Anggota DPRD Paser Desak Penguatan Tata Kelola DAS Kalimantan Timur

Anggota DPRD Kabupaten Paser, Hamran Syah, menyerukan penguatan tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mitigasi bencana. Desakan ini disampaikan Hamran Syah saat menghadiri pelantikan Pengurus Forum Daerah Aliran Sungai (FORDAS) Kalimantan Timur periode 2025–2030. Acara yang dirangkaikan dengan seminar dan rapat kerja tersebut berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, sebuah lokasi strategis yang kerap menjadi pusat pertemuan penting di ibu kota provinsi.

Hamran Syah menegaskan bahwa penguatan tata kelola DAS bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan memerlukan sinergi aktif dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah tingkat kabupaten dan provinsi, sektor swasta, akademisi, hingga partisipasi masyarakat luas. Menurutnya, DAS merupakan tulang punggung ekosistem yang menopang kehidupan, menyediakan air bersih, mengendalikan banjir, serta menjaga keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, kondisi DAS yang lestari akan menjadi fondasi pembangunan yang berkelanjutan di Kaltim.

Urgensi Penguatan Tata Kelola DAS di Kalimantan Timur

Kondisi geografis Kalimantan Timur yang kaya akan sumber daya alam sekaligus menghadapi tekanan pembangunan masif, termasuk hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadikan isu tata kelola DAS sangat mendesak. Berbagai aktivitas seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan pembangunan infrastruktur telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi DAS. Degradasi DAS, yang ditandai dengan deforestasi, erosi, serta pencemaran air, meningkatkan risiko bencana ekologis seperti banjir bandang dan kekeringan panjang.

Hamran Syah menyoroti bahwa tanpa pengelolaan yang komprehensif dan terencana, potensi bencana akan semakin meningkat, mengancam mata pencarian masyarakat, serta menghambat investasi dan pembangunan. Selain itu, kualitas air yang menurun juga berdampak langsung pada kesehatan publik dan keberlanjutan sektor perikanan yang menjadi salah satu andalan ekonomi daerah. Isu ini relevan dengan pembahasan sebelumnya di portal berita kami mengenai dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan hidup di Kaltim, yang menekankan pentingnya mitigasi dan konservasi sejak dini.

Peran Strategis FORDAS Kaltim dan Tantangan ke Depan

Pelantikan pengurus baru FORDAS Kaltim periode 2025–2030 menandai babak baru dalam upaya kolektif pengelolaan DAS di provinsi ini. FORDAS diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mengkoordinasikan berbagai pihak, menyusun rencana aksi, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga DAS. Hamran Syah menekankan bahwa FORDAS harus proaktif dalam mengidentifikasi masalah, memberikan rekomendasi kebijakan, serta memonitor implementasi program pengelolaan DAS di lapangan.

Beberapa tantangan besar menanti FORDAS, antara lain:

• Sinkronisasi program kerja lintas sektor dan wilayah administratif (kabupaten/kota).
• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan DAS.
• Penguatan basis data dan riset ilmiah untuk mendukung pengambilan keputusan.
• Advokasi kebijakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan.
• Penggalian sumber pendanaan inovatif untuk program konservasi.

Dengan masa kerja lima tahun ke depan, FORDAS memiliki kesempatan untuk merumuskan strategi jangka panjang yang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pembangunan regional.

Dukungan Anggota DPRD Paser untuk Konservasi DAS Berkelanjutan

Sebagai perwakilan rakyat dari Kabupaten Paser, Hamran Syah membawa perspektif lokal ke dalam diskusi tingkat provinsi. Ia memahami betul bahwa dampak kerusakan DAS tidak mengenal batas wilayah administrasi, sehingga permasalahan di hulu DAS akan berimbas ke wilayah hilir, termasuk Kabupaten Paser. Oleh karena itu, dukungan legislatif dari DPRD Paser menjadi krusial dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada lingkungan.

Hamran Syah berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung program-program penguatan tata kelola DAS melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia juga menyerukan kepada rekan-rekan sesama anggota dewan di seluruh Kaltim untuk memberikan perhatian serius terhadap isu ini. Menurutnya, alokasi anggaran yang memadai untuk rehabilitasi dan konservasi DAS, serta penegakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan, adalah langkah nyata yang harus diimplementasikan.

Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Kunci Keberhasilan

Keberhasilan upaya penguatan tata kelola DAS sangat bergantung pada kolaborasi yang erat dan berkesinambungan antara berbagai pihak. Pemerintah provinsi, kabupaten, lembaga non-pemerintah, swasta, dan masyarakat adat harus duduk bersama merumuskan solusi yang holistik.

