Mayat Nur Qaseh Ditemukan di Sungai Langat, Akhiri Pencarian Dramatis

Mayat seorang kanak-kanak perempuan berusia sembilan tahun, Nur Qaseh Deandra Mohd Qayyum, yang dilaporkan hilang setelah dibawa arus deras sejak kelmarin, akhirnya ditemukan di Sungai Langat pagi ini. Penemuan tragis ini mengakhiri pencarian intensif yang melibatkan pelbagai agensi penyelamat dan sukarelawan selama lebih dari 48 jam. Pasukan penyelamat menemukan mayat mangsa sekitar 11 kilometer dari lokasi terakhir dia dipercayai terjatuh ke dalam longkang besar di Bandar Mahkota Cheras.

Insiden kehilangan Nur Qaseh telah menyentuh hati banyak pihak dan mencetuskan operasi mencari dan menyelamat (SAR) berskala besar. Penemuan jenazah ini membawa kelegaan bercampur duka bagi keluarga dan seluruh komuniti yang mengikuti perkembangan pencarian dengan penuh harapan.

Pencarian Intensif Selama Beberapa Hari

Nur Qaseh dilaporkan hilang pada petang Selasa ketika bermain berhampiran longkang di Jalan Sungai Long 14/17, Bandar Mahkota Cheras. Saksi mata melaporkan melihat mangsa terjatuh dan terus dibawa arus deras akibat hujan lebat yang melanda kawasan itu. Insiden tersebut segera memicu operasi pencarian berskala besar yang digerakkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM), dan sukarelawan tempatan.

Operasi SAR difokuskan sepanjang aliran longkang dan Sungai Langat, yang merupakan sistem saliran utama di kawasan tersebut. Pasukan penyelamat menghadapi cabaran besar seperti arus yang kuat, air yang keruh, dan timbunan sampah serta debris yang menyukarkan pandangan di dalam air. Penggunaan teknik pencarian di permukaan dan penyelaman turut dilaksanakan di beberapa lokasi strategik, termasuk menggunakan bot di sepanjang sungai untuk meliputi jarak yang lebih jauh. Keluarga mangsa dan komuniti setempat turut bersama-sama dalam pencarian, berharap agar Nur Qaseh dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Berita kehilangan Nur Qaseh telah tersebar luas di media sosial, mengundang simpati dan doa dari masyarakat.

Detik-Detik Penemuan dan Identifikasi

Mayat Nur Qaseh ditemukan oleh anggota pasukan penyelamat pada pagi Khamis kira-kira jam 10 pagi, terapung di tebing Sungai Langat berhampiran Kampung Sungai Sekamat. Penemuan ini segera disahkan oleh pihak berkuasa setelah melakukan identifikasi awal berdasarkan pakaian yang dikenakan dan ciri-ciri fizikal mangsa. Penemuan tersebut membawa kelegaan bercampur duka bagi keluarga yang telah menanti dengan penuh harapan sejak insiden tragis itu berlaku.

Proses membawa naik mayat mangsa dilakukan dengan cermat oleh pasukan forensik dan JBPM sebelum dibawa ke Hospital Kajang untuk bedah siasat. Pihak berkuasa mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kejadian ini dan mengklasifikasikan kes sebagai kematian mengejut. Penemuan ini diharapkan dapat memberikan penutupan kepada keluarga mangsa yang tabah menghadapi cobaan berat ini, serta membolehkan mereka meneruskan proses pengebumian.

Pelajaran dan Peringatan: Pentingnya Keselamatan Anak

Tragedi yang menimpa Nur Qaseh Deandra ini sekali lagi menjadi peringatan pahit tentang bahaya longkang dan sungai, terutama ketika musim hujan dengan arus deras. Pihak berkuasa sering mengeluarkan peringatan kepada orang tua dan penjaga untuk sentiasa mengawasi anak-anak mereka, terutama di kawasan berisiko tinggi seperti tepi sungai, parit, dan longkang terbuka.

Penting bagi masyarakat untuk memahami risiko yang ada dan mengambil langkah pencegahan yang proaktif:

• Pengawasan Ketat: Pastikan anak-anak sentiasa dalam pengawasan orang dewasa, terutama di luar rumah dan berhampiran kawasan air.
• Pendidikan Keselamatan: Ajari anak-anak tentang bahaya bermain dekat longkang atau sungai dan akibat dari arus deras yang dapat membawa mereka hanyut.
• Peranan Pihak Berkuasa Tempatan: Pihak berkuasa tempatan juga mempunyai peranan penting dalam memastikan keselamatan infrastruktur awam, termasuk penutup longkang yang kukuh dan papan tanda amaran di kawasan berisiko.
• Tindakan Pantas: Jika berlaku insiden serupa, maklumkan segera kepada pihak berkuasa (bomba dan polis) untuk membolehkan operasi SAR dimulakan dengan pantas.

