik yang telah terbukti berhasil di berbagai yurisdiksi. Penyelarasan ini membawa beberapa manfaat signifikan:

  • Peningkatan Kredibilitas: Menunjukkan komitmen Thailand terhadap tata kelola yang baik dan stabilitas jangka panjang di mata dunia.
  • Keberlanjutan Finansial: Mengadopsi prinsip-prinsip yang memastikan dana pensiun dapat bertahan dalam menghadapi tekanan demografi dan ekonomi yang terus berkembang.
  • Perlindungan yang Lebih Baik: Mengimplementasikan mekanisme yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak pensiunan dan memastikan keamanan finansial mereka di masa tua dengan skema yang teruji.
  • Peningkatan Kepercayaan Publik: Sistem yang sesuai standar internasional seringkali dianggap lebih transparan dan dapat diandalkan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan jaminan sosial mereka.

Langkah ini juga memungkinkan Thailand untuk belajar dari pengalaman negara-negara lain, menghindari potensi kesalahan, dan mengadopsi inovasi dalam manajemen dana pensiun. Ini merupakan bagian dari visi yang lebih luas untuk menempatkan Thailand sebagai negara dengan sistem jaminan sosial yang modern dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Dampak Potensial Formula ‘Care’ bagi Pensiunan

Penerapan formula ‘Care’ diharapkan membawa dampak positif yang signifikan bagi jutaan pekerja dan pensiunan di Thailand. Meskipun detail spesifik dari metode penghitungan ‘Care’ belum diungkapkan sepenuhnya, tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kontribusi individu dan kondisi pasar tenaga kerja. Ini berpotensi berarti:

  • Peningkatan keadilan dalam distribusi manfaat pensiun berdasarkan kontribusi riil dan masa kerja yang telah dilalui setiap individu.
  • Potensi peningkatan transparansi dalam cara manfaat pensiun dihitung, memungkinkan peserta untuk lebih memahami bagaimana dana mereka dikelola dan perkiraan manfaat yang akan diterima.
  • Pembentukan fondasi yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk masa depan dana jaminan sosial, yang pada gilirannya akan memberikan kepastian lebih besar bagi calon pensiunan.
  • Penyelarasan dengan praktik terbaik global dapat membuka peluang untuk inovasi lebih lanjut dan peningkatan layanan bagi pensiunan di masa mendatang.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Menteri Julapun Amornvivat diperkirakan akan segera merinci lebih lanjut mengenai implementasi formula ‘Care’ dan bagaimana hal itu akan memengaruhi berbagai kelompok pensiunan. Komunikasi yang efektif kepada publik akan menjadi kunci untuk memastikan transisi yang mulus dan membangun pemahaman serta kepercayaan terhadap reformasi ini. Keputusan ini, yang merupakan respons terhadap diskusi panjang mengenai keberlanjutan dan keadilan sistem jaminan sosial—isu yang kerap menjadi sorotan dalam kebijakan publik—diharapkan akan membawa Thailand menuju era baru jaminan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan tenaga kerja dan jaminan sosial di Thailand, Anda dapat mengunjungi situs web resmi Kementerian Tenaga Kerja Thailand.

Continue Reading

Pemerintah

Kendari Perkuat Komitmen Kesehatan Masyarakat Lewat Program TBC dan Stunting Inovatif

Published

on

KENDARI – Pemerintah Kota tengah mempersiapkan langkah besar dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakatnya. Melalui serangkaian inisiatif strategis, pihak berwenang bertekad untuk menekan angka Tuberculosis (TBC) dan stunting, dua isu kesehatan krusial yang terus menjadi perhatian nasional.

Pada Selasa, 14 Juli 2026 mendatang, agenda penting dijadwalkan akan digelar. Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan akan menjadi panggung peluncuran program “Kelurahan Siaga TBC” dengan slogan inspiratif “Kendari Tuntas TBC”. Bersamaan dengan itu, program pemeriksaan kesehatan gratis dan intervensi stunting bertajuk ‘Paket Sehat Spesial’ juga akan diperkenalkan, menargetkan langsung kelompok rentan ibu hamil dan balita.

