Connect with us

Pendidikan

Disdikbud Kaltim Tegaskan Larangan Jual Beli Seragam di Sekolah Negeri, Perangi Pungli

Published

on

Disdikbud Kaltim Hentikan Komersialisasi Seragam di Sekolah Negeri

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan kebijakan tegas yang melarang seluruh satuan pendidikan negeri, mulai dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Sekolah Luar Biasa (SLB), untuk melakukan praktik penjualan seragam di lingkungan sekolah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli) yang sering kali membebani orang tua siswa.

Kebijakan ini secara eksplisit menghentikan segala bentuk aktivitas komersial terkait pengadaan seragam sekolah yang dilakukan oleh pihak sekolah, komite sekolah, atau koperasi sekolah. Larangan ini mencakup penjualan langsung, penunjukan vendor tunggal secara tidak transparan, atau segala bentuk paksaan yang mengharuskan orang tua membeli seragam dari pihak tertentu yang berafiliasi dengan sekolah. Disdikbud Kaltim menekankan bahwa penyediaan seragam sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua atau wali murid, yang berhak memilih untuk membeli di mana pun mereka inginkan, asalkan sesuai dengan standar dan model yang ditetapkan.

Penerbitan larangan ini bukan tanpa alasan kuat. Selama ini, banyak laporan dan keluhan dari masyarakat yang menyoroti adanya praktik penjualan seragam dengan harga di atas rata-rata pasar, serta kurangnya transparansi dalam proses pengadaan. Kondisi ini seringkali menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi keluarga, terutama menjelang tahun ajaran baru, dan berpotensi menghambat akses pendidikan bagi siswa dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Larangan ini diharapkan dapat memutus rantai komersialisasi pendidikan dan mengembalikan fokus sekolah pada fungsi utamanya sebagai lembaga edukasi.

Memutus Rantai Pungli dan Meringankan Beban Orang Tua

Langkah Disdikbud Kaltim ini selaras dengan semangat peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Regulasi tersebut secara jelas menyatakan bahwa pengadaan pakaian seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali murid. Sekolah atau komite sekolah tidak boleh membebani orang tua atau wali murid dengan kewajiban pembelian pakaian seragam baru pada setiap kenaikan kelas atau saat penerimaan peserta didik baru. Kebijakan daerah ini memperkuat implementasi regulasi nasional tersebut di tingkat provinsi.

Pemberantasan pungli menjadi salah satu misi utama di balik kebijakan ini. Praktik penjualan seragam di sekolah seringkali menjadi celah bagi oknum untuk melakukan pungutan yang tidak sah, dengan dalih sumbangan atau kontribusi wajib. Dengan melarang penjualan seragam secara langsung, Disdikbud Kaltim berupaya menutup celah tersebut dan memastikan bahwa biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua benar-benar transparan dan sesuai regulasi yang berlaku. Kebijakan ini diharapkan menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari praktik-praktik yang memberatkan dan tidak berdasar hukum.

Manfaat utama dari kebijakan ini adalah meringankan beban finansial orang tua. Dengan kebebasan membeli seragam di pasaran, orang tua dapat mencari opsi yang paling sesuai dengan anggaran mereka, membandingkan harga, dan memilih kualitas yang diinginkan. Ini juga mendorong persaingan sehat di pasar penyedia seragam, yang pada akhirnya dapat menguntungkan konsumen. Kebijakan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mekanisme Pengadaan Seragam yang Transparan dan Bertanggung Jawab

Meskipun praktik penjualan langsung dilarang, pihak sekolah dan komite sekolah tetap memiliki peran penting dalam memastikan keseragaman dan kualitas seragam. Mereka dapat memberikan informasi terkait spesifikasi bahan, warna, dan model seragam yang harus dipatuhi. Namun, penentuan tempat pembelian atau pemaksaan terhadap vendor tertentu tidak lagi diperbolehkan. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi orang tua untuk mencari solusi terbaik tanpa merasa tertekan.

