Strategi Politik: Ketika Janji Kekerasan Membentuk Konsensus Publik

Dalam lanskap politik yang semakin terfragmentasi, sebuah observasi tajam dari Alberto Toscano, seorang pemikir terkemuka, menyoroti taktik yang mengkhawatirkan: upaya untuk mendapatkan konsensus populer, memenangkan pemilu, atau membentuk koalisi politik melalui janji penggunaan kekuatan terhadap populasi target tertentu. Fenomena ini, yang secara kritis dikaitkan dengan konteks fasisme akhir dan pemikiran Antonio Gramsci, mengungkap sisi gelap pembentukan dukungan publik yang patut dicermati.

Toscano menggambarkan strategi ini sebagai „gagasan bahwa Anda mencoba mendapatkan konsensus populer, Anda mencoba memenangkan pemilu, Anda mencoba menciptakan koalisi dengan menjanjikan tingkat kekuatan tertentu yang diterapkan terhadap populasi target.” Pernyataan ini bukan sekadar observasi historis, melainkan sebuah refleksi tentang bagaimana dinamika kekuasaan dan propaganda dapat beroperasi di era modern. Ini menunjukkan bahwa daya tarik politik tidak selalu berasal dari visi inklusif atau program pembangunan, melainkan dari narasi yang mengidentifikasi musuh bersama dan menjanjikan ‘solusi&#x2019 yang melibatkan penindasan.

Akar Ideologi: Fasisme Akhir dan Hegemoni Gramsci

Untuk memahami kedalaman pernyataan Toscano, kita perlu menelusuri akarnya pada periode fasisme akhir dan teori hegemoni Gramsci. Fasisme, terutama di fase akhirnya, tidak selalu mengandalkan teror terbuka sebagai satu-satunya alat kontrol. Sebaliknya, ia sering berevolusi menjadi bentuk yang lebih canggih, di mana ancaman atau janji kekerasan menjadi instrumen untuk membentuk persetujuan atau konsensus di kalangan mayoritas.

• Fasisme Akhir: Ini adalah fase di mana rezim fasis telah mengkonsolidasikan kekuasaan dan mungkin mengurangi kekerasan fisik langsung. Namun, memori kekerasan dan potensi ancaman tetap menjadi alat ampuh. Janji untuk ‘menertibkan&#x2019 atau ‘membersihkan&#x2019 elemen-elemen yang dianggap merusak masyarakat menjadi daya tarik bagi sebagian massa yang mendambakan stabilitas atau keamanan, bahkan jika itu berarti mengorbankan hak-hak minoritas.
• Hegemoni Gramsci: Antonio Gramsci, pemikir Marxis Italia, berargumen bahwa kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui paksaan (dominasi) tetapi juga melalui persetujuan (hegemoni). Hegemoni terjadi ketika kelas penguasa berhasil membuat nilai-nilai, ideologi, dan norma-normanya diterima secara luas sebagai ‘akal sehat&#x2019 oleh masyarakat, bahkan oleh mereka yang sebenarnya dirugikan. Dalam konteks yang dijelaskan Toscano, janji kekerasan menjadi bagian dari alat ideologis yang membangun ‘persetujuan&#x2019 tersebut. Masyarakat ‘menyetujui&#x2019 atau ‘mendukung&#x2019 penggunaan kekuatan karena mereka diyakinkan bahwa hal itu demi kebaikan bersama, keamanan, atau untuk mengatasi ancaman yang dibuat-buat.

Dengan demikian, janji kekerasan bukan lagi sekadar alat represi, tetapi telah bermetamorfosis menjadi strategi persuasif yang memanipulasi keinginan publik untuk keamanan dan ketertiban. Kekuatan yang diancamkan menjadi fundamental dalam membentuk norma-norma sosial dan politik yang menguntungkan rezim atau partai tertentu.

Mekanisme Pembentukan Konsensus melalui Ancaman

Bagaimana tepatnya janji kekerasan ini bekerja dalam praktik politik untuk mendapatkan dukungan? Mekanismenya kompleks dan berlapis, seringkali memanfaatkan ketakutan dan prasangka yang sudah ada di masyarakat:

