Connect with us

Pendidikan

Mendesak Semua Guru Jadi PNS: Solusi Jangka Panjang Pendidikan Nasional

Published

on

Wacana pengangkatan seluruh guru di Indonesia sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali mengemuka, bukan sekadar tuntutan sesaat, melainkan sebuah dorongan kuat untuk mewujudkan solusi jangka panjang dan fundamental bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), diharapkan dapat menanggapi aspirasi ini dengan menetapkan kebijakan yang komprehensif, berdasarkan kriteria yang jelas, serta menghindari pendekatan tambal sulam yang hanya menawarkan solusi instan.

Isu status kepegawaian guru telah lama menjadi perdebatan krusial. Seiring dengan dinamika zaman dan tuntutan terhadap kualitas sumber daya manusia, peran guru semakin vital dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul. Namun, ketidakpastian status, khususnya bagi para guru honorer atau kontrak, kerap menghambat dedikasi dan profesionalisme mereka. Pengangkatan sebagai PNS dipandang sebagai fondasi kuat untuk memastikan stabilitas karier, kesejahteraan, dan pada akhirnya, peningkatan mutu pembelajaran di setiap jenjang pendidikan.

Urgensi Status PNS bagi Profesionalisme Guru

Status PNS memberikan jaminan dan kepastian yang tidak bisa direplikasi oleh status kepegawaian lain. Jaminan tersebut tidak hanya sebatas gaji dan tunjangan, melainkan juga mencakup jenjang karier yang jelas, akses terhadap program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, serta perlindungan hukum sebagai aparatur negara. Kondisi ini secara langsung akan berdampak pada peningkatan motivasi dan fokus guru dalam menjalankan tugas mulianya, yang pada gilirannya akan memengaruhi peningkatan kualitas guru dan pembelajaran.

  • Stabilitas Karir: Guru mendapatkan kepastian pekerjaan hingga masa pensiun, mengurangi kekhawatiran finansial yang bisa mengganggu konsentrasi mengajar.
  • Kesejahteraan: Jaminan gaji, tunjangan, dan pensiun yang lebih layak, memungkinkan guru fokus pada pengembangan diri dan kualitas mengajar tanpa terbebani masalah ekonomi.
  • Akses Pelatihan: Lebih mudah mendapatkan program pengembangan profesional yang diselenggarakan pemerintah, mendukung peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan.
  • Profesionalisme: Status yang jelas mendorong standar profesionalisme yang lebih tinggi, akuntabilitas, dan dedikasi dalam menjalankan tugas kependidikan.
  • Perlindungan Hukum: Guru sebagai PNS memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan tugas dan menghadapi permasalahan di lapangan, memberikan rasa aman dan nyaman.

Menghindari Solusi Jangka Pendek: Perspektif Kritis

Selama bertahun-tahun, pemerintah telah mencoba berbagai skema untuk mengatasi persoalan status guru, mulai dari pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga berbagai program kontrak lainnya. Meskipun PPPK merupakan langkah maju dalam memberikan kepastian bagi sebagian guru, wacana ini tetap menekankan bahwa PNS adalah standar ideal untuk solusi jangka panjang pendidikan.

Kritik terhadap solusi jangka pendek seringkali berakar pada beberapa aspek. Pertama, meskipun PPPK menawarkan gaji yang lebih baik dan kontrak yang lebih panjang dibandingkan honorer, status ini masih dianggap kurang stabil dibandingkan PNS, terutama dalam hal jaminan pensiun dan keberlanjutan kontrak. Kedua, pendekatan yang bersifat sementara seringkali menciptakan disparitas di antara para pendidik, memicu kesenjangan kesejahteraan dan moralitas di lingkungan sekolah. Idealnya, setiap guru yang telah memenuhi kriteria dan menunjukkan dedikasi tinggi harus memiliki jalur yang jelas menuju status kepegawaian yang paling stabil dan komprehensif guna memastikan kesejahteraan guru Indonesia secara merata.

Tantangan dan Kriteria Implementasi

Mewujudkan target pengangkatan semua guru menjadi PNS tentu bukan pekerjaan mudah. Tantangan besar yang harus dihadapi meliputi ketersediaan anggaran negara yang masif, jumlah guru yang sangat banyak, serta penyusunan kriteria yang adil dan transparan. Kemendikbudristek, bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), perlu merumuskan peta jalan yang jelas untuk rekruitmen PNS guru.