Poin-poin penting dari larangan ini meliputi:

  • Melarang praktik penjualan seragam secara langsung oleh pihak sekolah, komite sekolah, maupun koperasi sekolah.
  • Mencegah pengenaan biaya seragam yang memberatkan orang tua atau wali murid.
  • Menghindari penunjukan vendor tunggal tanpa persetujuan yang transparan dan akuntabel dari seluruh elemen orang tua.
  • Memastikan seragam dapat diakses dan dibeli secara mandiri oleh orang tua di pasaran bebas, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  • Mendorong partisipasi aktif orang tua dalam pengawasan kebijakan ini.

Dengan adanya kebebasan ini, orang tua juga dituntut untuk lebih proaktif dalam mencari informasi dan memastikan seragam yang dibeli sesuai dengan ketentuan sekolah. Pihak sekolah diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas dan tidak ambigu mengenai standar seragam tanpa mengarah pada praktik penjualan. Kemitraan antara sekolah dan orang tua menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Pengawasan Ketat dan Sanksi Bagi Pelanggar

Disdikbud Kaltim akan melakukan pengawasan ketat untuk memastikan seluruh satuan pendidikan negeri mematuhi larangan ini. Masyarakat dan orang tua diimbau untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan praktik penjualan seragam yang melanggar ketentuan. Mekanisme pelaporan akan disiapkan agar aduan dapat diproses secara cepat dan transparan. Regulasi nasional tentang seragam sekolah menjadi landasan hukum yang kuat dalam penegakan aturan ini.

Bagi sekolah yang terbukti melanggar ketentuan ini, Disdikbud Kaltim tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini bisa berupa teguran administratif, pembinaan khusus, hingga sanksi yang lebih berat jika pelanggaran bersifat berulang dan disengaja. Komitmen terhadap zero-tolerance terhadap pungli di lingkungan pendidikan menjadi prioritas.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan siswa serta orang tua. Diharapkan, dengan dihapuskannya praktik penjualan seragam di sekolah, fokus utama pendidikan dapat kembali pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik, bukan lagi pada urusan komersialisasi yang membebani.

Pendidikan

Alarm PISA 2025: Mayoritas Anak Indonesia Sulit Bedakan Fakta-Opini di Era AI

Published

on

Laporan awal hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 mengirimkan sinyal peringatan keras bagi masa depan pendidikan di Indonesia. Data menunjukkan kemampuan membaca, matematika, dan sains anak-anak Indonesia masih berada jauh di bawah kompetensi minimum yang ditetapkan secara global. Temuan lebih mengkhawatirkan lagi mengungkapkan bahwa sekitar tujuh dari sepuluh anak Indonesia kesulitan membedakan antara fakta dan opini, sebuah defisit krusial di era informasi yang membanjir.

Adopsi masif kecerdasan buatan (AI) di kalangan siswa semakin memperparah situasi ini. Meskipun AI menawarkan potensi revolusioner dalam pembelajaran, tanpa fondasi literasi kritis yang kuat, alat canggih ini berpotensi menjadi bumerang. AI dapat memperburuk kebingungan informasi, memperkuat echo chamber, dan menghambat pengembangan pemikiran mandiri. Krisis literasi kritis ini menjadi tantangan serius bagi cita-cita besar Indonesia Emas 2045, yang sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang adaptif dan inovatif.

Peringatan Kritis dari Hasil PISA 2025

Kemampuan dasar membaca, matematika, dan sains merupakan pilar utama bagi setiap individu untuk berfungsi secara efektif di masyarakat modern. Hasil PISA 2025 yang menempatkan Indonesia di bawah kompetensi minimum menyoroti kesenjangan mendalam dalam sistem pendidikan kita. Ini bukan sekadar angka statistik; ini adalah indikator nyata bahwa jutaan anak Indonesia belum memiliki bekal esensial untuk memahami dunia kompleks di sekitar mereka, menganalisis informasi, atau memecahkan masalah dasar.

