Hukum & Kriminal
Kontroversi Sanksi Eks Hakim Cilacap Penerima Suap: Diberhentikan dengan Hak Pensiun
CILACAP – Seorang eks hakim Pengadilan Negeri Cilacap, yang diidentifikasi dengan inisial ASS, diberhentikan dari jabatannya. Keputusan ini diambil setelah yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap, sebuah pelanggaran serius terhadap kode etik dan hukum yang mengatur profesi hakim. Namun, keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan hak pensiun ini menuai sorotan, lantaran dinilai lebih ringan dari rekomendasi awal Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) yang mengusulkan sanksi yang lebih berat.
Kronologi Kasus dan Rekomendasi Awal Badan Pengawas MA
Kasus yang menyeret eks Hakim ASS ini bermula dari laporan dan temuan awal yang mengindikasikan adanya praktik suap dalam penanganan sebuah perkara di Pengadilan Negeri Cilacap. Badan Pengawas Mahkamah Agung, sebagai garda terdepan dalam pengawasan internal peradilan, segera melakukan investigasi mendalam. Dari hasil pemeriksaan, Bawas MA menemukan bukti-bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan ASS dalam menerima sejumlah uang sebagai imbalan untuk memengaruhi putusan atau jalannya persidangan.
Mengacu pada tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap integritas peradilan, Bawas MA kemudian mengeluarkan rekomendasi sanksi. Rekomendasi tersebut biasanya mencakup pemberhentian tidak dengan hormat, yang secara otomatis menghilangkan hak-hak pensiun seorang aparatur negara. Langkah ini merupakan bentuk ketegasan untuk memberikan efek jera dan menjaga martabat lembaga peradilan dari oknum-oknum yang mencorengnya.
Dinamika Sidang Majelis Kehormatan Hakim dan Keputusan Akhir
Sanksi terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim diputuskan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH). MKH adalah forum ad hoc yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yang bertugas memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam persidangan yang digelar secara maraton, MKH menelaah seluruh bukti, keterangan saksi, dan pembelaan dari eks Hakim ASS.
Setelah melalui proses pertimbangan yang cermat, MKH akhirnya menjatuhkan putusan. Eks Hakim ASS diberhentikan dari jabatannya, namun dengan tetap diberikan hak pensiun. Putusan ini lantas menjadi perbincangan karena secara substansi lebih ringan dibandingkan usulan Bawas MA. Alasan di balik perbedaan sanksi ini tidak dijelaskan secara rinci ke publik, memicu spekulasi dan pertanyaan seputar standar penegakan etik di lingkungan yudikatif.
Kontroversi di Balik Sanksi yang Dinilai “Ringan”
Keputusan MKH yang tetap memberikan hak pensiun kepada eks hakim penerima suap menimbulkan reaksi beragam. Banyak pihak, terutama pegiat antikorupsi dan masyarakat, mempertanyakan urgensi dan efektivitas sanksi tersebut sebagai sebuah efek jera. Beberapa poin kontroversi yang mengemuka antara lain:
- Standar Ganda: Kritik muncul bahwa sanksi ini dapat menciptakan kesan standar ganda, di mana pelaku korupsi di lembaga lain mungkin menerima sanksi yang lebih berat tanpa hak pensiun.
- Pesan Pencegahan: Pemberian hak pensiun, meskipun diberhentikan, dikhawatirkan tidak mengirimkan pesan pencegahan yang kuat bagi hakim lain agar tidak tergiur melakukan praktik korupsi.
- Integritas Peradilan: Kasus semacam ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan bersih dari praktik lancung.
Kasus ini menambah daftar panjang tantangan dalam upaya menjaga marwah peradilan di Indonesia, mengingatkan pada serangkaian insiden serupa yang sebelumnya telah menguji kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Pentingnya penegakan kode etik yang konsisten dan tegas adalah kunci untuk memulihkan dan mempertahankan integritas tersebut.