Kriteria pengangkatan harus didasarkan pada kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial, yang dibuktikan melalui uji seleksi ketat, pengalaman mengajar, serta rekam jejak kinerja. Hal ini penting untuk memastikan bahwa guru yang diangkat adalah individu-individu terbaik yang siap berkontribusi optimal bagi kemajuan pendidikan, sejalan dengan kebijakan guru Kemendikbudristek.

Wacana peningkatan status guru menjadi PNS bukan hal baru dan seringkali menjadi sorotan dalam setiap pembahasan mengenai kesejahteraan pendidik. Isu ini, sebagaimana pernah kami ulas dalam artikel-artikel sebelumnya mengenai tantangan guru honorer atau perdebatan PPPK, merefleksikan sebuah kebutuhan mendesak akan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berbagai kebijakan sebelumnya telah menunjukkan bahwa langkah parsial tidak cukup untuk mengatasi akar masalah secara fundamental.

Harapan untuk Masa Depan Pendidikan

Dorongan agar semua guru menjadi PNS adalah investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan guru yang sejahtera, stabil, dan profesional, diharapkan mutu pendidikan akan meningkat secara signifikan, melahirkan generasi yang lebih cerdas, inovatif, dan berdaya saing global. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan aspirasi ini akan menjadi tolok ukur keseriusan dalam memajukan peradaban bangsa melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Pendidikan

Kadis Pendidikan TTU Lintasi Sungai Tanpa Jembatan, Sorak Siswa SD Jadi Simbol Tantangan Akses Pendidikan

Published

on


Sebuah video viral yang merekam momen Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Kadis PKO) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), menyusuri aliran sungai tanpa jembatan di hadapan puluhan siswa sekolah dasar, telah memicu perdebatan luas di media sosial. Sorakan polos “Ayo Maju-maju” dari para siswa tersebut, alih-alih sekadar dukungan, kini menjadi simbol tajam dari potret buram infrastruktur pendidikan di pelosok negeri, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia.

Momen Viral dan Pesan di Balik Sorakan Polos

Rekaman berdurasi singkat itu menampilkan seorang pejabat yang diidentifikasi sebagai Kadis PKO TTU sedang menyeberangi sungai dengan berjalan kaki, dikelilingi oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya. Tidak ada jembatan permanen yang menghubungkan kedua sisi sungai, memaksa rombongan ini untuk melewati arus air. Yang paling menyita perhatian adalah respons dari siswa-siswa SD yang berkumpul di tepi sungai. Dengan semangat, mereka kompak menyerukan yel-yel “Ayo Maju-maju!” kepada rombongan Kadis tersebut.

Meski terlihat sebagai adegan yang penuh keakraban atau bahkan dukungan, insiden ini secara kritis menyoroti kondisi riil yang seringkali dihadapi masyarakat di daerah terpencil. Bagi sebagian besar siswa di wilayah tersebut, menyeberangi sungai tanpa jembatan adalah rutinitas harian untuk mencapai sekolah. Ketika seorang pejabat tinggi mengalami hal yang sama, bahkan untuk sementara, itu menjadi pengingat yang menyakitkan tentang kurangnya fasilitas dasar yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara, terutama dalam konteks akses pendidikan.

Tantangan Infrastruktur: Ancaman Nyata Bagi Akses Pendidikan

Ketiadaan jembatan yang layak di lokasi tersebut bukan hanya sekadar ketidaknyamanan, melainkan hambatan serius yang mengancam keberlangsungan proses belajar mengajar. Musim hujan, misalnya, dapat menyebabkan debit air sungai meningkat drastis, menjadikannya berbahaya atau bahkan tidak mungkin untuk dilewati. Kondisi ini secara langsung berdampak pada tingkat kehadiran siswa dan guru, menghambat distribusi materi pelajaran, serta menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Ini bukan kasus tunggal. Sejumlah laporan dan penelitian menunjukkan bahwa banyak wilayah di NTT, termasuk TTU, masih menghadapi tantangan serupa terkait infrastruktur dasar, termasuk jembatan dan akses jalan yang memadai. Situasi ini diperparah dengan kondisi geografis yang berbukit dan curam, memerlukan perhatian khusus serta alokasi anggaran yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Permasalahan ini seolah menjadi lingkaran setan yang terus membelit cita-cita pemerataan pendidikan. Artikel sebelumnya yang mengulas tentang “Tantangan Pembangunan Infrastruktur Dasar di NTT” pernah menyoroti bagaimana keterbatasan akses fisik menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi dan sosial di provinsi ini, yang tentu saja berdampak besar pada sektor pendidikan.