  • Rendahnya Kemampuan Membaca: Banyak siswa kesulitan memahami teks kompleks, mengidentifikasi ide pokok, atau menyimpulkan makna tersirat.
  • Kelemahan Matematika: Penguasaan konsep dasar dan aplikasi matematika dalam situasi nyata masih lemah, menghambat kemampuan penalaran logis.
  • Defisit Sains: Kurangnya pemahaman tentang metode ilmiah dan kemampuan berpikir saintifik membatasi potensi inovasi dan solusi berbasis bukti.

Defisit ini memiliki implikasi jangka panjang yang serius. Hal ini membatasi partisipasi aktif dalam ekonomi global, mempersulit adaptasi terhadap perubahan teknologi, dan bahkan melemahkan fondasi demokrasi melalui kerentanan terhadap disinformasi dan manipulasi informasi.

Dilema AI: Ancaman atau Peluang untuk Berpikir Kritis?

Munculnya AI telah mengubah lanskap informasi dan pembelajaran secara drastis. Bagi siswa yang sudah kesulitan membedakan fakta dan opini, penggunaan AI yang tidak terarah dapat menjadi pedang bermata dua. AI dapat menciptakan echo chamber, menyajikan informasi bias, atau bahkan menghasilkan konten yang sepenuhnya direkayasa (deepfake) dengan tingkat persuasif yang tinggi. Ketergantungan berlebihan pada AI untuk jawaban instan tanpa proses verifikasi memperburuk kemampuan analisis dan sintesis informasi, serta menumpulkan insting kritis.

Namun, AI juga membawa janji besar sebagai alat pembelajaran yang transformatif. Dengan strategi yang tepat, AI dapat memperkuat kemampuan berpikir kritis siswa. Sistem AI dapat:

  • Menyediakan sumber informasi beragam untuk perbandingan dan analisis mendalam.
  • Membangun simulasi interaktif yang mengasah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam skenario kompleks.
  • Memberikan umpan balik personal untuk membantu siswa mengembangkan argumen yang koheren dan terstruktur.
  • Menganalisis pola data dan membantu siswa mengidentifikasi bias dalam informasi yang disajikan.

Kunci terletak pada bagaimana kita mendidik siswa untuk menjadi konsumen dan pengguna AI yang cerdas. Mereka harus mampu memanfaatkan potensinya sambil tetap waspada terhadap risiko-risiko disinformasi, bias algoritmik, dan ketergantungan berlebihan.

Masa Depan Indonesia Emas 2045: Misi Pendidikan Mendesak

Visi Indonesia Emas 2045 menuntut lahirnya generasi yang unggul, berdaya saing global, dan berintegritas. Hasil PISA 2025 dan tantangan literasi kritis ini secara langsung mengancam terwujudnya visi tersebut. Tanpa kemampuan dasar yang kuat dan kecakapan berpikir kritis, sumber daya manusia Indonesia akan tertinggal jauh dalam persaingan global yang semakin ketat. Isu ini seringkali menjadi sorotan dalam berbagai diskusi mengenai transformasi pendidikan dan tantangan masa depan oleh Kemendikbudristek, dan temuan PISA 2025 ini semakin menegaskan urgensinya.

Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), menghadapi tugas berat namun mendesak. Mereka perlu segera mereformasi kurikulum. Mereka harus menempatkan pengembangan literasi dasar dan kemampuan berpikir kritis sebagai prioritas utama. Ini bukan hanya tentang penambahan materi, melainkan perubahan paradigma pengajaran yang mendorong siswa untuk bertanya, menganalisis, dan memecahkan masalah, bukan sekadar menghafal.