• Identifikasi ‘Musuh&#x2019 Bersama: Langkah pertama adalah mengidentifikasi atau menciptakan ‘populasi target&#x2019 atau ‘musuh&#x2019 yang dapat disalahkan atas masalah-masalah sosial atau ekonomi. Ini bisa berupa kelompok etnis, agama, imigran, atau ideologi politik yang berbeda. Dengan menargetkan musuh, politisi menciptakan rasa ‘kita melawan mereka’ yang menggalang dukungan dari ‘kita’.
• Janji Perlindungan dan Orde: Bagi populasi mayoritas atau pendukung, janji penggunaan kekuatan terhadap ‘musuh’ ini diartikan sebagai janji perlindungan, keamanan, dan pemulihan ketertiban. Hal ini memberikan rasa aman yang semu, menciptakan ilusi bahwa masalah akan selesai jika ‘musuh’ tersebut ditangani secara tegas.
• Retorika Populis dan Polarisasi: Retorika populis seringkali membesar-besarkan ancaman dari populasi target, menyederhanakan masalah kompleks, dan menawarkan solusi yang mudah namun represif. Ini memicu polarisasi ekstrem, di mana kompromi atau dialog menjadi mustahil, dan dukungan terhadap pemimpin yang menjanjikan kekuatan menjadi satu-satunya pilihan ‘patriotik’.
• Pemanfaatan Ketidakpuasan: Dalam kondisi ketidakpuasan sosial, ekonomi, atau politik yang meluas, janji kekerasan terhadap ‘musuh’ bisa menjadi katarsis bagi kemarahan publik, mengalihkannya dari kegagalan pemerintah kepada ‘penyebab eksternal’.

Dinamika ini menjelaskan bagaimana, alih-alih membangun konsensus berdasarkan nilai-nilai demokrasi universal, pemimpin justru dapat memanipulasi ketakutan untuk memperkuat basis dukungan mereka, sebuah taktik yang sangat berbahaya bagi kesehatan demokrasi.

Implikasi dalam Politik Modern dan Kewaspadaan Demokrasi

Analisis Toscano bukan hanya rekam jejak sejarah, melainkan juga peringatan keras bagi politik kontemporer. Fenomena serupa dapat terlihat dalam berbagai bentuk retorika politik di seluruh dunia, di mana politisi memanfaatkan sentimen anti-imigran, nasionalisme ekstrem, atau intoleransi agama untuk menggalang dukungan elektoral. Mereka menjanjikan ‘ketegasan’ terhadap kelompok-kelompok tertentu, seringkali dibingkai sebagai upaya menjaga ‘identitas nasional’ atau ‘nilai-nilai moral’.

Sebagaimana sering kita diskusikan dalam konteks polarisasi politik yang semakin tajam, strategi semacam ini mengikis fondasi demokrasi. Ia merusak dialog, memupuk kebencian, dan pada akhirnya dapat mengarah pada tindakan represif yang sesungguhnya. Janji kekerasan, meskipun mungkin tidak selalu terwujud dalam skala besar, menciptakan iklim di mana marginalisasi dan dehumanisasi kelompok minoritas menjadi dapat diterima secara sosial dan politik.

Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap jenis retorika dan strategi politik ini menjadi sangat penting. Publik, media, dan institusi demokrasi harus mampu mengidentifikasi dan menolak upaya manipulasi konsensus yang didasarkan pada janji kekerasan. Memahami bagaimana kekuasaan dapat diperoleh dan dipertahankan melalui alat-alat semacam itu adalah langkah pertama dalam membentengi demokrasi dari erosi otoriter.

Untuk eksplorasi lebih lanjut tentang konsep hegemoni Gramsci, silakan kunjungi Stanford Encyclopedia of Philosophy tentang Gramsci.

Presiden Prabowo Puji Sukses Penyelenggaraan Haji 2026: Apresiasi Kinerja Lintas Lembaga

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara langsung menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam menjamin kelancaran dan kesuksesan ibadah haji tahun 2026. Penyelenggaraan haji tahun ini dinilai berjalan optimal berkat sinergi berbagai elemen pemerintah dan pengawas. Apresiasi tersebut diutarakan Presiden Prabowo kepada pimpinan Komisi VIII DPR RI, Tim Pengawas Haji, serta jajaran Kementerian Haji dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 17 Juni 2026.

Keberhasilan pelaksanaan ibadah haji 2026, yang melibatkan jutaan jemaah dari seluruh dunia, menjadi sebuah indikator penting bagi kapasitas Indonesia dalam mengelola salah satu agenda keagamaan terbesar. Presiden Prabowo menekankan bahwa sukses ini tidak lepas dari perencanaan matang, implementasi yang efisien, serta pengawasan ketat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Pertemuan di Hambalang tersebut menjadi ajang refleksi dan evaluasi, sekaligus momentum bagi kepala negara untuk mengapresiasi kerja keras para pemangku kepentingan.

