Connect with us

Hukum & Kriminal

Miris, Perempuan Disabilitas Ganda di Jakarta Diduga Korban Kekerasan Seksual hingga Hamil

Published

on

JAKARTA – Kekerasan terhadap kelompok rentan kembali menyentak kesadaran publik. Seorang perempuan berinisial DH, yang tinggal di Jakarta dan menyandang disabilitas ganda—yakni tuli dan tunagrahita—diduga kuat telah menjadi korban kekerasan seksual hingga hamil dan melahirkan. Kasus ini bukan sekadar insiden memilukan, melainkan cerminan serius dari celah perlindungan hukum dan sosial yang masih menganga lebar bagi individu dengan kerentanan ekstrem.

Insiden ini menambah panjang daftar kasus kekerasan berbasis gender yang menimpa penyandang disabilitas, menggarisbawahi tantangan besar dalam memastikan hak asasi manusia mereka terpenuhi, terutama dalam konteks keamanan dan kebebasan dari kekerasan. Proses hukum dan pendampingan terhadap DH menjadi krusial untuk mengungkap kebenaran, menuntut keadilan, serta mencegah terulangnya tragedi serupa.

Menyoroti Kerentanan Korban Disabilitas Ganda

DH, dengan kondisi tuli dan tunagrahita, merupakan salah satu individu paling rentan di masyarakat. Keterbatasan komunikasi dan pemahaman kognitifnya menempatkannya pada risiko tinggi menjadi target eksploitasi dan kekerasan. Dalam kasus kekerasan seksual, disabilitas ganda seringkali menghambat korban untuk:

  • Melaporkan Kejadian: Kesulitan menyampaikan apa yang terjadi, siapa pelakunya, dan bagaimana peristiwanya kepada pihak berwenang atau orang lain.
  • Memahami Konsep Persetujuan: Keterbatasan dalam membedakan antara interaksi normal dan paksaan seksual, serta implikasi jangka panjang dari tindakan tersebut.
  • Mencari Bantuan: Kesulitan mengakses sistem dukungan atau berkomunikasi secara efektif dengan pihak-pihak yang dapat memberikan pertolongan.

Kerentanan ini diperparah oleh stigma sosial dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas. Seringkali, kasus kekerasan terhadap mereka sulit terungkap karena anggapan keliru bahwa mereka ‘tidak tahu apa-apa’ atau ‘sulit dipercaya’, sehingga menghadirkan lapisan tantangan tambahan dalam proses penyelidikan dan penuntutan.

Kronologi dan Desakan Proses Hukum yang Berpihak

Detail kronologi dugaan kekerasan seksual yang dialami DH memang belum diungkap secara lengkap oleh otoritas. Namun, fakta bahwa ia kini telah melahirkan seorang anak mengindikasikan bahwa kekerasan tersebut telah berlangsung dalam periode waktu yang signifikan dan berujung pada konsekuensi yang permanen. Kasus ini memerlukan penanganan yang sangat hati-hati dan berperspektif korban dari aparat penegak hukum, mulai dari penyidikan, pengumpulan bukti, hingga persidangan.

Pentingnya pendekatan multidisiplin dalam menangani kasus ini tidak bisa diabaikan. Tim investigasi harus melibatkan ahli bahasa isyarat, psikolog klinis yang berpengalaman dengan tunagrahita, serta pendamping korban yang terlatih untuk memastikan DH dapat berkomunikasi dan merasa aman sepanjang proses hukum. Tanpa dukungan spesialis ini, risiko viktimisasi sekunder akan sangat tinggi, dan keadilan sulit tercapai. Keterlambatan penanganan atau prosedur yang tidak sensitif dapat memperparah trauma yang telah dialami korban.

Kekerasan Seksual Disabilitas: Bukan Kasus Tunggal, Perlu Respons Sistemik

Kasus DH di Jakarta sayangnya bukanlah yang pertama. Data Komnas Perempuan dan berbagai lembaga perlindungan menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas memiliki risiko 4 hingga 10 kali lipat lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Ini menandakan adanya pola sistemik yang mengharuskan negara dan masyarakat bertindak lebih serius.