Dampak Terhadap Kepercayaan Publik dan Sistem Pengawasan
Integritas peradilan adalah fondasi utama tegaknya negara hukum. Ketika seorang hakim, yang seharusnya menjadi pilar keadilan, justru terlibat dalam praktik suap, maka kepercayaan publik terhadap seluruh sistem peradilan akan terkikis. Keputusan MKH dalam kasus eks Hakim ASS ini menjadi barometer penting bagi transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Perbedaan pandangan antara Bawas MA dan MKH juga menyoroti kompleksitas dalam sistem pengawasan internal dan eksternal peradilan.
Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja hakim menjadi sangat krusial. Komisi Yudisial (KY), sebagai lembaga pengawas eksternal, memiliki peran vital dalam memastikan setiap pelanggaran etik ditindak tegas sesuai dengan kadar kesalahannya, tanpa kompromi. Upaya berkelanjutan dalam edukasi antikorupsi, perbaikan remunerasi yang layak, serta penegakan hukum yang tanpa pandang bulu adalah beberapa langkah yang harus terus didorong untuk menciptakan peradilan yang bersih dan berintegritas.
Kasus ASS di Cilacap ini harus menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen di tubuh peradilan untuk semakin memperketat pengawasan dan menindak tegas setiap bentuk penyimpangan. Hanya dengan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, marwah peradilan dapat terus terjaga dan kepercayaan publik dapat kembali pulih.
Hukum & Kriminal
Kabel Internet Ilegal Terungkap di Perbatasan Thailand-Myanmar, Soroti Jaringan Kejahatan
Penyelidikan Terhadap Jaringan Digital Tak Terdaftar
Pihak berwenang baru-baru ini berhasil mengungkap praktik ilegal yang mengkhawatirkan di area perbatasan. Sebuah kabel internet ditemukan membentang secara tersembunyi dari sebuah rumah penduduk di distrik Sangkhla Buri, menuju ke sebuah entitas yang diduga kuat sebagai kasino di wilayah Myanmar. Penemuan ini bukan sekadar insiden tunggal, melainkan sebuah indikasi kuat adanya jaringan kejahatan lintas batas yang menggunakan infrastruktur komunikasi ilegal untuk mendukung operasi mereka yang tak terawasi.
Insiden ini terkuak pada Kamis setelah serangkaian penyelidikan dan pengawasan di area perbatasan yang dikenal sering menjadi jalur bagi berbagai aktivitas gelap. Kabel tersebut, yang dipasang secara rahasia dan melanggar hukum, disinyalir berfungsi sebagai tulang punggung komunikasi bagi operasional kasino yang kemungkinan besar beroperasi tanpa izin. Modus operandi semacam ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk menghindari regulasi, pajak, dan pengawasan pemerintah, menciptakan zona abu-abu digital di perbatasan yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum.
Modus Operandi dan Penemuan Detail
Detil penemuan kabel internet ilegal ini memberikan gambaran jelas tentang betapa canggihnya upaya para pelaku kejahatan dalam membangun infrastruktur pendukung operasi mereka. Kabel tersebut tidak sekadar tergeletak, melainkan ditanam atau disembunyikan sedemikian rupa untuk menghindari deteksi. Pihak berwenang bekerja keras dalam mengidentifikasi titik awal di sebuah rumah perbatasan di distrik Sangkhla Buri, yang menjadi simpul bagi koneksi ilegal menuju wilayah Myanmar.
Koneksi ini, yang mengarah ke lokasi yang diidentifikasi sebagai ‘kemungkinan kasino’, mengindikasikan bahwa fasilitas tersebut mungkin beroperasi di luar kerangka hukum, memanfaatkan akses internet ilegal untuk menjalankan perjudian daring, penipuan siber, atau bahkan operasi pencucian uang. Istilah ‘kemungkinan kasino’ itu sendiri menyiratkan bahwa entitas tersebut berupaya menyamarkan sifat sebenarnya dari aktivitasnya, atau beroperasi di wilayah yang memiliki penegakan hukum yang lemah atau ambigu.