Akuntabilitas Pemerintah dan Harapan Masyarakat

Video Kadis PKO TTU ini seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak terkait, khususnya pemerintah daerah dan pusat. Ini bukan sekadar insiden viral, melainkan representasi dari masalah struktural yang memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengapa pembangunan jembatan, sebuah fasilitas dasar yang vital untuk mobilitas dan akses pendidikan, belum juga terealisasi di lokasi tersebut?

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai demi menjamin hak pendidikan setiap anak. Sorakan “Ayo Maju-maju” dari siswa-siswa SD tersebut bisa dimaknai sebagai seruan tulus untuk kemajuan, bukan hanya untuk Kadis yang sedang menyeberang, melainkan untuk daerah mereka secara keseluruhan. Mereka menginginkan akses yang lebih baik, pendidikan yang lebih berkualitas, dan masa depan yang lebih cerah, bebas dari hambatan fisik yang seharusnya sudah tidak ada di era modern ini.

Momen ini juga menunjukkan kekuatan media sosial dalam mengangkat isu-isu lokal ke panggung nasional. Dengan menjadi viral, insiden ini berpotensi meningkatkan tekanan publik dan mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata. Membangun jembatan bukan hanya tentang konstruksi fisik, tetapi juga membangun jembatan harapan bagi generasi penerus di TTU dan daerah-daerah terpencil lainnya di Indonesia.

Perhatian serius dan alokasi anggaran yang tepat sasaran harus menjadi prioritas. Melampaui pembangunan fisik, penting juga untuk melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur, agar solusi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan berkelanjutan. Masa depan pendidikan di daerah terpencil sangat bergantung pada komitmen kita bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan fundamental seperti ini.

Continue Reading

Pendidikan

Abdul Wahab Alwi: Tokoh Penggagas MRSM, Pilar Transformasi Pendidikan Malaysia

Published

on

Jasa Abdul Wahab Alwi: Fondasi MRSM yang Terus Mengukir Sejarah Pendidikan Nasional

Kontribusi tak ternilai dari Allahyarham Abdul Wahab Alwi, mantan Pengarah Bahagian Latihan MARA, dalam mencetuskan ide penubuhan Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) merupakan tonggak penting yang akan terus terpahat dalam sejarah pendidikan Malaysia. Visi beliau bukan sekadar mendirikan sebuah institusi pendidikan, melainkan sebuah gerakan transformatif yang bertujuan memperkuat kapasitas ilmiah dan teknis generasi muda, khususnya dari latar belakang kurang beruntung, demi kemajuan bangsa.

Sebagai salah satu inisiatif terpenting di bawah naungan Majlis Amanah Rakyat (MARA), MRSM telah berkembang menjadi jaringan sekolah berasrama penuh yang disegani, dikenal karena standar akademiknya yang tinggi, penekanan pada sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), serta pembinaan karakter siswa yang holistik. Keberadaan MRSM sejak awal telah mengisi kekosongan krusial dalam sistem pendidikan nasional, menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi ribuan pelajar yang berpotensi namun terbatas oleh kondisi geografis atau sosial-ekonomi.

Awal Mula Sebuah Visi untuk Masa Depan

Pada era 1970-an, ketika ide MRSM pertama kali digulirkan, Malaysia berada di persimpangan jalan menuju industrialisasi dan modernisasi. Kebutuhan akan tenaga kerja terampil di bidang sains dan teknologi sangat mendesak. Namun, akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di bidang STEM, masih belum merata, khususnya bagi komunitas Bumiputera yang menjadi fokus utama MARA. Abdul Wahab Alwi, dengan kepekaan dan pemahaman mendalamnya terhadap kebutuhan strategis negara, melihat peluang untuk menciptakan sebuah institusi yang secara khusus akan menelurkan talenta-talenta ini.

Visi beliau tidak hanya sebatas menciptakan sekolah sains biasa. Ia membayangkan sebuah ekosistem pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga membentuk pemimpin masa depan yang berintegritas, inovatif, dan berdaya saing global. Ini termasuk kurikulum yang relevan, fasilitas modern, dan lingkungan belajar yang kondusif. Ide ini kemudian diartikulasikan dan diperjuangkan di tengah berbagai tantangan birokrasi dan keterbatasan sumber daya, menunjukkan keteguhan dan komitmen beliau yang luar biasa.