Fenomena ini menyoroti minimnya sistem perlindungan yang inklusif dan responsif. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasinya, khususnya dalam kasus yang melibatkan korban disabilitas, masih memerlukan penguatan. UU TPKS sejatinya memberikan mandat bagi penanganan khusus terhadap kelompok rentan, namun kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di lapangan seringkali menjadi kendala.

Untuk kasus-kasus serupa, Komnas Perempuan secara konsisten mendesak agar penegak hukum menerapkan sensitivitas gender dan disabilitas, serta memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk hak atas rehabilitasi dan pemulihan, agar tidak ada lagi kasus yang terabaikan.

Desakan untuk Perlindungan Komprehensif dan Pencegahan Berkelanjutan

Tragedi yang menimpa DH harus menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia. Beberapa langkah konkret yang mendesak dilakukan meliputi:

  • Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Pemberian pelatihan khusus bagi kepolisian, jaksa, dan hakim mengenai cara penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban dengan disabilitas, termasuk teknik wawancara yang adaptif.
  • Penyediaan Layanan Inklusif: Pengembangan fasilitas pelaporan dan pendampingan yang aksesibel secara fisik dan komunikasi, dilengkapi dengan penerjemah bahasa isyarat, konselor, dan psikolog khusus disabilitas.
  • Edukasi Publik Masif: Kampanye berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas, pentingnya persetujuan, dan konsekuensi hukum dari kekerasan seksual.
  • Penguatan Peran Keluarga dan Komunitas: Mendorong lingkungan yang suportif dan waspada terhadap tanda-tanda kekerasan, serta memberdayakan keluarga dan pengasuh untuk menjadi pelindung pertama bagi individu disabilitas.
  • Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi sistematis terhadap implementasi UU TPKS dan kebijakan perlindungan disabilitas lainnya, untuk mengidentifikasi celah dan memperbaikinya.

Keadilan bagi DH bukan hanya tentang menghukum pelaku. Ini adalah tentang memastikan bahwa tidak ada lagi individu rentan yang harus mengalami penderitaan serupa, serta menegaskan komitmen negara untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan adil bagi semua warga negara, tanpa terkecuali.

Hukum & Kriminal

Polisi Selidiki Teror Tetangga di Depok, Berawal dari Perselisihan Sejak Awal 2024

Published

on

Kepolisian Resor Metro Depok tengah aktif mendalami kasus teror dan perusakan rumah yang menimpa seorang warga, diduga kuat dilakukan oleh tetangga korban. Insiden ini, yang memicu keresahan di lingkungan setempat, disebut-sebut bermula dari perselisihan yang telah berlangsung sejak awal tahun 2024.

Korban telah melaporkan serangkaian teror yang berulang kali dialaminya ke pihak berwajib, meminta perlindungan hukum dan penindakan atas perbuatan pelaku. Pihak kepolisian menegaskan komitmen mereka untuk melakukan penyidikan menyeluruh guna mengungkap motif sebenarnya serta memproses hukum pihak-pihak yang terlibat sesuai ketentuan yang berlaku.

Awal Mula Konflik yang Memanas Antar Tetangga

Informasi awal dari pihak kepolisian mengindikasikan bahwa kasus perusakan rumah ini bukan merupakan insiden tunggal, melainkan puncak dari akumulasi perselisihan antara korban dan terduga pelaku yang merupakan tetangga dekat. Sejak Januari 2024, ketegangan hubungan kedua belah pihak dilaporkan terus memanas, meskipun pemicu spesifik perselisihan tersebut masih dalam tahap pendalaman.