Ancaman Kejahatan Lintas Batas Digital yang Meningkat
Penemuan kabel ilegal ini adalah sebuah alarm keras bagi keamanan nasional dan regional. Akses internet tak terdaftar seperti ini berpotensi menjadi jalur vital bagi berbagai bentuk kejahatan terorganisir, termasuk:
- Perjudian Ilegal Daring: Memfasilitasi operasi kasino daring tanpa lisensi, menarik pemain dari berbagai negara, dan menghindari pembayaran pajak.
- Penipuan Siber dan Scam Pusat Panggilan: Menyediakan infrastruktur komunikasi bagi sindikat penipuan yang seringkali melibatkan korban perdagangan manusia untuk dipekerjakan secara paksa.
- Perdagangan Narkoba dan Manusia: Memungkinkan komunikasi yang aman dan tersembunyi antaranggota sindikat untuk mengoordinasikan pengiriman barang ilegal atau pemindahan korban.
- Pencucian Uang: Memfasilitasi transaksi keuangan ilegal yang sulit dilacak oleh otoritas.
- Spionase dan Ancaman Keamanan Nasional: Potensi penggunaan infrastruktur ini untuk tujuan yang lebih luas, termasuk pengumpulan informasi intelijen ilegal.
Tantangan Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan
Penemuan ini menambah daftar panjang kasus-kasus serupa yang telah diungkap sebelumnya, menggarisbawahi tantangan berkelanjutan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberantas aktivitas ilegal di zona perbatasan. Wilayah perbatasan, khususnya antara Thailand dan Myanmar, dikenal memiliki medan yang sulit dan sering kali menjadi area abu-abu dalam hal yurisdiksi dan pengawasan. Kerentanan ini dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan untuk mendirikan operasi mereka.
Pengawasan fisik saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan:
- Peningkatan kerja sama intelijen lintas negara.
- Penggunaan teknologi canggih untuk deteksi infrastruktur tersembunyi.
- Pelatihan khusus bagi petugas perbatasan dalam mengidentifikasi modus operandi digital.
- Pembentukan unit siber khusus yang fokus pada kejahatan lintas batas.
Langkah Pencegahan dan Harapan ke Depan
Pemerintah dan aparat penegak hukum harus terus meningkatkan upaya untuk mengidentifikasi dan memusnahkan infrastruktur ilegal semacam ini. Penemuan kabel di Sangkhla Buri ini harus menjadi momentum untuk evaluasi ulang strategi keamanan perbatasan, tidak hanya dari segi fisik tetapi juga dari dimensi siber. Edukasi masyarakat perbatasan juga penting agar mereka tidak mudah dimanfaatkan atau terlibat dalam kegiatan ilegal.
Dengan langkah-langkah proaktif dan kolaborasi lintas batas yang lebih erat, diharapkan jaringan kejahatan digital di perbatasan dapat diminimalisir. Ini adalah pertempuran berkelanjutan melawan sindikat yang terus beradaptasi, namun setiap penemuan seperti ini adalah kemenangan penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Hukum & Kriminal
Pembunuhan Pegawai Kastam KLIA: Suami Ditahan Polis sebagai Suspek Utama
SEPANG – Polis Diraja Malaysia (PDRM) mengesahkan penemuan mayat seorang pegawai wanita Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) yang dipercayai menjadi mangsa pembunuhan, dengan suami mangsa telah ditahan sebagai suspek utama. Insiden tragis ini dilaporkan berlaku di sebuah unit kuarters di kawasan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) malam tadi, mengejutkan komuniti setempat dan warga kerja JKDM. Perkembangan ini merupakan susulan daripada laporan awal yang diterima pihak berkuasa berhubung penemuan mayat mangsa.