Arsitek Utama di Balik MRSM

Peran Abdul Wahab Alwi sebagai ‘arsitek’ di balik MRSM tidak dapat diremehkan. Beliau tidak hanya sekadar mengusulkan ide, tetapi juga terlibat aktif dalam perumusan konsep, struktur kurikulum awal, hingga pemilihan lokasi dan pembangunan MRSM pertama. Dedikasinya memastikan bahwa fundamental MRSM, yang berlandaskan pada keunggulan akademik dan pembentukan karakter, tertanam kuat sejak awal.

  • Pengembangan Kurikulum: Fokus pada sains, matematika, dan bahasa Inggris, mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi dan karir di bidang teknis.
  • Pendekatan Holistik: Selain akademik, penekanan pada kepemimpinan, olahraga, dan kegiatan kokurikulum untuk mengembangkan siswa secara menyeluruh.
  • Penyediaan Fasilitas Modern: Memastikan MRSM dilengkapi dengan laboratorium canggih dan perpustakaan lengkap untuk mendukung pembelajaran.
  • Penanaman Nilai-nilai MARA: Menanamkan semangat kebangsaan, disiplin, dan etika yang tinggi pada setiap siswa.

Kontribusi beliau melampaui tugas administratif; itu adalah dorongan pribadi untuk melihat potensi penuh generasi muda Malaysia terealisasi. Keberaniannya untuk berpikir di luar kotak dan kemampuan untuk mewujudkan ide besar menjadi kenyataan adalah warisan yang patut dikenang.

Dampak Jangka Panjang bagi Pendidikan Nasional

Sejak pendiriannya, MRSM telah memainkan peran vital dalam memajukan agenda pendidikan nasional. Ribuan alumni MRSM kini menduduki posisi kunci di berbagai sektor, baik di dalam maupun luar negeri. Mereka adalah insinyur, dokter, ilmuwan, pengusaha, dan pemimpin pemerintahan yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi Malaysia.

MRSM bukan hanya mencetak siswa berprestasi, tetapi juga menjadi model bagi sekolah-sekolah lain dalam mengintegrasikan kurikulum STEM dengan pengembangan keterampilan lunak. Keberhasilan MRSM membuktikan bahwa dengan visi yang jelas dan implementasi yang tepat, institusi pendidikan dapat menjadi agen perubahan yang kuat. Hingga saat ini, permintaan untuk masuk MRSM tetap tinggi, mencerminkan kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkannya.

Keberlanjutan dan relevansi MRSM selama beberapa dekade adalah bukti nyata dari fondasi kokoh yang diletakkan oleh Abdul Wahab Alwi. Ini bukan hanya tentang penciptaan sebuah sekolah, melainkan pembangunan sebuah jalur bagi mobilitas sosial dan intelektual bagi ribuan keluarga.

Menjaga Warisan untuk Masa Depan

Meskipun Abdul Wahab Alwi telah tiada, legasinya terus hidup melalui setiap siswa MRSM yang berhasil mencapai impiannya. Penting bagi generasi saat ini untuk memahami dan menghargai peran pionir seperti beliau. Memperingati jasa beliau bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip-prinsip keunggulan dan inklusivitas yang menjadi dasar MRSM.

Di tengah tantangan pendidikan abad ke-21, seperti revolusi industri 4.0 dan kebutuhan akan inovasi berkelanjutan, semangat dan visi Abdul Wahab Alwi menjadi relevan kembali. Bagaimana MRSM dapat terus beradaptasi dan berinovasi sambil tetap berpegang pada misi aslinya? Ini adalah pertanyaan yang harus terus dijawab oleh para pemangku kepentingan. Dengan memahami sejarah dan evolusi MARA, kita dapat lebih mengapresiasi konteks di mana ide-ide brilian seperti MRSM muncul dan berkembang.

Jasa Abdul Wahab Alwi dalam menancapkan fondasi MRSM adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana satu individu dengan visi yang kuat dapat meninggalkan jejak abadi yang membentuk masa depan sebuah bangsa. Warisan ini harus dijaga, dikembangkan, dan terus diinspirasi untuk menciptakan lebih banyak lagi pemimpin dan inovator bagi Malaysia.

Continue Reading

Pendidikan

DPR Desak Evaluasi Total Penerimaan Mahasiswa Unsoed Buntut Kasus Pemerasan Rektor

Published

on

Integritas Pendidikan Terancam: DPR Mendesak Audit Sistem Penerimaan Mahasiswa Unsoed

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara tegas mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Desakan ini muncul menyusul mencuatnya kasus pemerasan yang menyeret Rektor Unsoed, sebuah insiden yang dinilai mencoreng wajah integritas pendidikan tinggi nasional dan meruntuhkan kepercayaan publik.