Kejadian ini menggarisbawahi perlunya kerjasama antara komuniti, ibu bapa, dan pihak berkuasa untuk mencegah tragedi serupa berulang di masa hadapan. Keselamatan anak-anak adalah tanggungjawab bersama yang memerlukan kewaspadaan dan tindakan berterusan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai keselamatan banjir dan langkah pencegahan, anda boleh merujuk panduan dari Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA).

Penjagaan ketat kini diberlakukan di perlintasan sebidang liar Jalan Ampera, yang menjadi lokasi taksi hijau tertemper kereta api sebelumnya. PT Kereta Api Indonesia (Persero) secara resmi menempatkan petugas untuk mengawasi akses vital tersebut, menyusul insiden yang membahayakan nyawa dan berpotensi memicu kecelakaan lebih besar. Langkah responsif ini menegaskan komitmen KAI dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus mitigasi risiko di titik-titik rawan yang kerap diabaikan.

Insiden tertempernya taksi hijau di perlintasan tanpa palang pintu dan penjaga di Jalan Ampera, beberapa waktu lalu, menjadi peringatan keras akan bahaya yang mengintai di jalur-jalur non-resmi. Lokasi ini, yang dikenal warga sebagai perlintasan liar, selama ini menjadi jalur alternatif yang sering dimanfaatkan pengendara sepeda motor maupun mobil, termasuk taksi. Ketiadaan rambu peringatan yang memadai dan petugas penjaga menjadikan perlintasan tersebut layaknya ‘jebakan’ maut, terutama saat kereta melintas dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan yang menimpa taksi tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga mengancam keselamatan penumpang dan potensi gangguan jadwal perjalanan kereta api yang lebih luas.

KAI Perketat Pengamanan di Titik Rawan

Menanggapi insiden tersebut, PT KAI langsung bergerak cepat. Petugas penjaga perlintasan kini siaga di Jalan Ampera untuk mengatur lalu lintas kendaraan dan memberikan peringatan dini kepada pengguna jalan setiap kali kereta akan melintas. Langkah ini merupakan tindakan darurat yang krusial untuk mencegah terulangnya insiden serupa, khususnya mengingat frekuensi perjalanan kereta api yang tinggi di jalur tersebut.

* Penempatan Petugas: KAI menugaskan personel di lokasi perlintasan liar untuk mengawasi dan mengarahkan pengguna jalan.
* Peringatan Manual: Petugas menggunakan peluit dan bendera sebagai alat bantu peringatan manual kepada pengendara.
* Evaluasi Berkelanjutan: Pihak KAI berjanji untuk melakukan evaluasi berkala terkait efektivitas penjagaan ini serta mempertimbangkan solusi jangka panjang.

PT KAI menjelaskan bahwa penempatan petugas ini adalah bagian dari upaya proaktif mereka dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat. “Kami tidak ingin ada lagi korban di perlintasan-perlintasan liar. Keselamatan adalah prioritas utama kami,” ujar seorang perwakilan KAI, menegaskan bahwa perlintasan sebidang liar merupakan tanggung jawab bersama, namun KAI mengambil inisiatif untuk mengurangi risiko.

Bahaya Perlintasan Liar dan Ancaman Keselamatan

Perlintasan sebidang liar tumbuh subur di banyak daerah, termasuk di sekitar kawasan padat penduduk. Keberadaannya seringkali karena kebutuhan warga akan akses singkat, namun mengabaikan standar keselamatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian secara tegas mengatur bahwa perlintasan sebidang harus dilengkapi dengan palang pintu, rambu, dan sinyal. Perlintasan yang tidak memenuhi standar tersebut dikategorikan ilegal dan sangat berbahaya.

Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa insiden di perlintasan sebidang merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan kereta api di Indonesia. Mayoritas insiden terjadi di perlintasan tidak resmi atau yang minim fasilitas pengaman. Kecelakaan di perlintasan tidak hanya mengancam nyawa pengguna jalan, tetapi juga berisiko tinggi menyebabkan anjloknya kereta, yang berdampak fatal bagi penumpang kereta dan awak masinis. Insiden taksi di Jalan Ampera menjadi pengingat konkret akan risiko ini, yang sebelumnya juga pernah dilaporkan di berbagai portal berita terkait kecelakaan serupa di wilayah Jabodetabek.

Peran Pemerintah Daerah dan Solusi Jangka Panjang

Meski KAI telah mengambil langkah cepat, tanggung jawab penanganan perlintasan sebidang liar tidak bisa diemban sendiri. Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam mengidentifikasi, menertibkan, dan mencari solusi permanen bagi perlintasan-perlintasan ilegal ini. Solusi jangka panjang dapat mencakup penutupan total perlintasan liar, pembangunan jalan layang (flyover) atau jalan bawah tanah (underpass), serta pembangunan palang pintu resmi yang dilengkapi dengan sistem peringatan otomatis.