Ketua Polis Daerah, dalam kenyataan ringkas hari ini, menyatakan bahawa siasatan awal mendapati mangsa, yang berusia lingkungan 30-an, mengalami beberapa kecederaan fizikal yang konsisten dengan perbuatan jenayah. Mayat mangsa ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa oleh pihak berkuasa setelah menerima laporan mengenai kejadian tersebut. Identiti mangsa bagaimanapun belum didedahkan kepada umum bagi menghormati privasi keluarga serta tidak mengganggu proses siasatan yang sedang berjalan.
Perkembangan Siasatan Polis dan Penahanan Suspek
Pasukan siasatan jenayah PDRM segera digerakkan ke lokasi kejadian sejurus menerima maklumat. Kawasan tempat kejadian telah diwartakan sebagai ‘kawasan larangan’ dan kerja-kerja forensik teliti sedang dijalankan bagi mengumpul bukti-bukti penting. Susulan penemuan mayat, suami mangsa yang juga berada di lokasi telah ditahan untuk membantu siasatan. Penahanan ini dilakukan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh. Polis sedang menyiasat secara menyeluruh motif di sebalik tindakan kejam ini, termasuk kemungkinan konflik rumah tangga atau faktor-faktor lain.
Pihak berkuasa telah melakukan ujian saringan air kencing terhadap suspek dan sedang meneliti rakaman kamera litar tertutup (CCTV) di kawasan sekitar kuarters untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kronologi kejadian. Beberapa individu lain yang dipercayai mempunyai kaitan atau pengetahuan tentang insiden ini turut dipanggil untuk memberikan keterangan. Proses bedah siasat dijadualkan akan dijalankan bagi menentukan punca sebenar kematian mangsa serta jenis kecederaan yang dialami.
- Suami mangsa ditahan sebagai suspek utama.
- Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
- Ujian saringan air kencing dan semakan CCTV sedang dijalankan.
- Bedah siasat akan dilakukan untuk menentukan punca kematian.
Implikasi Undang-undang dan Langkah Seterusnya
Kes pembunuhan ini menarik perhatian serius pihak berkuasa dan masyarakat. Seksyen 302 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman mati mandatori bagi kesalahan membunuh. Proses perbicaraan akan melibatkan pengumpulan bukti yang kukuh oleh pihak pendakwaan untuk membuktikan kes tanpa keraguan munasabah.
Insiden ini juga menyoroti isu keselamatan dalam kalangan anggota penguatkuasa serta dinamik hubungan dalam rumah tangga. Jabatan Kastam Diraja Malaysia dijangka akan memberikan kenyataan rasmi berhubung kehilangan anggotanya dan sokongan yang akan diberikan kepada keluarga mangsa. PDRM pula berjanji akan menjalankan siasatan secara telus dan profesional bagi memastikan keadilan ditegakkan.
Kami akan terus mengemas kini perkembangan terkini mengenai kes ini. Maklumat lanjut dijangka akan diberikan setelah siasatan mencapai tahap yang lebih konklusif. Masyarakat digesa agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan atau menyinggung perasaan keluarga mangsa. Untuk maklumat rasmi berkaitan undang-undang dan siasatan polis, rujuk kepada portal rasmi Polis Diraja Malaysia.
Membawa Konteks kepada Isu Keganasan Rumah Tangga
Walaupun motif sebenar dalam kes ini masih dalam siasatan, insiden pembunuhan yang melibatkan pasangan seringkali mengundang perbincangan mengenai isu keganasan rumah tangga. Tragedi seperti ini menjadi peringatan pahit tentang betapa seriusnya ancaman kekerasan dalam hubungan intim yang boleh berakhir dengan kehilangan nyawa. Masyarakat perlu lebih peka terhadap tanda-tanda keganasan rumah tangga dan peranan setiap individu dalam melaporkan atau mencari bantuan bagi mangsa. Pelbagai agensi dan pertubuhan bukan kerajaan menawarkan sokongan kepada individu yang berdepan dengan situasi keganasan.