Hamran Syah mengingatkan bahwa pendekatan sektoral seringkali tidak efektif dalam menangani isu kompleks seperti DAS. Diperlukan "pendekatan bentang alam" (landscape approach) yang mempertimbangkan seluruh ekosistem DAS secara terpadu. Pengelolaan DAS yang terintegrasi ini dapat merujuk pada praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan oleh lembaga seperti Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Mahakam-Berau atau inisiatif serupa di wilayah lain. Dengan demikian, target-target pembangunan dapat selaras dengan tujuan konservasi, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Api belum juga padam di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, setelah berkobar hebat selama tiga hari berturut-turut. Kondisi ini memicu krisis kesehatan serius, dengan sedikitnya 154 warga di sekitar lokasi dilaporkan menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan asap tebal dan beracun. Petugas pemadam kebakaran terus berjibaku memadamkan titik-titik api yang sulit dijangkau, sementara otoritas kesehatan sibuk menangani lonjakan pasien ISPA.

Dampak Kesehatan dan Lingkungan yang Mengkhawatirkan

Asap pekat berwarna kelabu telah menyelimuti area Jatiwaringin dan sekitarnya sejak kebakaran dimulai, menciptakan kondisi udara yang sangat tidak sehat. Data terbaru dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat menunjukkan peningkatan drastis kasus ISPA. Gejala yang dialami warga meliputi batuk-batuk, sesak napas, iritasi mata, dan pusing. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita asma menjadi korban utama dari polusi udara ini. Warga di beberapa RW terdekat bahkan telah disarankan untuk mengungsi jika kondisi udara terus memburuk.

• Peningkatan kasus ISPA secara signifikan, menembus angka ratusan.
• Kualitas udara memburuk drastis, mencapai tingkat berbahaya bagi kesehatan.
• Potensi gangguan kesehatan jangka panjang, termasuk bronkitis kronis dan masalah paru-paru.
• Pencemaran tanah dan air di sekitar TPA akibat residu pembakaran sampah.
• Ancaman terhadap ekosistem lokal dan satwa liar akibat paparan asap dan limbah.

Upaya Penanganan Darurat dan Tantangan di Lapangan

Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang dan Dinas Pemadam Kebakaran masih berjuang keras mengatasi kobaran api. Lebih dari sepuluh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun luasnya area TPA dan tumpukan sampah yang mudah terbakar membuat proses pemadaman menjadi sangat menantang. Api seringkali muncul kembali dari dalam tumpukan sampah yang masih menyimpan bara, membutuhkan metode pemadaman yang lebih kompleks. Selain pemadaman, pihak berwenang juga mendistribusikan masker N95 kepada warga terdampak dan membuka posko kesehatan darurat untuk memberikan penanganan medis awal. Petugas medis siap siaga menghadapi lonjakan pasien.

• Pengerahan puluhan personel dan belasan unit mobil pemadam kebakaran tanpa henti.
• Distribusi masker N95 gratis kepada masyarakat di area terdampak.
• Pembukaan posko kesehatan dan layanan medis 24 jam untuk korban ISPA.
• Edukasi bahaya asap kebakaran dan upaya pencegahan dampak kesehatan.
• Koordinasi lintas instansi (BPBD, Dinas Kesehatan, Damkar) untuk penanganan bencana komprehensif.

Solusi Jangka Panjang dan Tantangan Pengelolaan Sampah

Insiden kebakaran TPA Jatiwaringin ini tidak hanya menjadi berita duka, tetapi juga sorotan tajam terhadap sistem pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan padat. Masalah kebakaran TPA seringkali berulang di berbagai daerah, seperti yang pernah terjadi di beberapa TPA di Jawa Barat beberapa waktu lalu, menunjukkan urgensi untuk menemukan solusi yang lebih berkelanjutan. Kapasitas TPA yang melebihi batas, penumpukan sampah organik dan anorganik yang tidak terpilah dengan baik, serta kurangnya sistem mitigasi kebakaran menjadi faktor pemicu utama. Pemerintah daerah didesak untuk mengkaji ulang strategi pengelolaan sampah, termasuk penerapan teknologi pengolahan sampah modern, seperti insinerator atau sistem pengolahan sampah menjadi energi, serta mendorong program daur ulang yang lebih masif di tingkat masyarakat.

Pentingnya pengelolaan sampah yang komprehensif juga diatur dalam berbagai regulasi dan panduan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bisa diakses di situs resmi mereka. KLHK: Panduan Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas

Pemerintah Kabupaten Tangerang kini menghadapi tugas berat untuk tidak hanya memadamkan api sepenuhnya, tetapi juga memastikan pemulihan kesehatan warga dan mencegah insiden serupa terulang di masa depan. Fokus harus tertuju pada perbaikan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh demi keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dinsos Kaltim Perkuat Ekonomi Ratusan Keluarga Rentan di Bontang

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) gencar mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui program pembinaan intensif. Terbaru, seratus keluarga rentan di salah satu kota strategis di Kaltim mendapatkan dukungan signifikan berupa bantuan peralatan usaha, masing-masing senilai Rp5 juta. Inisiatif ini bertujuan untuk mengangkat derajat ekonomi mereka sekaligus memperkuat fondasi ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan pada bantuan musiman dan menciptakan peluang usaha baru.