Pilar Utama Penyelenggaraan Haji 2026

Komisi VIII DPR RI, sebagai mitra kerja pemerintah dalam urusan agama, memainkan peran krusial dalam perumusan kebijakan, pengawasan anggaran, dan memastikan hak-hak jemaah terpenuhi. Mereka secara aktif terlibat dalam pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan memastikan alokasi dana tepat sasaran. Sementara itu, Tim Pengawas Haji, yang merupakan perpanjangan tangan pengawasan dari parlemen dan masyarakat, secara independen memantau setiap tahapan operasional haji, mulai dari pendaftaran, manasik, keberangkatan, selama di Tanah Suci, hingga kepulangan jemaah ke Tanah Air. Kehadiran tim ini menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan.

Di sisi operasional, jajaran Kementerian Haji (sebelumnya Kementerian Agama) memikul tanggung jawab besar dalam koordinasi dengan otoritas Saudi Arabia, penyediaan akomodasi, transportasi, katering, layanan kesehatan, serta bimbingan ibadah. Mereka mengelola logistik kompleks untuk puluhan ribu jemaah Indonesia setiap tahun. Keberhasilan dalam meminimalkan keluhan jemaah, efisiensi waktu tunggu, serta peningkatan fasilitas di Tanah Suci menjadi sorotan utama yang mendapatkan pujian dari Presiden.

Beberapa poin penting yang disoroti dalam penyelenggaraan haji 2026 meliputi:

• Efisiensi Proses Administrasi: Penggunaan sistem digital yang lebih terintegrasi mempercepat proses pendaftaran, visa, dan manasik, meminimalkan birokrasi yang memakan waktu.
• Peningkatan Kualitas Layanan Akomodasi: Jemaah merasakan peningkatan kualitas penginapan, baik di Makkah maupun Madinah, dengan lokasi yang lebih strategis dan fasilitas yang lebih memadai.
• Fokus pada Kesehatan Jemaah: Tim medis yang lebih banyak dan fasilitas kesehatan yang diperkuat, termasuk klinik dan dokter spesialis, sigap menangani kebutuhan kesehatan jemaah.
• Koordinasi Transportasi yang Lancar: Pengelolaan jadwal penerbangan dan pergerakan bus antar kota suci berjalan lebih tertib dan tepat waktu, mengurangi kelelahan jemaah.
• Respons Cepat atas Kendala: Adanya kanal pengaduan dan tim reaksi cepat yang responsif terhadap setiap permasalahan atau keluhan jemaah.

Komitmen Berkelanjutan dan Harapan ke Depan

Penyelenggaraan ibadah haji selalu menjadi tantangan besar bagi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia seperti Indonesia. Setiap tahun, pemerintah dihadapkan pada dinamika dan harapan yang terus meningkat dari masyarakat. Suksesnya haji 2026 ini menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, sebuah upaya yang telah terlihat dari tahun-tahun sebelumnya dalam mengatasi berbagai kendala, seperti antrean panjang dan terbatasnya kuota. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi fondasi kuat untuk perbaikan di masa mendatang. Pemerintah akan terus mengkaji dan mengadopsi inovasi teknologi serta praktik terbaik dari negara lain untuk menyempurnakan sistem manajemen haji. Komitmen ini tidak hanya terbatas pada aspek operasional, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan haji, memastikan mereka memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Kunjungi situs resmi Kementerian Agama untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan dan layanan haji.

Dengan adanya apresiasi langsung dari Kepala Negara, diharapkan seluruh pihak terkait semakin termotivasi untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan standar pelayanan haji di tahun-tahun berikutnya. Fokus utama adalah untuk memastikan setiap jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadahnya dengan khusyuk, aman, dan nyaman, sekaligus membawa nama baik bangsa di mata internasional.

Kontroversi Proyek Paspor TH-AI Mengancam Pemerintah Thailand

Proyek Paspor TH-AI senilai 1,6 miliar baht atau setara sekitar Rp700 miliar (dengan asumsi kurs sekitar Rp430 per baht) yang digagas pemerintah Thailand kini menghadapi sorotan tajam dan berpotensi menjadi fokus utama dalam perdebatan mosi tidak percaya. Partai Rakyat, salah satu partai oposisi terkemuka, secara terbuka menyatakan kecurigaan serius terhadap proyek berskala besar ini, menuding adanya pola ketidakberesan serupa dengan proyek-proyek lain yang berada di bawah pengawasan Partai Bhumjaithai.