Konflik antar tetangga seringkali berakar dari berbagai masalah, mulai dari batas tanah, pengelolaan sampah, kebisingan, parkir kendaraan, hingga masalah pribadi yang merembet ke ranah umum. Kasus serupa seringkali berakhir di jalur hukum karena kurangnya komunikasi yang efektif atau kegagalan mediasi di tingkat rukun tetangga atau rukun warga. Eskalasi konflik semacam ini tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan secara keseluruhan.

Modus Teror Berulang dan Laporan Korban

Korban memutuskan untuk melapor ke polisi setelah merasa terancam dan tidak tahan lagi dengan teror yang berulang. Bentuk teror yang dialami korban diduga bervariasi, termasuk namun tidak terbatas pada:

  • Perusakan fisik terhadap properti rumah.
  • Intimidasi verbal atau non-verbal yang menimbulkan ketakutan.
  • Tindakan-tindakan lain yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kenyamanan dan keamanan korban.

Laporan yang diajukan korban menjadi dasar bagi kepolisian untuk memulai proses penyelidikan. Dalam situasi seperti ini, pengumpulan bukti-bukti yang kuat menjadi krusial, mulai dari rekaman CCTV, foto-foto kerusakan, kesaksian dari saksi mata, hingga jejak digital jika teror dilakukan melalui media elektronik. Keberanian korban untuk melaporkan sangat penting dalam upaya penegakan hukum.

Proses Penyelidikan dan Implikasi Hukum

Penyidik dari Polres Metro Depok kini sedang bekerja keras untuk mengumpulkan seluruh informasi dan bukti yang diperlukan. Langkah-langkah yang diambil meliputi:

  • Penerimaan Laporan Resmi: Polisi mencatat detail insiden dan keluhan korban.
  • Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP): Petugas melakukan pemeriksaan fisik di lokasi kejadian untuk mencari barang bukti.
  • Pengumpulan Bukti dan Keterangan Saksi: Mengidentifikasi dan mewawancarai saksi-saksi yang mungkin melihat atau mendengar kejadian.
  • Penentuan Status Terlapor: Mengidentifikasi terduga pelaku dan memeriksa keterlibatannya.
  • Penetapan Pasal Pelanggaran Hukum: Jika bukti cukup, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perusakan barang, atau Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pengancaman, tergantung pada modus operandi teror yang dilakukan.

Kasus ini menyoroti betapa pentingnya peran aparat hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mengembalikan rasa aman bagi korban serta lingkungan sekitar. Ini juga mengingatkan kembali pada beberapa kasus teror tetangga yang juga sempat viral di berbagai daerah, yang menunjukkan bahwa masalah perselisihan antarwarga adalah isu serius yang membutuhkan perhatian.

Mencegah Eskalasi Konflik Antar Tetangga

Untuk menghindari kasus serupa di masa depan, penting bagi masyarakat untuk memprioritaskan komunikasi terbuka dan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan dengan tetangga. Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, atau bahkan lembaga mediasi independen dapat menjadi pihak ketiga yang netral untuk membantu mencari solusi damai sebelum konflik berkembang menjadi tindak pidana.

Memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dan tetangga adalah fondasi penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Aparat keamanan dan pemerintah daerah juga memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan penyelesaian konflik secara damai, serta memberikan respons cepat terhadap laporan warga yang mengalami ancaman atau teror.

Penyidikan kasus teror tetangga di Depok ini masih terus berlanjut. Publik berharap agar polisi dapat segera menuntaskan kasus ini, membawa pelaku ke meja hijau, dan memberikan keadilan bagi korban serta mengembalikan ketenangan di lingkungan tersebut.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Mantan Atlet Olimpiade David Hearn Segera Disidang dalam Kasus Perusakan Kolam Refleksi

Published

on

Sidang Mantan Atlet Olimpiade David Hearn Dimulai

Pengadilan telah menetapkan tanggal persidangan untuk David Hearn, seorang mantan atlet Olimpiade berusia 67 tahun, yang dituduh melakukan perusakan properti publik. Hearn menghadapi dakwaan terkait insiden vandalisme di Kolam Refleksi Monumen Lincoln yang ikonik. Ia telah menyatakan diri tidak bersalah atas tuduhan tersebut, menjadikannya salah satu dari beberapa individu yang diidentifikasi pihak berwenang terlibat dalam insiden perusakan fasilitas publik yang sensitif ini.

Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan seorang figur yang pernah mengharumkan nama bangsa di kancah olahraga internasional. Perusakan Kolam Refleksi, sebuah situs bersejarah yang sering menjadi latar belakang peristiwa penting dan simbol kebebasan, memicu kemarahan dan desakan untuk penegakan hukum yang tegas. Penetapan jadwal sidang ini menjadi kelanjutan dari serangkaian investigasi yang telah berlangsung selama beberapa waktu, menyoroti komitmen pihak berwenang untuk melindungi situs-situs penting di ibu kota.

Latar Belakang Insiden dan Tuduhan

Insiden perusakan Kolam Refleksi Monumen Lincoln dilaporkan terjadi beberapa bulan lalu, menyebabkan kerugian signifikan dan mengganggu fungsi salah satu landmark paling terkenal di Amerika Serikat. Pihak berwenang tidak merilis rincian pasti mengenai sifat kerusakan yang dituduhkan kepada Hearn dan kelompoknya, namun sumber yang dekat dengan penyelidikan mengindikasikan adanya tindakan yang mengarah pada kontaminasi air kolam dan potensi kerusakan infrastruktur minor.

  • Waktu Kejadian: Insiden vandalisme ini diduga terjadi pada malam hari, memungkinkan para pelaku untuk beraksi tanpa banyak saksi.
  • Sifat Kerusakan: Meskipun rincian spesifik masih dirahasiakan, tuduhan “perusakan properti” biasanya mencakup tindakan yang merugikan nilai, fungsi, atau integritas fisik suatu objek. Dalam kasus kolam refleksi, hal ini bisa berarti pencemaran air, kerusakan sistem filtrasi, atau tindakan lain yang memerlukan upaya pemulihan dan biaya besar.
  • Keterlibatan Kelompok: Pihak berwenang menyatakan Hearn adalah bagian dari “beberapa orang” yang diduga terlibat. Ini menunjukkan bahwa insiden tersebut mungkin merupakan tindakan terorganisir atau kolaborasi beberapa individu, bukan hanya tindakan tunggal.

Insiden ini sebelumnya telah menjadi subjek berita, dengan otoritas taman nasional meluncurkan penyelidikan ekstensif untuk mengidentifikasi para pelaku dan menilai tingkat kerusakan. Penangkapan dan dakwaan terhadap Hearn serta individu lain adalah hasil dari investigasi mendalam tersebut.

Siapa David Hearn? Perjalanan Sang Atlet

David Hearn, yang kini berusia 67 tahun, dikenal luas sebagai mantan atlet renang yang pernah mewakili negaranya dalam ajang Olimpiade Montreal 1976. Meskipun tidak meraih medali emas, partisipasinya menandai puncak karir atletiknya dan mengukuhkan posisinya sebagai figur yang dihormati di komunitas olahraga. Setelah pensiun dari dunia kompetisi, Hearn diketahui aktif dalam berbagai kegiatan komunitas dan sesekali muncul dalam acara-acara terkait keolahragaan.

Kabar keterlibatannya dalam kasus perusakan ini mengejutkan banyak pihak, terutama mereka yang mengenalnya sebagai sosok berprestasi. Pertanyaan mengenai motif di balik tindakan yang dituduhkan ini masih menjadi misteri, dan diharapkan dapat terungkap selama proses persidangan. Statusnya sebagai mantan Olympian menambah dimensi kompleksitas pada kasus ini, menarik perhatian tidak hanya dari kalangan hukum tetapi juga dari publik luas yang mengikuti perkembangan kasus.