Strategi Komprehensif Melawan TBC

Inisiatif “Kelurahan Siaga TBC” merupakan tulang punggung dari komitmen kota untuk memerangi penyakit menular ini. Program ini akan mengintegrasikan peran aktif masyarakat di tingkat kelurahan untuk deteksi dini, pendampingan pasien, serta edukasi masif tentang pencegahan dan penanganan TBC. Dengan mengusung semangat “Kendari Tuntas TBC”, pemerintah daerah menargetkan tercapainya eliminasi TBC melalui penemuan kasus aktif yang lebih cepat, pengobatan tuntas, dan pencegahan penularan di komunitas.

Langkah proaktif ini diharapkan mampu memutus rantai penularan TBC yang kerap menjadi tantangan di banyak daerah. Partisipasi warga dalam mengidentifikasi gejala TBC pada keluarga atau tetangga, serta melaporkannya kepada fasilitas kesehatan terdekat, akan menjadi kunci keberhasilan. Sosialisasi intensif tentang pentingnya gaya hidup sehat, ventilasi rumah yang baik, dan nutrisi seimbang juga akan menjadi bagian tak terpisahkan dari program ini. Program Kelurahan Siaga TBC ini juga akan diperkuat dengan pelatihan kader kesehatan lokal dan penyediaan akses yang lebih mudah terhadap layanan diagnostik dan pengobatan.

Intervensi Stunting dan Kesehatan Ibu Anak

Di sisi lain, program ‘Paket Sehat Spesial’ menegaskan prioritas pemerintah kota terhadap kesehatan generasi masa depan. Program ini dirancang untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis yang komprehensif bagi ibu hamil dan balita. Tidak hanya itu, intervensi stunting yang terarah akan menjadi fokus utama, mengingat dampak jangka panjang stunting terhadap perkembangan kognitif dan fisik anak.

Melalui ‘Paket Sehat Spesial’, ibu hamil akan mendapatkan pemantauan gizi, suplemen vital, serta edukasi tentang nutrisi kehamilan dan persiapan menyusui. Sementara itu, balita akan menjalani pengukuran antropometri rutin, pemeriksaan tumbuh kembang, dan pemberian makanan tambahan bergizi. Program ini juga akan melibatkan konseling gizi bagi orang tua, guna memastikan pemahaman yang tepat tentang praktik pemberian makan yang baik dan pentingnya nutrisi di seribu hari pertama kehidupan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan produktif di masa mendatang.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Komitmen Pemerintah

Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan yang dijadwalkan pada 14 Juli 2026 ini bukan sekadar seremoni. Forum tersebut akan menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Kesehatan, fasilitas layanan kesehatan primer, organisasi masyarakat, hingga perwakilan kelurahan, untuk menyelaraskan visi dan strategi. Sinkronisasi program diharapkan memperkuat upaya kolektif dalam mencapai target kesehatan yang telah ditetapkan.

Inisiatif ini melanjutkan komitmen pemerintah daerah yang telah lama terbentuk dalam mengatasi berbagai tantangan kesehatan. Berdasarkan laporan sebelumnya yang pernah kami ulas, data prevalensi stunting di beberapa wilayah Indonesia termasuk bagian timur, menunjukkan urgensi program seperti ‘Paket Sehat Spesial’. Pemerintah Kota Kendari secara konsisten menunjukkan pendekatan proaktif dalam memastikan kesejahteraan warganya melalui kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat, dan peluncuran program ini adalah bukti konkret dari dedikasi tersebut.

Diharapkan, dengan dilaksanakannya program-program ini, kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan akan meningkat, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif bagi seluruh warga.

Continue Reading

Trending