Upaya ini perlu mencakup beberapa aspek kunci:

  • Peningkatan Literasi Digital dan Etika AI: Memasukkan modul khusus tentang cara menggunakan AI secara bertanggung jawab, mengidentifikasi disinformasi, dan memahami bias algoritma.
  • Pelatihan dan Pengembangan Guru: Membekali para pendidik dengan strategi pengajaran yang mempromosikan diskusi, debat, dan proyek berbasis masalah, serta integrasi AI yang bijak.
  • Kolaborasi Lintas Sektor: Melibatkan industri teknologi, praktisi pendidikan, dan komunitas untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang adaptif dan relevan, mempersiapkan siswa untuk masa depan.

Masa depan bangsa bergantung pada kemampuan kita untuk membekali generasi muda dengan kompetensi esensial. Ini bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk berkembang dan memimpin di era yang serba cepat dan penuh tantangan. Membangun kembali fondasi literasi kritis adalah langkah pertama dan paling vital menuju pencapaian Indonesia Emas 2045.

Continue Reading

Pendidikan

Remaja Dibekali Jadi Konselor Sebaya, Perkuat Jaringan Dukungan Emosional di Sekolah

Published

on

Remaja Dibekali Jadi Konselor Sebaya, Perkuat Jaringan Dukungan Emosional di Sekolah

Sejumlah remaja di sebuah wilayah di Indonesia timur kini dibekali kemampuan esensial untuk menjadi konselor sebaya, sebuah inisiatif yang dirancang untuk memperkuat jaringan dukungan emosional di antara siswa. Program pelatihan ini bertujuan membekali mereka dengan keterampilan mengenali dan mengelola emosi, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk membantu teman-teman sebaya menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan akademik hingga masalah sosial.

Inisiatif ini datang pada saat yang krusial, mengingat meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental remaja di seluruh dunia. Lingkungan sekolah sering kali menjadi garda terdepan di mana masalah emosional dan psikologis mulai muncul. Dengan melatih siswa untuk menjadi konselor sebaya, pihak penyelenggara berharap dapat menciptakan ekosistem sekolah yang lebih suportif dan proaktif dalam menangani isu-isu sensitif ini. Para remaja peserta pelatihan menunjukkan antusiasme tinggi, menyadari bahwa peran mereka sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih empatik dan inklusif.

Program tersebut tidak hanya mengajarkan teori tentang psikologi remaja, tetapi juga memfokuskan pada praktik langsung. Mereka dilatih untuk menjadi pendengar yang aktif, memberikan dukungan tanpa menghakimi, dan mengidentifikasi kapan saatnya untuk merujuk teman kepada profesional jika masalah yang dihadapi terlalu berat. Ini adalah investasi jangka panjang dalam kapasitas manusia yang akan membentuk karakter dan keterampilan sosial mereka di masa depan.

Meningkatkan Keterampilan Hidup dan Empati Remaja

Pelatihan konselor sebaya tidak hanya berfokus pada kemampuan membantu orang lain, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kapasitas pribadi para peserta. Salah satu manfaat paling nyata adalah peningkatan rasa percaya diri. Dengan menguasai keterampilan komunikasi interpersonal dan pemecahan masalah, remaja menjadi lebih yakin dalam berinteraksi sosial dan menghadapi situasi sulit.

  • Pengembangan Diri Komprehensif: Peserta belajar tentang diri mereka sendiri, batas-batas pribadi, dan cara mengelola emosi mereka secara efektif sebelum bisa membantu orang lain.
  • Peningkatan Kreativitas: Sesi pelatihan sering kali melibatkan skenario simulasi yang mendorong peserta untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi atas berbagai masalah yang mungkin dihadapi teman sebaya.
  • Keterampilan Komunikasi Efektif: Mereka dilatih dalam mendengarkan aktif, empati, dan menyampaikan pesan dukungan dengan cara yang konstruktif dan tidak menghakimi.
  • Pemecahan Masalah Kolaboratif: Peserta diajarkan untuk memfasilitasi diskusi yang membantu teman menemukan solusi mereka sendiri, bukan hanya memberikan nasihat.
  • Pembentukan Lingkungan Positif: Konselor sebaya berkontribusi pada penciptaan suasana sekolah yang lebih terbuka, di mana siswa merasa aman untuk berbagi dan mencari bantuan.

