SAMARINDA – Ternyata hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Kaltimtara, Rabu (22/4/2026) tidak aklamasi. Melainkan ada perbedaan pendapat dan fakta-fakta yang mengejutkan. Misalnya, klarifikasi pengangkatan calon komisaris abai atau tidak mendapatkan jawaban.

Meskipun hasil RUPS telah disampaikan oleh gubernur bahwa, keputusan tersebut dinyatakan aklamasi. Faktanya, ada beberapa pemegang saham yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

Berdasarkan informasi yang diterima, pemegang saham dari Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Samarinda berbeda pendapat terkait agenda pemberhentian dan pengangkatan direksi serta komisaris perseroan.

Rapat RUPS dipimpin Prof Eny Rochaida. Dalam proses rapat, peserta RUPS pemegang saham Provinsi Kaltara, Zainal Paliwang, sempat walk out sebelum rapat selesai.

Sementara, pemegang saham minoritas dari Pemkot Kota Samarinda yang dihadiri Wali Kota Andi Harun juga dikabarkan berbeda sikap dan menyatakan tidak setuju terhadap agenda pengangkatan tersebut.

Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dalam agenda tersebut. Pertama, terkait objektivitas terhadap pemberhentian direktur utama dan jajaran direksi.

Kedua, apakah keputusan pemberhentian tersebut memenuhi prinsip kewajaran dan perlindungan pemegang saham minoritas?

Selain itu, dipertanyakan pula apakah pemberhentian dan pengangkatan direksi serta komisaris perseroan telah melalui analisis risiko terkait dampak keputusan tersebut terhadap stabilitas kinerja, kualitas kredit, dan kepercayaan publik.

Dalam perbedaan pendapat tersebut, profil dua calon komisaris turut dipertanyakan terkait informasi yang berkembang di ruang publik.

Sebut saja, Achmad Syamsuddin (Calon Komisaris Utama), diduga terseret dalam perkara dugaan pemalsuan hasil RUPS Bank Sumsel yang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Ia juga terseret sebagai saksi dalam perkara dugaan kredit bermasalah PT Coffindo yang ditangani Kejaksaan Agung.

Sementara Sri Wahyuni (Calon Komisaris Independen/yang kini menjabat Sekprov Kaltim), pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara program Desai Besar Olahraga Nasional (DBON Kaltim) di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Hal ini dinilai perlu klarifikasi karena sangat relevan dalam konteks penilaian reputasi, integritas, dan risiko tata kelola.
Permintaan klarifikasi itu dari lembaga terkait guna memastikan objektivitas nama-nama calon direksi, komisaris, dan dewan pengawas.

Namun, dalam RUPS tidak menyajikan klarifikasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka muncul saran agar keputusan RUPS ditunda sampai terpenuhinya klarifikasi yang dibutuhkan.

Pertimbangan tersebut merupakan prinsip dalam menyetujui agenda RUPS, sayangnya klarifikasi formal itu tidak dilakukan.

Keterbatasan informasi mengenai permasalahan tersebut, berpotensi mengurangi kualitas proses pengambilan keputusan.

Hal ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan kehati-hatian, bahkan risiko reputasi berpotensi muncul di kemudian hari apabila tidak dilakukan verifikasi yang memadai sejak awal.

Dengan pertimbangan itulah, beberapa pemegang saham tidak menyetujui agenda pemberhentian dan pengangkatan direksi serta komisaris perseroan.

Ketika dikonfirmasi terkait adanya perbedaan pendapat dalam RUPS, staf komisaris di BPD Kaltimtara enggan memberikan tanggapan. Ia beralasan bahwa penyampaian informasi harus berdasarkan keputusan bersama (kolektif kolegial).

Sekretaris Komisaris Bankaltimtara Fahrin saat dikonfirmasi via ponsel mengatakan, bahwa komisaris dapat memberikan statement harus berdasarkan data.