Pendidikan dan kesedaran awam mengenai hak-hak individu, terutamanya wanita, dalam perkahwinan serta kaedah untuk mendapatkan perlindungan undang-undang adalah penting. Kerajaan dan agensi berkaitan seringkali menganjurkan kempen untuk meningkatkan kesedaran dan menyediakan talian bantuan bagi mangsa keganasan rumah tangga. Kejadian ini harus menjadi pemangkin untuk kita semua mengkaji semula bagaimana komuniti dapat memainkan peranan yang lebih aktif dalam mencegah berulangnya tragedi seumpama ini.
Hukum & Kriminal
Buronan Kasino Ilegal Tiongkok Ditangkap di Pulau Wisata, Miliki Visa Istimewa Kadaluarsa
Wajah penegakan hukum di destinasi wisata populer selatan negara ini kembali menyoroti praktik kejahatan transnasional dengan tertangkapnya seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok. Individu tersebut, yang kini menjadi sorotan, adalah buronan yang dicari atas dugaan pengoperasian kasino ilegal, dan ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah sewaan terpencil di tengah hutan belantara pulau tersebut. Mirisnya, penangkapan ini juga mengungkap bahwa ia memiliki visa istimewa yang telah kadaluarsa, menambah lapisan kerumitan pada kasus ini.
Petugas kepolisian berhasil melacak pria Tiongkok ini setelah menerima informasi intelijen yang akurat mengenai keberadaannya. Penemuan ini bukan hanya sekadar penangkapan rutin; melainkan sebuah indikasi kuat adanya upaya sistematis untuk menghindari pengawasan hukum, terutama mengingat lokasi persembunyian yang sangat terisolasi dan jenis visa yang digunakannya. Kasus ini sontak memicu pertanyaan lebih lanjut mengenai celah dalam sistem keimigrasian dan pengawasan terhadap warga negara asing yang memiliki akses ke fasilitas visa premium.
Misteri Visa Istimewa dan Kadaluarsa
Salah satu aspek paling mencolok dari kasus ini adalah status visa tersangka. Pria Tiongkok tersebut diketahui memiliki ‘Privilege Visa’, atau yang secara umum dikenal sebagai Thailand Elite Visa atau Thailand Privilege Card. Visa jenis ini merupakan program keanggotaan eksklusif yang menawarkan berbagai kemudahan dan hak istimewa, termasuk izin tinggal jangka panjang hingga 20 tahun, layanan imigrasi cepat, serta akses ke fasilitas premium, dengan investasi sejumlah dana yang signifikan. Tujuan utama program ini adalah menarik individu berpenghasilan tinggi, investor, dan profesional yang ingin menikmati kehidupan atau berbisnis di negara ini.
* Tujuan Visa Istimewa: Menarik investasi asing dan individu kaya untuk jangka panjang.
* Keistimewaan: Izin tinggal multi-entry jangka panjang, layanan imigrasi khusus, keuntungan non-imigrasi.
* Implikasi Kadaluarsa: Pelanggaran hukum keimigrasian yang serius, menunjukkan kegagalan untuk memperpanjang status atau upaya sengaja menghindari kontak dengan pihak berwenang.
* Pertanyaan Kritis: Bagaimana seorang buronan bisa mendapatkan visa semacam ini? Apakah ada pemeriksaan latar belakang yang memadai pada saat pengajuan? Dan mengapa ia membiarkannya kadaluarsa?
Kasus ini secara tidak langsung menyoroti potensi penyalahgunaan program visa istimewa yang dirancang untuk memperkuat ekonomi negara. Kehadiran buronan dengan visa yang mestinya diperuntukkan bagi individu berintegritas tinggi menimbulkan urgensi untuk meninjau kembali prosedur penyaringan dan pengawasan, memastikan bahwa fasilitas premium tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program visa ini, Anda bisa merujuk ke situs resmi Thailand Privilege Card.