Inisiatif ini secara langsung menumbuhkan empati dan pemahaman antar siswa, membekali mereka dengan alat untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan suportif. Ini adalah fondasi penting untuk pengembangan sosial dan emosional yang seimbang, yang akan berdampak positif pada kehidupan akademik dan pribadi mereka.

Peran Krusial Konselor Sebaya di Era Digital

Di era digital, tantangan yang dihadapi remaja semakin kompleks, mulai dari tekanan media sosial, cyberbullying, hingga isu-isu identitas. Dalam konteks ini, peran konselor sebaya menjadi semakin krusial. Mereka dapat menjadi ‘jembatan’ yang menghubungkan teman-teman yang kesulitan dengan sumber daya yang lebih formal, seperti guru bimbingan konseling atau psikolog.

Program seperti ini juga sejalan dengan berbagai upaya nasional dalam memperkuat pendidikan karakter dan kesejahteraan mental di kalangan generasi muda. Inisiatif Kementerian Kesehatan untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa, misalnya, menekankan pentingnya intervensi di tingkat komunitas, termasuk sekolah. Konselor sebaya adalah bagian integral dari strategi intervensi dini ini. Mereka adalah mata dan telinga pertama yang sering kali bisa mendeteksi tanda-tanda awal masalah sebelum menjadi lebih serius. Ini juga melengkapi artikel kami sebelumnya tentang pentingnya program anti-perundungan di sekolah, di mana konselor sebaya dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Dampak jangka panjang dari program ini diharapkan dapat mencakup penurunan angka perundungan, peningkatan kehadiran siswa, dan suasana belajar yang lebih kondusif. Dengan membekali remaja dengan kapasitas untuk saling mendukung, kita tidak hanya membangun individu yang lebih tangguh tetapi juga komunitas sekolah yang lebih peduli dan responsif terhadap kebutuhan anggotanya.

Continue Reading

Pendidikan

Penangguhan Peperiksaan dan Pentaksiran Akademik di Johor Akibat Jerebu Pekat

Published

on

JOHOR BAHRU – Keputusan penting telah diambil untuk menangguhkan semua urusan pentaksiran, peperiksaan, dan penilaian akademik, termasuk Ujian Penilaian Madrasah (MPT4) dan Peperiksaan Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK), di seluruh wilayah selatan semenanjung ini. Penangguhan ini menyusul arahan penutupan semua institusi pendidikan di negeri itu yang berkuat kuasa serta-merta, disebabkan oleh kondisi jerebu yang semakin memburuk.

Pihak berkuasa pendidikan negeri mengumumkan bahwa langkah ini diambil demi menjaga kesehatan dan keselamatan ribuan pelajar serta tenaga pengajar. Jadual baharu untuk peperiksaan dan penilaian yang ditangguhkan akan diumumkan kemudian setelah situasi jerebu membaik dan kondisi udara kembali ke paras selamat.

Dampak Jerebu terhadap Sektor Pendidikan

Penutupan sekolah dan penangguhan peperiksaan secara langsung mengganggu kalender akademik yang telah dirancang. Pelajar yang sedang bersiap menghadapi ujian penting seperti MPT4 dan PKSK kini harus menyesuaikan diri dengan ketidakpastian. Situasi ini bukan hanya menimbulkan tekanan psikologi bagi pelajar dan ibu bapa, tetapi juga menuntut penyesuaian strategi pengajaran dari pihak guru.