“Komisaris ini sifatnya kolektif kolegial. Pernyataan harus by data. Data tersebut ada di unit pimpinan sekretariat. Jadi nanti harus melewati bagian humas kami,” kata Fahrin, Selasa (28/4). (*)

Pembukaan Halal Bihalal Perantauan Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan) baru-baru ini telah sukses digelar, menandai sebuah babak penting dalam mempererat ikatan kekerabatan lintas provinsi. Acara yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari lima provinsi, yakni Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung, ini digarisbawahi oleh Gubernur Lampung sebagai bukti nyata kuatnya persatuan regional. Kegiatan ini bukan sekadar ajang silaturahmi biasa, melainkan sebuah momentum bersejarah yang mengukuhkan komitmen bersama untuk menjaga dan mengembangkan hubungan antarwilayah.

Tradisi Halal Bihalal, khususnya bagi komunitas perantauan, memiliki makna mendalam. Ia menjadi jembatan penghubung bagi mereka yang merantau jauh dari tanah kelahiran untuk kembali bertemu, saling memaafkan, dan memperbarui tali persaudaraan. Bagi masyarakat Sumbagsel, ajang ini lebih dari itu; ia merefleksikan identitas kolektif yang kuat, di mana keberagaman budaya dan adat istiadat dari kelima provinsi melebur dalam semangat kebersamaan. Peran komunitas perantauan dalam menjaga nilai-nilai daerah asal seringkali menjadi fondasi utama bagi kelangsungan tradisi dan budaya yang kaya ini. Gubernur Lampung, yang turut hadir dan memberikan sambutan, secara eksplisit menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif semacam ini. Menurutnya, pertemuan lintas provinsi ini menegaskan bahwa ikatan kekerabatan bukanlah sekadar retorika, melainkan sebuah realitas yang terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Kelima provinsi yang terlibat – Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung – memiliki sejarah, budaya, dan bahkan tantangan pembangunan yang seringkali saling terkait. Dari potensi sumber daya alam hingga kekayaan pariwisata, sinergi antarprovinsi memiliki peluang besar untuk mengakselerasi kemajuan regional. Acara Halal Bihalal ini secara tidak langsung menjadi forum informal untuk memperkuat jaringan, bertukar gagasan, dan bahkan mengidentifikasi potensi kolaborasi di berbagai sektor.

Memperkuat Fondasi Kekerabatan Regional

Momentum Halal Bihalal Perantauan Sumbagsel menjadi lebih dari sekadar perayaan Idulfitri. Ia adalah deklarasi simbolis tentang pentingnya persatuan regional. Dalam konteks pembangunan nasional, ikatan kekerabatan antarwilayah seperti ini sangat krusial. Ini bukan hanya tentang rasa kekeluargaan, tetapi juga tentang potensi sinergi yang dapat mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Ketika masyarakat dari berbagai provinsi merasa saling memiliki, hambatan geografis dan administratif seringkali dapat diatasi dengan lebih mudah, membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih mendalam.

• Peningkatan Kohesi Sosial: Acara ini secara signifikan mendorong rasa kebersamaan dan mengurangi potensi friksi antar daerah, membangun pondasi yang kuat untuk masyarakat yang harmonis.
• Pertukaran Budaya: Menjadi ajang vital untuk memperkenalkan dan melestarikan kekayaan budaya masing-masing provinsi kepada generasi muda perantauan, memastikan warisan lokal tetap hidup.
• Jaringan Ekonomi: Membuka peluang berharga bagi pengusaha dan profesional dari berbagai provinsi untuk membangun jejaring kuat dan mengidentifikasi potensi kolaborasi bisnis yang saling menguntungkan.
• Dukungan Pembangunan Daerah: Komunitas perantauan seringkali menjadi sumber daya intelektual dan finansial yang signifikan, siap berkontribusi pada pembangunan daerah asal mereka melalui berbagai inisiatif.

