Connect with us
Nadiem Makarim Hadapi Sidang Putusan Banding Atas Vonis 10 Tahun Bui Kasus Chromebook Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, dijadwalkan menjalani...
Wajib Belajar 13 Tahun Dimulai dari TK: Kemendikbudristek Gagas Transformasi Pendidikan Dini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara serius mewacanakan perluasan program wajib belajar...
Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) seringkali dihantui kekhawatiran saat mengetahui angka desil dalam data kesejahteraan mereka mengalami perubahan. Muncul pertanyaan krusial: apakah perubahan desil...
Kemendikbudristek Dorong Pembelajaran Fleksibel Pascabencana Menyusul peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan imbauan penting bagi seluruh perguruan tinggi...
Integritas Pendidikan Terancam: DPR Mendesak Audit Sistem Penerimaan Mahasiswa Unsoed Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara tegas mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem...
Benteng Peradaban: BPK Kaltim Kuatkan Pelestarian Warisan Akulturasi Islam di Paser Upaya konkret menjaga khazanah peradaban terus bergulir di Kalimantan Timur. Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Kalimantan...
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memproyeksikan rampungnya program digitalisasi untuk 4.230 sekolah di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025. Inisiatif ambisius ini menelan anggaran...
Jaksa penuntut umum menuntut mantan Menteri Pendidikan, Riset, Kebudayaan dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dengan hukuman 18 tahun penjara. Tuntutan berat ini disampaikan dalam sidang...
Wacana pengangkatan seluruh guru di Indonesia sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali mengemuka, bukan sekadar tuntutan sesaat, melainkan sebuah dorongan kuat untuk mewujudkan solusi jangka panjang...
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah untuk segera melakukan kajian komprehensif terkait sistem penggolongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku...