Kondisi jerebu yang tebal menyebabkan Indeks Pencemaran Udara (IPU) di banyak kawasan di negeri itu melampaui paras tidak sihat. Paparan jangka panjang atau bahkan jangka pendek terhadap udara yang tercemar dapat memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi mata, batuk, sesak napas, hingga serangan asma yang lebih serius. Oleh karena itu, penutupan sekolah dianggap sebagai langkah proaktif yang tidak dapat dielakkan untuk melindungi populasi rentan ini.

Langkah Proaktif Demi Keselamatan Pelajar

Keputusan untuk menutup sekolah dan menangguhkan aktiviti akademik mencerminkan prioritas utama pemerintah terhadap kesehatan publik. Ini adalah respons cepat terhadap situasi darurat yang berkembang, memastikan bahwa pelajar tidak terpapar risiko kesehatan saat bepergian ke atau berada di lingkungan sekolah.

Pihak berwenang pendidikan juga menyarankan agar semua pihak mematuhi arahan dari Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan Kementerian Kesehatan. Ibu bapa diminta untuk memantau anak-anak mereka, memastikan mereka tetap berada di dalam rumah, minum air yang cukup, dan menghindari aktivitas luar ruangan yang tidak perlu. Penggunaan masker jenis N95 sangat dianjurkan jika terpaksa berada di luar.

Fenomena jerebu ini bukanlah kali pertama melanda negeri itu. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini seringkali menghadapi masalah serupa yang memerlukan tindakan cepat dari pemerintah. Ini menyoroti kebutuhan untuk strategi jangka panjang yang lebih efektif dalam mengatasi masalah jerebu, baik dari segi pencegahan maupun mitigasi dampaknya. Pembelajaran dari pengalaman lalu mendorong pihak berkuasa untuk bertindak tegas demi kesejahteraan masyarakat.

Saranan Kesihatan dan Persiapan Menjelang Jadual Baharu

Selama periode penangguhan ini, pelajar disarankan untuk tetap fokus pada pembelajaran di rumah. Meskipun ada penundaan, ini adalah kesempatan untuk mengulang kembali materi pelajaran dan memperkuat pemahaman. Guru juga dapat memanfaatkan platform pembelajaran daring untuk memberikan panduan atau latihan tambahan kepada pelajar, memastikan kesinambungan pendidikan semaksimal mungkin.

  • Pastikan semua anggota keluarga minum air yang cukup secara teratur.
  • Hindari aktivitas fisik di luar ruangan.
  • Tutup jendela dan pintu untuk mencegah jerebu masuk ke dalam rumah.
  • Gunakan masker pelindung jika harus keluar rumah.
  • Cari pertolongan medis jika mengalami gejala pernapasan yang serius.
  • Manfaatkan waktu di rumah untuk meninjau kembali pelajaran.

Kementerian Kesehatan terus memantau situasi dan akan memberikan pembaruan secara berkala. Semua pihak diharapkan untuk merujuk kepada sumber informasi rasmi dan menghindari penyebaran berita palsu yang dapat menimbulkan kepanikan.

Latar Belakang Isu Jerebu

Jerebu di Malaysia, khususnya di wilayah selatan semenanjung, seringkali dikaitkan dengan pembakaran terbuka di negara-negara jiran. Angin monsun barat daya berperan besar dalam membawa asap dan partikel-partikel halus melintasi sempadan. Meskipun upaya diplomatik dan regional terus dilakukan untuk mengatasi sumber pembakaran terbuka, dampak dari fenomena ini tetap menjadi tantangan berulang bagi kesehatan dan ekonomi.

Kerjasama serantau serta penegakan undang-undang yang ketat terhadap pembakaran terbuka di dalam negeri menjadi krusial untuk jangka panjang. Sementara itu, respons cepat dan tegas seperti penutupan sekolah ini adalah tindakan mendesak yang perlu diambil untuk melindungi warga, terutama anak-anak, dari ancaman jerebu yang serius.

Continue Reading

Trending