Diperlukan sinergi antara PT KAI, Pemerintah Kota Bekasi, dan aparat penegak hukum untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perlintasan liar dan menindak tegas pihak-pihak yang sengaja membuka akses ilegal. Edukasi publik secara berkelanjutan sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menaati rambu-rambu lalu lintas dan tidak menerobos perlintasan kereta api.

Kecelakaan di perlintasan Jalan Ampera ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk meninjau ulang kebijakan terkait keselamatan perkeretaapian. Penjagaan oleh petugas KAI adalah solusi sementara, namun penanganan akar masalah melalui penertiban dan pembangunan infrastruktur yang aman adalah kunci untuk mencegah tragedi di masa depan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan mematuhi aturan demi keselamatan bersama saat melintasi jalur kereta api. Informasi lebih lanjut mengenai keselamatan perlintasan dapat diakses melalui situs resmi PT KAI. [https://kai.id/](https://kai.id/)

SAMARINDA – Ternyata hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Kaltimtara, Rabu (22/4/2026) tidak aklamasi. Melainkan ada perbedaan pendapat dan fakta-fakta yang mengejutkan. Misalnya, klarifikasi pengangkatan calon komisaris abai atau tidak mendapatkan jawaban.

Meskipun hasil RUPS telah disampaikan oleh gubernur bahwa, keputusan tersebut dinyatakan aklamasi. Faktanya, ada beberapa pemegang saham yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

Berdasarkan informasi yang diterima, pemegang saham dari Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Samarinda berbeda pendapat terkait agenda pemberhentian dan pengangkatan direksi serta komisaris perseroan.

Rapat RUPS dipimpin Prof Eny Rochaida. Dalam proses rapat, peserta RUPS pemegang saham Provinsi Kaltara, Zainal Paliwang, sempat walk out sebelum rapat selesai.

Sementara, pemegang saham minoritas dari Pemkot Kota Samarinda yang dihadiri Wali Kota Andi Harun juga dikabarkan berbeda sikap dan menyatakan tidak setuju terhadap agenda pengangkatan tersebut.

Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dalam agenda tersebut. Pertama, terkait objektivitas terhadap pemberhentian direktur utama dan jajaran direksi.

Kedua, apakah keputusan pemberhentian tersebut memenuhi prinsip kewajaran dan perlindungan pemegang saham minoritas?

Selain itu, dipertanyakan pula apakah pemberhentian dan pengangkatan direksi serta komisaris perseroan telah melalui analisis risiko terkait dampak keputusan tersebut terhadap stabilitas kinerja, kualitas kredit, dan kepercayaan publik.

Dalam perbedaan pendapat tersebut, profil dua calon komisaris turut dipertanyakan terkait informasi yang berkembang di ruang publik.

Sebut saja, Achmad Syamsuddin (Calon Komisaris Utama), diduga terseret dalam perkara dugaan pemalsuan hasil RUPS Bank Sumsel yang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Ia juga terseret sebagai saksi dalam perkara dugaan kredit bermasalah PT Coffindo yang ditangani Kejaksaan Agung.

Sementara Sri Wahyuni (Calon Komisaris Independen/yang kini menjabat Sekprov Kaltim), pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara program Desai Besar Olahraga Nasional (DBON Kaltim) di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Hal ini dinilai perlu klarifikasi karena sangat relevan dalam konteks penilaian reputasi, integritas, dan risiko tata kelola.
Permintaan klarifikasi itu dari lembaga terkait guna memastikan objektivitas nama-nama calon direksi, komisaris, dan dewan pengawas.

Namun, dalam RUPS tidak menyajikan klarifikasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka muncul saran agar keputusan RUPS ditunda sampai terpenuhinya klarifikasi yang dibutuhkan.

Pertimbangan tersebut merupakan prinsip dalam menyetujui agenda RUPS, sayangnya klarifikasi formal itu tidak dilakukan.

Keterbatasan informasi mengenai permasalahan tersebut, berpotensi mengurangi kualitas proses pengambilan keputusan.

Hal ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan kehati-hatian, bahkan risiko reputasi berpotensi muncul di kemudian hari apabila tidak dilakukan verifikasi yang memadai sejak awal.

Dengan pertimbangan itulah, beberapa pemegang saham tidak menyetujui agenda pemberhentian dan pengangkatan direksi serta komisaris perseroan.

Ketika dikonfirmasi terkait adanya perbedaan pendapat dalam RUPS, staf komisaris di BPD Kaltimtara enggan memberikan tanggapan. Ia beralasan bahwa penyampaian informasi harus berdasarkan keputusan bersama (kolektif kolegial).

Sekretaris Komisaris Bankaltimtara Fahrin saat dikonfirmasi via ponsel mengatakan, bahwa komisaris dapat memberikan statement harus berdasarkan data.

“Komisaris ini sifatnya kolektif kolegial. Pernyataan harus by data. Data tersebut ada di unit pimpinan sekretariat. Jadi nanti harus melewati bagian humas kami,” kata Fahrin, Selasa (28/4). (*)