Peran Strategis Gubernur Lampung dan Pemimpin Daerah

Kehadiran dan pernyataan Gubernur Lampung dalam acara ini memberikan bobot politis dan moral yang signifikan. Penegasannya mengenai “bukti kuatnya ikatan kekerabatan” mengindikasikan pengakuan pemerintah daerah terhadap pentingnya inisiatif masyarakat dalam membangun fondasi persatuan. Pernyataan ini juga dapat diartikan sebagai dorongan bagi pemerintah daerah lain di Sumbagsel untuk lebih aktif mendukung dan memfasilitasi kegiatan serupa. Dukungan dari para pemimpin daerah sangat vital untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif dari pertemuan semacam ini, tidak hanya sebagai ajang seremonial, tetapi juga sebagai pendorong kebijakan kolaboratif yang nyata.

Gubernur Lampung menekankan bahwa persatuan dan kekerabatan adalah modal sosial yang tak ternilai harganya. Modal ini menjadi dasar bagi kerja sama yang lebih formal antar pemerintah provinsi di masa depan. Misalnya, dalam menghadapi tantangan regional seperti perubahan iklim, pengelolaan bencana, atau pengembangan infrastruktur, ikatan kekerabatan yang kuat dapat memfasilitasi koordinasi dan respons yang lebih cepat dan efektif. Ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mendorong otonomi daerah yang saling bersinergi, sebagaimana pernah dibahas dalam artikel kami sebelumnya tentang Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Sumatera Bagian Selatan yang menyoroti perlunya integrasi regional.

Harapan dan Proyeksi Masa Depan Ikatan Sumbagsel

Dengan suksesnya Halal Bihalal Perantauan Sumbagsel ini, harapan besar menyertai masa depan ikatan kekerabatan antarprovinsi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang terus diperkaya dengan program-program yang lebih konkret, tidak hanya sebatas silaturahmi. Diskusi tentang isu-isu regional, lokakarya budaya, atau bahkan pameran produk unggulan daerah dapat diintegrasikan dalam acara serupa di masa mendatang, menjadikan setiap pertemuan lebih produktif dan berdampak.

• Penyelenggaraan Bergilir: Acara dapat diselenggarakan secara bergilir di setiap provinsi untuk memperkuat konektivitas fisik dan emosional antarwilayah.
• Fokus Tematik: Setiap tahun dapat mengangkat tema khusus, seperti potensi pariwisata, investasi, atau pendidikan di Sumbagsel, untuk mendorong kolaborasi spesifik.
• Libatkan Generasi Muda: Mengadakan kegiatan yang menarik bagi kaum muda perantauan agar mereka tetap terhubung dengan akar budaya dan regionalnya, menjamin kelestarian tradisi.
• Platform Komunikasi Digital: Mengembangkan platform digital yang inovatif untuk menjaga komunikasi dan kolaborasi antar komunitas perantauan Sumbagsel secara berkelanjutan.

Melalui Halal Bihalal ini, masyarakat Sumbagsel tidak hanya merayakan hari raya, tetapi juga merayakan identitas kolektif mereka, menegaskan bahwa persatuan adalah kunci kemajuan. Ikatan yang kuat ini diharapkan akan terus menjadi inspirasi dan kekuatan pendorong bagi pembangunan dan kemajuan di seluruh wilayah Sumatera bagian selatan.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo secara masif mengoptimalkan penerapan tilang elektronik menggunakan perangkat E-TLE Handheld. Langkah strategis ini bertujuan untuk menindak tegas berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas sekaligus meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pengendara, sebuah inovasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di jalan raya.

Dalam kurun waktu singkat sejak diintensifkan, Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Sidoarjo telah berhasil merekam sedikitnya 220 pelanggaran lalu lintas. Data ini menunjukkan efektivitas E-TLE Handheld dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran, mulai dari tidak mengenakan helm, melanggar marka jalan, hingga menggunakan ponsel saat berkendara. Optimalisasi teknologi ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran berlalu lintas serta meningkatkan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan di wilayah Sidoarjo.