Kecurigaan ini muncul sebagai pukulan telak bagi kredibilitas pemerintah koalisi, khususnya bagi menteri-menteri dari Partai Bhumjaithai yang bertanggung jawab atas implementasi proyek tersebut. Partai Rakyat menuntut transparansi penuh dan akuntabilitas atas penggunaan anggaran publik yang signifikan ini, menegaskan bahwa ketidakjelasan dalam proyek paspor berbasis kecerdasan buatan (AI) ini bisa menjadi bumerang politik yang serius.

Dugaan Pola Ketidakberesan dan Keterlibatan Partai Bhumjaithai

Partai Rakyat menggarisbawahi kekhawatiran mendalamnya mengenai efisiensi dan transparansi proyek Paspor TH-AI. Mereka menyatakan bahwa proyek senilai 1,6 miliar baht ini menampilkan ciri-ciri yang sangat mirip dengan proyek-proyek pemerintah sebelumnya yang dikelola oleh Partai Bhumjaithai. Pola ini, menurut Partai Rakyat, seringkali melibatkan dugaan pembengkakan biaya, kurangnya akuntabilitas yang jelas, dan proses pengadaan barang atau jasa yang dipertanyakan.

• Pembengkakan Biaya: Terdapat indikasi bahwa anggaran yang dialokasikan mungkin tidak sebanding dengan output atau teknologi yang dijanjikan.
• Kurangnya Transparansi: Proses tender dan detail pengeluaran proyek disebut-sebut kurang terbuka untuk pengawasan publik.
• Pengawasan Bhumjaithai: Partai oposisi secara spesifik menargetkan kementerian atau lembaga yang berada di bawah kendali Partai Bhumjaithai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dugaan ketidakberesan ini.

Isu ini bukan kali pertama dilayangkan terhadap proyek-proyek yang berada di bawah pengawasan Partai Bhumjaithai, menggemakan kembali kritik serupa pada program-program infrastruktur atau pengadaan barang publik sebelumnya. Sejarah menunjukkan bahwa tuduhan semacam ini seringkali memerlukan penyelidikan mendalam untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan integritas tata kelola pemerintahan.

Ancaman Mosi Tidak Percaya dan Implikasinya

Ancaman mosi tidak percaya yang dilontarkan oleh Partai Rakyat menempatkan tekanan politik yang sangat besar pada pemerintahan saat ini. Mosi tidak percaya adalah mekanisme parlementer yang memungkinkan oposisi untuk menguji dukungan parlemen terhadap kabinet atau menteri tertentu. Jika disetujui, mosi ini dapat memicu perdebatan sengit di dalam parlemen dan berpotensi menggoyahkan stabilitas kabinet, bahkan bisa berujung pada pengunduran diri menteri terkait atau seluruh pemerintahan.

Partai Rakyat menuntut klarifikasi yang rinci dan komprehensif dari pemerintah mengenai sejumlah aspek kunci proyek Paspor TH-AI, termasuk:

• Alokasi anggaran secara spesifik.
• Jenis teknologi AI yang akan diimplementasikan dan manfaatnya.
• Proses tender dan pemilihan vendor yang terlibat.
• Metrik keberhasilan dan mekanisme pengawasan proyek.

Pemerintah diharapkan segera memberikan respons yang meyakinkan untuk menangkis tuduhan ini dan meyakinkan publik tentang integritas serta transparansi proyek. Kegagalan untuk memberikan jawaban yang memuaskan dapat memperkuat argumen oposisi dan meningkatkan peluang mosi tidak percaya untuk diterima.

Urgensi Transparansi dalam Proyek Publik Skala Besar

Proyek Paspor TH-AI, yang seharusnya menjadi inovasi dalam peningkatan keamanan dan efisiensi layanan publik melalui teknologi AI, kini terancam oleh awan kecurigaan. Penting bagi setiap proyek publik berskala besar, apalagi yang melibatkan anggaran miliaran baht, untuk menjalani audit ketat dan menjunjung tinggi transparansi penuh. Ini adalah kunci untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif pemerintah.

Para analis politik memprediksi bahwa isu proyek Paspor TH-AI ini akan mendominasi agenda politik nasional dalam beberapa minggu ke depan, terutama menjelang sesi parlemen berikutnya. Bagaimana pemerintah menangani krisis kepercayaan ini akan menjadi indikator penting bagi stabilitas politik dan komitmennya terhadap tata kelola yang baik. Pembaca dapat meninjau kembali laporan kami sebelumnya mengenai pentingnya pengawasan proyek pemerintah untuk mencegah kerugian negara, yang relevan dengan kasus ini.