Proses Hukum dan Implikasi

Dengan penetapan tanggal sidang, kasus David Hearn kini memasuki fase krusial. Dalam sistem peradilan Amerika Serikat, setelah pleidoi “tidak bersalah” diajukan, kasus akan dilanjutkan ke persidangan di mana jaksa penuntut umum harus membuktikan tuduhan di luar keraguan yang masuk akal. Tim pembela Hearn, di sisi lain, akan berupaya untuk membantah bukti-bukti tersebut atau menghadirkan argumen yang meringankan.

Jika terbukti bersalah, Hearn dapat menghadapi konsekuensi hukum yang bervariasi, termasuk denda, masa percobaan, atau bahkan hukuman penjara, tergantung pada beratnya kejahatan dan riwayat hukumnya. Kerusakan properti publik, terutama situs bersejarah atau monumen nasional, seringkali ditangani dengan serius karena dampaknya terhadap warisan budaya dan kepemilikan kolektif masyarakat.

Reaksi Publik dan Pentingnya Situs Bersejarah

Perusakan Kolam Refleksi Monumen Lincoln bukan sekadar insiden vandalisme biasa. Situs ini memiliki makna simbolis yang mendalam bagi rakyat Amerika, sering menjadi lokasi demonstrasi damai, perayaan nasional, dan tempat refleksi. Keberadaannya dikelola oleh National Park Service, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan warisan budaya serta alam Amerika. Insiden ini menyoroti kerapuhan situs-situs bersejarah terhadap tindakan perusakan dan pentingnya penegakan hukum untuk melindungi aset nasional.

Kolam Refleksi telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting, mulai dari Pidato “I Have a Dream” Martin Luther King Jr. hingga berbagai aksi unjuk rasa dan perayaan kebangsaan. Oleh karena itu, tindakan perusakan di lokasi tersebut dianggap sebagai serangan terhadap simbol-simbol demokrasi dan sejarah bangsa, memicu reaksi keras dari masyarakat dan pejabat pemerintah.

Publik menanti kejelasan lebih lanjut mengenai motif di balik tindakan yang dituduhkan dan hasil akhir dari proses persidangan yang akan datang, berharap keadilan dapat ditegakkan dan pesan yang jelas dikirimkan mengenai perlindungan situs-situs bersejarah.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Tuduhan Kekerasan Seksual Mencekik Wanita Hantam Tate Bersaudara, Penahanan Diperpanjang

Published

on

Dalam sebuah perkembangan signifikan terkait kasus hukum yang menjerat mereka, dokumen pengadilan yang baru dibuka pada Senin mengungkapkan tuduhan yang sangat serius terhadap Andrew dan Tristan Tate, dua influencer ‘manosphere’ yang dikenal luas. Jaksa penuntut Inggris secara resmi menuduh kedua bersaudara itu mencekik sejumlah wanita, bahkan hingga pingsan, sebelum kemudian melakukan pemerkosaan. Detail mengerikan ini menambah bobot pada serangkaian tuntutan yang telah membuat mereka tetap berada di balik jeruji besi.

Tuduhan Mencekik dan Pemerkosaan Terkuak

Informasi yang terkandung dalam dokumen pengadilan yang tidak disegel tersebut membeberkan pola kejahatan yang mengguncang publik. Tuduhan inti yang diajukan oleh jaksa penuntut Inggris sangat eksplisit: Tate bersaudara dituduh melakukan kekerasan fisik terhadap korban, khususnya tindakan mencekik yang sengaja dilakukan hingga para wanita tersebut kehilangan kesadaran. Setelah korban tidak berdaya, tindakan pemerkosaan kemudian terjadi. Sifat tuduhan ini menyoroti tingkat kekerasan dan kontrol yang diduga mereka lakukan terhadap para korban.

Pembukaan dokumen ini menjadi titik balik penting dalam kasus yang telah menarik perhatian global. Ini bukan hanya sekadar tuduhan baru, melainkan rincian eksplisit yang menguatkan alasan jaksa penuntut untuk mempertahankan penahanan mereka, menunjukkan bahwa bukti yang terkumpul cukup substansial untuk melanjutkan proses hukum dengan tuntutan berat.