Efektivitas E-TLE Handheld dalam Penegakan Hukum

Penggunaan E-TLE Handheld menjadi game-changer dalam upaya menciptakan tertib lalu lintas. Dengan kamera beresolusi tinggi yang terintegrasi pada perangkat genggam ini, petugas dapat merekam pelanggaran secara real-time dan akurat. Sistem kemudian secara otomatis mengirimkan data pelanggaran ke pusat komando untuk verifikasi dan proses penilangan lebih lanjut. Ini mengurangi potensi perdebatan di lokasi kejadian dan memastikan setiap penindakan berbasis bukti konkret.

• Verifikasi Cepat: Proses identifikasi kendaraan dan pemilik dilakukan secara digital, mempercepat penerbitan surat konfirmasi tilang.
• Transparansi Terjamin: Seluruh bukti pelanggaran terekam dalam bentuk foto atau video, menghilangkan keraguan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penindakan.
• Cakupan Luas: Perangkat genggam memungkinkan petugas bergerak dinamis, menjangkau area-area yang mungkin tidak tercakup oleh kamera E-TLE statis, termasuk jalan-jalan lingkungan dan titik-titik rawan pelanggaran baru.
• Data Akurat: Setiap pelanggaran terdata secara sistematis, memberikan basis data yang kuat untuk analisis pola pelanggaran dan perencanaan strategi pencegahan di masa mendatang.

Meningkatkan Kesadaran dan Disiplin Berkendara

Penerapan E-TLE Handheld bukan hanya tentang penindakan, melainkan juga edukasi dan pencegahan. Dengan semakin banyaknya pelanggar yang terjaring, masyarakat secara bertahap didorong untuk lebih mematuhi aturan lalu lintas. Efek jera yang ditimbulkan oleh penindakan tanpa pandang bulu ini diharapkan dapat mengubah perilaku berkendara dari pasif menjadi proaktif dalam menjaga keselamatan.

Sebelumnya, Polresta Sidoarjo juga telah mengoperasikan E-TLE statis di beberapa titik strategis. Implementasi E-TLE Handheld ini merupakan langkah lanjutan yang memperkuat ekosistem tilang elektronik secara keseluruhan, menjadikannya lebih komprehensif dan sulit dihindari bagi para pelanggar. Kolaborasi antara teknologi statis dan bergerak ini menandai komitmen serius Polresta Sidoarjo untuk menekan angka kecelakaan dan fatalitas di jalan raya, sejalan dengan program Korlantas Polri dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas yang modern dan terpadu.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meskipun efisien, penerapan E-TLE Handheld tidak luput dari tantangan. Edukasi publik yang berkelanjutan tentang cara kerja sistem dan pentingnya patuh lalu lintas menjadi krusial. Beberapa masyarakat mungkin masih belum sepenuhnya memahami mekanisme E-TLE, sehingga sosialisasi yang masif dan mudah diakses perlu terus digalakkan. Selain itu, kecepatan respons dan akurasi data sistem juga harus selalu terjaga untuk menghindari kesalahan fatal yang dapat merugikan masyarakat.

Polresta Sidoarjo berharap, melalui pendekatan teknologi ini, kesadaran kolektif akan pentingnya disiplin berlalu lintas dapat terbangun secara mandiri. Bukan lagi karena takut ditilang, melainkan karena pemahaman akan risiko dan tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Transformasi menuju budaya tertib berlalu lintas ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman dan nyaman bagi semua.

Inisiatif Polresta Sidoarjo ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan kepolisian untuk mendukung terciptanya smart city, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam aspek keamanan dan ketertiban. Ke depannya, integrasi data dari E-TLE Handheld dengan sistem informasi lalu lintas lainnya dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam untuk perbaikan infrastruktur dan kebijakan transportasi.