Jejak Kejahatan Kasino Ilegal di Tengah Hutan
Dugaan keterlibatan pria Tiongkok ini dalam pengoperasian kasino ilegal menjadi fokus utama penyelidikan. Kasino ilegal merupakan masalah pelik yang seringkali terkait dengan sindikat kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan berbagai bentuk eksploitasi. Penemuan lokasi persembunyiannya di sebuah rumah sewaan terpencil di tengah hutan mengindikasikan upaya maksimal untuk bersembunyi dari pantauan aparat penegak hukum. Lingkungan yang terpencil menyediakan penyamaran yang sempurna untuk kegiatan rahasia, membuatnya sulit dideteksi.
Operasi kasino ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan. Aktivitas ini dapat menarik elemen kriminal lainnya, merusak moralitas masyarakat, dan menguras perekonomian lokal melalui praktik perjudian yang tidak diatur. Keberadaan lokasi judi ilegal seperti ini seringkali memanfaatkan kerahasiaan dan koneksi bawah tanah untuk terus beroperasi, menjadikannya tantangan berkelanjutan bagi aparat keamanan.
Respons Penegakan Hukum dan Tantangan Transnasional
Penangkapan ini menggarisbawahi komitmen serius pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan, terutama yang melibatkan warga negara asing. Ini bukan kali pertama aparat keamanan berhasil membongkar jaringan kejahatan yang melibatkan individu dari luar negeri. Sebagaimana yang telah kami laporkan dalam beberapa artikel sebelumnya tentang penanganan kejahatan transnasional di berbagai wilayah, pihak berwenang terus meningkatkan koordinasi dan kapasitas intelijen mereka untuk mengatasi ancaman ini.
Kasus ini kemungkinan besar akan melibatkan proses hukum yang kompleks, mulai dari dakwaan pelanggaran imigrasi karena visa kadaluarsa hingga tuduhan serius terkait pengoperasian kasino ilegal. Jika terbukti bersalah, pelaku bisa menghadapi hukuman berat, termasuk denda, penjara, dan deportasi. Ada juga kemungkinan permintaan ekstradisi jika ia memang buronan yang dicari oleh otoritas Tiongkok. Penegakan hukum di destinasi wisata ini terus berupaya menjaga citra aman dan tertib bagi para pengunjung dan penduduknya, sambil secara aktif membongkar jaringan kejahatan yang mencoba memanfaatkan celah atau kelonggaran.
Otoritas berwenang menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap semua warga negara asing, tanpa terkecuali, untuk memastikan semua orang mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Penangkapan ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi pihak-pihak lain yang mungkin mencoba melakukan aktivitas serupa.
-
Daerah6 bulan agoSoal Penertiban Dishub Samarinda, Berita Media Online Indcyber Menuduh dan Mengandung Fitnah..?
-
Teknologi7 bulan agoWaspada Penipuan Top Up Free Fire Jelang THR, Kenali Ciri Platform Palsu dan Cara Aman Transaksi
-
Pemerintah7 bulan agoDPR RI Desak Tangsel Integrasikan Layanan Perizinan dan Pembiayaan UMKM
-
Daerah7 bulan agoBupati Bandung Tegaskan Larangan Keras Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran ASN 2026
-
Hukum & Kriminal5 bulan agoNadiem Makarim Alih Status Tahanan Rumah Mulai 2026: Putusan Kontroversial Majelis Hakim
-
Olahraga7 bulan agoAnalisis Mendalam: Layakkah Joao Pedro Disandingkan dengan Haaland dan Mbappe?
-
Hukum & Kriminal8 bulan agoFBI Geledah Kediaman dan Kantor Kepala LAUSD Alberto Carvalho, Selidiki Kontrak Teknologi $6 Juta
-
Pemerintah6 bulan agoTuduhan Pelecehan Seksual Mantan Staf Guncang Kampanye Gubernur Eric Swalwell di California