Latar Belakang dan Kontroversi “Manosphere”

Andrew Tate, bersama adiknya Tristan, menjadi figur sentral dalam gerakan daring yang dikenal sebagai “manosphere”. Mereka dikenal karena konten provokatif yang seringkali menampilkan pandangan misoginis dan mempromosikan gaya hidup hedonistik. Konten mereka, yang tersebar luas di berbagai platform media sosial, telah mengumpulkan jutaan pengikut, terutama dari kalangan pria muda, namun juga memicu kritik tajam dari berbagai pihak karena dianggap merendahkan wanita dan menyebarkan ideologi berbahaya.

Keduanya pertama kali ditangkap di Rumania pada akhir tahun 2022 atas tuduhan perdagangan manusia, pemerkosaan, dan pembentukan kelompok kejahatan terorganisir untuk mengeksploitasi wanita. Sejak saat itu, mereka telah menghadapi serangkaian proses hukum, termasuk penahanan pra-persidangan dan penempatan di bawah tahanan rumah. Tuduhan baru yang diungkap oleh jaksa Inggris ini menambah kompleksitas dan keseriusan masalah hukum yang sedang mereka hadapi, menunjukkan adanya penyelidikan paralel atau pengembangan bukti dari yurisdiksi lain.

Implikasi Hukum dan Penahanan Berlanjut

Pembukaan dokumen pengadilan pada Senin ini secara langsung menjelaskan mengapa Tate Bersaudara tetap ditahan. Tuduhan mencekik dan pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang berpotensi membawa hukuman penjara yang lama. Bagi jaksa penuntut, rincian ini menjadi dasar yang kuat untuk menolak permohonan pembebasan dengan jaminan, mengingat risiko pelarian atau potensi mengganggu saksi.

Proses hukum yang akan datang diperkirakan akan berlangsung panjang dan rumit, melibatkan pengumpulan bukti lebih lanjut, kesaksian korban, dan pembelaan dari pihak Tate Bersaudara. Kasus ini juga menyoroti kompleksitas yurisdiksi internasional dalam menangani kejahatan transnasional, mengingat mereka ditangkap di Rumania namun kini menghadapi tuduhan dari jaksa Inggris. Perpanjangan penahanan mereka mengindikasikan bahwa otoritas hukum menganggap mereka sebagai risiko signifikan dan bahwa kasus yang dibangun terhadap mereka semakin kuat.

Dampak pada Citra dan Dunia Influencer Online

Kasus Tate Bersaudara telah memicu perdebatan luas tentang tanggung jawab influencer dan dampak dari konten yang mereka produksi. Tuduhan kekerasan seksual yang kini terungkap semakin mengikis kredibilitas dan citra yang coba mereka bangun. Ini menjadi peringatan keras bagi platform media sosial dan pengikut tentang bahaya narasi yang tidak terkontrol dan potensi eksploitasi di balik persona online yang menarik. Investigasi dan pengungkapan detail ini berpotensi memiliki efek riak yang lebih luas, mendorong pemeriksaan ulang terhadap fenomena ‘manosphere’ dan bagaimana para influencer berinteraksi dengan audiens mereka.

Kondisi hukum Tate Bersaudara saat ini menjadi contoh nyata bagaimana otoritas hukum dapat mengejar individu berpengaruh yang diduga melakukan kejahatan serius, terlepas dari popularitas atau jangkauan daring mereka. Ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan keadilan dalam menghadapi kejahatan, terutama yang melibatkan kekerasan terhadap wanita.

Tuduhan baru ini secara fundamental mengubah dinamika kasus Tate Bersaudara, memperkuat argumen untuk penahanan berkelanjutan dan menggarisbawahi beratnya pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka. Dengan terbukanya dokumen ini, publik dan sistem peradilan kini memiliki gambaran yang lebih jelas tentang mengapa dua figur kontroversial ini akan menghadapi perjuangan hukum yang panjang dan sulit ke depan.

Continue Reading

Trending