Anggota Komisi X DPR RI mengungkapkan kekhawatiran mendalam. Mereka melihat kasus pemerasan tersebut bukan sekadar pelanggaran etika individu, melainkan indikasi potensi kelemahan sistemik dalam tata kelola universitas, khususnya pada proses vital seperti penerimaan mahasiswa. Kasus ini memaksa semua pihak untuk menyoroti kembali transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam seleksi calon generasi penerus bangsa.

Dalam pernyataannya, Komisi X mendukung penuh langkah pemeriksaan terhadap mahasiswa baru yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan gratifikasi. Pemeriksaan ini krusial untuk membongkar jaringan praktik ilegal, memastikan tidak ada jual beli kursi, serta melindungi hak-hak calon mahasiswa yang mendaftar secara murni dan berprestasi. Mereka menekankan bahwa setiap dugaan harus diusut tuntas demi membersihkan lingkungan kampus dari praktik koruptif dan mengembalikan marwah pendidikan sebagai pilar keadilan sosial.

Dampak Kasus Rektor pada Integritas Pendidikan

Kasus pemerasan yang melibatkan pucuk pimpinan Unsoed menjadi sorotan tajam karena dampaknya yang meluas. Tidak hanya menciptakan citra negatif bagi Unsoed, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap seluruh institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Integritas akademis dan proses seleksi yang seharusnya berbasis meritokrasi menjadi dipertanyakan. Ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan krisis moral yang memerlukan respons cepat dan strategis dari semua pemangku kepentingan.

  • Krisis Kepercayaan Publik: Kasus ini berisiko besar mengurangi kepercayaan orang tua dan calon mahasiswa terhadap objektivitas serta keadilan proses seleksi universitas negeri.
  • Merusak Etos Akademik: Praktik jual beli kursi atau pemerasan dapat merusak etos persaingan sehat dan semangat belajar, di mana kompetensi digantikan oleh kemampuan finansial atau koneksi.
  • Ancaman Kualitas Lulusan: Mahasiswa yang masuk melalui jalur tidak sah mungkin tidak memiliki kapasitas akademis yang memadai, berpotensi menurunkan kualitas lulusan Unsoed di masa mendatang.
  • Preseden Buruk: Membiarkan kasus ini tanpa penanganan tuntas dapat menciptakan preseden buruk dan memberikan sinyal bahwa praktik koruptif di lingkungan pendidikan bisa ditoleransi.

Mendesak Transparansi dan Perbaikan Sistemik

Menanggapi situasi ini, Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengambil tindakan tegas dan melakukan audit menyeluruh. Audit ini tidak hanya berfokus pada individu pelaku, tetapi juga pada sistem dan mekanisme yang memungkinkan praktik kotor tersebut terjadi. Perbaikan harus menyentuh akar permasalahan, mulai dari regulasi, pengawasan, hingga budaya organisasi.

Audit dan evaluasi yang diusulkan Komisi X mencakup beberapa aspek penting:

  • Mekanisme Seleksi PMB: Memastikan seluruh tahapan PMB, dari pendaftaran hingga pengumuman, berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak luar yang tidak sah.
  • Pengawasan Internal: Memperkuat unit pengawasan internal universitas agar lebih independen dan efektif dalam mendeteksi serta menindak praktik pelanggaran.
  • Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System): Mengembangkan sistem pelaporan yang aman dan terpercaya bagi sivitas akademika dan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan.
  • Kode Etik dan Sanksi: Meninjau ulang dan memperketat kode etik bagi pimpinan dan staf universitas, serta memastikan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten bagi para pelanggar.

Tantangan Memulihkan Kepercayaan dan Integritas

Unsoed menghadapi tugas berat untuk memulihkan citra dan kepercayaan publik. Ini bukan hanya tentang menghukum para pelaku, tetapi yang lebih fundamental adalah membangun kembali sistem yang kokoh, transparan, dan berintegritas. Proses ini memerlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran rektorat, senat universitas, hingga civitas akademika.

Kasus pemerasan Rektor Unsoed yang sebelumnya telah menyita perhatian publik harus menjadi momentum penting bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Ini adalah pengingat bahwa integritas adalah fondasi utama pendidikan. Tanpa integritas, kualitas pendidikan dan kepercayaan publik akan runtuh. Oleh karena itu, sinergi antara Kemendikbudristek, DPR, dan pimpinan perguruan tinggi sangat vital untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih, adil, dan bermartabat, di mana meritokrasi menjadi satu-satunya jalur menuju kursi pendidikan tinggi.

Continue Reading

Trending