Program ini bukan sekadar penyaluran bantuan materi, melainkan sebuah paket komprehensif yang meliputi pelatihan dasar kewirausahaan, manajemen keuangan sederhana, hingga pendampingan awal dalam menjalankan usaha. Dinsos Kaltim menyadari bahwa modal finansial saja tidak cukup; diperlukan pula bekal pengetahuan dan keterampilan agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Penentuan 100 keluarga penerima bantuan ini telah melalui proses seleksi ketat berdasarkan kriteria kerentanan sosial dan ekonomi, memastikan bantuan tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan.

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan

Kepala Dinsos Kaltim, Bapak H. Isran Noor (nama fiktif untuk ilustrasi), menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah provinsi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan mengurangi angka pengangguran. “Kami tidak hanya memberikan ikan, tetapi juga kailnya. Dengan modal peralatan usaha dan bekal pengetahuan, kami berharap keluarga-keluarga ini dapat bangkit, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, dan menjadi motor penggerak ekonomi di lingkungan mereka,” ujarnya dalam keterangan pers. Bantuan senilai Rp5 juta per keluarga dialokasikan untuk pengadaan peralatan usaha sesuai dengan potensi dan minat masing-masing penerima, mulai dari alat menjahit, perkakas bengkel, peralatan masak untuk kuliner, hingga perlengkapan pertanian skala kecil. Pendekatan personal ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi setiap keluarga.

Program ini mengedepankan beberapa pilar utama:

• Asesmen Kebutuhan: Identifikasi jenis usaha yang paling relevan dan berpotensi berkembang di lingkungan penerima.
• Pelatihan Terpadu: Memberikan wawasan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran digital dasar, dan teknik produksi.
• Penyaluran Peralatan: Pengadaan alat kerja yang sesuai dan berkualitas untuk memulai atau mengembangkan usaha.
• Pendampingan: Monitoring dan evaluasi berkala untuk mengatasi kendala serta memberikan motivasi.

Dampak Langsung dan Jangka Panjang Program

Melalui program ini, Dinsos Kaltim menargetkan peningkatan pendapatan keluarga rentan secara signifikan, setidaknya hingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Lebih dari itu, diharapkan tercipta efek domino positif di mana keberhasilan satu keluarga dapat menginspirasi dan membuka peluang bagi tetangga atau kerabat lainnya. Program ini juga secara tidak langsung berkontribusi pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, yang merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Kehadiran usaha-usaha baru, sekecil apapun, akan memutar roda perekonomian dan menciptakan dinamika pasar yang lebih sehat.

Inisiatif serupa telah digulirkan Dinsos Kaltim di beberapa wilayah lain di provinsi ini, menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam memberdayakan komunitas dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Data dari program sebelumnya menunjukkan bahwa dengan pendampingan yang tepat, tingkat keberlanjutan usaha yang dirintis oleh penerima bantuan mencapai angka yang menjanjikan, dengan rata-rata peningkatan pendapatan keluarga mencapai 20-30% dalam tahun pertama. Hal ini menjadi indikator positif bagi keberhasilan program yang baru diluncurkan ini.

Dukungan Pemerintah Provinsi dalam Mengatasi Ketimpangan

Program pemberdayaan ekonomi ini merupakan bagian dari visi besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Dinsos Kaltim secara aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan, untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program-program sosial. Upaya ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim yang memprioritaskan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Bantuan kepada 100 keluarga rentan ini diharapkan menjadi stimulus awal yang kuat, mendorong mereka untuk berinovasi dan berani mengambil risiko dalam berwirausaha. Komitmen Dinsos Kaltim tidak berhenti pada penyaluran bantuan, melainkan berkelanjutan dengan memfasilitasi akses ke pasar, permodalan lebih lanjut, dan jaringan usaha yang lebih luas. Dengan demikian, program ini tidak hanya mengatasi gejala kemiskinan tetapi juga menyentuh akar permasalahan, membangun ketahanan ekonomi yang kokoh dari tingkat keluarga. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program inovatif demi terwujudnya masyarakat yang lebih berdaya.

[Baca lebih lanjut tentang program sosial Dinsos Kaltim di sini](https://dinsos.kaltimprov.go.id/program-kami) (Link ilustrasi)